Diposkan pada

Bupati Lampung Selatan Monitoring Penyaluran BLT Dana Desa Di Dua Kecamatan

mediarepublika.com

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto melakukan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Kecamatan Palas dan Kecamatan Bakauheni, Senin (6/7/2020).

Di Kecamatan Palas, Nanang memantau proses penyaluran BLT DD di Balai Desa Tanjung Sari. Kedatangan orang nomor satu di bumi Khagom Mufakat ini disambut hangat warga setempat.

Nanang pun sempat menyerahkan secara simbolis BLT DD tahap I sebesar Rp600 ribu. Penyerahan bantuan tersebut penuh keakraban dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Sengaja saya memantau sampai sejauh mana penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Dana Desa ini. Kita ingin pastikan bantuan ini langsung diterima masyarakat,” ujar Nanang disela-sela memantau penyaluran BLT DD di Balai Desa Tanjung Sari.

Dalam pantauannya, Nanang menyatakan proses penyaluran BLT DD telah berjalan dengan baik. Hanya saja sedikit keterlambatan kehadiran pihak BRI sebagai penyalur bansos tersebut.

“Mungkin jalannya yang masih rusak, jadi agak terlambat. Tapi sudah saya imbau supaya mereka (BRI) lebih pagi lagi. Jangan sampai masyarakat menunggu lebih lama,” tukas Nanang.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Nanang untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait arahan protokol kesehatan pada era new normal atau tatanan kehidupan baru.

“Artinya tatanan hidup baru, bukan semau-mau kita. Kita juga harus mentaati protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Alhamdulillah disini sudah disediakan tempat cuci tangan,” kata Nanang.

Sementara, usai memantau penyaluran BLT DD di Desa Tanjung Sari, Bupati Lampung Selatan yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rohadian, dan Kepala Dinas Sosial Dulkahar, melanjutkan monitoring ke Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni.

Sambil memantau proses penyaluran BLT DD, Nanang juga berpesan kepada para penerima manfaat agar dapat memanfaatkan dana yang sudah didapat dengan baik.

“Bijaklah menggunakannya. Baik itu bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan dana desa itu sendiri. Sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan untuk keluarga kita,” tandasnya.(Red)

Diposkan pada

Pemprov Lampung Gelar Rapat Pembahasan Efisiensi dan Efektivitas Fungsi Posko Satgas Terpadu Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Lampung

mediarepublika.com

Bandar Lampung – Asisten Pemerintahan & Kesra, Irwan Sihar Marpaung, menggelar Rapat Pembahasan Efisiensi dan Efektivitas Fungsi Posko Satgas Terpadu Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Posko Satgas Terpadu Gugus Tugas Covid-19, Balai Keratun, Jumat (03/07).

Asisten Pemerintahan & Kesra Irwan Sihar Marpaung menyampaikan bahwa berdasarkan arahan dari pimpinan untuk tugas yang setiap hari yang wajib ada di Posko Gugus Tugas mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena situasi saat ini yang sedang beradaptasi dengan situasi new normal.

Dengan demikian ada beberapa unsur yang harus dikurangi sesuai dengan arahan yang diberikan. Selain itu juga di tingkat Kabupaten/Kota sudah mempunyai satgas-satgas yang juga menyesuaikan dengan Satgas Terpadu.

Satgas Terpadu tidak dibubarkan namun hanya diminimalkan personilnya, dikarenakan menyangkut masalah anggaran dan situasi new normal yang harus dihadapi saat ini. Semua Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi Ketua Gugus Tugas. Termasuk didalamnya terdapat unsur dari Pemda, TNI, Polri, dan Satpol PP sehingga terbentuk Satgas Terpadu.

“Saya meminta nanti kepada mereka yang ditunjuk dan mewakili di posko ini, agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi mengapa Posko Satgas belum dibubarkan, karena dari Pusat belum ada kabar untuk dibubarkan sehingga posko ini masih berjalan dengan kondisi minimal tanpa mengurangi apa yang harus dilakukan di Posko ini,” ujar Irwan.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPBD, Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Tenaga Kerja, Sekretaris Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kominfo & Statistik Provinsi Lampung, dan Dinas/Instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(Red)

Diposkan pada

Pemprov Gelar Rakor Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19, Lampung Raih Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3

Mediarepublika.com

BANDAR LAMPUNG —– Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Percepatan Penanganan COVID- 19, yang dilakukan secara virtual, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (2/7/2020).

Dalam rakor yang dibuka Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan dihadiri Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia itu, dilakukan sejumlah hal penting, yakni Penyerahan Sertifikat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3 Kepada Pemerintah Daerah serta Sertifikat CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit) atau Praktisi Audit Internal Bersertifikat.

Wagub Nunik menyampaikan bahwa, Provinsi Lampung sangat mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini walaupun di tengah mewabahnya pandemi Covid-19,  namun tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan memberikan berbagai masukan penting mengenai penanganan Covid-19 bagi Provinsi Lampung.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19, Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota telah menganggarkan dari APBD sebesar Rp1.45 triliun yang terbagi untuk Penanganan Kesehatan, Jaring Pengamanan Sosial, dan Pemulihan Ekonomi.

“Anggaran sebesar Rp1,45 triliun ini harus dapat direalisasikan dengan benar agar mampu memberikan manfaat yang optimal baik untuk penanganan kesehatan masyarakat, maupun membangkitkan kembali sektor ekonomi, sektor koperasi, dan sektor UMKM,” ujar Wagub Nunik.

Wagub menyampaikan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sinergitas antar instansi dan lembaga terkait melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang handal agar tingkat kebocoran anggaran dapat dicegah sedini mungkin.

Sebab, pengelolaan anggaran membutuhkan pengawasan yang tepat dan efektif.

Sebagai salah satu unsur pengawas, lanjut Wagub, APIP harus meningkatkan kompetensi dan integritas dan mampu bersinergi dengan berbagai pihak.

“APIP harus mampu memberikan Early Warning System (kemampuan dalam memberi peringatan pencegahan dini), lebih proaktif sehingga ketika terdapat suatu potensi masalah APIP harus mampu mencegah dengan penguatan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar Wagub.

Wagub Nunik menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah membimbing pendampingan yang secara terus menerus sehingga Provinsi Lampung beserta 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Lampung dapat meraih Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level 3 dan 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/ Kota telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengingatkan bahwa melalui

SPIP Level 3 ini Pemerintah Daerah telah mampu melaksanakan praktik pengendalian internal dan terdokumentasi dengan baik.

Sedangkan Kapabilitas APIP Level 3 mengandung makna bahwa APIP telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan consulting (konsultasi) dan assurance (penjamin) pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.

“Dengan adanya penghargaan ini  juga membuktikan bahwa Inspektur Provinsi dan Kabupaten Kota telah memperoleh sertifikasi profesi yang sangat dipelukan dalam peningkatan kapasitas internal auditor dalam menghadapi keadaan New Normal seperti sekarang,” kata Dadang Kurnia. (Red)

Diposkan pada

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, memimpin Rapat Pleno TPAKD

Mediarepublika.com

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/06).

Rapat Pleno ini ditujukan untuk memberikan alternatif kredit/pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah. Lalu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman usaha mikro dan kecil terkait layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan dan mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil di daerah, serta mendorong peran dan fungsi TPAKD dalam mempercepat akses keuangan khususnya bagi usaha mikro dan kecil di daerah.

Rapat Pleno ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, )(Red)

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, memimpin Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/06).

Rapat Pleno ini ditujukan untuk memberikan alternatif kredit/pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dengan proses cepat, mudah dan berbiaya rendah. Lalu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman usaha mikro dan kecil terkait layanan keuangan, khususnya produk kredit/pembiayaan dan mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil di daerah, serta mendorong peran dan fungsi TPAKD dalam mempercepat akses keuangan khususnya bagi usaha mikro dan kecil di daerah.

Rapat Pleno ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Bappeda.(Red)