Bandar Lampung- Tokoh adat di Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa pelaksanaan Karnaval Budaya Tari Ngigel yang digelar oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung bukanlah bentuk pelecehan terhadap tradisi adat Lampung.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh para penyimbang dan perwatin masyarakat adat sebagai respon atas pemberitaan miring yang berkembang di tengah masyarakat, pada Konferensi persnya, Selasa 5 Agustus 2025.

Yakub, tokoh adat dari Anek Langkapura yang bergelar Radin Kepalo Migow, mewakili para penyimbang dan perwatin se-Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa acara Tari Ngigel merupakan bentuk pelestarian budaya, bukan prosesi adat yang sakral.

“Kami, masyarakat adat Kota Bandar Lampung, bersama warga Balau serta seluruh tiuh anak pekon di 20 kecamatan, menyatakan bahwa acara puncak peringatan HUT Kota Bandar Lampung berupa Karnaval Budaya Tari Ngigel telah diselenggarakan dengan berkoordinasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan para penyimbang dan perwatin se-Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Yakub tokoh adat Lampung Marga Abung menjelaskan, sebagai masyarakat Lampung dirinya bangga dengan telah diadakannya Festival tari ngigel di alun-alun Kota Bandar Lampung.

“Kami masyarakat adat senang karna Bunda Eva peduli dengan adat Lampung dan kebudayaan” jelas Yakub.

Yakub menegaskan, kegiatan Tari Ngigel ini lebih dimaksudkan sebagai panggung budaya yang terbuka bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Lampung. Ia menekankan bahwa dalam proses persiapannya, Pemkot Bandar Lampung tidak pernah mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal dan selalu melibatkan peran aktif tokoh-tokoh adat.

“Karnaval Budaya Tari Ngigel bukan prosesi adat, namun sebuah gelar budaya yang bertujuan melestarikan warisan Lampung di tengah masyarakat heterogen. Kegiatan ini sarana edukasi budaya, bukan sekadar pertunjukan hiburan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yakub menyampaikan bahwa masyarakat adat Kota Bandar Lampung mendukung penuh program-program pelestarian budaya yang dijalankan Walikota Bandar Lampung. Menurutnya, inisiatif seperti Karnaval Tari Ngarigel justru menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali tradisi dan identitas budaya yang selama ini mulai tergerus perkembangan zaman.

“Kami siap mendukung setiap langkah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memajukan budaya daerah, asalkan tetap menghormati nilai-nilai adat dan melibatkan masyarakat adat dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Pawai Budaya Tari Ngigel di Bundaran Tugu Adipura

Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Pawai Budaya Tari Ngigel di Bundaran Tugu Adipura, Minggu (3/8/2025).
Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian peringatan HUT ke-343 Bandar Lampung yang telah berlangsung sejak 17 Juni lalu.Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan Pawai ini bertujuan mengenalkan Budaya Lampung kepada generasi muda.”Generasi muda sekarang jadi tahu kalau budaya kita ini banyak sekali. Itu salah satu tujuan yang ingin disampaikan,” ujarnya.Menurut Eva, Tari Ngigel merupakan warisan budaya Lampung yang mencerminkan keceriaan dan kekayaan masyarakat lokal.Namun, tak banyak anak muda yang mengetahui makna di baliknya.

“Kami ingin anak-anak milenial dan Gen Z tahu sejarah nenek moyang kita. Kita punya Tari Ngigel, makanan khas seperti sekubal, dan kegiatan adat yang luar biasa,” katanya.

Pawai ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, berbagai elemen ikut terlibat, mulai dari komunitas lintas agama, tokoh adat, hingga pelajar.Sejak pekan lalu, para camat juga mulai mengenakan topi adat Lampung sebagai kampanye budaya.Eva menegaskan pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pelestarian budaya sebagai identitas dan kebanggaan warga.”Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar budaya kita tetap terjaga dan lestari,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi memulai pembangunan rumah sakit penyakit dalam Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi memulai pembangunan rumah sakit penyakit dalam Kota Bandar Lampung, Sabtu (2/8/2025). Di halaman RSUD A. Dadi Tjokrodipo.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan rumah sakit penyakit dalam ini rampung pada 2026.

“Karena, harapannya rumah sakit ini bisa segera menolong warga Bandar Lampung,” ujarnya.

Bunda Eva mengungkapkan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan baik untuk operasi dan klinik akan disiapkan seluruhnya, agar menjadi rumah sakit rujukan.

Untuk tenaga medis, Bunda Eva mengungkapkan, pihaknya sementara akan mengekspor dokter-dokter spesialis dari luar Bandar Lampung seperti Pelembang dan DKI Jakarta.

Tetapi, Pemerintah Kota sudah menyiapkan 10 kuota beasiswa bagi para dokter muda Bandar Lampung untuk lanjut ke spesialis penyakit dalam, agar tidak perlu lagi mengekspor dokter dari luar Bandar Lampung.

“Bagi yang mau, seluruh biaya baik pendidikan, kos hingga makan akan ditanggung Pemkot,” ujarnya.

Dengan adanya rumah sakit penyakit dalam ini, warga Bandar Lampung tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan pengobatan.

“Khusus warga Bandar Lampung, untuk masyarakat kurang atau tidak mampu kita gratiskan seluruhnya, tapi untuk yang mampu akan ada potongan 20-30 persen,” ujarnya.

Selain itu, dirinya mengingatkan kepada Direktur RS A Dadi Tjokrodipo, Teti Herawati nantinya juga bisa menerima warga di luar Bandar Lampung.

“Warga kabupaten kota se-Lampung juga bisa berobat di sini,” katanya.

Selain itu, Bunda Eva mengungkapkan, di perayaan HUT ke-343 Kota Bandar Lampung ini pihaknya juga menggelar serangkaian kegiatan, seperti bhakti sosial.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan operasi gratis untuk penderita bibir sumbing, operasi katarak, sunatan massal, operasi wanita hingga skrining kangker payudara.

“Kegiatan semua ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa hadir dan memberikan manfaat bagi sesama,” kata Eva

Wali Kota Bandar Lampung Lantik 266 Pegawa PPPK Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana Resmi Mengangkat Sekaligus Melantik Pada Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, Di Aula Gedung Semergo Pemkot Bandar Lampung.

Sebanyak 266 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, pada hari Senin (28/07/2025).

Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Wali Kota Hj. Eva Dwiana memberikan ucapan selamat kepada pegawai yang hari ini resmi dilantik dan menerima SK sebagai PPPK.

“saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari sekalian yang hari ini resmi dilantik dan menerima SK sebagai PPPK,” ujar Wali Kota Hj. Eva Dwiana.

Ia menegaskan bahwa pencapaian ini bukan hal yang mudah, melainkan hasil dari proses panjang dan seleksi ketat yang meliputi tahapan administrasi hingga uji kompetensi.

Wali kota juga meminta agar para PPPK yang telah dilantik tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan oleh negara dan daerah.

“Pelantikan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai abdi negara. Kalian dituntut menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan integritas tinggi dalam melaksanakan setiap tugas,” Tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya etika dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. meminta agar seluruh pegawai, khususnya PPPK yang baru diangkat, dapat menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

“Jangan nodai kepercayaan yang telah diberikan negara. Jadilah contoh yang membanggakan, bukan hanya bagi institusi, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat,” Pungkasnya.

Hj. Eva Dwiana Buka Secara Resmi Bandar Lampung Expo 2025

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi membuka acara Bandar Lampung Expo Tahun 2025 pada Sabtu (12/7/2025) malam di Gedung Graha Mandala.

 

Pembukaaan Bandar Lampung Expo Tahun 2025 secara langsung dibuka, dengan ditandai pemukulan kolintang oleh Wali kota Hj. Eva Dwiana didampingi oleh Wakil Wali kota H. Deddy Amarulah dan Forkopimda Kota Bandar Lampung.

 

Turut hadir Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan., Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi selaku Ketua Apeksi periode 2025-2030 dan Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam.

 

Dalam sambutan Wali kota bandar lampung Hj. Eva Dwiana, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut meramaikan acara ini dan berharap Bandar Lampung Expo menjadi ajang untuk memperkuat perekonomian daerah.

 

“Kami ingin acara ini menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM, hiburan rakyat, serta simbol semangat pembangunan kota. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini,” ujar Bunda Eva sapaan akrab Wali kota bandar lampung.

 

Bunda Eva juga mengajak masyarakat bersama-sama membangun Kota Bandar Lampung agar program-program pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.

 

Bandar Lampung Expo 2025 ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-343 Kota Bandar Lampung. Acara ini juga menjadi ajang promosi produk lokal, hiburan rakyat, sekaligus ruang interaksi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

 

Bandar Lampung Expo 2025 dijadwalkan berlangsung selama 8 hari, dari 12-19 Juli 2025. Selama acara berlangsung, masyarakat akan disuguhkan beragam hiburan musik, pameran UMKM, stand kuliner, hingga layanan publik dari berbagai dinas dan instansi (kawal).

Pendaftaran SMA Siger Bandar Lampung Dibuka, Catat Jadwalnya

Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka sistem penerimaan murid baru tahun 2025/2026 jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Yayasan Siger Prakarsa Bunda, pendaftaran dibuka dari tanggal 9 hingga 10 Juli 2025.

Sekolah Menengah Atas (SMA) dibangun oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengakomodir lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA Negeri di kota bandar lampung.

Pada selasa 8 juli 2025 kepada awak media Wali kota bandar lampung Hj. Eva Dwiana mengatakan, “Alhamdulillah pendaftaran sekolah gratis untuk jenjang SMA akan dibuka Rabu. Bunda meminta kepada sekolah menampung anak belum mampu untuk melanjutkan sekolah”.

Wali kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana menyatakan pihaknya menggratiskan bagi seluruh masyarakat belum mampu untuk bersekolah di Sekolah Siger Bandar Lampung.

“Ini semuanya gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi tidak alasan bagi warga Bandar Lampung yang tidak Sekolah dikarenakan tidak ada biaya,” tambah Bunda Eva sapaan akrab wali kota bandar lampung.

Lokasi SMA Siger Bandar Lampung:

– SMA 1 Siger Bandar Lampung berada di Jalan Ikan Sembilang, No.16 Kecamatan Bumiwaras (SMPN 38 Bandar Lampung).

– SMA Siger 2 Bandar Lampung berada di Jalan Soekarno Hatta No. 18 (SMPN 39 Bandar Lampung).

– SMA Siger 3 Bandar Lampung berada di Jalan Pulau Button Raya (SMPN 44 Bandar Lampung)

– SMA Siger 4 Bandar Lampung berada di Jalan Padat Karya, Kecamatan Rajabasa (SMPN 45 Bandar Lampung)

Masyarakat yang hendak sekolah di Yayasan Siger Prakarsa Bunda harus melampirkan persyaratan berupa, Domisili Bandar Lampung, Fotokopi Kartu Keluarga, Akte, KTP orang tua, Surat Keterangan lulus, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan foto berwarna 3×4 (3 Lembar).

Lampung Targetkan Kenaikan Nilai IDI, Pj. Sekda Dorong Kolaborasi Seluruh Elemen

Bandar Lampung — Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada membuka Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Rabu (11/6/2025).

Politik yang stabil ditandai dengan diimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang terstruktur guna membangun nilai demokrasi ke dalam masyarakat. Indonesia memiliki statistik demokrasi sendiri, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur menurut provinsi,

IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan berdemokrasi telah terjadi di masing-masing provinsi. Pengukuran IDI telah dilakukan sejak tahun 2009, dan pada penghitungan IDI tahun 2021 telah dilakukan penyempurnaan konseptualnya dengan melibatkan indikator-indikator dalam bidang ekonomi, sehingga demokrasi yang diukur tidak hanya dalam bidang sosial politik saja.

Adapun metode dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun dengan total 22 indikator, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Pj. Sekdaprov M. Firsada mengungkapkan, nilai IDI Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 78,32 poin, menunjukan bahwa demokrasi di Lampung masuk dalam kategori “sedang”.

“Kita berusaha menjaga 3 variabel ini jangan sampai turun. Oleh karenanya semua pihak bertanggung jawab tidak semata-mata TNI/Polri, pemerintah daerah, harus semua, partai politik, unsur agama, unsur ormas, NGO, semuanya menjaga ini. Sehingga siapapun menilai Provinsi Lampung, ternyata politik di Lampung sangat kondusif,” ujar Pj. Sekdaprov.

Pj. Sekdaprov dalam kesempatannya berharap dukungan seluruh unsur masyarakat serta sinergi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan nilai IDI Provinsi Lampung.

“Ketika kita moderat dalam beragama, kita menjaga indeks demokrasi. Ketika kita menjaga suhu kita sesuai budaya lampung piil pesenggiri, kita berarti mewujudkan demokrasi. Dari ormas kita, tidak egois tapi membangun komunikasi dengan ormas lain, berarti kita mewujudkan demokrasi,” kata Pj. Sekdaprov.

Pj. Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2025, IDI akan menjadi Indikator Kerja Utama (IKU) Wajib bagi seluruh Gubernur, yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dinilai oleh Pemerintah Pusat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemkot Bandar Lampung Gratiskan Cek Kesehatan untuk Siswa

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat. Selain berobat dan melahirkan gratis bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung di seluruh puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, terbaru Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menggratiskan cek kesehatan bagi anak usia sekolah ataupun pelajar. Progam ini berjalan awal juli 2025.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan khususnya dibidang kesehatan.

“Cek Kesehatan Gratis untuk anak sekolah atau remaja, bisa datang ke 31 Puskesmas se-Kota Bandar Lampung. Syaratnya hanya KIA atau Kartu Keluarga,”jelas Eva Dwiana, Selasa (10/062025).

Eva Dwiana menambahkan, pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tersebut.

“Bunda meminta kepada seluruh anak di Kota Bandar Lampung manfaatkan program ini, untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih parah,” tambah Eva Dwiana.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri menjelaskan, pihaknya siap menyambut program tersebut.

“Seluruh puskesmas di Kota Bandar Lampung telah siap menjalankan pemeriksaan kesehatan gratis untuk tahun ajaran baru bagi para pelajar di Kota Bandar Lampung,” jelas Desti.

Desti mengungkapkan, masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini hanya perlu membawa Fotocopy Kartu Identitas Anak (KIA) atau Kartu Keluarga (KK) Kota Bandar Lampung. Apabila ditemukan terdapat penyakit saat di lakukan pemeriksaan akan dilakukan tindakan oleh Puskesmas.

“Banyak aspek yang diperiksa mulai dari mata, telinga, gigi, gizi, gula darah hingga kesehatan mental,”tutup Desti.

Gaji dan TPP ke-13 ASN Lampung Senilai Rp118,7 Miliar Mulai Dicairkan

Bandar Lampung, — Pemerintah Provinsi Lampung mulai tanggal 10 Juni 2025 akan mencairkan Gaji ke-13, yang terdiri atas Gaji Ke-13 dan TPP Ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025; yang kemudian diikuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025; serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA tanggal 13 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025.

Adapun total Gaji ke 13 yang terdiri dari Gaji ke-13 dan TPP ke -13  bagi ASN di Provinsi Lampung tersebut sebesar Rp118,7 miliar yang dialokasikan untuk 12.830 PNS dan 6.290  PPPK.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mendukung peningkatan daya beli
masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal berharap gaji ke-13 ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak pada tahun ajaran baru.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan Pemerintah Provinsi Lampung ingin memastikan setiap anak di Lampung mendapatkan akses yang layak untuk belajar dan berkembang. Mari kita wujudkan Lampung Maju melalui generasi yang cerdas dan berkarakter,” ucap Gubernur, Selasa (10/06/2025).

Proses pencairan Gaji Ke-13 ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi perangkat daerah, lalu diusulkan kepada BPKAD untuk kemudian diverifikasi kembali yang selanjutnya di proses pencairannya serta langsung di transfer ke rekening masing-masing ASN. Pencairannya tergantung kecepatan Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi dan mengajukan usulan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pelantikan Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah Diambil Sumpah oleh Gubernur Lampung

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/06/2025).

Prosesi pelantikan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas wafatnya Bupati Way Kanan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-2366 Tahun 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked., secara resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Untuk diketahui, Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata-mata kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi masyarakat.

“Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan dan kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai Bupati mencakup tugas-tugas penting, Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung, guna mendukung tercapainya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.

Visi tersebut mencakup tiga arah besar : pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; kedua, memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; serta ketiga, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan.

Kemudian terkait peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Mirza menyampaikan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kabupaten/kota, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi yang aktif antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat, agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

Dalam hal manajemen aparatur sipil negara (ASN), Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membina ASN berdasarkan sistem meritokrasi. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat struktural dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

“Maka dari itu, saya harapkan Ibu Bupati tidak terburu-buru melakukan rotasi jabatan. Lakukan pembinaan yang tepat, ciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif,” imbau Gubernur.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, turut diserahkan surat tugas kepada Plt. Ketua Tim Penggerak PKK, Plt. Ketua Dekranasda, dan Plt. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan. Gubernur berharap pelaksana tugas tersebut dapat segera menjalankan peran dalam mendukung program kesehatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Way Kanan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).