Kategori: Ojk

Jakarta, 30 Oktober 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.

 

Divergensi kinerja perekonomian global masih terus berlanjut. Di AS, pertumbuhan ekonomi Q3 2023 tercatat meningkat sebesar 4,9 persen (Q1 2023: 2,1 persen) dengan pasar tenaga kerja terus membaik dan tekanan inflasi persisten tinggi. Hal ini mendorong meningkatnya sell-off di bond market AS sejalan dengan meningkatnya ekspektasi suku bunga higher for longer dan juga peningkatan supply UST untuk membiayai defisit AS. Sementara itu, risiko geopolitik global semakin meningkat seiring dengan konflik Israel dan Hamas, yang berpotensi mengganggu perekonomian dunia secara signifikan apabila terjadi eskalasi di Timur Tengah. Di Eropa, kinerja ekonomi diprediksi masih mengalami stagflasi. Sementara itu di Tiongkok, pemulihan ekonomi masih belum sesuai ekspektasi dan kinerja ekonomi yang masih di level pandemi meningkatkan kekhawatiran bagi pemulihan perekonomian global.

 

Kenaikan yield surat utang di AS meningkatkan tekanan outflow dari pasar emerging markets termasuk Indonesia, mendorong pelemahan terutama di pasar nilai tukar dan pasar obligasi secara cukup signifikan. Volatilitas di pasar keuangan, baik di pasar saham, obligasi, dan nilai tukar juga dalam tren meningkat.

 

Di perekonomian domestik, tingkat inflasi tercatat sebesar 2,28 persen yoy, sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 2,2 persen. Namun, perlu dicermati tren kenaikan inflasi bahan makanan terutama komoditas beras dan gula di tengah potensi penurunan produksi global akibat El Nino. Secara umum, daya beli masih tertekan tercermin dari inflasi inti yang kembali turun, serta penurunan indeks kepercayaan konsumen serta kinerja penjualan ritel yang rendah. Namun demikian, kinerja sektor korporasi relatif masih baik terlihat dari PMI Manufaktur yang terus berada di zona ekspansi dan neraca perdagangan yang masih mencatatkan surplus.

 

Selain itu, dapat disampaikan bahwa Indonesia telah diterima menjadi anggota

 

penuh (full member) Financial Action Task Forces (FATF) sebagaimana ditetapkan dalam Plenary Meeting FATF tanggal 25 Oktober 2023. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara PPATK dan seluruh Kementerian/Lembaga terkait, termasuk OJK, yang menunjukkan sektor jasa keuangan nasional telah secara komprehensif memenuhi standar internasional dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Bandar Lampung, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung menyelenggarakan acara ”Digital Financial Festival for Inclusion (DIGIFFEST) OJK 2023, yang berlangsung di Mall Boemi Kedaton (MBK), dari tanggal 20-22 Oktober 2023.

DIGIFFEST OJK 2023 merupakan Puncak rangkaian kegiatan Road to Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Bulan Oktober sendiri ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bulan Inklusi Keuangan.

Kegiatan Road to BIK telah berlangsung sejak bulan Mei 2023 dan puncaknya kita laksanakan dalam bentuk kegiatan pameran layanan keuangan dengan tema “Go Digital, Go Inclusif”.

Dalam pameran kali ini, OJK hadir bersama Bank Indonesia, 32 industri jasa keuangan dan 5 asosiasi industri jasa keuangan serta mitra bisnisnya, utamanya yang bergerak disektor automotive, travel agent dan property. Tentu saja industri yang hadir disini telah memiliki layanan digital sehingga akan memudahkan masyarkat untuk mengakses produk dan layanannya.

Deputi Direktur Pengawasan LJK OJK Provinsi Lampung Aprianus John Risnad menyampaikan,

Inklusi Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektifitas ekonomi, mendukung stabilitas system Keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi PUJK, Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia dan berkontribusi positif terhadap perteumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

Perkembangan teknnologi adalah sebuah keniscayaan. Teknologi berkembang sangat cepat. Semua aspek kehidupan manusia saat ini sudah mulai mengalami perubahan akibat penggunaan teknologi yang semakin banyak dan mudah digunakan.

Peluang digital antara lain meliputi potensi demografis, potensi ekonomi dan keuangan digital, potensi penetrasi penggunaan internet, serta potensi peningkatan konsumen.

Perilaku digital di antaranya meliputi kepemilikan gawai dan penggunaan aplikasi mobile (mobile apps). Transaksi digital meliputi transaksi perdagangan online (e-commerce), transaksi digital banking, dan transaksi uang elektronik.

Sebagaimana kita ketahui, angka inklusi keuangan nasional saat ini tercatat sebesar 85,10%, sedangkan angka literasi sebesar 49,68%. Untuk Provinsi Lampung, angka inklusi maupun literasi masih lebih rendah dari nasional, yakni sebesar 74,81% dan 41,30%.

Kegiatan ini dihadiri Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Walikota Metro Wahdi, beserta pimpinan lembaga jasa keuangan di Provinsi Lampung.

Tanggamus, 10 Oktober 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus dukung pengembangan pembiayaan produk unggulan komoditas pisang khususnya pisang mas melalui pola pembiayaan klaster petani pisang bersama dengan perbankan dan Tim Percepatan Akses Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung dan TPAKD Kabupaten Tanggamus.

Dalam lanskap pertanian Indonesia, Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam budidaya dan produksi pisang. Berdasarkan data penghasil pisang tahun 2021, Provinsi Lampung menduduki peringkat 3 terbesar sebagai penghasil pisang di Indonesia, yaitu sebesar 1.123.240 ton. Produksi pisang di Provinsi Lampung telah mencapai angka yang signifikan, tetapi permintaan pisang baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri masih jauh lebih tinggi.

Berdasarkan data dari PT Great Giant Foods (GGF), permintaan ekspor pisang setiap minggunya ke beberapa negara tujuan adalah sebagai berikut China ±4.800 kardus; Jepang ±4.800 kardus; Singapura ±9.600 kardus; Oman ±2.400 kardus; UEA ±2.400 kardus; ±Korea Selatan ±2.400 kardus; dan Malaysia ±2.400 kardus. Hal ini menunjukan bahwa masih ada peluang untuk terus mengembangkan produksi komoditas pisang di Provinsi Lampung (1 kardus setara dengan 11 kg – 15 Kg). Untuk jenis Pisang mas yang merupakan komoditi ekspor unggulan, permintaan untuk pasar dalam negeri mencapai 3.000 kardus per minggu, sedangkan di area Kabupaten Tanggamus baru mampu memasok sekitar 500 kardus per minggu.

OJK bersama perbankan dan Pemerintah Daerah dalam TPAKD terus bersinergi mendorong akses pembiayaan kepada petani klaster pisang di Kabupaten Tanggamus, salah satunya melalui kegiatan Business Matching Pembiayaan Klaster Petani Pisang di Kabupaten Tanggamus.

Welly Soegiono selaku Coporate Affairs Director PT Great Giant Foods (GGF) menyampaikan “Diperlukan kerja sama dan pendampingan dari hulu hingga hilir untuk terus mendorong potensi pisang di Kabupaten Tanggamus agar menghasilkan pisang yang berkualitas dan berstandar sertifikasi internasional. Keberhasilan melakukan ekspor ke negara Jepang merupakan prestasi bagi petani pisang mas Tanggamus mengingat penerapan standar yang tinggi dan persyaratan yang ketat di negara maju tersebut”

“Sejak tahun 2017 hingga 2023 terjadi peningkatan omzet yang cukup signifikan untuk komoditi pisang mas yaitu sebesar 26 kali lipat. Pada tahun 2017 omzet sebesar Rp600 juta, tahun 2023 omzet mencapai Rp15,5 miliar, dan berdasarkan data forecasting, omzet tersebut akan terus meningkat hingga mencapai Rp21,9 miliar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pisang mas memiliki potensi besar dan akan terus berkembang sebagai salah satu potensi unggulan dalam sektor pertanian khususnya hortikultura.” disampaikan oleh Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Provinsi Lampung dalam Business Matching Pembiayaan Klaster Petani Pisang di Kabupaten Tanggamus.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya meningkatkan produksi pisang di Provinsi Lampung yaitu pemenuhan modal dan akses terhadap kredit/pembiayaan yang dibutuhkan oleh petani, kelompok petani, packing house dan koperasi yang terlibat dalam ekosistem sektor pertanian pisang.

“Saat ini penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor pertanian komoditi pisang di Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun terjadi peningkatan sebesar 66% (yoy) pada bulan Juli 2023, jumlah penyaluran di sektor pertanian pisang masih relatif rendah yakni sebesar Rp28,5 miliar atau 0,65 % dari total kredit/pembiayaan sektor pertanian di Provinsi Lampung.” Tambah Bambang Hermanto. Pada kegiatan ini dilakukan simbolis penyaluran kredit kepada 14 petani pisang mas dengan total kredit Rp. 1,3 Miliar oleh 5 bank yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BPD Lampung dan BSI sebagai bentuk dukungan perbankan di sektor pertanian pisang.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Selaku Koordinator TPAKD Provinsi Lampung – Ir. Fahrizal Darminto, MA yang menyampaikan apresiasi atas peran OJK dan perbankan dalam mendorong pembiayaan klaster petani pisang di Tanggamus. “Adanya konsep Creating Shared Value (CSV) yang diinisiasi oleh GGF dengan menggandeng para petani, dapat meningkatkan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah dan mendorong potensi komoditi pisang, sehingga tercipta efisiensi serta jaminan pasar dan harga dalam produksi pisang.” – ujar Ir. Fahrizal Darminto, MA.

Pada kegiatan ini, dilakukan penandatanganan pernyataan dukungan untuk sektor pertanian pisang yang merupakan salah satu bentuk komitmen OJK, Pemerintah Daerah, perbankan dan sektor Swasta untuk mendukung dan memajukan sektor pertanian pisang. Dengan tegas, perbankan menyatakan keterlibatan dan kesediaan mereka untuk memberikan dukungan dan ikut serta dalam upaya memajukan usaha dan kesejahteraan petani pisang di Kabupaten Tanggamus.

“Acara Business matching ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada petani pisang dan diharapkan perbankan lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghidupkan ekonomi di Kabupaten Tanggamus. Potensi sektor pertanian menjadi salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tanggamus. Saya berharap komoditi-komoditi unggulan lain termasuk di sector kelautan dan perikanan juga perlu mendapat perhatian dan dapat dikembangkan dengan dukungan dari perbankan” ujar Ir. Mulyadi Irsan, MT selaku PJ Bupati Tanggamus.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan perbankan melakukan pemaparan terkait program pembiayaan klaster petani pisang dan perwakilan OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad selaku Deputi Direktur Pengawasan LJK, menyampaikan terkait generic model pembiayaan klaster petani pisang. Generic model ini tidak terbatas hanya pada petani pisang yang telah bermitra dengan GGF atau petani inti plasma namun juga petani pisang non mitra juga. Adanya generic model ini dapat dijadikan acuan pihak perbankan dan semua pemangku kepentingan untuk bisa mengakomodir kebutuhan para petani pisang dari sisi permodalan.

Business matching ini diharapkan dapat meningkatkan akses petani, kelompok petani, pakcing house dan koperasi terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pisang secara berkelanjutan. Dengan demikian, sektor pertanian pisang di Kabupaten Tanggamus dan di Provinsi Lampung dapat tumbuh dan berkembang lebih baik.

Jakarta, 5 September 2023. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.

 

Divergensi perekonomian global masih berlanjut dengan ekonomi AS yang resilien ditengah inflasi inti yang terus menurun. Resiliensi ekonomi tersebut meningkatkan ekspektasi bahwa The Fed lebih hawkish. Di Eropa, pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 0,6 persen yoy pada triwulan II 2023 dari 1,1 persen yoy pada triwulan sebelumnya, sementara inflasi inti masih persisten tinggi.

 

Di sisi lain, momentum pemulihan ekonomi Tiongkok semakin termoderasi. Indikator-indikator ekonomi Tiongkok tercatat di bawah ekspektasi dengan inflasi yang masuk ke zona deflasi dan kinerja eksternal yang terkontraksi. Selain itu, tekanan pada sektor properti di Tiongkok kembali meningkat seiring munculnya permasalahan pada beberapa pengembang properti besar.

 

Di domestik, ekonomi Indonesia tumbuh positif pada triwulan II 2023 yaitu sebesar 5,17 persen yoy, naik dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen yoy, didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang baik. Namun demikian, perlu dicermati kecenderungan pelemahan indikator terkini seiring dengan perkembangan optimisme konsumen, tren penurunan inflasi inti, dan berlanjutnya penurunan harga komoditas yang telah menekan kinerja eksternal Indonesia.

 

Dinamika perekonomian tersebut mendorong pelemahan pasar keuangan global baik di pasar saham, pasar surat utang, maupun pasar nilai tukar, yang juga disertai terjadinya peningkatan volatilitas pasar dan terjadinya outflow dari mayoritas pasar keuangan emerging markets, termasuk pasar keuangan Indonesia.

 

Perkembangan Pasar Modal

 

Pasar saham Indonesia sampai dengan 31 Agustus 2023 tetap resilien dan menguat sebesar 0,32 persen mtd ke level 6.953,26 (Juli 2023: 6.931,36), dengan mencatatkan outflow sebesar Rp20,10 triliun mtd utamanya akibat transaksi crossing (Juli 2023: inflow Rp2,72 triliun mtd).

 

Penguatan IHSG terbesar pada Agustus 2023 dicatatkan oleh saham di sektor barang baku dan sektor infrastruktur. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 1,50 persen dengan non-resident membukukan net sell sebesar Rp1,18 triliun (Juli 2023: net buy sebesar 18,92 triliun ytd). Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi pasar saham di Agustus 2023 menjadi Rp11,20 triliun mtd dan Rp10,38 triliun ytd (Juli 2023: Rp9,66 triliun mtd dan Rp10,24 triliun ytd).

 

Perkembangan Sektor Perbankan

 

Di tengah volatilitas pasar keuangan serta perekonomian Eropa dan Tiongkok yang cenderung melemah, sektor perbankan Indonesia tetap resilien dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang kuat.

 

Pada Juli 2023, kredit tumbuh sebesar 8,54 persen yoy (Juni 2023: 7,76 persen yoy) menjadi Rp6.686 triliun, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 11,15 persen yoy. Per jenis kepemilikan, pertumbuhan kredit Bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 9,81 persen yoy.

Bandar Lampung, 23 Mei 2023. Dalam rangka memaksimalkan pencapaian target
indeks literasi dan indeks inklusi Keuangan (target indeks Literasi 50% dan Indeks
Inklusi 90% di tahun 2024), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kegiatan
sosialisasi “Litrasi dan Inklusi Keuangan kepada Penyandang Disabilitas”, sesuai
dengan sasaran prioritas pada arahan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(SNLKI) 2021 – 2025, pada Selasa (23/5) yang dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari
OJK Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Persatuan Komunitas
Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu
Indonesia (Gerkatin), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Pengurus
Asbisindo Lampung, Perwakilan BPD Lampung, BRI Kanwil Lampung, Fintech Lahan
Sikam, dan BPJS Kesehatan.

OJK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung dan
Persatuan Komunitas Disabilitas (PKD) Provinsi Lampung, melaksanakan kegiatan
tersebut untuk pertama kalinya bersama dengan penyandang Disabilitas, dengan
harapan dapat lebih meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
keyakinan serta memiliki akses bagi penyandang disabilitas terhadap lembaga, produk
dan/atau layanan jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, OJK Provinsi Lampung memberikan informasi dan
pemahanan mengenai Kelembagaan OJK, Pengenalan produk-produk jasa Keuangan,
Literasi dan Inklusi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Satgas Waspada Investasi
(SWI), yang disampaikan oleh Aprianus John Risnad dan Dwi Krisno Yudi Pramono
selaku Narasumber.

Dalam sambutannya, Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Provinsi Lampung,
menyampaikan pentingnya peran penyandang Disabilitas untuk turut serta
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. “Melalui kegiatan ini,
diharapkan dapat meningkatkan literasi Keuangan, memperluas akses inklusi
keuangan penyandang disabilitas sehingga dapat membuka kesempatan dan
kemampuan untuk lebih mandiri secara finansial, berwirausaha dan meningkatkan
kesejahteraan masing-masing” jelas Bambang.

Dalam kegiatan ini, turut diperkenalkan produk-produk UMKM yang dibuat dan
dihasilkan oleh penyandang disabilitas seperti jasa bengkel motor/mobil, produksi tas,
keripik pisang, minuman jahe instan, serta bermacam-macam jenis kuliner lainnya.

Penyandang disabilitas sebagai pelaku UMUK juga berharap adanya dukungan dan
support dari industri jasa keuangan yang ada di Provinsi Lampung dalam hal
penyediaan akses keuangan bagi mereka terutama dalam penyediaan
kredit/pembiayaan yang dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Pada kesempatan tersebut, Bambang Hermanto memperkenalkan website Pasar Kredit
Murah (PAKEM) Lampung sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat Lampung
dalam memperoleh akses pinjaman/pembiayaan sekaligus mempertemukan
masyarakat yang membutuhkan dana atau modal usaha dengan produk-produk
kredit/pembiayaan murah dan cepat dari industri jasa keuangan di provinsi Lampung.

“Kami berharap, industri jasa Keuangan khsususnya yang ada di Provinsi Lampung
memberikan perhatian yang lebih kepada penyandang disabilitas, khususnya bagi
mereka yang memiliki usaha, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan permodalan dengan
bunga yang terjangkau, sesuai dengan kapasitas usaha mereka” pungkas Bambang.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui peningkatan kinerja pembiayaan syariah dan mendorong sinergi ekosistem ekonomi syariah serta penguatan identitas perbankan syariah. Sampai dengan tahun 2022, penyaluran pembiayaan syariah di Provinsi Lampung melalui Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp3,93 Triliun dan melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp639 Miliar.

“Secara year on year (yoy), penyaluran pembiayaan BUS/UUS meningkat sebesar Rp667 Miliar atau sebesar 20,42% dan melalui BPRS meningkat sebesar Rp94 Miliar atau sebesar 16,08%. Pembiayaan yang meningkat signifikan perlu diiringi dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah yang terdiri dari industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan social Islam dan Sektor Religius.” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Media Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan IV 2022, bersama insan media pada Selasa (7/3).

Sinergi dan integrasi aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah diyakini mampu mengakselerasi pengembangan perbankan syariah ke depan serta menjadikan layanan dan produk keuangan syariah sebagai kebutuhan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi semakin kuat dengan keterlibatan berbagai kelembagaan yang telah terbentuk di Lampung antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Bank Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) dan lembaga-lembaga amil zakat infaq dan sodaqoh serta wakaf (ZISWAF).

Menjadikan Indonesia sebagai Pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana visi pemerintah Indonesia di Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing dan kontributif terhadap perekonomian sebagaimana tujuan Road Map Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2025 OJK, menjadi visi dan misi bersama ke depan yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah, OJK dan para pemangku kepentingan lain yang concern terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Masyarakat juga perlu didorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan demand terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

“Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pemacu bagi semua pihak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Komitmen Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 harus kita dukung dengan cara bekerja lebih keras lagi, terutama dalam mengembangkan sektor Keuangan syariah baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung” ucap Bambang.

Peningkatan kinerja di Perbankan Syariah juga dialami oleh sektor industri jasa keuangan lainnya. Di tengah masih tingginya ketidakpastian global, sektor Pasar Modal, Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan Sektor Perbankan di Lampung terpantau mengalami kinerja positif.

Kinerja Perbankan

Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi triwulan 4-2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 4-2021 yaitu meningkat sebesar 7,88% dari sebesar Rp107,91 Triliun menjadi sebesar Rp116,42 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 3-2022 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 1,73% dari sebesar Rp114,43 Triliun menjadi sebesar Rp116,42 Triliun.

Penghimpunan DPK Provinsi Lampung posisi triwulan 4-2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 4-2021 yaitu meningkat sebesar 4,71% dari sebesar Rp58,96 Triliun menjadi sebesar Rp61,74 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan triwulan 3-2022 penghimpunan DPK Provinsi Lampung juga meningkat sebesar 1% dari sebesar Rp61,13 Triliun menjadi Rp61,74 Triliun.

Penyaluran kredit/pembiayaan posisi triwulan 4-2022 di Provinsi Lampung memengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan 4-2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp4,77 Miliar atau 6,63% yaitu dari sebesar Rp72,02 Triliun menjadi sebesar Rp76,80 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan 3-2022 (ytd) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,86 Triliun atau 2,48% yaitu dari sebesar Rp74,94 Triliun menjadi Rp76,79 Triliun.

Dari sisi kualitas kredit, secara nasional pada posisi triwulan 4-2022 menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan triwulan 4-2021 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,65% dari sebesar 3,06% menjadi sebesar 2,41%. Senada dengan kualitas kredit nasional, kualitas kredit Provinsi Lampung untuk posisi triwulan 4-2022 juga mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan 4-2021 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,41% yaitu dari sebesar 4,55% menjadi sebesar 4,14%.

Dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di provinsi lampung, perkembangan penempatan dana pemerintah pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) posisi triwulan 4-2022 tercatat meningkat sebesar Rp10,78 T dari Rp26,02 T menjadi Rp36,80 T dengan jumlah debitur yang disalurkan juga meningkat sebanyak 430.166 debitur yaitu dari sebesar 518.151 debitur menjadi 948.317 debitur.

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Nilai outstanding piutang pembiayaan di Lampung tumbuh 13,44% yoy pada Desember 2022 menjadi sebesar Rp8,75T dari sebesar Rp7,72 T di tahun 2021, sejalan dengan pertumbuhan piutang pembiayaan nasional yang tumbuh 13,48% per Desember 2022. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan pembiayaan di sektor otomotif dan alat berat.

Dengan diperpanjangnya stimulus relaksasi restrukturisasi kredit hingga 17 April 2023, jumlah kontrak pembiayaan di Provinsi Lampung yang disetujui relaksasi kreditnya sebanyak 112.451 kontrak atau meningkat 199 kontrak (0,17% qoq) dengan total outstanding pokok kredit yang direlaksasi sebesar Rp4.729M atau meningkat sebesar Rp11M (0,23% qoq) per Desember 2022.

Untuk kinerja sektor asuransi, pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung tercatat tumbuh sebesar 3,93% menjadi sebesar Rp2,13T, yang didorong oleh premi asuransi umum sebesar Rp0,92T. Di sisi lain, klaim asuransi juga mengalami peningkatan sebesar 40,42% menjadi sebesar Rp1,52T pada Desember 2022. Hal ini sejalan dengan pendapatan premi asuransi nasional yang tumbuh sebesar 1,06% yoy yang juga turut didorong oleh premi asuransi umum sebesar Rp15,03T.

Penyaluran pembiayaan ULaMM tercatat terkontraksi sebesar 19,28% (yoy), turun sebesar Rp43M yaitu tercatat sebesar Rp180M pada Desember 2022 dengan NPL sedikit meningkat menjadi sebesar 2,57% dibandingkan bulan sebelumnya (November 2022 sebesar 2,42%). Sementara penyaluran pembiayaan Mekaar tercatat tumbuh sebesar 26,11% (yoy), meningkat sebesar Rp348M yaitu tercatat sebesar Rp1.681M pada Desember 2022 dengan NPL sedikit meningkat menjadi 0,04% dibandingkan bulan seelumnya (November 2022 sebesar 0,02%).

Kinerja Industri Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)

Pada Tahun 2022, Jumlah lender dan borrower P2PL di Provinsi Lampung masing-masing adalah 15.542 akun dan 1.286.748 akun. Kinerja P2PL untuk Provinsi Lampung pun sejalan dengan pertumbuhan nasional, hal ini dapat dilihat pada outstanding pembiayaan FinTech P2P Lending di Lampung yang tumbuh sebesar 70,45% yoy, meningkat Rp0,32T menjadi Rp0,79T. Sementara penyaluran dana oleh pemberi pinjaman di Provinsi Lampung tercatat terkontraksi sebesar 1,93% yoy, menurun sebesar Rp0,26M menjadi Rp13,23M.

Kinerja Pasar Modal

Sektor Pasar Modal di Provinsi Lampung pada triwulan 4-2022 mencatat jumlah investor pasar modal meningkat dengan single investor identification (SID) yang tumbuh 46,69% yoy per Desember 2022 dengan investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar 35,04% dari total investor di Lampung. Nilai transaksi saham mengalami penurunan di tahun 2022. Posisi Desember 2022 sebesar Rp1.461,30 Milyar disbanding posisi Desember 2021 sebesar Rp1.907,62 Milyar. Namun, transaksi saham di Lampung cenderung stabil di tengah perekonomian yang terus meningkat dan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Per Desember 2022, transaksi saham terbesar berasal dari investor di Kota Bandar Lampung, yaitu sebesar Rp1.179,95 Milyar, sementara transaksi paling sedikit dilakukan oleh Kabupaten Pringsewu yaitu sebesar Rp0,94 Milyar.

Pada sub-sektor Securities Crowdfunding (SCF), hingga 31 Desember 2022, terdapat 14 platform SCF berizin OJK dengan jumlah penerbit sebanyak 340, jumlah pemodal sebanyak 137.460 dan total dana yang tersalurkan sebanyak Rp725,42 Milyar, diantaranya sebanyak 12 penerbit SCF di Provinsi Lampung yang telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk saham sebesar Rp5,41 Milyar dari 534 pemodal.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)

Selama tahun 2022, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses sebanyak 1.007 layanan konsumen, yang terdiri dari 352 layanan di sektor perbankan, 224 layanan di sektor perusahaan pembiayaan, 38 layanan di sektor asuransi, 92 layanan di sektor Fintech, dan 301 layanan lainnya.

Kegiatan Edukasi yang dilakukan OJK Provinsi Lampung selama tahun 2022 sebanyak 55 kali kegiatan, dengan target peserta edukasi pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, perangkat pemerintahan, Industri Jasa Keuangan, ibu-ibu PKK, Masyarakat umum dan lainnya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, OJK Lampung selama tahun 2022 telah melayani permintaan SLIK sebanyak 3.897 permintaan masyarakat melalui Aplikasi iDebKu. Hal ini menjadi salah satu langkah sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Program TPAKD di Provinsi Lampung, yang berkolaborai dengan stake holder terkait antara lain meliputi Desa Inklusi Keuangan, Monitoring Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Petani Berjaya, Forum Ekspor lampung, Kredit/pembiayaan Melawan Rentenir, Program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel) dan Website Pakem Lampung. TPAKD sebagai terobosan perluasan akses keuangan masyarakat di daerah diharapkan dapat menguatkan sektor ekonomi prioritas serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Lampung.

Kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2023

Kebijakan penyaluran KUR tahun 2023, diharapkan dapat mendorong peningkatan penyaluran KUR bagi pelaku UMKM khususnya di Provinsi Lampung. Di tahun 2023, total plafond KUR sebesar Rp450 Triliun, suku bunga KUR skema Super Mikro sebesar 3%, sedangkan untuk KUR Mikro dan Kecil sebesar 6% dan meningkat untuk debitur KUR berulang. KUR Sektor produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (4P): dapat mengakses KUR sebanyak maksimal 4 kali, Sektor produksi non 4P dan Perdagangan: dapat mengakses KUR maksimal 2 kali. Pemberian sanksi bagi Penyalur KUR yang meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon s.d. Rp100 juta.

“Dengan adanya kebijakan penyaluran KUR di tahun 2023 ini, pelaku usaha dapat memanfaatkannya secara optimal, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan usahanya. Tentunya penyaluran KUR ini juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi bank penyalur maupun masyarakat yang akan memanfaatkannya” pungkas Bambang..

Jakarta, 19 Desember 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa para

mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi korban penipuan berkedok kerja

sama penjualan online telah berhasil mendapat keringanan atau restrukturisasi

pinjaman dari empat platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian.

Jumlah korban mahasiswa yang mendapatkan keringanan 121 orang dengan 197

pinjaman, dengan total pinjaman Rp650,19 juta (tagihan tertinggi Rp16,09 juta). Angka

ini merupakan data yang berhasil dihimpun Posko Pengaduan Satgas Waspada Investasi

(SWI) yang berada di kampus IPB sampai 23 November 2022 lalu.

Rincian jumlah korban berdasarkan pinjaman di tiga perusahaan pembiayaan dan satu

fintech peer to peer lending:

a. Akulaku 31 mahasiswa dengan outstanding Rp66,17 juta.

b. Kredivo 74 mahasiswa dengan outstanding Rp240,55 juta.

c. Spaylater 51 mahasiswa dengan outstanding Rp201,65 juta.

d. Spinjam 41 mahasiswa dengan outstanding Rp141,81 juta.

Dari data ini, OJK kemudian memfasilitasi komunikasi mahasiswa dengan tiga

perusahaan pembiayaan dan satu platform penyedia pinjaman itu untuk

dipertimbangkan mendapatkan penyelesaian terbaik. Selanjutnya, empat perusahaan

dimaksud telah menyetujui memberikan relaksasi melalui restrukturisasi penghapusan

pokok, bunga, dan denda sesuai kebijaksanaan dari masing-masing perusahaan/

platform.

OJK juga sudah melakukan pendalaman terhadap empat perusahaan tersebut dan tidak

menemukan indikasi pelanggaran perlindungan konsumen dari pihak Pelaku Usaha

Jasa Keuangan (PUJK) kepada konsumen atau korban.

Kasus ini merupakan penipuan berkedok investasi dengan mengarahkan para

mahasiswa untuk melakukan pinjaman di perusahaan pembiayaan dan fintech peer to

peer lending legal yang kemudian uangnya digunakan untuk transaksi di toko online

yang diindikasikan terafiliasi dengan pelaku penipuan.

Meski demikian, OJK sudah melakukan pembinaan dan meminta kepada empat

perusahaan tersebut untuk meningkatkan manajemen risiko melalui penguatan analisis

data calon peminjam serta meningkatkan sistem early warning fraud detection.

Literasi Keuangan

Dari sisi literasi keuangan, OJK melihat kejadian yang menimpa mahasiswa IPB

merupakan pelajaran dan catatan penting karena menimpa kalangan mahasiswa yang

seharusnya sudah memiliki literasi keuangan yang baik.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 menunjukkan indeks literasi

keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang

hanya 38,03 persen.

Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat

dibanding survei sebelumnya di 2019 yaitu 76,19 persen. Hal tersebut menunjukkan

jarak antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di

2019 menjadi 35,42 persen di 2022. Namun demikian jarak tersebut harus terus

diturunkan.

Kejadian di kampus IPB ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan

masyarakat harus terus digerakkan bersama-sama oleh semua kalangan termasuk para

pimpinan akademisi. Peningkatan keilmuan mahasiswa harus juga diikuti penguatan

pemahaman terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan, sehingga para

mahasiswa justru bisa menjadi pelopor atau agen literasi keuangan bagi masyarakat

dalam memahami dan menggunakan produk dan layanan sektor jasa keuangan secara

bijak dan benar.

OJK akan terus memperkuat dan memperluas program literasi keuangan di masyarakat

melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara offline, online, serta melalui kampanye

nasional yang masif dan penguatan sinergi serta aliansi strategis dengan berbagai pihak.

Di 2023, OJK akan fokus membangun literasi keuangan masyarakat desa melalui aliansi

strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK

Desa, dan Mahasiswa KKN serta intensifikasi pemanfaatan Learning Management

System Edukasi Keuangan (LMS Edukasi Keuangan) khususnya bagi kalangan pelajar

dan mahasiswa.

Selain itu, sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM,

penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan,

pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa

keuangan syariah.

Di sisi perlindungan konsumen, OJK juga terus memperkuat program dan kebijakannya

untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku usaha

jasa keuangan.

Dari 1 Januari – 9 Desember 2022, OJK melayani sebanyak 298.627 layanan dengan

rincian sebanyak 88,38 persen adalah pertanyaan, 6,98 persen laporan dan 4,63 persen

pengaduan dari semua sektor. Tingkat penyelesaian pengaduan OJK adalah sebesar 89

persen. Sektor terbanyak yang dilayani oleh OJK adalah mengenai fintech sebesar 21.54

persen.

Lima topik utama pengaduan fintech yang diterima OJK adalah mengenai perilaku

petugas pengaduan, restrukturisasi, penipuan (soceng, skimming), kegagalan dan

keterlambatan transaksi dan permasalahan bunga/denda/pinalti.

Peran SWI

Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 Kementerian/Lembaga

menegaskan komitmennya untuk terus berupaya mencegah jatuhnya korban di

masyarakat akibat penipuan berkedok investasi ataupun pinjaman online ilegal.

Dalam kasus di IPB, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, SWI langsung

bergerak membuka posko pengaduan dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa di

IPB untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak.

Dari temuan SWI, jumlah korban penipuan berkedok investasi di lingkungan Bogor

sebanyak 317 orang termasuk 121 orang mahasiswa IPB dengan kerugian sebanyak

Rp2,3 miliar yang kasusnya sudah ditangani oleh Polresta Bogor.

SWI kembali berpesan kepada masyarakat yang ingin melakukan investasi agar selalu

mengingat rumus 2L yaitu Legal dan Logis. Legal artinya perusahaan atau usaha

investasi memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang dan masyarakat harus

memastikan perusahan investasi tersebut melakukan penawaran dengan izin yang

diberikan.

Kemudian, perusahaan investasi harus memenuhi prinsip logis dalam artian perusahaan

menjanjikan tingkat imbal hasil yang wajar. Ciri utama penipuan berkedok investasi

biasanya menjanjikan tingkat imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat.

Selain itu, masyarakat juga harus ingat bahwa dalam berinvestasi selalu ada

kemungkinan kerugian, sehingga masyarakat juga perlu mempersiapkan kemungkinan

itu.

Sedangkan mengenai pinjaman online, masyarakat juga harus memastikan legalitas

aplikasi pinjaman online, memastikan besaran bunga yang dikenakan, memilih jangka

waktu dan jumlah pinjaman sesuai kebutuhan, besaran biaya administrasi penagihan

(denda) dan keamanan data. Pinjamlah untuk tujuan yang produktif atau kebutuhan

mendesak dan hindari meminjam untuk tujuan konsumtif.

Jika menemukan tawaran investasi di sektor jasa keuangan yang mencurigakan dan

pinjaman online yang ilegal, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan

kepada Layanan Konsumen OJK 157 atau WA 081157157157, email

konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Bandarlampung – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi (OJK) Lampung terus mendorong peningkatan literasi dan Inklusi Keuangan masyarakat di Provinsi Lampung melalui kegiatan edukasi maupun penyediaan layanan dan produk yang semakin terjangkau oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan baik oleh OJK, Pemerintah Daerah, Industri Jasa
Keuangan dan stakeholder terkait, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan baik dalam bentuk simpanan/investasi maupun pembiayaan/kredit, sehingga hal ini dapat mendorong pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan di Provinsi Lampung.

Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan III-2022 untuk Provinsi Lampung mencatat kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan yakni indeks Literasi Keuangan, menunjukkan peningkatan sebesar 33,35% yaitu dari sebesar 30,97% di tahun 2019, menjadi 41,30% di tahun 2022.

Untuk Indeks Inklusi Keuangan, menunjukkan peningkatan sebesar 20,78% yaitu dari sebesar 61,94% ditahun 2019
menjadi sebesar 74,81% di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan Provinsi Lampung memiliki peningkatan indeks literasi keuangan ke-3 terbesar se-Sumatera (setelah Bangka Belitung dan Sumatera Utara) dan indeks Inklusi Keuangan terbesar ke-3 se-Sumatera setelah Jambi dan Bangka Belitung.

“SNLIK 2022 dilaksanakan mulai Juli hingga September 2022 di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun. Sebagaimana tahun 2016 dan 2019, SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan III 2022, bersama insan media, Ladang Asri Homestay and Restoran, Senin (28/11/2022).

Hasil SNLIK 2022 selain menunjukkan peningkatan indeks yang on the track untuk mencapai target 2024, juga mengurangi gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi. Secara nasional menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen. Sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10 persen meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen.

Kinerja Perbankan
Penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Lampung pada posisi triwulan III-2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan III-2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,92 Triliun atau 5,52% (yoy) yaitu dari sebesar Rp71,02 Triliun menjadi sebesar Rp74,94 Triliun. Demikian juga jika dibandingkan dengan Triwulan II-2022, menunjukkan peningkatan sebesar Rp1,17 Triliun atau 1,59% yaitu dari sebesar Rp73,77 Triliun menjadi sebesar Rp74,94 Triliun. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit secara nasional, Provinsi Lampung belum setinggi Nasional, hal ini sebagai akibat dari masih adanya beberapa sektor ekonomi di Provinsi Lampung yang mengalami kontraksi antara lain pada sektor perantara keuangan (turun 14,26%), jasa kesehatan (23,84%) dan konstruksi (7,18%).

Selain itu penyerapan kredit pada sektor penerima kredit bukan lapangan usaha masih melambat atau hanya tumbuh 2,87% jauh bila dibandingkan nasional sebesar 22,31%. Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi Triwulan III-2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Triwulan III-2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar 9,44% dari sebesar Rp104,56 Triliun menjadi sebesar Rp114,43 Triliun.

Demikian juga jika dibandingkan dengan Triwulan II-2022, Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat
meningkat sebesar 4,25% dari sebesar Rp109,77 Triliun menjadi Rp114,43 Triliun. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung posisi Triwulan III-2022 tercatat menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan Triwulan III-2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar 5,64% dari sebesar Rp57,86 Triliun menjadi sebesar Rp61,13 Triliun. Namun, jika dibandingkan dengan Triwulan II-2022, penghimpunan DPK Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 0,65% dari sebesar Rp61,53 Triliun menjadi Rp61,13 Triliun.

Kualitas kredit secara nasional di Triwulan III 2022 juga semakin membaik dibandingkan triwulan II 2021 dengan adanya penurunan rasio NPL dari 3,28% menjadi 2,87%. Sedangkan kualitas kredit di Provinsi Lampung pada Triwulan III 2022 dibandingkan Triwulan II 2022 menunjukkan adanya kinerja sedikit membaik dengan adanya penurunan rasio NPL dari 4,31% menjadi 4,30%. Sementara untuk rasio NPL Kredit UMKM secara tahunan (yoy) juga mengalami penurunan dari 4,04% menjadi 3,66%. Pangsa Kredit UMKM terhadap total kredit juga menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 34,02 % menjadi 36,16%. Selanjutnya, dalam hal Restrukturisasi Kredit Perbankan di Provinsi Lampung sampai dengan posisi Triwulan III 2022 tercatat semakin menurun sebesar Rp15,74 Miliar, dari posisi Juni 2022 sebesar Rp5,47 Triliun menjadi sebesar Rp5,24 Triliun.

Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Kinerja Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Lampung tumbuh 7,15% yoy dengan nilai piutang pembiayaan tercatat sebesar Rp8,17 T dan NPF yang membaik dari sebelumnya 2,22% pada posisi Triwulan II – 2022 menjadi 1,96% pada posisi Triwulan III – 2022. Peningkatan piutang perusahaan pembiayaan terbesar di Provinsi Lampung berasal dari sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan.

Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung menurun sebesar Rp56,85M atau 3,59% yoy yang didorong oleh penurunan premi asurnsi jiwa sebesar Rp335,35M atau 28,11% yoy. Penurunan pendapatan premi asuransi ini disebabkan adanya kanal keagenan asuransi khususnya asuransi jiwa dan asuransi PAYDI yang belum dapat berjalan optimal menyusul adanya pengaturan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam SE OJK No.5/SEOJK.05/2022
Tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi. Selain itu, beberapa perbankan melakukan pembaharuan asuransi jiwa untuk mengcover kredit konsumtif melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang tidak memiliki Kantor Cabang/perwakilan di Lampung sehingga tidak tercatat sebagai pendapatan premi di wilayah kerja Provinsi Lampung.  Adapun klaim asuransi di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp204,96M atau 26,13% yoy yang didorong oleh peningkatan klaim asuransi umum sebesar Rp175,18M atau 137,26%.

Pertumbuhan kinerja Fintech P2P Lending di Provinsi Lampung mencatatkan pertumbuhan Outstanding sebesar Rp314M atau 73,54% yoy sehingga nilai outstanding pinjaman pada bulan September 2022 mencapai Rp741M. Sementara akumulasi dana yang diberikan oleh lender di Provinsi Lampung menurun sebesar Rp7M atau 31,82% yoy sehingga tercatat dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman di Lampung pada bulan September 2022 sebesar Rp15M. Terdapat 1 perusahaan Fintech P2P Lending berizin di Provinsi Lampung, yaitu Lahan Sikam yang telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp176,89 Milyar.

Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), jumlah entitas di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari sebelumnya 7 pada tahun 2018, 9 pada tahun 2019, 10 pada tahun 2020 dan 11 sejak tahun 2021 hingga hari ini. Secara yoy, aset LKM di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp5,66 Milyar (18,84% yoy) yaitu dari Rp30,03 Milyar pada Agustus 2021 menjadi Rp35,68 Milyar pada Agustus 2022. Sementara dari sisi penyaluran pinjaman/pembiayaan, LKM menunjukkan peningkatan meskipun tidak sesignifikan peningkatan aset LKM. Hal
tersebut mengingat salah satu penyumbang peningkatan aset LKM terbesar adalah pendirian BWM yang penyaluran pembiayaannya terbatas. Penyaluran pinjaman/pembiayaan LKM meningkat sebesar Rp3,12 Milyar (15,39% yoy)

Hingga September 2022, jumlah penyaluran pinjaman baik konvensional maupun syariah dalam bentuk Gadai/Rahn, Fidusia/Arrum maupun pembiayaan lainnya yang disalurkan oleh Pegadaian di Lampung meningkat sebesar Rp14,92M (10,08% yoy). Peningkatan ini diikuti dengan perbaikan NPL/NPF Pegadaian dari sebelumnya pada September 2021 untuk NPL konvensional sebesar 2,47% menjadi 1,92% pada September 2022. Sementara NPF unit usaha syariah pegadaian dari sebelumnya NPF sebesar 1,33% pada September 2021 menjadi sebesar
1,2% pada Juni 2022. Untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) melalui pegadaian, sejak Januari 2022 sampai dengan September 2022 telah disalurkan sebanyak Rp3,06 Milyar kepada 443 nasabah.

Periode September 2022, jumlah outstanding penyaluran pembiayaan ULaMM menurun sebesar Rp15,37M (7% yoy) dan jumlah outstanding penyaluran pembiayaan program Mekaar meningkat sebesar Rp591,50M (51,46% yoy).
NPL pembiayaan ULaMM menurun dari sebelumnya sebesar 2,83% pada September 2021 menjadi sebesar 2,42% pada September 2022. Sementara NPL Pembiayaan Mekaar menurun dari sebelumnya sebesar 1,00% pada September 2021 menjadi sebesar 0,02% pada September 2022

Kinerja Pasar Modal
Kinerja Pasar Modal pada Triwulan III 2022 mencatat SID (Single Investor Identification) total di Provinsi Lampung tumbuh sangat pesat meningkat sebanyak 98.892 (72,15% yoy). Jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan SID hingga September 2022 tercatat sebanyak 235.955 investor atau 2,43% dari total investor nasional yang mencapai 9.708.910 investor dengan jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 84.289 investor atau 35,72% dari total investor di Lampung. Jenis SID didominasi oleh , SID S-INVEST yang meningkat sebesar 98,6%, SID C-BEST yang meningkat sebesar 109,09% yoy dan SID SBN yang meningkat sebesar 75,91%. Sementara untuk SID E-BAE tidak mengalami penambahan jumlah sejak tahun 2021 sebanyak 1 investor. Sejak September 2021 hingga September 2022, nilai transaksi saham di Provinsi Lampung sempat mencapai nilai tertinggi di bulan Maret 2022 mencapai Rp. 3,19 T dan posisi September 2022 nilai transaksi Rp. 2,35 T tumbuh 23,56% sejak Januari 2022 dan tumbuh 47,33% secara yoy.  Hingga 30 September 2022, sudah terdapat 11 platform SCF berizin OJK dengan jumlah penerbit sebanyak 304, jumlah pemodal sebanyak 127.810 dan total dana yang tersalurkan sebanyak Rp640,57 Milyar. Sementara, terdapat 8 penerbit SCF di Provinsi Lampung yang telah berhasil menghimpun dana dalam bentuk saham sebesar Rp4,58 Milyar dari 421 pemodal.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK)
Selama Triwulan III-2022, OJK Provinsi Lampung menerima dan memproses 368 layanan konsumen, yang terdiri dari 64 layanan pengaduan, 304 layanan pertanyaan dan 0 layanan informasi. Jumlah layanan konsumen ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan triwulan 2-2022 dengan jumlah layanan konsumen sebanyak 192 layanan yang terdiri dari 70 layanan pengaduan, 119 layanan pertanyaan dan 3 layanan informasi.

Dalam layanan konsumen per sektor jasa keuangan, selama triwulan III-2022 OJK Provinsi Lampung mencatat 88 layanan di sektor perbankan, 68 layanan di sektor perusahaan pembiayaan (PP), 11 layanan di sektor asuransi, 20 layanan di sektor fintech dan 181 layanan di sektor lainnya (terdiri dari pasar modal, SLIK, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, dll). Sebagai catatan, sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 40 entitas pinjaman online
illegal telah dilaporkan oleh konsumen. Khusus bagian Sosialisasi dan kehumasan, Kantor OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 16 kegiatan selama triwulan III-2022 dengan target/peserta kegiatan mencakup masyarakat
umum, media masa, pelajar, kelompok tani, mahasiswa serta pemerintah daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Provinsi Lampung dibentuk untuk mempermudah masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM mengakses informasi dan kredit yang murah, mudah dan cepat yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan di Lampung. Melalui website Pasar Kredit Murah Lampung, masyarakat dapat mengakses di www.pakemlampung.id. Website ini selain menjadi ajang business matching secara online
antara UMKM dengan penyedia produk jasa keuangan dari Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayan Ekspor Impor (LPEI), Pegadaian, PNM, Fintech P2P lending dan Bank Wakaf Mikro, juga ditujukan untuk memerangi rentenir dan pinjol illegal yang kerap tidak membantu masyarakat namun justru membebani pelaku usaha UMKM dengan lilitan utang.
“Tercatat per September 2022 terdapat 54 pengajuan pembiayaan kepada 10 lembaga penyalur
dengan total nominal sebesar Rp3,48 Miliar. Melalui website ini diharapkan masyarakat
Lampung dapat mencari informasi dan pengajuan awal pinjaman/pembiayaan dengan lebih
mudah tanpa harus datang ke kantor Bank terlebih dahulu,” tutup Bambang.

Otoritas Jasa Keuangan alias OJK Lampung terus bersinergi dengan berbagai pihak yang ada di industri jasa keuangan.

Tujuannya tak lain demi mewujudkan akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat dan turut mendorong perekonomian daerah lebih baik lagi.

Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto membeberkan, satu di antara upaya yang dilakukan untuk mewujudkan akses keuangan adalah melalui Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diadakan rutin tiap Oktober.

Di mana untuk BIK tahun ini, OJK Lampung bersama lembaga jasa keuangan menggelar Gebyar Siger yang diisi dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keuangan inklusif.

“Ini upaya bersama untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen tahun 2024, sehingga dibuat kegiatan yang dilakukan secara masif, serentak, dan juga menghadirkan berbagai program kegiatan yang menarik masyarakat untuk mengikuti transaksi keuangan,” jelas Bambang di depan awak media di kantor OJK Lampung, Kamis (6/10/2022).

Melalui Gebyar Siger diharapkan bisa terwujud sinergi dan kolaborasi inklusi keuangan untuk perekonomian Lampung. Selain itu juga diharapkan akan ada lebih banyak masyarakat yang melakukan transaksi keuangan khususnya mereka yang belum pernah melakukan transaksi.

“Kami harapkan produk atau layanan yang diberikan oleh rekan-rekan industri keuangan baik di sektor pasar modal, perbankan, hingga nonbank merupakan produk yang menarik, mudah dijangkau, diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat,” papar dia.

“Tidak hanya masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke atas saja yang bisa melakukan transaksi keuangan, tetapi termasuk dari keluarga pra sejahtera,” sambungnya.

Beberapa yang sudah terwujud diantaranya adalah melalui keberadaan agen Laku Pandai yang mudah diakses masyarakat di pelosok-pelosok desa.

“Yang up to date saat ini adalah bahwa kita harus menyiapkan agar pencapaian target inklusi 90 persen dan literasi 50 persen, harus dibarengi dengan kegiatan literasi digital, ini sangat urgen,” katanya.

Lembaga jasa keuangan dalam hal ini menurutnya juga harus bertransformasi menyediakan produk dan layanan yang sudah berbasis digital.

“Kita sudah dorong kebijakan-kebijakan untuk bisa melayani masyarakat secara digital di sektor jasa keuangan, apalagi masyarakat saat ini semakin melek keuangan,” ujar Bambang.

Dari skala 1 sampai 5, preverensi kemampuan masyarakat untuk menggunakan internet atau handphone sudah di angka 3 lebih.

“Ini jadi potensi untuk mempercepat literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan khususnya di Indonesia,” tandas dia.

Dia berharap dua tahun ke depan target inklusi dan literasi keuangan ini bisa diwujudkan bersama melalui bergama program yang digulirkan masing-masing industri jasa keuangan.

Empat Target

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, ada empat target sasaran BIK tahun 2022 ini dimana yang paling pertama disasar adalah perempuan.

“Kenapa perempuan ditulis di paling pertama, itu karena perempuan merupakan pengatur keuangan setiap rumah tangga sehingga perlu dibekali informasi dan inklusi keuangan yang tepat,” papar Bambang.

Selanjutnya adalah pelaku UMKM, tujuannya agar mereka dapat naik kelas dalam mengembangkan usahanya. Lalu ada sekolah dan akademisi serta kaum milenial.

“Kalangan milenial ini sangat erat dengan digitalisasi sebagai pendorong penetrasi inklusi keuangan digital,” sambungnya.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Lampung Aprianus John Risnad menjabarkan terkait rangkaian kegiatan yang digelar di BIK 2022. Di antaranya Kick Off BIK 2022 dan diskusi OJK bersama Ikatan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Lampung membahas pembiayaan melalui fintech untuk akses permodalan petani dan peternak.

Lebih lanjut akan dilakukan kegiatan Pemberdayaan Bank Sampah di Tanggamus 11 Oktober 2022 bekerjasama dengan PT Pegadaian Lampung.

Ada juga webinar untuk pesantren putri dan muslimat NU bersama Pemprov, pegadaian dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Lampung 18 Oktober 2022 di Islamic Centre Lampung Timur.

Termasuk akan ada Gerakan Desa Sadar Asuransi. Pilot project perdananya ada di Kecamatan Rajabasa di 19 Oktober 2022 menggandeng Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan BPJSTK.

“Hingga kegiatan Investival 2022 dengan rangkaian kegiatan menarik dan terakhir acara puncak BIK 2022 di UIN Raden Intan 27 Oktober 2022 mendatang,” papar John.

Libatkan Banyak Pihak

Untuk mewujudkan akses keuangan lebih baik lagi lewat BIK 2022, OJK Lampung menggandeng berbagai pelaku industri jasa keuangan. Diantaranya BEI Lampung, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Lampung, BTN, BPR EKA, dan BPR Utomo.

Kepala BEI Lampung Hendi Prayogi mengungkap, pihaknya akan menggelar beberapa kegiatan di BIK ini. Termasuk melakukan edukasi kepada para perawat di Kabupaten Mesuji untuk paham terkait pasar modal dan waspada dari investasi bodong.

“Apalagi tengah marak di sana investasi bodong di kalangan perawat, nanti kita bersama OJK akan menggelar sekolah pasar modal sekaligus pembukaan akun 200 peserta yang dimodali Rp 100 ribu untuk tiap akun,” papar Hendi.

“Harapannya para perawat ini sudah melek tentang investasi dan paham pasar modal dan bisa langsung bertransaksi di pasar modal dengan modal yang kami berikan,” sambungnya.

Selain itu menggalakkan pasar modal syariah melalui Capital Market Goes to Pesantren. Ada dua pesantren yang akan diedukasi yakni di Tegineneng dan di Tanggamus. Juga beragam kegiatan lainnya termasuk menyasar kalangan milenial.

“Karena berdasarkan data OJK dan BEI, 70 persen dari total investor di Lampung merupakan milenial. Total investor usia 18 sampai 30 tahun sekitar 56 ribuan, makanya kami masif untuk masuk ke kampus dan sekolah,” terang Hendi.

Pihaknya menarget selama rangkaian kegiatan BIK 2022, ada pembukaan rekening efek mencapai 2.500 akun.

Ketua AAUI Lampung Robi Amsyah dalam kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya juga akan memberikan polis dari Jasaraharja kepada pegawai-pegawai rentan yang ada di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung sebagai pilot project.

“Kegiatan ini dilakukan karena kami melihat kondisi dimana literasi dan inklusi asuransi masyarakat rendah terutama pada kaum rentan seperti petani, nelayan, buruh pasar atau pabrik, tenaga honorer maupun tenaga linmas,’ beber Robi.

Kondisi tersebut mendorong pihaknya berinisiatif untuk memberikan pengetahuan mengenai produk dengan mengadakan gerakan Desa Sadar Asuransi.

Bank Eka Bumi Artha (BPR Eka) bersama BPR Utomo dan BTN juga turut serta dalam memaksimalkan pencapaian tujuan di BIK 2022.

Bahkan BPR Eka menyasar para penghafal Alquran untuk memberikan pemahaman terkait literasi keuangan dan pembukaan rekening.

“Menanamkan kesadaran menabung dari generasi muda. Target market kami adalah mereka yang punya kelebihan sebagai penghafal Alquran agar paham keuangan, karena dunia nyata identik dengan tata kelola keuangan,” ungkap Direktur Utama BPR Eka, Eko Budiyono.

Pihaknya juga menghadirkan transaksi keuangan secara nontunai melalui Eka Pay untuk mengikuti update kekinian sehingga masyarakat bisa bertransaksi secara lebih aman dan nyaman.

Di penyaluran kredit atau pembiayaan, pihaknya juga sudah berkolaborasi dengan fintech Lahan Sikam.

“Kami sudah bekerjasama memang baru tahapan awal. Paling tidak bisa dibiayai 30-50 pengusaha mikro atau UMKM. Memang butuh prudential ekstra karena tanpa agunan, mudah-mudahan bisa lebih terakselerasi di BIK 2022 ini,” tandas Eko.

Di sisi lain, BTN bakal menghadirkan program bundling bekerjasama dengan Asosiasi REI terkait pameran expo di Lampung City Mall 25 Oktober – 7 November mendatang.

“Bakal hadir 40 pengembang perumahan subsidi dan komersil untuk membantu pengajuan KPR dengan proses yang mudah,” jelas Pimpinan Cabang BTN Lampung Bryan Andria Wijaya.

Termasuk dalam hal ini BTN memiliki layanan digital lewat aplikasi btnproperti.co.id untuk masyarakat bisa mengakses secara lebih cepat dan mudah terkait permohonan KPR, cek promo, dan lainnya.

“Kami juga ada program akad masal dan menargetkan akad masal KPR sampai 100 unit di 28 Oktober 2022,” tandas dia.

Untuk di fintech peer to peer (P2P) lending Lahan Sikam sendiri, memperlihatkan pertumbuhan layanan keuangan secara online yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Ini secara tidak langsung memperlihatkan masyarakat yang kian melek digital termasuk dalam memanfaatkan layanan pinjaman online yang legal.

Direktur yang juga Co- Founder Lahan Sikam Ade Sumaryadi mengatakan, pinjaman online yang disalurkan melalui Lahan Sikam di Lampung bahkan mencatatkan pembukuan fantastis mencapai Rp 168,5 miliar hingga Agustus 2022.

Diakuinya, sebagai perusahaan rintisan yang bergerak di bidang jasa keuangan berbasis teknologi, pihaknya telah memiliki ribuan peminjam (borrower) aktif.

“Sebanyak 3.706 peminjam aktif dikelola di Lahan Sikam dengan 8.096 akun pinjaman yang sudah terdanai (jumlah transaksi) hingga 12 Agustus 2022,” beber dia.

Dari angka tersebut, sebanyak 97,17 persen borrower tertib melakukan pembayaran. Tentu persentase tersebut secara tidak langsung memperlihatkan betapa tingginya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya pasca peminjaman dana.

Sementara untuk borrower bermasalah, diakuinya akibat dari beberapa sektor ekonomi yang masih terdampak pandemi sehingga pemulihannya berjalan agak lambat.

“Di fintech P2P lending yang fokus penyaluran produktif memang penyelesaian borrower bermasalah tidak secepat dibanding fintech p2p lending yang fokus di pembiayaan multiguna,” paparnya.

Secara spesifik, portofolio Lahan Sikam hampir semua bermain di pembiayaan produktif. Yakni calon peminjam atau borrower adalah wirausaha atau pelaku usaha. Baik itu pemilik warung, CV, PT, atau usaha dagang (UD).

“Di website kami akan ada penjelasan projectnya apa, kebutuhan pendanaannya berapa, bagi hasilnya berapa dan lokasi usahanya dimana, dan lainnya,” ujar Ade.

Proses peminjaman hingga dana diterima borrower juga terbilang cepat maksimal hanya 3 hari.

Dalam hal ini, kehadiran Lahan Sikam tentu turut memberi andil positif terhadap keuangan yang inklusif di Bumi Ruwa Jurai. Dengan menyediakan akses keuangan secara online bebas ribet tak berbatas ruang dan waktu, serta aman karena dijamin OJK.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2022. Kantor OJK Provinsi Lampung melakukan kegiatan diskusi bersama dengan Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Perternakan Indonesia (ISPI) dengan tema “Mengenal Financial Teknologi untuk Mendorong Kemajuan Usaha Masyarakat Petani dan Peternak di Era Digital” sekaligus sebagai kick-off Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara Hybrid, Luring di Aula Fakultas Pertanian Unila dan secara daring via aplikasi Zoom, dengan jumlah peserta kurang lebih 320 orang yang terdiri dari akademisi, dinas peternakan kabupaten/kota, dan asosiasi-asosiasi petani/peternak yang ada di Provinsi Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Dr Ir H. Ahmad Junaidi Auli, MM, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen Kementerian Pertanian, Tri Melasari, S.Pt, MM, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Ketua PPN Lampung Ir Jenny Soelistiani, Co Founder & Direktur Lahan Sikam, Ade Sumaryadi dan Commercial Fund Manager Efishery Achmad Fauzi. Opening Speech disampaikan oleh Ir. Lili Mawarti, M.Si (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung; Prof. Ir. Irwan Sukri Banuwa M.Si (Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan Aris Susanto, S.Pt (Ketua PW ISPI Lampung). Pada acara tersebut juga dilakukan pembagian Tabungan Investasi Emas oleh Pegadaian kepada para mahasiswa dan simbolis pemberian Pembiayaan Lahan Sikam sebesar Rp50 juta.

Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa selain dapat memberikan pembiayaan konsumtif, Fintech P2PL sudah dapat diakses oleh masyarakat untuk mengajukan pembiayaan/pinjaman produktif seperti Pinjaman Modal Kerja UMKM dan Pinjaman Sektor Pertanian/Peternakan.
“Fintech P2PL sesuai data per Juli 2022, secara year on year (YoY), terus mencatatkan pertumbuhan, dimana outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 88,84% dibandingkan dengan Juli 2021 hingga mencapai Rp45,73 triliun” ungkap Bambang.

“Untuk Fintech berijin di OJK yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Lahan Sikam, untuk pembiayaan di sektor pertanian dan peternakan di Lampung, secara yoy meningkat masing-masing sebesar Rp3,13M (2.807,2%) dan Rp1,22M (110%) sesuai data per Juli 2022” tambah Bambang.

Selanjutnya, Ahmad Junaidi Auli, menyampaikan bahwa kehadiran fintech-fintech ini dapat lebih banyak membantu usaha-usaha di masyarakat. “Layanan fintech yang selama ini sudah berjalan, mesti dipelajari juga kendala-kendala apa yang dialami sehingga ke depannya dapat disiapkan regulasi-regulasi yang memadai, sehingga peningkatan peran fintech dalam menopang usaha-usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik” uangkap Junaidi.

Diskusi ini juga diisi dengan penyampaian materi dari Ketua PPN Lampung, Co-Founder & Director Lahan Sikam dan Commercial Fund Manager Efishery. Selanjutnya dilakukan tanya jawab dan diskusi dari peserta kegiatan yang dihadiri oleh pelaku usaha peternakan dan mahasiswa.

Kegiatan diskusi JOK bersama ISPI Lampung ini mengawali rangkaian kegiatan dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) tahun 2022 yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2022. Selain kegiatan ini, juga ada kegiatan lainnya seperti Pemberdayaan Bank Sampah, Kampung sadar Asuransi, Webinar bersama Perkumpulan putri pesantren dan Muslimat NU, kegiatan Investival yang melibatkan mahasiswa dan pelajar bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Lomba menulis artikel untuk umum dan mahasiswa, lomba debat Inklusi Keuangan untuk mahasiswa, dan puncak

kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK).
“Kegiatan tersebut adalah kegiatan OJK berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan yang ada di Provinsi Lampung, namun kegiatan BIK 2022 ini juga dilaksanakan oleh masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang ada di Provinsi Lampung dengan berbagai program promosi diskon,insentif menarik, hadiah-hadiah” jelas Bambang.