Kategori: Pemprov

Bandarlampung, –  Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh pelaku jasa keuangan untuk bersama-sama membangun kemitraan strategis dalam mendukung kemajuan Provinsi Lampung di tengah pesatnya transformasi digital sektor keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri seminar Strategic Alliance in Finance Leadership yang diadakan oleh Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere, Selasa (05/08/2025).

“Saya mengajak semua yang hadir untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang untuk membangun kemitraan yang strategis, yang mengembangkan leadership yang relevan dengan perkembangan zaman dan mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan,” ajaknya.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan sistem keuangan nasional yang semakin adaptif dan inovatif, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.

“Saya bersyukur karena sistem keuangan kita semakin agile dan banyak teman-teman yang di Otoritas Jasa Keuangan semakin adaptif, tertantang, kritis dalam mengembangkan berbagai inovasi mengenai sistem keuangan yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk yang sama-sama kita syukuri,” ucapnya.

Wagub juga menekankan bahwa kepemimpinan di sektor keuangan saat ini harus mampu menjawab tantangan besar seperti disrupsi digital, ekonomi berbasis data, serta perubahan perilaku konsumen yang dinamis.

“Strategic alliance in finance leadership ini tentu bukan hanya sekadar judul saja melainkan realitas yang harus kita jawab bersama-sama, kita hidup di era yang ditandai dengan disrupsi digital kemudian ekonomi yang berbasis data dan prilaku konsumen yang semakin dinamis,” tegasnya.

Transformasi yang terjadi, seperti munculnya Fintech dan integrasi sistem pembayaran seperti QRIS, menjadi bukti bahwa sektor keuangan dituntut untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Teknologi Fintech mengubah cara kita bertransaksi, mengakses layanan keuangan, bahkan cara lembaga keuangan mengambil keputusan contoh konkrit seperti yang kita punya Qris yang kini mengintegrasikan pembayaran lintas platform, kemudian mempercepat transaksi retail dan juga mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai dan banyak hal lainnya,” lanjutnya.

Wagub dalam kesempatan tersebut juga berharap FKIJK untuk mendorong pengembangan smart apps lokal yang terintegrasi seperti platform digital di negara lain, contohnya WeChat di China, yang mampu menggabungkan berbagai layanan mulai dari transaksi keuangan, e-commerce, hingga konsultasi kesehatan dalam satu aplikasi.

“Kita memang sudah memiliki beberapa apps yang menjadi unggulan produk Indonesia dan itu didukung sistem pembayaran yang juga sangat praktis saya yakin itu bisa lebih dikembangkan, lebih bisa masuk di banyak platform yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Saya tantang teman-teman di FKIJK ini bisa mendorong masuk kedalam builder smart apps yang luar biasa tersebut,” ucapnya.

Wagub juga menegaskan bahwa Kolaborasi Lintas sektor merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam mendukung kemajuan daerah ditengah pesatnya transformasi digital saat ini.

“Kemarin Pemerintah Provinsi Lampung baru saja meluncurkan program SMA-SMK Migran, ini salah satu bentuk kolaborasi dari teman-teman keuangan dalam hal ini memberikan kolaborasi lintas sektor kepada daerah, nanti pada saat program itu berjalan memberikan bantuan KUR kepada para Migran yang akan diarahkan melalui Bank Lampung,” jelasnya.

“Ini adalah salah satu bentuk dari kolaborasi lintas sektor yang tidak bisa berdiri sendiri, semuanya hari ini tantangannya, trennya adalah sinergi, kolaborasi, jadi ini adalah contoh yang baik, awal contoh yang baik dan teman-teman di jasa keuangan lainnya dapat mengembangkan kolaborasi di lintas sektor lainnya,” tambahnya.

Diakhir, Wagub berharap kepemimpinan pada sektor keuangan ini mampu memimpin dengan mindset yang cepat, adaptif dan berbasis data tapi disaat yang sama juga harus memegang teguh nilai transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan.

“Saya menganggap teman-teman semua sudah agile dan saya berharap akan lebih agile lagi dalam memahami prilaku pasar, tren Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), environmental, social dan juga governance, serta pentingnya literasi keuangan masyarakat. Dibeberapa kegiatan kami berjalan bersama Bank Indonesia, OJK untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan,” ucapnya.

“Karena itu, forum seperti ini menjadi game charger dan kolaborasi antar regulator dan juga prilaku industri dan pemimpin di sektor jasa keuangan akan melahirkan ekosistem yang sehat, kompetitif sekaligus inklusif,” pungkasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung sekaligus Ketua umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa seminar ini bertujuan membentuk kepemimpinan keuangan yang strategis, adaptif, dan visioner di tengah ketidakpastian ekonomi global dan cepatnya laju transformasi digital.

“Harapannya nanti bisa mendorong terbentuknya kepemimpinan yang strategis, adaptif dan visioner untuk bisa menghadapi tantangan di sektor jasa keuangan yang terus berkembang terutama di era transformasi digital dan ketidakpastian situasi perekonomian saat ini,” harapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menjadi Keynote Speaker dalam acara “Event Akbar ke-3 Lingkar Muslimah” di Swiss-Belhotel, Minggu (3/8/2025).

Mengangkat tema “Lindungi Diri dan Keluarga dari Ancaman Bencana Sosial, Orientasi Perilaku Seksual Menyimpang, Zina, dan LGBT,” Purnama Wulan Sari mengajak seluruh pihak, terutama para ibu, untuk aktif mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam paparannya, Purnama Wulan Sari memaparkan data yang menunjukkan tingginya angka kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencapai 72% dari total kasus hingga Juli 2025. Data ini mencakup 320 anak dan 426 perempuan dewasa sebagai korban.

Ia menekankan bahwa kekerasan tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga psikis yang dapat berdampak serius pada mental korban, terutama anak-anak.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggapi masalah ini. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Untuk memfasilitasi penanganan kasus kekerasan, Provinsi Lampung memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang siap 24 jam untuk menerima laporan dan memberikan layanan terpadu bagi korban.

Purnama Wulan Sari juga memaparkan berbagai upaya yang dilakukan oleh TP. PKK Provinsi Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, antara lain :
1. Memberikan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan, pola asuh yang sehat, perlindungan anak, dan kesetaraan gender.

2. Berkolaborasi dengan Dinas PPPA, kepolisian, dan lembaga perlindungan saksi korban untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban.

3. Melatih kader PKK di berbagai tingkatan untuk menjadi pendamping bagi korban dan agen perubahan di lingkungan mereka.

4. Bekerja sama dengan lembaga pendamping untuk memfasilitasi bantuan psikologis, medis, dan hukum bagi korban.

5. Mendorong lahirnya kebijakan yang responsif gender dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Perayaan HUT ke-60 SMA Negeri 2 Bandar Lampung (SMANDA) berlangsung meriah pada Sabtu (02/08/2025). Ribuan alumni dari berbagai angkatan memenuhi lapangan sekolah dalam suasana penuh nostalgia. Acara dibuka dengan tarian Bedana Kipas oleh sanggar tari SMAN 2, disaksikan oleh jajaran pemerintah daerah, guru, siswa, dan tamu undangan lainnya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang juga alumnus SMANDA angkatan 1998 dan telah terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMANDA periode 2025–2029 pada Musyawarah Besar Ika Smanda pada Juli lalu, melantik kepengurusan IKA SMANDA. Pada kepengurusan ini, Gubernur akan dibantu oleh Mahathir Muhammad sebagai Ketua Harian dan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris, serta 11 wakil ketua yang membawahi berbagai bidang.

“Enam dekade bukan waktu yang singkat. SMANDA telah menjadi saksi lahirnya banyak generasi hebat yang kini berkiprah di berbagai bidang, dari pendidikan, pemerintahan, bisnis, seni, hingga pengabdian sosial,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Mengangkat tema “SMANDA Bangga: Rumah Kita Bersama”, Gubernur Mirza menyebut momentum ini bukan hanya perayaan ulang tahun, tetapi juga ajang untuk mengingat kembali peran sekolah dalam membentuk karakter setiap alumninya.

“Hari ini saya kembali bukan hanya sebagai Gubernur, tapi juga sebagai anak SMANDA yang pulang ke rumah. Amanah menjadi Ketua IKA SMANDA ini adalah kehormatan besar, dan kami ingin menjadikan organisasi ini wadah kolaborasi yang memberi kontribusi nyata untuk sekolah, daerah, dan bangsa,” ujarnya.

Gubernur mengungkapkan komitmen IKA SMANDA untuk meningkatkan kualitas pendidikan di almamaternya melalui program beasiswa. “Tidak boleh ada lagi siswa yang putus sekolah. Kita akan bantu anak-anak kurang mampu tapi berprestasi, mendatangkan guru-guru terbaik, dan mendukung lulusan SMANDA melanjutkan kuliah hingga ke luar negeri,” tegasnya.

Adapun, Kepala SMAN 2 Bandar Lampung, Sevensari pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangganya atas kiprah para alumni yang kini berperan di berbagai sektor strategis.

“Hari ini adalah momen istimewa. Kami terharu melihat alumni SMANDA yang telah menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga seniman. Pendidikan yang ditanamkan di sini telah tumbuh dan berbuah di banyak tempat,” ucapnya.

Lebih jauh, Sevensari juga berharap reuni ini dapat mempererat ikatan kekeluargaan dan membuka peluang kolaborasi untuk mendukung kemajuan sekolah.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT SMANDA, Marindo Kurniawan, dalam laporannya mengatakan bahwa perayaan 60 tahun SMANDA mengusung enam kegiatan utama, termasuk Musyawarah Besar IKA SMANDA, Smanda Festival, Smanda Chess Cup Piala Gubernur, Smanda Olympic in Wonderland, Smanda Dialog, Fun Run, serta puncak acara “Gempita SMANDA Bangga” yang akan digelar Desember mendatang.

“Lebih dari 2.000 alumni hadir langsung dan ribuan lainnya mengikuti secara daring. Ini bukti kuat bahwa SMANDA bukan sekadar sekolah, tetapi rumah kedua bagi kita semua,” ujar Marindo.

Perayaan ini juga diwarnai dengan pembacaan Deklarasi Gotong Royong Alumni, peluncuran logo baru IKA SMANDA, lomba poco-poco, dan kegiatan donor darah. Gubernur Mirza menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh alumni untuk berperan aktif mendukung pendidikan. “Prestasi kita hari ini berawal dari tiga tahun di SMANDA. Mari kita bergotong royong membalas budi kepada sekolah yang telah berkontribusi besar membentuk kita pada hari ini,” katanya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, menghadiri seminar bertema “Peran Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Bencana Sosial: Gerakan Kebebasan Perilaku Menyimpang” di Gedung Pusiban, Sabtu (02/08/2025). Seminar diselenggarakan atas kerja sama antara TP PKK Provinsi Lampung dengan Lingkar Muslimah.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menekankan pentingnya keluarga sebagai unit terkecil yang memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat. Ia menyoroti tantangan sosial yang semakin kompleks, seperti konflik, penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan degradasi moral, yang mengancam keutuhan keluarga dan masyarakat.

“Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi bencana-bencana sosial. Dukungan emosional dan komunikasi yang baik di dalam keluarga menjadi pondasi utama,” ujar Purnama.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi dan ketahanan ekonomi keluarga. Menurutnya, seminar ini menjadi wadah untuk mencari ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi ajang berbagi informasi antar anggota keluarga dan komunitas.

Purnama Wulan Sari juga berharap bahwa peserta seminar, yang mayoritas adalah ibu-ibu, dapat menjadi agen perubahan dan media penyampai informasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

“Kita tidak bisa bergerak sendiri. Apa yang didapatkan hari ini harus bisa kita sebarkan agar ketahanan keluarga di lingkungan kita masing-masing semakin kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Founder Lingkar Muslimah, Umi Yusdiana, menuturkan bahwa seminar ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk membantu masyarakat menghadapi tantangan sosial. Ia mengakui peran perempuan dalam keluarga sangat strategis, namun juga menyadari bahwa perlu adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan.

“Kami menyadari bahwa tangan kami tidak terlalu panjang dan kemampuan kami tidak komprehensif. Oleh karena itu, kami membutuhkan jejaring yang banyak untuk merangkul lebih banyak masyarakat,” kata Umi Yusdiana.

Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh TP. PKK Provinsi Lampung dan tokoh-tokoh masyarakat.

Sebagai narasumber, seminar ini menghadirkan Founder dan Ketua Perkumpulan Penggiat Keluarga (GIGA) Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia, Euis Sunarti. (Dinas Kominfotik  Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Implementasi Program Unggulan Terpadu Desaku Maju bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun Kantor Gubernur, Jumat (01/08/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dalam arahannya menyampaikan bahwa secara konsep Program Unggulan Terpadu Desaku Maju ini adalah program yang mengintegrasikan program-program pembangunan yang ada di desa dan saat ini telah diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Konsep pembangunan ini bagaimana melihat potensi desa terlebih dahulu baik sektor pertanian, kemudian dari sisi pariwisata, ada juga koperasi dan ekonomi kreatif kemudian juga kita pada akhirnya membahas bagaimana perkuatan ekosistem desa,” jelasnya.

Dalam implementasinya, Sekdaprov menekankan bahwa terwujudnya progam Desaku Maju ini diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak terlibat.

“Kalau ini parsial dijalankan masing-masing oleh OPD maka hasilnya tidak akan terlihat sehingga hari ini pemerintah provinsi Lampung fokus melakukan program-program yang lokasinya ada di desa karena yang akan menerima manfaat dari pembangunan itu adalah masyarakat yang ada di desa,” tegasnya.

Marindo juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat miskin, yakni yang berada di desil 1 dan 2.

“Saat ini kita memiliki data bagaimana kemiskinan ekstrem dan miskin itu ada di desil 1 dan desil 2, maka kita akan pastikan program-program itu menyentuh langsung kepada masyarakat yang ada di desil 1 dan desil 2,” tegasnya.

Diakhir, Sekdaprov mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan Program Desaku Maju di Provinsi Lampung.

“Pada prinsipnya kita sepakat bahwa program terpadu Desaku ini menjadi sebuah program unggulan pemerintah provinsi Lampung yang akan kita sukseskan bersama, sukseskan bersama itu tentunya kita pastikan dukungan dan intervensi opd-opd dan Bappeda. Intervensi di OPD, tolong pastikan menyasar di desa. Kita sepakat kesitu, lalu selama perjalanannya, kita akan monev terus dan keberadaan Tim Pendamping, kita mohon supportnya selalu,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni dalam paparannya menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ekonomi desa yang menjadi inti dari Desaku Maju sejalan dengan kebijakan nasional dalam membangun dari pinggiran.

“Salah satu program hasil terbaik cepat pak gubernur adalah penguatan ekosistem ekonomi desa. Kebijakan ini tentunya selaras dengan pemerintah pusat dalam hal ini asta cita yang salah satunya adalah membangun dari daerah pinggiran atau dari desa,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah program dari Gubernur Lampung selama tahun 2025 ini banyak yang berlokasi di desa sehingga ini menjadi bukti bahwa  Gubernur Lampung mendorong penguatan ekosistem ekonomi di desa.

“Pak gubernur ini kebijakannya adalah bagaimana mendorong atau menguatkan ekosistem ekonomi desa agar nilai tambah ada di desa, pertukaran ekonominya juga terjadi di desa dan selama ini juga desa yang memang berkontribusi terhadap kebutuhan daerah tapi perekonomiannya lebih banyak berputar di wilayah kota, ini yang menjadi kebijakan pak gubernur dengan Program  Hasil Terbaik Cepat (PHTC) penguatan ekosistem ekonomi desa,” jelasnya.

“Program terpadu Desaku Maju ini sudah di launching oleh bapak Gubernur di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara bersamaan dengan itu, di launching juga di 3 desa yang lain, yaitu di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.

Sebagai program inisiasi dari Gubernur Lampung,  Elvira berharap program ini dapat menjadi program unggulan yang dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

“Kita ingin program ini sebagai inisiasi dari Pak Gubernur menjadi program unggulan sampai dengan 2030, kemudian juga merupakan program inovasi dari pak gubernur,” ucapnya.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung, Saipul dalam kesempatan yang sama juga menegaskan bahwa semangat utama dari Desaku Maju adalah pemberdayaan masyarakat.

“Persepsi terkait Desaku Maju ini berawal dari mengatasi kemiskinan, ini adalah pijakan kita semua dalam mengatasi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat inilah yang menjadi concern kita di Desaku Maju,” tegasnya.

Melalui pemberdayaan masyarakat, Saipul berharap masyarakat miskin tidak lagi bergantung dari bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan.

“Kita buat berdaya sehingga tidak akan bergantung terhadap bantuan dan dapat keluar dari garis kemiskinan. Intervensi pemberdayaan masyarakat ini yang harus kita lakukan sekarang bagaimana kita memastikan masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan ini dapat berdaya,” tambahnya.

Melalui intervensi yang tepat sasaran dan kolaborasi antarlembaga, Pemerintah Provinsi Lampung berharap program Desaku Maju menjadi motor penggerak transformasi desa yang berkelanjutan dan inklusif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk mendorong produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal dari Lampung menembus pasar ekspor global.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel, Jumat (1/8/2025).

Gubernur Mirza menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjamin produk halal sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Sebagaimana diketahui, didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kini diperkuat dengan PP Nomor 42 Tahun 2024, mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Gubernur mengungkapkan bahwa Produk UMKM Lampung yang telah bersertifikat halal memiliki peluang besar mendapat insentif dan tarif ringan di banyak negara, termasuk Vietnam, Korea, Australia, Pakistan, bahkan China dan Jepang.

Lampung dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil pangan utama nasional, seperti jagung, beras, dan singkong. Dari sekitar 490.000 UMKM yang ada di Lampung, mayoritas bergerak di sektor makanan dan menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gubernur kemudian menyoroti bahwa tantangan ke depan adalah mendorong agar produk-produk unggulan UMKM Lampung tak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar global.

Oleh karenanya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

“Kami akan mendesain bagaimana produk UMKM kami bisa ekspor. Bantu kami, bantu Pemprov untuk mendorong seluruh UMKM-UMKMnya mendapatkan sertifikasi produk halal,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, menyebutkan bahwa Rakor ini adalah bentuk nyata dan upaya bersama dalam mengimplementasikan bentuk kerjasama dan kolaborasi antara BPJPH dengan pemerintah daerah. Saat ini di Provinsi Lampung terdapat 225.852 produk yang telah bersertifikat halal dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 145.213.

“Sejauh ini, Lampung lah yang salah satunya menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam mendukung sertifikasi halal,” ujar Kepala BPJPH.

Berdasarkan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Haikal Hassan selanjutnya mengungkapkan bahwa telah dicapai persamaan persepsi secara komprehensif terkait pentingnya integrasi program Jaminan Produk Halal dalam prioritas pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kepala daerah, selain menekan angka stunting, inflasi daerah, dan peningkatan produktivitas, juga capaian sertifikasi halal,” ungkapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Tengah — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan pasokan bahan pangan yang cukup, aman, dan sehat.

Pemanfaatan Pupuk Organik Cair (POC) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan produksi bahan pangan tidak hanya secara kuantitas, juga kualitas gizi dari hasil pertanian bahan pangan tersebut yang akan dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah-sekolah.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis yang tengah dijalankan secara bertahap di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemanfaatan POC, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Bupati Lampung Tengah, meninjau langsung lokasi pembuatan pupuk organik cair di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu (31/07/2025).

Di lokasi pembuatan POC, Gubernur Mirza menyaksikan hasil olahan sebanyak 2000 liter POC yang siap dibagikan kepada para petani. Menurutnya ini harus segera diaplikasikan kepada para petani dan perlu meningkatkan jumlah produksi POC nya agar semua lahan pertanian dapat memanfaatkan POC ini sebagai solusi pengganti pupuk kimia.

Pupuk organik cair merupakan pupuk yang berasal dari fermentasi bahan-bahan alami seperti kotoran ternak, limbah hijau (daun-daunan), air kelapa, serta mikroorganisme lokal (MOL). Proses ini memerlukan waktu fermentasi antara 7 hingga 14 hari, tergantung pada kondisi cuaca dan suhu lingkungan.

POC yang dihasilkan memiliki kandungan unsur hara yang tinggi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikroba baik yang dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan secara alami.

Penggunaan pupuk organik cair sebagai solusi atas kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia. Selain lebih terjangkau, pupuk organik cair terbukti meningkatkan hasil panen 20 sampai 30 persen.

“Ini tujuannya untuk mendukung MBG, karena kan MBG membutuhkan pasokan setiap hari,” terang Gubernur.

Melalui pendekatan ini, diharapkan petani dan pembudidaya dapat memproduksi pangan sehat dengan biaya yang lebih efisien, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan jangka panjang.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Lampung Tengah, Gubernur Mirza didampingi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya berkesempatan meninjau ruas jalan rusak kabupaten yang menghubungkan seputih raman utara dan Kabupaten Lampung Timur. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.

Kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat Lampung yang sejak awal menunjukkan antusiasme tinggi dalam memanfaatkan program keringanan pajak tersebut.

Sebelumnya, program pemutihan PKB telah berlangsung sejak 1 Mei hingga 31 Juli 2025, dengan animo masyarakat yang luar biasa. Banyak pemilik kendaraan di berbagai kabupaten/kota berbondong-bondong mendatangi kantor Samsat dan gerai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa dikenai sanksi denda.

Menanggapi tingginya partisipasi dan permintaan masyarakat dari berbagai kalangan, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melalui unggahan di akun Instagram resminya @mirzajihan, mengumumkan bahwa program pemutihan ini akan diperpanjang selama tiga bulan ke depan, mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2025.

“Atas permintaan dan dorongan dari berbagai lapisan masyarakat, kami memutuskan untuk memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ini adalah kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan,” ujar Jihan dalam unggahan tersebut pada Minggu (27/7/2025).

Wagub Jihan juga memastikan bahwa program ini tidak hanya diperpanjang, tetapi akan disertai dengan berbagai kemudahan layanan demi kenyamanan wajib pajak. Salah satu fasilitas unggulan yang ditawarkan adalah mutasi kendaraan dari luar daerah ke dalam wilayah Provinsi Lampung tanpa dikenai pajak kendaraan tahun pertama.

“Insya Allah akan ada kemudahan layanan lainnya yang mendukung program ini. Ayo manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,” tambahnya.

Jihan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

“Bayarkan pajak kendaraan Anda melalui seluruh kantor Samsat dan gerai Bapenda di wilayah Lampung. Bersama kita wujudkan Lampung yang lebih sejahtera, untuk Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

 

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan memimpin Rapat Forum Investasi Lampung bertempat di Ruang Kerja Sekda, Kamis (31/07/2025).

Dalam diskusi tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa FOILA merupakan inisiatif yang digagas sejak tahun 2015 oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan utama forum ini adalah menciptakan ekosistem yang mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), di Provinsi Lampung.

“Kita tahu bahwa semangat pak presiden, pak Prabowo dalam periode 2025-2029 pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 8% sehingga peluang yang bisa ditangkap oleh daerah dari sisi demand adalah bagaimana investasi kita itu akan tumbuh diatas 10%,” jelasnya.

Mulyadi juga menambahkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan kehutanan masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung dengan kontribusi mencapai 29%, sehingga FOILA diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam Lampung agar memberi nilai tambah ekonomi yang signifikan.

Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto, menjelaskan bahwa program FOILA selaras dengan mandat Bank Indonesia di seluruh provinsi, yakni mendukung pemerintah daerah dalam penciptaan proyek-proyek investasi.

“Ini juga merupakan bagian dari program kerja BI hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia, Kami diberikan mandat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bimo Epyanto juga menjelaskan bahwa FOILA ini dibentuk untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan proyek investasi yang clear and clean.

“Ujung-ujungnya memang promosi tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan menciptakan proyek clean and clear, yang mana definisinya bukan hanya clean and clear di daerah dalam arti kejelasan bahan dan aturan-aturannya tapi juga di tingkat pusat,” tegasnya.

Menutup rapat, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menyatakan komitmennya untuk memperkuat posisi FOILA sebagai forum strategis antara pemerintah daerah dan sektor swasta.

“FOILA harus diperkuat perannya, pengembangannya, dan komunikasinya dengan semua pihak agar ke depan eksistensinya benar-benar dirasakan dan berdampak luas pada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Sekdaprov berharap FOILA mampu menjadi jembatan utama dalam menarik investasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melakukan pelepasan purna bakti Tina Malinda, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (31/07/2025).

Acara ini menjadi momen penghormatan atas pengabdian panjang Tina Malinda yang telah mendedikasikan hampir empat dekade hidupnya untuk birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas perjalanan karier Tina Malinda.

“Alhamdulillah hari ini kita baru saja menyaksikan pelepasan masa purna bakti Ibu Tina Malinda. Selama 38 tahun 9 bulan, beliau telah mengabdikan diri menjadi bagian penting dinamika birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung. Lebih dari separuh hidupnya beliau curahkan untuk melayani masyarakat, menjalankan tugas-tugas strategis dengan penuh dedikasi, integritas, dan keteladanan,” ujar Gubernur.

Gubernur menambahkan bahwa selama menjabat, baik sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Lampung maupun dalam posisi lainnya, Tina Malinda dikenal mampu memimpin dengan ketajaman berpikir, ketenangan dalam bertindak, dan ketegasan dalam mengambil keputusan.

“Pengabdian beliau adalah teladan bagi kita semua. Seperti pepatah mengatakan, setiap perjumpaan membawa makna dan setiap perpisahan membawa pelajaran. Atas nama pribadi, masyarakat, dan Pemerintah Provinsi Lampung, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas seluruh kontribusi yang telah diberikan,” ucap Gubernur.

Gubernur Mirza juga turut mendoakan agar masa purna tugas Tina Malinda membawa kebahagiaan dan keberkahan. “Saya yakin segala kebaikan dan pengabdian yang tulus selama ini akan dibalas Allah SWT dengan keberkahan bagi keluarga Ibu Tina,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Tina Malinda menyampaikan sambutan perpisahan dan rasa syukur atas perjalanan kariernya selama hampir 38 tahun 9 bulan mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara. Ia mengungkapkan salah satu pencapaian membanggakan selama menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung adalah diraihnya penghargaan terbaik nasional dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum untuk kategori Sekretariat DPRD Provinsi se-Indonesia selama lima tahun berturut-turut.

“Perjalanan ini tentu tidak lepas dari dukungan luar biasa Bapak Gubernur dan seluruh jajaran yang selalu menjadi sumber semangat dan teladan dalam bekerja. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga di masa mendatang. Saya pamit dengan keyakinan bahwa semangat profesionalisme, loyalitas, dan inovasi akan terus dilanjutkan demi kemajuan Provinsi Lampung,” ujar Tina Malinda.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rekan kerja, staf, dan sahabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung apabila selama bertugas terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. “Terima kasih atas kerjasama dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga,” tutupnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).