Diposkan pada

Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2023

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran Bank Indonesia dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan uang Rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup dan dengan pecahan yang sesuai selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 H, Bank Indonesia Provinsi Lampung melayani Penukaran Uang Pecahan Kecil kepada Masyarakat melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2023 (SERAMBI).
Adapun dalam pelaksanaan SERAMBI tersebut, Bank Indonesia Provinsi Lampung bekerjasama dengan 36 Perbankan, yang terdiri dari 180 titik penukaran yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung. Jumlah tersebut meningkat 21 titik dibandingkan tahun 2022. Layanan penukaran selain bertempat di Festival Ramadhan 2023 yang juga dilayani oleh 4 bank (BSI, Bank Lampung, BRI, dan Bank Mandiri), Bank Indonesia Provinsi Lampung juga bekerjasama dengan sejumlah Bank untuk melayani penukaran di beberapa pusat keramaian. Kegiatan tersebut dilakukan di rest area tol Sumatera, pelabuhan Bakauheni dan kapal penyeberangan (BSI, BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Lampung), pusat perbelanjaan, lingkungan Pemerintah Daerah yaitu perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor Kepolisian Daerah, serta layanan kas keliling drive thru dan walkthru di area perkantoran Bank Indonesia Lampung (BSI, BRI, BNI, Bank Lampung, BCA dan Mandiri).
Untuk kelancaran pelaksanaan dan mendukung digitalisasi, layanan penukaran uang masyarakat dilakukan pemesanan terlebih dahulu secara online melalui aplikasi PINTAR pada situs pintar.bi.go.id. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin nyaman, mudah, dan memperoleh kepastian/keakuratan jumlah serta kualitas uang yang ditukarkan.
Secara nasional, Bank Indonesia pada tahun 2023 menyiapkan uang tunai senilai Rp195 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai layak edar selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H, serta membuka titik layanan di 5.066 titik di seluruh Indonesia, bertambah 377 titik atau naik sebesar 8,22% (yoy) dari tahun 2022. Untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di wilayah Provinsi Lampung, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal sebesar Rp4,5 triliun yang layak edar selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023. Jumlah uang yang disediakan tersebut meningkat sebesar 20,9% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 3,7 triliun. Hal ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia bersama perbankan dalam memenuhi kebutuhan uang layak edar bagi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung.
KICK OFF Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2023 (SERAMBI), dilakukan dalam kegiatan Festival Ramadhan yang diselenggarakan oleh Lampung Post dan Baznas Provinsi Lampung. Dalam layanan penukaran uang pecahan kecil kepada masyarakat yang bersinergi dengan perbankan di Provinsi Lampung yakni BSI, Bank Lampung, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri, menyediakan paket penukaran uang per orang sebesar Rp3,8 juta yang terdiri dari:

Pecahan Rp20.000 = Rp2.000.000 (1 pak)
Pecahan Rp10.000 = Rp1.000.000 (1 pak)
Pecahan Rp 5.000 = Rp 500.000 (1 pak)
Pecahan Rp 2.000 = Rp 200.000 (1 pak)
Pecahan Rp 1.000 = Rp 100.000 (1 pak)
Total Rp3.800.000

Pada kesempatan tersebut, kegiatan layanan penukaran Uang Rupiah juga dilakukan sosialisasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah dan mendorong penggunaan QRIS di kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tema edukasi dan komunikasi “Belanja Bijak”, yang selaras dengan aspek Paham Rupiah melalui perilaku belanja bijak sesuai kebutuhan, mari #BeriMakna mengenal lebih jauh peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas Rupiah, dalam Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri 2023 (SERAMBI).
Untuk mendorong dan mendukung inovasi digitalisasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, salah satunya perluasan penggunaan teknologi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai kanal pembayaran, maka Bank Indonesia tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai QRIS dan manfaat dalam penggunaannya.
Kegiatan layanan dan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan uang rupiah dengan kualitas yang baik, pecahan yang sesuai, dan nominal yang cukup juga sekaligus menambah pemahaman masyarakat terkait alat pembayaran yang sah di Indonesia yakni Rupiah yang harus dikenali, dirawat, dan dijaga serta semakin memperluas pemahaman masyarakat mengenai QRIS.

Diposkan pada

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung (KPw BI Lampung) berkolaborasi dengan

Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan HLM TPID dan TP2DD

Kolaborasi TPID danTP2DD Menjelang HKBN dan D pada

Kamis, 9 Maret 2023 di Kantor Bank Indonesia Lampung. Kegiatan ini dipimpin oleh Gubernur

Lampung dihadiri diantaranya oleh Bupati dan Walikota di 15 Kabupaten/Kota di Lampung, Pimpinan

Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung, Kepala Instansi Negara dan Vertikal di Provinsi

Lampung, Anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung, BPKAD, TP2DD Provinsi dan

Kabupaten/Kota se-Lampung, Pimpinan Perbankan, dan stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan HLM TPID didahului dengan sidak di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, yang

dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Halim, M.Si., M.Kn., Phd, didampingi oleh

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono serta TPID Provinsi Lampung. Hasil

sidak menunjukkan bahwa secara umum harga bahan pangan pokok dan hortikultura relatif terjaga,

antara lain telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi. Meski

demikian, harga beras dan minyak goreng terpantau berada pada tingkat harga yang tinggi. Dalam

sidak, juga dilakukan pengujian keamanan bahan pangan terhadap komoditas daging ayam, daging

sapi, tahu, dan aneka kue pasar. Dari hasil pengujian tersebut, seluruh komoditas yang diuji aman

dan layak untuk dikonsumsi. Sidak ditutup dengan penggunaan QRIS dalam transaksi pembelian

bahan pangan pokok di salah satu merchant QRIS di pasar. Selain itu, layanan penukaran juga

disediakan untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar masyarakat menjelang HBKN. Sidak

dilanjutkan dengan Operasi Pasar (OP) untuk komoditas beras dan minyak goreng.

Rangkaian kegiatan berlanjut di Kantor Bank Indonesia yang dibuka oleh Gubernur Lampung

Arinal Djunaidi. Arahan Arinal Djunaidi terkait pengendalian inflasi menjelang HBKN adalah untuk

memastikan ketersediaan beras, mengoptimalkan lahan di kabupaten untuk penanaman komoditas

hortikultura, dan memastikan agar tarif angkutan udara tidak melewati batas atas yang ditetapkan

Pemerintah. Selanjutnya, Arinal menambahkan perlunya penguatan sinergi dan koordinasi untuk

percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam TP2DD sehingga Provinsi Lampung dapat

mencapai prestasi yang lebih tinggi di tahun 2023. Selanjutnya beliau juga berharap dalam rapat ini

dapat menghasilkan kebijakan baru untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Lampung Berjaya

yang terbaik di Sumatera. Adapun keseluruhan rangkaian kegiatan HLM TPID dan TP2DD

diselenggarakan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan bahan pangan

pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Provinsi

No. 25/ /Bdl/Srt/B

Page 2 of 2

Lampung serta memperkuat sinergi antar Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia Lampung

khususnya terkait perluasan digitalisasi di Provinsi Lampung.

Usai pembukaan, pertemuan dirangkaikan dengan sesi paparan yang dimoderatori oleh Plt

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung, Rinva Yanti. Secara berurutan paparan narasumber

yaitu Reskrimsus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro, Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Sekda Provinsi Lampung Ir. Kusnardi, Pimpinan Perum BULOG Kanwil Lampung Etik

Yulianti, Analis Kebijakan Ahli Muda Kemenko Perekonomian Dara Ayu Prastiwi, dan Kepala Bank

Indonesia Lampung, Budiyono. Beberapa poin penting yang disampaikan dalam sesi tersebut, antara

lain:

1. Ketersediaan dan harga bahan pokok yang relatif terjaga, hal ini dibuktikan dengan hasil sidak

dan operasi pasar pada Kamis pagi, 9 Maret 2023 yang menunjukkan stok dan harga sebagian

besar komoditas relatif terjaga a.l telur ayam, daging ayam, bawang merah, bawang putih, dan

daging sapi. Sementara itu, harga beras dan minyak goreng terpantau berada pada tingkat

harga yang tinggi.

2. TPID menyatakan siap menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kestabilan harga komoditas

menghadapi bulan Ramadhan dan HBKN. Hal ini didukung oleh adanya program yang

dijalankan oleh TPID baik penyerapan stok pangan, kolaborasi dalam operasi pasar, pelaksanaan

pasar murah, dan penyediaan paket Ramadhan.

3. Quick win pengendalian inflasi dari Bank Indonesia a.l perlunya upaya dan pengambilan

kebijakan segera untuk menahan laju inflasi yaitu dengan 1) melakukan monitoring harga dan

pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP; 2) melakukan monitoring harga dan

pasokan; 3) memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD); 4) memastikan

penerapan batas atas tarif angkutan udara; 5) terus melanjutkan Gerakan Nasional

Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); dan 6) melakukan komunikasi bijak belanja. Rekomendasi

lainnya dari Satgas Pangan Polri, berupa perlunya dilakukan langkah persuasif edukatif kepada

pelaku usaha dan melakukan kegiatan operasi pasar bersama Satgas Pangan untuk menghindari

penimbunan bahan pokok yang sering terjadi menjelang bulan Ramadhan dan HBKN.

4. Dari sisi perluasan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi Pemda di wilayah Provinsi Lampung,

Kemenko Perekonomian menilai bahwa perkembangan Indeks Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Lampung terus mencatatkan peningkatan yang signifikan.

Pada posisi tahun 2022, secara keseluruhan Pemda di Provinsi Lampung telah mencapai tahap

digital kecuali 1 Kabupaten yang masih dalam tahap Berkembang. Pencapaian ini diperkuat

dengan berhasilnya Pemda Provinsi Lampung menempati posisi ke-2 dari 10 Provinsi di Sumatera

dengan skor IETPD tertinggi. Selanjutnya perluasan digitalisasi diharapkan tidak hanya terbatas

pada transaksi pembayaran di masyarakat namun juga transaksi pembayaran di Pemerintah baik

dalam pembayaran retribusi, pajak maupun bantuan sosial.