Kategori: Pemprov

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyebut hari ini sebagai momentum penting bagi Provinsi Lampung, menyusul penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan lulusan SMA dan SMK di Lampung agar mampu bersaing di pasar kerja global dengan keterampilan yang relevan dan perlindungan yang memadai.

Dalam paparannya pada peluncuran program Kelas Migran Vokasi di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Rabu (30/7/2025), Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung saat ini mencapai 5,09 juta orang, dengan 4,8 juta di antaranya telah bekerja.

Dari total tersebut, hanya sekitar 1,4 juta orang atau 29% yang bekerja di sektor formal, sementara 3,4 juta lainnya masih berada di sektor informal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebanyak 206,8 ribu orang atau 4,07%.

“Jika dilihat dari jenjang pendidikan, lulusan SMA/MA mencatat TPT tertinggi sebesar 6,88%, disusul lulusan SMK sebesar 5,77%. Data ini menjadi sinyal kuat bahwa lulusan kita, terutama SMA dan SMK, belum sepenuhnya tersambung dengan kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri,” ucap Gubernur.

Berangkat dari fakta tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berinisiatif menggagas Kelas Migran Vokasi, sebuah program yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis, mempersiapkan lulusan SMA/SMK menjadi tenaga kerja migran profesional, sekaligus memastikan adanya perlindungan dan pendampingan yang manusiawi bagi mereka yang bekerja di luar negeri.

Gubernur menegaskan bahwa bekerja ke luar negeri harus dipandang sebagai peluang strategis, bukan sekadar pilihan alternatif.

“Bagi anak-anak muda Lampung, bekerja di luar negeri adalah cara untuk meningkatkan kemampuan teknis, memperluas wawasan global, dan pulang sebagai insan profesional yang tangguh, beretos kerja internasional, bahkan berpeluang menjadi wirausahawan muda yang menciptakan lapangan kerja baru di daerahnya,” ujarnya.

Gubernur optimistis program ini akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung. Menurutnya, bekerja secara legal dan profesional di luar negeri akan membuka akses pada penghasilan yang layak, layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pelaksanaan Kelas Migran Vokasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 di 341 SMA/SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Program ini akan membuka 316 kelas dengan sasaran 9.480 siswa. “Ini langkah konkret menjadikan Lampung sebagai sentra tenaga kerja migran yang terampil, profesional, dan terlindungi,” tegas Gubernur.

Adapun Program ini telah sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” serta misi Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sumber daya manusia unggul, membangun ekonomi inklusif, dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas inisiatif yang kini menjadi model nasional pemberdayaan calon pekerja migran. Menurutnya, konsep Kelas Migran pertama kali digagas di Lampung sebelum diadopsi sebagai strategi nasional.

“Lampung adalah pelopor migrasi modern berbasis pelatihan. Daripada membangun Balai Latihan Kerja baru dengan biaya besar, kita memanfaatkan ruang-ruang pendidikan yang ada agar siswa memiliki arah yang jelas setelah lulus,” ucap Abdul Kadir Karding.

Ia juga menambahkan, bekerja ke luar negeri memberikan setidaknya lima manfaat utama, termasuk transfer pengalaman berharga yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan nasional.

Hingga saat ini, sebanyak 8.500 siswa telah terdaftar dalam program ini. Selain itu, Kementerian P2MI bersama Pemprov Lampung juga telah menyiapkan 40 guru bahasa Jepang untuk mendukung penguasaan bahasa asing sebagai bekal siswa di dunia kerja global. (Dinas kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Ibunda Guru Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengukuhkan Hj. Elviana, S.E. sebagai Ibunda Guru Kabupaten Mesuji, bertempat di Ruang Abung Balai Keratun komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/07/2025).

Pengukuhan dilaksanakan  berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Lampung Nomor 63/KEP/LPG/15/2025.

Purnama Wulan Sari dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Hj. Elviana, S.E. atas amanah yang diberikan. Ia menekankan bahwa peran Ibunda Guru bukan hanya simbol, melainkan penggerak utama yang berperan strategis dalam membentuk karakter, membangun peradaban, dan menciptakan generasi masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing.

“Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan ketulusan demi kemajuan pendidikan anak-anak di Kabupaten Mesuji,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut  Ibunda Guru Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru honorer murni non-sertifikasi di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang telah mendedikasikan diri dengan penuh keikhlasan.

“Kami di Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perhatian dan dukungan agar bapak/ibu guru dapat lebih berkembang dan mendapatkan kesejahteraan yang layak,” tegas Purnama Wulan Sari.

Ia menambahkan, peran guru sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar, meskipun banyak tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan fasilitas dan penghasilan. Semangat dan profesionalisme yang ditunjukkan para guru honorer patut menjadi teladan bagi semua.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Lampung, Sulpakar, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, acara seperti ini dapat terlaksana berkat kemurahan hati Gubernur Lampung yang peduli terhadap kesejahteraan guru.

“Ini hal yang luar biasa, pimpinan kami tidak lagi ‘mencueki’ guru. Pak Gubernur sangat perhatian dan kami manfaatkan dukungan ini untuk terus berbuat demi kemajuan pendidikan,” jelas Sulpakar.

Ia menambahkan bahwa PGRI akan terus menjadi wadah profesional bagi guru, mengadakan seminar, diklat, dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama guru-guru.

“Mari kita bersatu, sebab dengan semangat kebersamaan ini, Insya Allah semua persoalan di bidang pendidikan Provinsi Lampung bisa kita selesaikan,” tutupnya.

Selain pengukuhan Ibunda Guru Kabupaten Mesuji, acara ini juga diisi dengan pengajian dan doa bersama sebagai wujud penghargaan serta sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar-guru di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melantik sebanyak 5.469 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran 2024, yang tersebar di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (30/7/2025).

Pelantikan dilakukan secara serentak dan virtual, dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dari Ruang Command Center Lantai 2, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik di lingkungan Pemprov Lampung, sekaligus menjadi bagian dari transformasi birokrasi berbasis meritokrasi. Pelaksanaan pelantikan di masing-masing OPD dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan disaksikan secara virtual oleh Sekdaprov.

Salah satu prosesi pelantikan berlangsung di Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, yang melantik 60 orang PPPK teknis. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfotik, Ganjar Jationo.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kominfotik,  Ganjar Jationo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PPPK yang telah resmi dilantik. Gubernur menyebut momen ini sebagai hari istimewa yang telah lama dinanti oleh para calon PPPK dan merupakan awal dari perjalanan baru dalam pengabdian kepada negara.

“Pintu pengabdian kini terbuka lebar. Pelantikan ini menandai dimulainya tanggung jawab dan amanah baru yang harus dijalankan dengan sepenuh hati,”  lanjutnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa proses seleksi PPPK yang dilantik telah melalui tahapan ketat, mulai dari verifikasi administrasi hingga Uji Kompetensi menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai yang dilantik memang layak dan kompeten.

“Ini adalah bukti bahwa kalian memiliki kemampuan dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari aparatur negara,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang diucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen suci di hadapan negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pesannya, Gubernur mengajak seluruh PPPK yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, dan integritas.

“Kalian adalah wajah Pemerintah Provinsi Lampung di mata masyarakat. Jadilah ASN yang berakhlak, jujur, adil, dan profesional. Layani masyarakat dengan ketulusan dan junjung tinggi etika profesi,” pesannya.

Sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik, Gubernur juga mendorong pemanfaatan aplikasi Lampung inn, aplikasi milik Pemprov Lampung yang mendukung pelayanan terintegrasi berbasis digital.

Pelantikan PPPK Tahap I ini juga diwarnai dengan kegiatan penanaman pohon oleh seluruh peserta sebagai simbol komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung aksi nyata menghadapi perubahan iklim global.  (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan sari Mirza membuka secara resmi Gebyar Literasi Nasional Tahun 2025 Provinsi Lampung bertempat di Gedung Nuwa Baca Zainal Abidin Pagar Alam, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (29/07/2025).

Acara yang mengusung tema “Bersinergi, Bergerak Bersama: Mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Literasi, Menuju Lampung Maju” ini merupakan upaya strategis Pemprov Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan inovatif.

Dalam sambutannya, Wulan Sari Mirza Mengatakan bahwa Literasi adalah jendela dunia, dan dari jendela inilah, anak-anak, masyarakat, bahkan bangsa Indonesia bisa melihat masa depan yang lebih cerah.

Dirinya berharap agar budaya literasi dapat tumbuh subur dari pelosok desa hingga ke kota-kota besar, tidak hanya dalam bentuk membaca buku, tetapi juga dalam mewujudkan masyarakat yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif.

Lebih lanjut, Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa  berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat mulai dari pembinaan ke desa-desa, sosialisasi pojok baca di PAUD dan sekolah sampai dengan dukungan pemberian bantuan buku.

“Peran keluarga, sekolah, dan komunitas literasi sangat penting dalam membentuk ekosistem literasi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan hadirnya Forum Literasi Lampung (FLL), karena menurutnya kehadiran dan sinergi dalam forum ini merupakan langkah penting untuk mengimplementasikan literasi dan bukan hanya  sekadar wacana.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, Nusron Wahid. Penandatanganan berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Selasa (29/7/2025).

Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah secara simbolis kepada sejumlah pemangku kepentingan, antara lain, Sertipikat hak milik dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sertipikat tanah wakaf untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Sertipikat hak milik untuk Gereja Kristen Tritunggal di Lampung Utara, Sertipikat hak pakai untuk aset Pemerintah Provinsi Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah, khususnya tanah wakaf, untuk mencegah konflik kepemilikan yang kerap muncul di kemudian hari.

Ia menyampaikan, secara nasional terdapat 761.909 bidang potensi tanah wakaf dan tempat ibadah, namun baru 38 persen atau 272.237 bidang yang telah bersertipikat. Di Lampung, dari 31.294 rumah ibadah, baru 6.732 yang bersertipikat, hanya 21,5 persen.

Terkait kekurangan, Menteri Nusron menargetkan agar dapat diselesaikan dalam tiga tahun. Misalnya kekurangan sekitar 25.000 bidang tanah wakaf, maka, Kantor Wilayah BPN Lampung harus menuntaskan minimal 8.000 bidang per tahun.

Menteri Nusron juga menyoroti keberadaan 462.272 bidang sertipikat KW 4, 5, dan 6 di Provinsi Lampung. Sertipikat tersebut merupakan sertipikat yang diterbitkan antara tahun 1961 hingga 1997 dan tidak dilengkapi peta kadastral. Sertipikat ini dinilai rentan terhadap konflik dan tumpang tindih, sehingga perlu segera dimutakhirkan.

Dalam hal percepatan ini, Menteri Nusron mengajak semua pemangku kepentingan seperti Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan organisasi keagamaan lainnya untuk bersinergi. Ia juga menekankan bahwa BPN tidak dapat menerbitkan sertipikat tanah wakaf tanpa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari Kemenag.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan capaian signifikan dalam program pendaftaran tanah. Hingga 2025, Lampung telah menerbitkan 3.114.044 bidang sertipikat dan memetakan 3.715.268 bidang.

Adapun jangkauan area penggunaan lain yang belum terpetakan seluas 853.442 hektare atau sekitar 716.185 bidang. Di dalamnya terdapat 27.654 potensi bidang rumah ibadah, termasuk 25.512 bidang tanah wakaf.

Hasan menegaskan bahwa keberhasilan program pendaftaran tanah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, aparat hukum, dan pemerintah daerah.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa kunjungan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid di Lampung, salah satunya untuk membahas penataan pemanfaatan tanah/lahan untuk kepentingan masyarakat Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan keterangan kepada wartawan usai melaksanakan Rakor bersama Menteri ATR/BPN, Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Selasa (29/7/2025).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa Gubernur selaku Kepala Daerah memegang peran penting sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah. Menurut Menteri Nusron, peran kepala daerah menjadi kunci sukses Reforma Agraria.

Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa didalam Rakor tersebut, dicapai beberapa kesepakatan penting untuk mempercepat dan menuntaskan permasalahan agraria di Lampung, antara lain :

1. 13% Tanah Belum Tersertifikasi Karena Kendala BPHTB.
Dari 3,7 juta hektare tanah yang sudah terpetakan di Lampung, masih terdapat 13% yang belum didaftarkan dan belum menjadi sertipikat karena pemiliknya tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk itu, disepakati bersama bupati/walikota bahwa masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem akan dibebaskan dari kewajiban membayar BPHTB.

2. 600.000 Hektare Belum Terpetakan dan Terdata.
Masih terdapat sekitar 600.000 hektare lahan di Provinsi Lampung yang belum terpetakan maupun terdata. Kondisi ini dinilai rawan tumpang tindih dan konflik pertanahan, sehingga harus segera diselesaikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau metode lainnya.

3. 472.000 Bidang Tanah Kategori KW 4, 5, dan 6.
Bidang tanah ini memiliki sertipikat yang diterbitkan antara tahun 1960–1997, namun belum dilengkapi dengan peta kadastral. Untuk itu, Menteri ATR/BPN meminta para kepala daerah untuk mendorong partisipasi aktif lurah, RT/RW, dan masyarakat dalam melakukan pemutakhiran dokumen pertanahan.

4. Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah.
Pemerintah pusat bersama daerah berkomitmen untuk mempercepat penyertifikatan tanah wakaf dan tempat-tempat ibadah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset keagamaan.

5. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP). Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh kabupaten/kota menyatakan komitmen untuk segera menyelesaikan penetapan RTRW, yang menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan ruang wilayah secara terintegrasi.

6. Percepatan 119 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam tiga tahun ke depan, ditargetkan penyusunan dan pengesahan 119 RDTR di Provinsi Lampung dapat dipercepat guna mendukung kepastian investasi, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pelaksanaan reforma agraria yang berbasis tata ruang.

Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa didalam Rakor, seluruh kepala daerah mendorong agar pengelola HGU dan pemanfaatan tanah di Lampung memberikan kontribusi langsung kepada pemerintah dan masyarakat.

“Tadi Pak Gubernur dan Pak Bupati meminta kami sebagai Kementerian Agraria untuk menata ulang, agar (membuka) akses kepada rakyat untuk memanfaatkan tanah di Lampung guna kepentingan usaha dan ketahanan pangan,” jelas Menteri Nusron Wahid. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —– Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengajak Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan literasi hukum kepada masyarakat, sampai ke desa-desa, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Pelantikan Pengurus Pusat Bantuan Hukum Peradi Bandar Lampung masa bakti 2025–2028, di Balai Keratun Lt. III, Senin (28/7/2025). Korwil Peradi Lampung, Sukarmin, atas nama Ketua Umum DPN Peradi, melantik Ali Akbar sebagai Ketua PBH Peradi Bandar Lampung.

“Peradi harus bisa mendorong advokat-advokatnya turun ke desa-desa, bela masyarakat desa,” ujar Gubernur.

“Maka secara masif, akan tercipta persepsi di masyarakat. Bahwa hukum hadir bukan hanya untuk orang-orang kaya, orang-orang kuat, pengusaha, para pejabat. Tapi hukum hadir untuk petani-petani, pedagang kecil, janda-janda tua. Ketika persepsi itu terbentuk, secara perlahan, kita akan mewujudkan niat, tujuan, cita-cita luhur negara ini didirikan,” sambungnya lagi.

Gubernur meyakini bahwa para advokat yang tergabung dalam PERADI Bandar Lampung adalah individu-individu yang memiliki integritas tinggi, kompetensi yang mumpuni, serta komitmen yang kuat dalam menegakkan keadilan yang inklusif dan merata.

Gubernur juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kemitraan dengan Peradi, khususnya dalam memperluas literasi hukum di kalangan masyarakat sehingga dapat membuka lebih banyak akses terhadap bantuan hukum.

Gubernur selanjutnya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI Bandar Lampung masa jabatan 2025–2028.

Kepada pengurus yang baru saja diangkat, Gubernur berharap agar organisasi Peradi dapat menjadi lokomotif perubahan yang membawa keadilan, tidak hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang-ruang sosial.

“Hadirlah sebagai pengayom masyarakat, pembela kebenaran, serta penjaga nurani hukum. Tugas ini tentu tidak ringan, namun saya yakin, dengan integritas dan semangat yang tinggi, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” harap Gubernur.

Ketua PBH DPN Peradi Suhendra Asido Hutabarat menegaskan bahwa PBH Peradi sebagai unit kerja DPN Peradi, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini guna memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Percayalah rekan-rekan, memberikan bantuan hukum pro bono itu tidak akan sia-sia. Tetaplah lakukan perkara pro bono dengan sungguh-sungguh, profesional, menjunjung tinggi integritas dan berkualitas agar tetap bermanfaat bagi masyarakat miskin yang memerlukan,” ujarnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendukung dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, yang menjadi salah satu tumpuan utama perekonomian daerah.

Melalui berbagai upaya kolaboratif dan inovatif, Pemprov Lampung bertekad mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.

Hal tersebut ditegaskan dalam Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang berlangsung di lapangan Korpri Kantor Gubernur, Senin (28/07/2025).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung, Tina Malinda, menggarisbawahi pentingnya sektor ini bagi kesejahteraan masyarakat pesisir dan pertumbuhan investasi di Lampung.

“Sektor kelautan dan perikanan adalah jantung kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir kita. Ini adalah sektor yang secara penuh mendukung Misi 1 Provinsi Lampung, yaitu membangun ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif. Tujuan kita jelas: investasi tumbuh, hilirisasi berjalan, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan hingga ke akar rumput.” ujar Gubernur.

Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya akan terus difokuskan pada prinsip keberlanjutan, dengan menempatkan ekologi sebagai prioritas utama. Selain itu, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan akan diperkuat, diikuti dengan pengawasan ketat terhadap sumber daya kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Menghadapi dinamika kondisi global serta dalam konteks pengelolaan APBN dan APBD, Pemprov Lampung menekankan kepada Perangkat Daerah agar secara aktif membangun kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini mencakup kerjasama dengan instansi vertikal, BUMD, akademisi, asosiasi, sektor swasta, dan LSM demi percepatan pembangunan dan fasilitasi program prioritas.

Selain itu, Pemprov Lampung menekankan pentingnya fokus pada kebijakan dan program prioritas yang mendukung Asta Cita serta Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Inovasi dalam memberikan pelayanan dan responsif dalam menyelesaikan keluhan masyarakat juga menjadi perhatian utama, dengan Aplikasi Lampung In yang telah diluncurkan sebagai salah satu sarana komunikasi yang efektif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).