Diposkan pada

Secara Resmi Ketum BKN Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden dan Ujaran Kebencian Ke Mabes Polri

Jakarta,Mediarepublika.com-24 Maret 2025 – ketua Umum  Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Gus Rofi’i Mukhlis didampingi Sandy Tumiwa dan beberapa pengurus BKN mendatangi Markas Bareskrim Polri, adapun tujuan kedatangannya  secara resmi melaporkan dugaan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia serta penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA ke Bareskrim Polri.

Ada pun laporan ini juga mencakup dugaan tindakan adu domba yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan nasional.

Dengan membawa bukti-bukti yang dianggap relevan untuk mendukung pengaduan mereka.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas nasional serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyebarkan provokasi di ruang publik maupun media sosial.

Gus Rofi’i dengan tegas mengatakan  bahwa tindakan adalah penghinaan terhadap kepala negara dan Upaya untuk adu domba, hal ini merupakan ancaman serius bagi persatuan bangsa. “Kami tidak akan tinggal diam terhadap segala bentuk penghinaan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan Indonesia.

BKN hadir untuk menjaga keharmonisan dan memastikan hukum ditegakkan dengan adil,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Litbang dan Kepemudaan BKN, WESI-SANDY, menambahkan bahwa organisasi mereka berkomitmen untuk menjaga stabilitas sosial serta mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. “Kami berharap pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan ini dengan profesional demi tegaknya hukum dan keadilan di tegakan di negeri,” katanya.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan verifikasi dan kajian terhadap laporan yang masuk. Oleh karena di minta Publik diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang.[Tim]

Narasumber Sandy Tumiwa

Diposkan pada

Kades Talaga Emba Solihin Penuhi Undangan Kemensos Saifullah Yusuf

Jakarta,Mediarepublika.com-Kepala Desa Talaga Embay Solihin memenuhi undangan Kementerian Sosial (Kemensos) Saifullah Yusuf untuk membahas tindak lanjut program di kampung saung, Desa Talaga, Kecmatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.
Jumat (07/02/2025).

Kemensos nampakny tidak main-main dalam menangani kemiskinan masyarakat dengan terus  memonitoring perkembangan di lapangan.

Hal itu nampak jelas dari kebijakannya menuntaskan masalah revitalisasi sungai dan MCK serta rumah tidak layak Huni di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,  Kabupaten Serang, Banten.

Revitalisasi itu dimulai sejak Kick off Hari Kesetiakawan Sosial Nasional (HKSN) Desember yang lalu. Tindak lanjut berupa monitoring dan peluncuran program kesetaraan sosial terus dilakukan.

Selain berkoordinasi dengan masyarakat, Kemenssos juga mengundang Kades Talaga ke Jakarta Demi memastikan berjalannya program trsebut.

Gusmen, panggilan akrab Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini, pada jumat (7/2/25) mengundang Kepala Desa Telaga Embay Solihin untuk menanyakan kondisi terakhir masyarakat Desa Talaga dan sungai yang masih dalam proses revitalisasi.

Pada kesempatan itu Embay Solihin Kepala Desa Talaga menyampaikan kondisi sungai sa’at ini dalam proses revitallisasi sudah terlihat lebih baik, dan setiap harinya terus dilakukan pembersihan oleh komunitas peduli sungai dan masyarakat melalui gotong royong.

“Saya sangat siap untuk terus bergerak melaksanakan berbagai program kesetaraan sosial demi mengurangnya angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat khususnya di Desa kami,” ungkap Embay Solihin.

Mendengar laporan dan kesiapan Embay Solihin Kades Desa Talaga Gusmen didampingi Wamen dan Dirjen Dayasos menyampaikan bangga dengan Kades Embay Solihin.

“Seandainya semua kades memiliki semangat dan gagasan yang diperjuangkan seperti ini, saya yakin kesetaraan sosial akan terwujud,” pungkasnya.

(Ibnu/red)

Diposkan pada

Mendagri Tanda Tangani Kerja Sama Pengawasan, Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

JAKARTA,Mediarepublika.com– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Penandatanganan itu dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

 

Penandatanganan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (4/2/2025).

 

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan perizinan di daerah. Selain itu, untuk mengatasi hambatan birokrasi, membangun koordinasi antarpihak dalam pencegahan tindak pidana, serta memastikan standar biaya dan waktu perizinan sesuai ketentuan.

 

Dalam arahannya, Mendagri berharap penandatanganan kerja sama ini membuat pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah menjadi lebih baik. “Kita harapkan kerja sama ini [membuat] pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi dalam perizinan,” ujar Mendagri.

 

Langkah tersebut juga untuk mempermudah dunia usaha dalam mengurus perizinan. Terlebih, perizinan yang mudah merupakan salah satu perhatian utama Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak agar penyelenggaraan perizinan berjalan lebih baik.

 

“Memang salah satu atensi Bapak Presiden adalah mempermudah perizinan berusaha untuk mendorong ekonomi,” jelas Mendagri.

 

Mendagri menyadari, meski telah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, tapi tak sedikit pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga perlu diawasi.

 

Karena itu, selain memperkuat sistem perizinan, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengawasan eksternal oleh Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan BPPIK. “Kemudian untuk itulah pada pagi hari ini akan melaksanakan MoU (nota kesepahaman), yang nanti mungkin bisa dibacakan [isinya],” tandas Mendagri.

 

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai bentuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memperbaiki sistem perizinan di daerah serta mempermudah investasi. “Harapannya bahwa sistem atau investasi, kemudian usaha, industri, dan sebagainya akan lebih mudah,” Pungkas jendral Sigit Setyo.

 

(Ibnu).

Diposkan pada

Kunjungan Ombudsman RI ke Mendag Bahas RKP 2025

Media Republika, – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/01/25).

Pertemuan tersebut membahas mengenai koordinasi pengawasan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 terkait pelayanan publik di sektor perdagangan.

Mendag menyambut baik koordinasi pengawasan tersebut guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu pelayanan.

Pada tahun 2024, Ombudsman RI melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kementerian Perdagangan dengan lokus penilaian unit pelayanan di Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Mutu dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Hasil penilaian kepatuhan yang dilakukan menunjukkan nilai 75,37 dengan kategori “C” yang berarti kualitas sedang.

Ombudsman RI memberikan rekomendasi, salah satunya terhadap pimpinan dan pegawai unit untuk memastikan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan konsep pelayanan publik. Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pemenuhan komponen standar pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim; Inspektur Jenderal Kemendag, Putu Jayan Danu Putra; Kepala Badan Pengawas Berjangka Komoditi, Tirta Karma Senjaya; dan Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita. (Red/*)

Diposkan pada

Soal Penembakan WNI di Malaysia, Presiden Prabowo Percaya Investigasi Akan Transparan

Media Republika, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia. Pada keterangannya usai memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025 pada Kamis, 30 Januari 2025, Presiden mengungkapkan harapannya agar proses investigasi dapat dilakukan secara menyeluruh oleh pihak berwenang setempat.

“Kita tentunya berharap ada investigasi,” ucap Presiden kepada awak media usai memberikan pengarahan pada acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta.

Kepala Negara juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat berisiko tinggi. Selain itu, Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan keuntungan dengan cara ilegal.

“Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu,” lanjutnya.

Meski demikian, Presiden Prabowo percaya bahwa pemerintah Malaysia akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Presiden juga mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dibicarakan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat kunjungan kenegaraannya ke Kuala Lumpur Senin kemarin (27/1).

“Itu secara garis besar kita bicarakan,” imbuhnya.

Mengenai pemulangan WNI terdampak lainnya, Presiden menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan menangani hal tersebut. “Ya nanti ada yang ngurus itu,” ujarnya. (Red/*)

Diposkan pada

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Apresiasi Pemberian Penghargaan ITSF

Jakarta, Media Republika – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengapresiasi pemberian penghargaan terhadap insan pendidikan oleh Indonesia Toray Science Foundation (ITSF). Penghargaan ini merupakan ajang tahunan yang digelar ITSF untuk mengapresiasi para peneliti dan guru yang tercakup dalam Programme Science and Technology Award, Science and Technology Research Grant, dan Science Education Award.

“Sebuah kehormatan dapat hadir di sini untuk merayakan penghargaan atas inovasi, kolaborasi, dan mengejar keunggulan ilmiah. ITSF merupakan mitra yang stabil dalam upaya pemajuan sains dan teknologi di Indonesia. Kontribusi ITSF terhadap penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia mencerminkan visi bersama kami dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Jakarta, Kamis (30/1).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mu’ti menyoroti nilai penting dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, kemajuan sains dan teknologi tidak dapat dihindari dan menjadi pengaruh dalam pembentukan aspek hidup bermasyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) adalah salah satu pilar penting dari sistem pendidikan Indonesia.

“STEM bukan hanya sekadar kurikulum, namun juga tentang bagaimana membina guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Semakin inovatif dan adaptif guru kita, semakin kuat pula lingkungan belajar kita,” ungkapnya.

Selanjutnya, atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Menteri Mu’ti mengucapkan terima kasih kepada ITSF atas komitmennya dalam membina bakat dan mendorong inovasi para pendidik. “Selamat untuk seluruh penerima penghargaan, teruslah melahirkan ide-ide baru untuk kemajuan pendidikan dan masa depan Indonesia yang jauh lebih baik,” pungkas Menteri Mu’ti.

Pada acara tersebut, Menteri Mu’ti menyerahkan penghargaan pada kategori Sciene Education Award. Adapun sepuluh guru peraih penghargaan antara lain, Adryansyah Abraham, SMA Swasta Kristen Immanuel, Kalimantan Barat; Ayuk Ratna Puspaningsih, SMA Negeri Bali Mandara, Bali; Dewi Suryana, SMA Avicenna Cinere Depok, Jawa Barat; Haryanti, SMA Negeri 6 Palopo, Sulawesi Selatan; Herlina Tumiur Ritonga, SMP Negeri 1 Sidikalang, Sumatra Utara; Maisaroh, MTS Darul Fikri Ponorogo, Jawa Timur; Nurlela Ramadani Marpaung, SMA Negeri 2 Bandar, Sumatra Utara; Rachma Indah Kurnia, SMA Negeri Kedungadem, Jawa Timur; Risat Kasiang, SMA Negeri 6 Halmahera Utara, Maluku Utara, dan Tsaniyah Nur Kholifah, MAN 2 Kota Malang, Jawa Timur. (Red)

Diposkan pada

Menkeu Sri Mulyani Ajak Lembaga Keuangan Dukung Program MBG

Jakarta, Media Republika – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara tahun 2025 yang direncanakan lebih dari Rp3.600 T akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo. Bahkan untuk mengoptimalkan pagu tersebut, saat ini sesuai instruksi Presiden tengah dilakukan penyesuaian anggaran belanja agar makin efisien.

“Tujuannya, agar birokrasi makin efisien dalam penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa dinikmati masyarakat,” ungkap Menkeu dalam Acara BRI Microfinance Outlook di Tangerang pada Kamis (30/01).

Salah satu program yang menjadi prioritas penting Presiden adalah makan bergizi gratis (MBG). Saat ini telah dianggarkan Rp71 T untuk program yang menyasar anak Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup sehingga mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik.

“Ini adalah investasi penting dan investasi jangka panjang. Ini juga investasi yang membutuhkan anggaran yang luar biasa,” tandas Menkeu.

Adanya program MBG juga mejadi salah satu kesempatan yang bisa langsung dimanfaatkan oleh UMKM Indonesia. Kebutuhan mempersiapkan makanan hingga siap didistribusikan memberi ruang terbukanya lapangan kerja.

“Saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier efeknya akan luar biasa. Kita tentu akan terus mendukung dari mulai Badan Gizi maupun kementerian lembaga lain yang bisa untuk terus juga menyesuaikan programnya yang menjaga program ini berjalan dengan baik dan menciptakan pemerataan dan tata kelolanya yang kuat,” ungkap Menkeu.

Untuk itu dalam acara tersebut, Menkeu berharap lembaga keuangan seperti perbankan dapat turut andil dalam menyukseskan program MBG. Hal ini juga telah dijelaskan Menkeu dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia agar lembaga keuangan mendukung program MBG. Dukungan lembaga keuangan dapat dilakukan melalui berbagai program pembiayaan.

“Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk bisa modal kerja maupun dari sisi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu” pungkas Menkeu. (Red)

Diposkan pada

Wamenkeu Anggito Sampaikan Strategis Penting Polri Dalam Menjaga Keuangan Negara

Jakarta, Media Republika – Sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah terjalin untuk memastikan penegakan hukum di sektor keuangan negara. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menghadiri Rapat Pimpinan POLRI 2025 di Jakarta pada Jumat (31/01).

“Sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyakarat, Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan negara,” ungkap Wamenkeu.

Dalam hal ini sinergi dilakukan melalui berbagai inisiatif, diantaranya Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Polri juga turut mendukung fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Wamenkeu berharap, kerja sama sama yang baik antara Kemenkeu dan Polri dapat terus terjalin. Dengan demikian, keuangan negara dapat secara optimal mendukung agenda pembangunan.

“Harapannya, kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin sehingga kita dapat mencegah kebocoran penerimaan negara untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan, serta lebih siap mendukung berbagai program Asta Cita Presiden di bidang perekonomian,” pungkas Wamenkeu Anggito. (Red)

Diposkan pada

Presiden Prabowo Tekankan Peran Penting TNI – POLRI Dalam Menjaga Dan Menegakkan Eksistensi Kedaulatan Negara

Media Republika, – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, pada Kamis, 30 Januari 2025.

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Red)

Diposkan pada

H. Tri Waluyo SH. Anggota DPRD DKI komisi C. Meninjau pembangunan NCICD di kawasan pelabuhan Muara Angke.

Jakarta 23/12/2024, GW Indonesia News.

– Anggota DPRD DKI komisi C. H. Tri Waluyo SH. Meninjau lokasi pembangunan tanggul Laut National Capital integrated Coastal ( NCICD ) di kawasan pelabuhan Muara Angke sepanjang 4 km, yang merupakan sebagian dari proyek NCICD sepanjang garis pantai di wilayah Pelabuhan Muara Angke, Sunda kelapa, pantai Indah kapuk, pantai Mutiara dan Ancol Barat. Namun saat survei ke lokasi, Bangunan tersebut masih dalam tahapan pondasi sepanjang 100 M.

Berdasarkan keterangan petugas lapangan atau mandor proyek yang di sampaikan kepada Tri Waluyo, bahwa hari ini aktivitas untuk pelaksanaan proyek pembangunan tanggul Laut tersebut di liburkan, di karenakan harus menunggu proses pematangan beton sampai seminggu kedepan.

H. Tri Waluyo SH. menyatakan, bahwa cara kerja dari proyek pembangunan tanggul Laut tersebut tidak efisien, tenaga kerja serta alat berat proyek tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya, harus menunggu sampai betonnya matang.

“Masalah teknis ini seharusnya sudah di antisipasi dan komunikasikan antar pengembang dengan penyedia beton sebelum menjalankan proyek tanggul Laut tersebut, agar beton yang di kirim ke lokasi itu sudah matang, jadi para pekerja dan alat berat bisa langsung bekerja, tidak perlu menunggu harus mematangkan beton terlebih dahulu,”ujarnya.

Dengan sistem dari cara kerja proyek tanggul Laut seperti itu anggota DPRD DKI komisi C. H Tri Waluyo SH. Menilai Pemerintah daerah (Pemda) kurang serius dalam melakukan proses pembangunannya. “Tujuan pembangunan proyek tanggul Laut itu, untuk mengatasi terjadinya banjir rob yang selama ini sangat mengganggu dan merugikan sekali bagi para nelayan dan masyarakat Muara Angke. karena apabila terjadi banjir rob, para nelayan dan masyarakat Muara Angke tidak bisa melakukan aktivitas perekonomian bahkan kegiatan proses belajar anak sekolah juga di liburkan,”tuturnya.

Adapun proyek pembangunan tanggul Laut NCICD Fase A yang di lakukan Pemprop DKI dan kementerian PU mencakup pembangunan tanggul Laut sepanjang 39 km dengan rincian ; 17,1 km sudah di lakukan pembangunannya oleh kementrian PU dan 8,5 km oleh Pemprop DKI sedangkan sisanya sepanjang 13,4 km termasuk tanggul Laut sekitar pelabuhan Muara Angke sepanjang 4 km belum terbangun.

Proyek pembangunan tanggul Laut ini. Menurut informasi dari plt kepala dinas sumber daya air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum, di proyeksikan rampung tahun 2028, tetapi molor sampai tahun 2030 di karenakan terkendala beberapa teknis, seperti pengadaan barang dan jasa serta kordinasi dengan para nelayan sekitar.

Dengan lambatnya proses dan tidak efisiennya dalam pembangunan tanggul Laut NCICD Fase A yang belum rampung, anggota DPRD DKI komisi C. H. Tri Waluyo SH. Akan terus mengawasi dan mengawal proses pembangunannya, agar lebih cepat bisa di selesaikan dan para nelayan serta masyarakat sekitar yang selama ini terdampak banjir rob, lebih tenang, dan tidak selalu was was apabila musim pasang air laut lagi tinggi.

Red/idrus/Ibnu

Tim Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)