Partner Konsorsium Multimedia

Dukungan Transportasi Yang Handal dan Tangguh Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Berbagai Sektor

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka acara Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sektor Transportasi di Wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, di Hotel Novotel, Selasa (15/8/2023).

Gubernur Arinal menjelaskan, pasca meredanya Covid-19, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II-2023 terhadap triwulan I Tahun 2023 tumbuh 8,15 persen (q-to-q).

Saat ini, sektor Pariwisata di Provinsi Lampung mulai terlihat tumbuh dengan baik berkat dukungan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut Gubernur, hal tersebut perlu diintegrasikan dengan pembangunan jaringan transportasi / perhubungan lainnya, antara lain :

1. Bidang Perhubungan Darat (LLAJ dan Penyeberangan dan Angkutan Sungai)
Untuk menunjang konektivitas, diperlukan pengembangan terminal Tipe A, terutama terminal Rajabasa sebagai terminal modern yang terintegrasi antar moda dengan Mall Pelayanan Publik, juga untuk terminal Betan Subing sebagai terminal komoditas selain terminal penumpang.

Sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Lampung sejak tahun 2018 sudah mengelola Terminal Tipe B yaitu Terminal Mulyojati di Metro dan Terminal Propau di Lampung Utara, dan akan mengelola seluruh Terminal Tipe B di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang saat ini sedang dalam proses P3D dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Di sektor penyeberangan, diperlukan peningkatan pelayanan Pelabuhan Bakauheni – Merak sebagai Pelabuhan Penyeberangan Utama yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Pelabuhan Bakauheni sebagai simpul akhir yang mempertemukan berbagai moda transportasi: jalan, kereta dan angkutan penyeberangan, memerlukan kebijakan integrasi antar moda. Kawasan Bakauheni juga sedang dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Bidang Perhubungan Laut
Di Provinsi Lampung terdapat Pelabuhan Utama yakni Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan Logistik yang berpotensi besar menjadi HUB Pelabuhan Logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Pelayanan logistik _short sea shipping_ rute Panjang-Ciwandan/Merak.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengelola dan menyelenggarakan 5 pelabuhan pengumpan regional yang telah diserahkan P3D-nya antara lain Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Labuan Maringgai, Pelabuhan Sebalang, dan Pelabuhan Teluk Betung.

Sedangkan untuk membuka konektivitas angkutan sungai, dilakukan pembukaan/ pendalaman alur pelayaran di muara Sungai Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Penet / Labuan Maringgai dan Way Mesuji.

3. Bidang Perhubungan Udara
Gubernur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Kesehatan Internasional _(Industrial Health)_ dan aerotropolis di kawasan Bandara Internasional Radin Inten II, yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Tohir, Pembangunan Terminal II terintegrasi, Embarkasi haji penuh/ internasional, umroh langsung _(direct flight)_ ke Jeddah/Medinah.

Saat ini, Bandara Radin Inten II sudah berstatus sebagai bandara internasional sejak Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 2044, tanggal 18 Desember 2018.

Gubernur berharap, sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat terjalin dalam upaya membuka rute-rute penerbangan domestik dan internasional ke Provinsi Lampung sehingga status bandara Internasional ini terus dapat dipertahankan.

Gubernur juga berharap kepada Pemerintah Pusat untuk terus mengembangkan bandara di Provinsi Lampung seperti Bandara M. Taufik Kiemas di Pesisir Barat sebagai bandara destinasi wisata dan Bandara Gatot Subroto di Way Kanan untuk pengembangan komersil pada kawasan integrasi perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Terkait Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Kapasitas Angkut (ODOL), Gubernur mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten, untuk bersinergi dan memberikan perhatian dalam pemecahan masalah maupun penindakan hukum terhadap pelanggarannya. Hal tersebut guna menjaga kondisi infrastruktur jalan, khususnya di Provinsi Lampung yang merupakan Gerbang Sumatera.

4. Bidang perkereta-apian
Diperlukan pengembangan _double track_ jalur kereta api dari Kertapati sampai ke Tanjung Karang, pengembangan jalur _short cut_ Tegineneng – Tarahan yang diharapkan dapat mengurai atau mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung, pengembangan jalur kereta api Bandar Lampung – Bakauheni sebagai bagian dari _Sumatera Rail Ways._

Gubernur berharap, melalui kegiatan diskusi mapping isu strategis ini, dengan rumusan program dan kebijakan strategis yang tepat, dapat mengurai permasalahan serta mentransformasikan sistem transportasi yang handal untuk kemajuan Provinsi Lampung khususnya dan Provinsi Bengkulu maupun Pulau Sumatera.

Selain itu, mengingat Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak seperti wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata pertanian/agro, wisata ecopark dan lainnya, diperlukan dukungan transportasi yang handal dan tangguh.

“Semoga Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sektor Transportasi Provinsi Lampung dan Bengkulu dapat menghasilkan kebijakan strategis yang tepat serta terarah, sehingga dapat mentransformasikan Kemajuan Transportasi di Provinsi Lampung khususnya dan Bengkulu maupun Pulau Sumatera,” kata Gubernur.

Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris menjelaskan bahwa Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan memiliki tugas pokok menampung dan menggali hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka merekomendasikan kebijakan di bidang transportasi.

Umar Aris berharap, forum diskusi ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif serta solusi kebijakan potensial dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada. Selain itu juga dapat menciptakan terobosan baru dan memberikan dampak yang berkelanjutan untuk mendukung layanan angkutan penumpang dan barang yang tepat sasaran.

Umar juga berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasar pada fakta dan data-data yang akurat, sehingga Kementerian terkait atau pengambil keputusan lainnya dapat menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan.

“Apakah nanti muara akhirnya dengan memperkaya pelabuhan-pelabuhan yang ada, atau memperluas bandara atau mengoptimalkan terminal, ini adalah bagian dari output yang harus realistis,” kata Umar Aris. (

Leave a Comment