Kategori: Ojk

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementrian Agama Provinsi
Lampung, Asbisindo dan Kompartemen BPRS mendorong program peningkatan literasi dan inklusi
Keuangan Syariah bagi kelompok pelajar melalui Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program
KEJAR sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun
2019 tentang Hari Indonesia Menabung, yang memiliki tujuan agar setiap pelajar di Indonesia memiliki
rekening sehingga budaya menabung di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal dapat dilakukan sejak dini.
Melalui Gerakan Menabung Simpel IB bersama 1.000 pelajar/santri” dalam Rangka Hari Indonesia
Menabung (HIM) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari ini (30/8), telah dilakukan MoU atau perjanjian
kerja sama 13 (tiga belas) perbankan syariah dengan 21 (duapuluh satu) Sekolah/Madrasah dan
Pesantren, dan sebanyak 3.434 rekening pelajar di buka pada hari ini. Kegiatan dilakukan secara Hybrid
(Luring dan daring), yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen (EPK) Ibu Friderica Widyasari Dewi (hadir secara daring), Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia
Chalim, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo, Ketua Hebitren Lampung,
Hasan Errezha, Pimpinan Kantor Kementerian Agama kota dan kabupaten, Kepala sekolah/madrasah dan
pimpinan pondok pesantren dan jajaran pimpinan perbankan syariah.

Mengawali kegiatan ini, dalam sambutannya, ADK OJK Bidang EPK Ibu Friderica Widyasari Dewi
menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang telah mendukung dalam
upaya mendekatkan pelajar dan santri di Provinsi Lampung dengan produk Keuangan yaitu melalui
penerbitan Surat Edaran Gubernur Lampung mengenai Hari Indonesia Menabung yang telah diikuti oleh
seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Lampung. Friderica juga berharap program literasi dan Inklusi
Keuangan yang dilakukan secara bersama ini dapat meningkatkan pemahaman dan kebiasaan menabung
generasi muda dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam sambutannya mengatakan bahwa
penyediaan akses keuangan untuk pelajar/santri ditujukan untuk membangun pendidikan karakter
budaya menabung sejak dini.
“Melalui Surat Edaran Kementerian Agama Nomor SE.12 Tahun 2022 tentang Akselerasi Implementasi
Program Satu Rekening Satu Pelajar, Kementerian Agama menghimbau bagi satuan kerja pendidikan di
bawah Kementerian Agama untuk mengimplementasikan program satu rekening satu pelajar guna
mengakselerasi inklusi keuangan bagi kelompok pelajar dan santri.” kata Bambang Hermanto.

Adapun upaya untuk mendukung implementasi Program KEJAR dapat dilakukan pihak madrasah/sekolah
dan pesantren antara lain dengan cara salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan sektor perbankan
yang menyediakan produk tabungan bank dengan segmentasi anak/pelajar maupun produk Simpanan
Pelajar (SimPel/SimPel iB), lanjutnya.

Selain menjalin kerja sama pelaksanaan Tabungan Simpel IB, Kementerian Agama juga menghimbau agar
akselerasi implementasi program KEJAR di madrasah/sekolah dan pesantren disertai kerja sama dengan
perbankan Syariah menjadi agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Agen
Laku Pandai) yang telah didukung dengan sarana teknologi informasi sehingga dapat diakses oleh
pelajar/santri maupun lingkungan sekolah/madrasah/pondok pesantren, dengan menyediakan layanan
keuangan seperti tabungan, referral pembiayaan, setor tarik tunai, transfer uang dan transaksi elektronik
lainnya.

Sebelumnya OJK Provinsi Lampung menghimbau kepada Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Lampung
untuk memberikan edukasi kepada pelajar selama bulan Agustus 2022 minimal 1 (satu) kali sebagai
bentuk menyemarakkan Program Hari Indonesia Menabung (HIM). Perluasan akses keuangan untuk
pelajar/santri, yang dibarengi dengan upaya literasi keuangan dan perlindungan konsumen, sangatlah
strategis. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90%
pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil dari Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019, tingkat literasi keuangan
syariah secara Nasional sebesar 8,93% dari sebelumnya 8,1% pada periode survei sebelumnya pada tahun
2016. Sedangkan untuk tingkat inklusi keuangan syariah secara Nasional sebesar 9,10% sedangkan untuk
Provinsi Lampung sebesar 5,77%. Angka ini masih sangat kecil, sehingga diperlukan upaya yang lebih
massif dan berkelanjutan untuk meningkatkan indeks literasi dan Inklusi Keuangan syariah.

“Pemerintah Provinsi sangat mendukung Gerakan Menabung Simpel IB ini mengingat di Provinsi Lampung
terdapat banyak sekolah madrasah dan pondok pesantren. Selain itu, Gubernur Lampung juga telah
mencanangkan Gerakan Menabung melalui Surat Edaran Gubernur No. 045.2/2566/04/2019 tentang Hari
Indonesia Menabung Provinsi Lampung tanggal 6 September 2019 tentang hari Indonesia menabung
Provinsi Lampung.” ungkap Wakil Gubernur Lampung.

Turut menegaskan, Puji Raharjo menyampaikan bahwa kantor agama baik yang ada ditingkat Provinsi
maupun tingkat Kota/Kabupaten memiliki peran strategis untuk menjembatani dan sekaligus memantau
implementasi Program KEJAR di daerahnya masing-masing bersama industri perbankan Syariah. “Perlu
komunikasi dan kerjasama yang baik antara para pemangku kepentingan sehingga program KEJAR ini
memiliki kemampuan untuk menjangkau seluruh sekolah,madrasah dan pondok pesantren”, tambahnya.

“Kegiatan Gerakan Menabung pada hari ini menjadi momentum pendorong bagi setiap lembaga jasa
Keuangan dan sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren, untuk lebih pro aktif dan kolaboratif melakukan
penjajakan kerja sama, sehingga ke depan dapat terwujud satu rekening satu pelajar, sehingga
pelajar/santri memiliki tanggung jawab untuk menabung dan mengelola simpanan sendiri, demi masa
depan yang lebih baik” pungkas Bambang.

Mediarepublika.com – Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung terus mendorong Sektor Jasa Keuangan untuk meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan disektor ekonomi khususnya yang terdampak pandemic covid-19, seperti sektor UMKM, sehingga dapat bangkit dan pulih untuk menopang perekonomian daerah dan nasional, Bandarlampung (16/08 ).

 

Peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan di sektor UMKM di Provinsi Lampung, tercermin pada posisi Triwulan II 2022 secara year on year meningkat sebesar Rp3,79 T atau naik 17,78% dari Rp20,59 T menjadi sebesar 25,09 T.

 

Hal ini berdampak pada peningkatan share kredit UMKM terhadap kredit secara keseluruhan sebesar 3,63% yaitu dari sebesar 31,24% menjadi sebesar 34,02%.

 

“Semakin terkendalinya penanganan covid 19 yang berdampak pada aktivitas sosial ekonomi yang semakin tinggi, sangat membantu pemulihan ekonomi di sektor riil khususnya sektor – sektor yang terdampak pandemic Covid-19. Lembaga pembiayaan baik perbankan, perusahaan pembiayaan, PNM, Pegadaian, fintech P2P Lending dan Securities Crowd Funding membuka akses lebih lebar sebagai sumber permodalan usaha bagi para pelaku UMKM.

 

Hal ini diharapkan akan semakin mempercepat pemulihan ekonomi baik di daerah maupun secara nasional” ungkap Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam acara Update Perkembangan Industri Jasa Keuangan di Provinsi Lampung Triwulan II 2022, bersama insan media pada Selasa (16/8) secara daring via Zoom.

 

Kinerja Perbankan Peningkatan penyaluran kredit perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan optimisme dan berfungsinya Lembaga intermediasi dengan baik tercermin dari penyaluran kredit/pembiayaan perbankan posisi triwulan II 2022 di Provinsi Lampung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2021 (yoy) yaitu meningkat sebesar Rp3,66Triliun atau 5,23% yaitu dari sebesar Rp70,10 Triliun menjadi sebesar Rp73,76 Triliun.

 

Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 (qtq) juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,85 Triliun atau 2,58% yaitu dari sebesar Rp71,91 Triliun menjadi sebesar Rp73,76 Triliun.

 

Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung posisi triwulan II 2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2021 yaitu meningkat sebesar 11,68% (yoy)dari sebesar Rp102,35 Triliun menjadi sebesar Rp114,31 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 Total Aset Perbankan di Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 3,31% (qtq) dari sebesar Rp110,65 Triliun menjadi sebesar Rp114,31 Triliun.

 

Untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) posisi triwulan II 2022 tercatat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan II 2021 yaitu meningkat sebesar 7,57% dari sebesar Rp57,19 Triliun menjadi sebesar Rp61,52 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan I 2022 penghimpunan DPK Provinsi Lampung juga tercatat meningkat sebesar 3,58% dari sebesar Rp59,40 Triliun menjadi sebesar Rp61,52 Triliun.

 

Kinerja kualitas kredit secara nasional di Triwulan II 2022 juga semakin membaik dibandingkan triwulan II 2021 dengan adanya penurunan rasio NPL dari 3,20% menjadi 3,08%. Sedangkan kualitas kredit di Provinsi Lampung pada Triwulan II 2022 dibandingkan Triwulan II 2021 menunjukkan adanya kinerja membaik dengan adanya penurunan rasio NPL dari 4,98% menjadi 4,31%. Sementara untuk rasio NPL Kredit UMKM secara tahunan (yoy) juga mengalami penurunan dari 3,61% menjadi 3,57%.

 

Sejalan dengan semakin aktifnya aktivitas ekonomi dan sosial di Provinsi Lampung, restrukturisasi Kredit Perbankan terdampak covid 19, sampai dengan posisi Triwulan II 2022.

 

 

 

Jakarta, 20 Juli 2022. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK)
Periode 2022 – 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan
kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan
industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional
dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 – 2027, Mahendra Siregar menyatakan “Kami
berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis Pemerintah
dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak
ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kami akan proaktif memperkuat
posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK
juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan
masyarakat.”

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan
atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk
pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank
(IKNB) serta kepatuhannya (compliance). Sebagai langkah awal, OJK akan lebih
mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan
dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian
(prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate
governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat
pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global
(stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan
meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan
maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian
Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan
keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi
dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan
daya beli masyarakat.

DK OJK pun meletakkan perhatian yang tinggi terhadap program edukasi dan
perlindungan konsumen. Friderica Widyasari Dewi selaku ADK Bidang EPK
menegaskan OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan
permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan
edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. OJK
juga berwenang melakukan pengawasan perilaku (market conduct) Pelaku Usaha
Jasa Keuangan dalam rangka Perlindungan Konsumen dan masyarakat.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, menegaskan
akan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendorong pemulihan dan
pertumbuhan ekonomi pascapandemi, melalui penguatan sistem pengawasan
perbankan yang responsif terhadap tantangan serta perubahan ekosistem
keuangan domestik dan global.

Ke depan perhatian terhadap individual bank akan menjadi prioritas, antara lain
melalui penerapan early warning system dengan parameter yang lebih sensitif,
sehingga dapat menghindari keterlambatan penanganan bank bermasalah.

Penegakan integritas sistem perbankan juga akan menjadi perhatian utama
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perbankan
secara lebih sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan Inarno Djajadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
berkomitmen terus mendorong good governance pelaku pasar untuk mendukung
upaya pendalaman pasar dan makin meningkatkan jumlah perusahaan yang go
public, serta masyarakat yang berinvestasi di Pasar Modal.

Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas IKNB akan mendorong
penyelesaian sengketa produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
(PAYDI/unit link), perbaikan pengaturan perasuransian yang lebih sehat,
optimalisasi fintech P2P lending serta mendorong percepatan penyelesaian asuransi
bermasalah.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Isabella Wattimena akan
memfokuskan pada penguatan tata kelola dan manajemen risiko berbasis
teknologi informasi serta terus memperbaiki kualitas proses bisnis di OJK. Upaya
ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas kelembagaan, terimplementasinya nilai
integritas, serta pada akhirnya mampu memenuhi ekspektasi seluruh pemangku
kepentingan.

Wakil Ketua OJK periode 2022 – 2027, Mirza Adityaswara menyatakan, “Kami akan
terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan serta transformasi perilaku
internal yaitu kolaboratif, proaktif, bertanggung jawab, untuk mewujudkan
pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi. OJK akan memperkuat peran
OJK Institute menjadi pusat studi Industri Jasa Keuangan yang mumpuni di
ASEAN.”

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai amanat
Undang-Undang, OJK juga memperkuat tim internal melalui peningkatan
kapabilitas dan kompetensi. Pemanfaatan informasi dan teknologi juga menjadi
prioritas utama bagi OJK dalam memperlancar tugas dan fungsi OJK khususnya
dalam menciptakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi. Hal ini juga dapat
mempercepat pengambilan keputusan, mitigasi risiko dan respon terhadap
pengaduan konsumen dan masyarakat luas.

Sementara itu, Doni Primanto Joewono sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK
Ex-Officio Bank Indonesia mengatakan akan mendukung penuh program kerja
Pimpinan Dewan Komisioner OJK untuk memperkuat industri jasa keuangan
Indonesia, menjaga stabilisasi sistem keuangan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.

“Kami sebagai perwakilan dari BI akan terus berkoordinasi dan melakukan
harmonisasi berbagai kebijakan kami baik moneter maupun makroprudensial dan
SP PUR sehingga selaras dalam sebuah bauran kebijakan nasional,” kata Doni.

Sedangkan Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio
Kementerian Keuangan mengatakan siap bekerja sama dengan seluruh ADK OJK
2022-2027, melanjutkan koordinasi yang erat antara OJK dan
Kemenkeu/Pemerintah.

“Kami akan terus memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Bersama OJK, Pemerintah akan terus membangun sektor keuangan, melakukan
pendalaman pasar, serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” katanya.

Kesembilan anggota DK OJK Periode 2022-2027 sepakat untuk mengedepankan
prinsip collective collegial dalam pengambilan keputusan dan akan memperkuat
tugas OJK dalam pengaturan, pengawasan dan perlindungan yang terintegrasi.

Mediarepublika.com – Bandar Lampung, 16 Juni 2022. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, menyelenggarakan Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan dalam rangka Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, yang dihadiri seluruh camat, lurah, sekretaris dan bendaraha OPD se-Kotamadya Bandar Lampung, kamis (16/6) bertempat di Gedung Semergou Kota Bandar Lampung.

“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) merupakan survei berskala nasional yang diselenggarakan secara tiga tahunan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia” demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto pada kesempatan tersebut.
SNLIK 2022 merupakan survei keempat yang dilaksanakan setelah survei tahun 2019 terhadap 12.773 responden, survei 2016 terhadap 9.680 responden dan survei 2013 terhadap 8.000 responden. Pada tahun 2022, SNLIK dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun keatas di 34 Provinsi yang tersebar di 76 Kabupaten/Kota.
“Kegiatan sosialisasi di Kotamadya Bandar Lampung melalui aparat pemerintahan dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, selain untuk meningkatkan dan membekali wawasan mengenai keuangan juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan mengenai keuangan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah marginal perkotaan. Target jangka panjangnya adalah, masyarakat dapat lebih mengerti produk Keuangan apa yang akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan keuangannya” jelas Bambang.
Dalam sambutannya, Bambang Hermanto menyampaikan perlunya edukasi literasi keuangan kepada masyarakat selain sebagai instrument dalam meningkatkan indeks literasi keuangan juga sebagai tindakan preventif agar masyarakat tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan masyarakan dalam menggunakan produk jasa Keuangan.
Di kesempatan yang sama, Bambang Hermanto juga berterima kasih kepada Walikota Bandar Lampung, Bunda Hj Eva Dwiana, PT Pegadaian, Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung dan seluruh jajaran Camat, Lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal, padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan.
Data hasil SNLIK selanjutnya digunakan oleh OJK sebagai materi dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Lebih lanjut, survei tersebut juga diperlukan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program literasi dan inklusi keuangan yang telah diupayakan bersama baik dari OJK maupun industri jasa keuangan.
Diharapkan, pada pelaksanaan survei tahun 2022 ini, dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan pelaksanaan survey sebelumnya, baik di Provinsi Lampung maupun provinsi-provinsi lainnya di Indonesia pada umumnya. Masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi Keuangan yang baik, akan mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola Keuangannya secara bijak, sehingga tujuan-tujuan Keuangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan seperti entitas-entitas illegal yang saat ini sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. “Dibutuhkan peran serta, sinergi dan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan masyarakat yang well literate terhadap keuangan” tandas Bambang.

***

Jakarta, – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) luncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, Kehadiran cetak biru tersebut sebagai pendukung pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia.

“Cetak biru ini disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, diantaranya asosiasi kelembagaan/profesi serta akademisi,” kata Wimboh Selaku ketua Dewan Komisioner OJK.

Wimboh juga menyatakan cetak biru ini berperan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa perlu disusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.

Alasan-alasan tersebut adalah (i). Transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai; (ii). Implementasi tata kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas; (iii). Kesenjangan kompetensi sumber daya manusia saat ini masih tinggi; (iv). Dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia; (v). Pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas; (vi). Industri sektor jasa keuangan mengelola dana masyarakat sebesar Rp23.234 triliun (per Desember 2020); (vii). Aspek perlindungan konsumen yang perlu diperkuat dengan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten.

Wimboh menyatakan sampai saat ini pihaknya belum memiliki Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan. Di samping itu, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 ini merupakan turunan dari Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 yang telah diluncurkan sebelumnya.

Visi dari cetak biru ini adalah mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan.

Selanjutnya visi tersebut didukung dengan 4 (empat) misi yaitu (i). Mengembangkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan; (ii). Mengembangkan metode peningkatan komptensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan; (iii). Mengembangkan infrastruktur pendukung sumber daya manusia sektor jasa keuangan; dan (iv) Mengembangkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital.

Dengan 4 (empat) misi ini, diharapkan cetak biru ini dapat mendorong terwujudnya SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan.

Guna mengoperasionalkan cetak biru tersebut, keempat misi dijabarkan lebih lanjut ke dalam 12 (dua belas) strategi pencapaian. Masing-masing strategi pencapaian tersebut akan dituangkan dalam program kerja yang jumlahnya mencapai 21 program yang akan dilakukan dalam periode 2021-2025.

Seluruh program kerja tersebut sudah mengakomodir aspirasi, keinginan dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan baik di industri Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank.