Bandar Lampung, Mediarepublika | Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani menerima Penghargaan Anugerah Tjindarboemi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Birokrat/Kepala Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat se Provinsi Lampung dalam Acara Anugerah Tjindarboemi 2019 di Wood Stair Cafe Bandar Lampung, Kamis (21/11/2019) malam.

Bupati Hj. Dewi Handajani sendiri menerima Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kesejahteraan Keluarga, bersama 6 Kepala Daerah lainnya.

Adapun Kepala Daerah lain yang menerima penghargaan yakni Bupati Tulangbawang Winarti sebagai Kepala Daerah Penggerak Pembangunan Masyarakat bersama masyarakat, Bupati Tulangbawang Barat Umar Ahmad sebagai Kepala Daerah Inovator Kearifan Lokal dan Budaya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus sebagai Kepala Daerah Pembangkit Komoditi Andalan Lampung, Bupati Waykanan Raden Adipati Surya sebagai. Kepala Daerah Peduli Lingkungan, Bupati Pesawaran Dendi Romadona sebagai Kepala Daerah Pembangkit Komoditi Coklat Lampung, dan Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto sebagai Kepala Daerah Peduli Pengentasan Stunting.

Sementara Kategori Akademisi Peduli Peningkatan SDM, diberikan kepada Prof. M Yusuf S Barusman.

Adapun kategori Tokoh Inovator Pakan Fermentasi diberikan kepada Anggota Koramil 421-07 Sidomulyo Kodim 0421 Lampung Selatan Sertu Zulkarnaen, dan Tokoh Seni Tradisional diberikan kepada Pengarang, Pemusik dan Penyanyi Lagu Lampung Hila Hambala.

Selanjutnya, untuk Kategori Tokoh Masyarakat yang Konsisten dalam Sosial dan Keagamaan diberikan kepada Arif Makhya, dan Tokoh Penggapai Mimpi Anak-anak diberikan kepada Uniroh Utami, serta Kategori Tokoh Penegak Disiplin Berlalu Lintas kepada Iptu M Anis.

Ketua PWI Lampung Supriyadi Alfian mengucapkan selamat kepada penerima Anugerah Tjindarboemi 2019.

Supriyadi menyebut Anugerah Tjindarboemi merupakan tradisi yang diberikan kepada birokrat, kepala daerah, akademisi dan tokoh masyarakat yang dianggap berperan aktif dalam pembangunan.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi Kepala Daerah, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat.

Senada, Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menyebutkan anugerah Tjindarboemi bukan penghargaan yang sembarangan.

“PWI memberikan anugerah ini melalui Tim Penilai, berdasarkan dengan kriteria.”

“Selamat kepada penerima Anugerah Tjindarboemi, terus tingkatkan birokrasi dalam pembangunan di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Terpisah, Bupati Hj Dewi Handajani menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Lampung yang telah memberikan penghargaan kepada dirinya. Bupati juga menyatakan komitmennya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tanggamus.

“Terima kasih saya ucapkan kepada PWI yang telah memberikan penghargaan tersebut.”

“Tentunya ini menjadi motivasi bagi saya dan jajaran Pemkab Tanggamus untuk senantiasa menjaga komitmen dan terus berupaya melalui program- program yang ada, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Tanggamus,” tandasnya.

Bandar Lampung, Ruanginfo – Agenda pertama Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung pada Jumat, 15 November 2019.

“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima oleh para pasien.

“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.

Dari penuturan pasien, Presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ia temui di rumah sakit tersebut justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan yang berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara.

“Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” kata Presiden.

Dengan proporsi tersebut, Presiden mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan yang saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri oleh peserta.

“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam sidak tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (MA/R1)

mediarepublika.com – otoritas Jasa Keuangan menerapkan sistem Pendaftaran Elektronik (Electronic Registration/E-Registration) untuk memproses Pernyataan Pendaftaran atas penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Bandar Lampung, (mediarepublika.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Lampung menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Hotel Horison Bandar Lampung. 26 Oktober 2019

Rapat yang dihadiri oleh Anggota DPRD terpilih dan KSB DPC Partai Hanura Se_Provinsi Lampung bertujuan sebagai evaluasi serta konsolidasi partai pasca pemilu 2019 kemarin.

Konsolidasi ini terkait keinginan DPD Hanura Lampung dan seluruh DPC untuk mendukung Oesman Sapta Oedang kembali memimpin Partai Hanura Periode 2019-2024. Serta meminta Munas Partai Hanura dipercepat dan dilaksanakan di tahun 2019 ini.

Pelaksanaan Rapimda ini dihadiri oleh Pengurus DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, Tiur Maida Tangkubolon dan Hengki Irawan.

ketua DPD partai Hanura Lampung Benny Uzer menyatakan dalam sambutannya untuk mengajak kader Hanura untuk tetap solid dan kembali memperkuat barisan untuk kemenangan partai mendatang.

Pernyataan Wakil Ketua Bidang Organisasi Benny Ramdhani saat di konfirmasi dalam rapat pimpinan daerah Partai Hanura Lampung terkait pertikaian internal antara pengurus Hanura Lampung menyatakan bahwa partai mengarahkan untuk penyelesaian secara internal, karena apapun permasalahan yang dihadapi oleh pengurus adalah bagian dari dinamika partai.

Saat ini Partai Hanura fokus untuk mengkonsolidasikan kader Hanura se Indonesia untuk evaluasi strategi memperjuangkan partai 5 tahun kedepan.

Kita telah melewati Pemilu dengan sangat keras dan sesuai amanat dari ketua umum agar seluruh kader partai tetap solid dan kompak dalam membesarkan partai, ujar nya

Bandar Lampung | Sebaik-baiknya membangun sebuah gedung, tentu pemilik maupun rekanan kontraktor akan selalu mempertimbangkan kenyamanan masyarakat disekitar. Namun, hal ini tidak menjadi pertimbangan pihak PT. Medika Loka Lampung, RS. Hermina Lampung (sebelumnya RSIA Anugerah Medika Lampung) yang berada di Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung.

Gedung baru RS. Hermina Lampung yang rencananya akan dibangun 7 lantai ini, sebelumnya diduga tidak mengutamakan musyawarah dengan warga yang terdekat atau terdampak, justru lebih komunikatif dengan masyarakat yang jauh dari dampak pembangunan. Hal tersebut dikatakan oleh beberapa warga yang terdampak langsung melalui beberapa awak media.

• 

Menurut penuturan warga (yang belum mau disebutkan identitasnya) musyawarah pernah terjalin, namun tidak diindahkan. Surat permohonan Peninjauan Ulang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pun telah dilayangkan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan tanggapan bahwa pihak RS. Hermina harus meninjau ulang dan menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat terdekat serta memberikan ruang kepada masyarakat guna mengajukan Tali Asih terkait pembangunan tersebut. Juga persoalan jam kerja, yang seharusnya sesuai dengan acuan Disnaker 8 jam kerja (08.00-16.00 WIB), tidak semestinya sampai malam hari melakukan aktifitas dentuman alat berat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Dikatakan juga oleh warga tersebut, pembangunan bukan persoalan, jika pihak RS mau mengikuti S.O.P-nya. Belum lagi warga akan mempertanyakan soal Amdal dan lain-lainnya. | red

Bandar Lampung, (mediarepublika.com) | Perhelatan besar dari Lampung untuk NKRI, SELPI (Seniman Lampung Peduli) sebuah Forum Seniman yang digagas dan digerakkan oleh muda-mudi ini meng-inisiasi akan menggelar konser musik bertajuk Doa Kebangsaan. Sabtu malam (5/10/1) Para seniman dan musisi Lampung yang di Ketuai dr. Aldo Aprizo ini mengadakan audiensi untuk berkoordinasi serta meminta masukan dari Dang Gusti Ike Edwin selaku Dewan Pembina SELPI dikediamannya, Bandar Lampung. 

Gelaran acara Doa bersama ini melibatkan enam tokoh agama dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha, Hindu di Lamban kuning.

Dr. Aldo Aprizo mengatakan, doa bersama lintas agama sebagai wujud kepedulian terhadap bangsa dan negara, baik pemerintah serta masyarakat.

“Baik bencana di Indonesia, kerusuhan di Wamena, Kabut Asap, dan lain-lain, semuanya dibawa dalam doa. Terutama soal stabilitas negara dan keharmonisan masyarakat,” terangnya.

Lanjut dia, para tokoh agama juga mengucapkan doa untuk pemerintah baik kepala daerah gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota beserta wakilnya, camat hingga lurah dan kepala desa dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

“Seniman Lampung Peduli (SELPI) menjadi role model daerah paling toleran di Lampung. Itu karena kerja keras bersama menjaga kerukunan dengan tidak ada pikiran negatif dan ekslutifitas antar sesama masyarakat, dengan berbagi kepedulian maka kami berkoordinasi dengan pemangku adat dan para tokoh lintas agama untuk mensukseskan acara yang akan di helat dalam waktu dekat.” tukas Aldo Ketua SELPI”.

Tokoh Adat Lampung Dang Gusti Ike Edwin menyambut gembira atas gagasan Forum Seniman Lampung Peduli (Selpi) yang dalam bulan ini bermaksud akan menggelar Doa Kebangsaan bersama.

Dang Gusti Ike Edwin menjelaskan, “Ini sangat bagus menjadi rangkaian kegiatan dalam Rakor Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama yang dihadiri sejumlah pihak terkait,” tukasnya.

Beliau juga mengatakan, Tema kegiatan musik ini sangat konstektual, dengan keadaan bangsa dan negara yang saat ini nyaris terancam disintegrasi, ujar Sahli Sospol Kapolri Irjen Pol. H. Ike Edwin, MH., MM.

Karna itu, mantan Kapolda Lampung ini mempersilahkan kepada Forum SELPI adakan kegiatan yang bakal dihelat pada tanggal 13 Oktober 2019 serta melibatkan 56 musisikus tersebut di Pusat Budaya Lampung, Lamban Kuning, Jl. Hi Pangeran Suhaimi, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

“Semoga pentas seni ini mampu menyebar hingga Sabang sampai Merauke, dan tidak sekedar bergaung sebatas Lampung saja,” tambah Perdana Menteri Kesultanan Adat Lampung Paksi Pak Skala Berak tersebut.

Sebelumnya, Wagub ‘Chusnunia Chalim’ mengatakan untuk meminta Seniman Lampung Peduli membuat rangkaian acara keharmonisan dan kerukunan di Provinsi Lampung terpupuk atas upaya bersama baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat sendiri. | (*)