Kategori: Bandar Lampung

Bandar Lampung, —- Sekretaris. Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Bukit Randu, Senin (25/01).

Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi membahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi program Smart Village dengan peserta rapat sejumlah 40 org dari Disdukcapil dan 30 org dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari implementasi data kependudukan ini diharapkan dapat mendukung program Smart Village yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, MSi, menjelaskan bahwa Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi ke 2 dan ke 5.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

“Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait,” ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari – hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi, Layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Program Smart Vilage akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepla Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan hadirnya Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Dejelaskan pula bahwa secara sistem, sepanjang Tahun 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengharapkan dengan digelarnya Rapat Koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi, agar pembagunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

“Kita melakukan pembangunan harus berbasis dengan data,
dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data,” ungkap Fahrizal.

Disisi lain, Fahrizal berpesan agar dalam pemanfaatan teknologi harus dikelola secara baik dan akurat, serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas.(Red)

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia), melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (22/01).

Di dalam rapat dibahas tentang penanganan dan penggunaan Anggaran Covid-19 yang akuntabel dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah.

Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian, dan dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana.

Komite ini terdiri dari 6 wakil ketua yang sudah terbagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendagri selaku Wakil Ketua VI telah menerbitkan beberapa regulasi terkait penanganan Covid-19, diantaranya; Surat Edaran No. 440/3160/SJ pada 15 Mei 2020, INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2020 pada 10 Agustus 2020, INMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2020 pada 18 November 2020, Surat Edaran No. 440/3912/SJ pada 7 Juli 2020, Surat Edaran No. 440/5184/SJ Pada 17 September 2020 dan INMENDAGRI No. 1 Tahun 2021 pada 6 Januari 2021.

Direncanakan pada 2021 ini akan diluncurkan Tiga Bantuan Tunai yaitu Program Keluarga Harapan, dengan target penerima 10 Juta KPM, Total Anggaran Rp. 28,71 triliun akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021), Program Sembako/BPNT dengan target penerima 18,8 Juta KPM dengan total anggaran Rp. 45,12 triliun, dan Program Sosial Tunai dengan target penerima 10 Juta KPM, total anggaran Rp. 12 triliun dan akan disalurkan selama 4 bulan Januari-April 2021.

Kedepan, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah Daerah di 548 Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 agar Anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan, terutama untuk kesehatan dan survival ekonomi.

Dalam penggunaan APBD Tahun 2021, Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah, dan mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran.

Bandar Lampung, mediarepublika.com — Pemprov Lampung menggelar Rapat Koordinasi Antar Lembaga membahas Rencana Operasional Penegakan Hukum Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Ruang Rapat Posko Satgas Penanganan Covid-19, Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (20/01).

Turut hadir Asisten bidang Pemerintahan & Kesra, Forkopimda, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, Kaban Kesbangpol, Kasat Pol. PP, Plt. Karo Hukum, serta Instansi terkait lainnya.

Di dalam rapat, Asisten bidang Pemerintahan & Kesra memaparkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 bahwa, pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Covid-19. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Asisten bidang Pemerintahan & Kesra mengatakan, tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk memberikan arahan dalam tahapan penanganan Covid-19 di daerah, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kebiasaan baru secara terintegrasi dan efektif. (Red)

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyaksikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Kamis (14/1/2021).

Pada kesempatan itu Gubernur Arinal berharap masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat.

“Ini juga akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi,” kata Gubernur.

Arinal juga tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Dengan taat mematuhi protokol kesehatan diiringi dengan kita berdoa, yakin kepada Allah bahwa kita tidak akan terkena covid-19,” katanya.

Gubernur Arinal sendiri tidak melaksanakan vaksinasi karena berusia di atas 60 tahun.

“Saya hadir di sini tetapi tidak divaksin karena usia. Saya yakin, saya mau dan saya bisa, namun karena sudah 64 tahun jadi hanya menyaksikan,” ujar Gubernur Arinal.
Namun demikian, Arinal mendorong masyarakat untuk tidak ragu dilakukan vaksinasi.

Pada vaksinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menjadi penerima pertama vaksin covid-19 di Provinsi Lampung.

Diikuti Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan.

Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M. Yusuf Sulfarano Barusman dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana juga ikut dilakukan vaksinasi, termasuk Bupati Tulangbawang Winarti dan Bupati Tanggamus Dewi Handajani.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan vaksinasi yang dilakukan kepada sejumlah pejabat ini untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat agar mau ikut divaksinasi covid-19.

“Ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan vaksinasi covid-19 yang dilakukan hari ini yang merupakan jenis Sinovac, diberikan kepada 18 orang penerima.

“Kemudian akan dilanjutkan penyuntikan pada tenaga kesehatan di Provinsi Lampung,” ujar Reihana.

Ia menyebutkan Provinsi Lampung sendiri telah menerima distribusi vaksin Covid-19 sebanyak 40.520 dosis.

“Dan juga logistik vaksin berupa ADS, Safety Box dan APD untuk pelayanan imunisasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI,” ujarnya.

Reihana menjelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan Pelatihan Vaksinator Covid-19 pada tenaga kesehatan yang diawali dari tiga Kabupaten/Kota.

“Yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Tengah yang nanti juga akan di lanjutkan untuk 12 Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.

Reihana menyebutkan jumlah vaksinator yang akan dilatih se- Provinsi Lampung berjumlah 2.300 tenaga vaksinator yang dibagi dalan 23 angkatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan pendistribusian vaksin Covid-19 ketiga Kabupaten/Kota penyangga yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Kota Metro

“Selanjutnya juga pelaksanaan imunisasi Covid-19 ini juga nanti akan di laksanakan di Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.(Red)

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi karena terus memberikan perhatian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Lampung. Salah satunya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul di PTKIN.

Hal itu disampaikan Menag Yaqut saat acara peluncuran Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-UM PTKIN) Tahun 2021 di Kampus UIN Raden Intan Lampung, Kamis (14/1/2021).

“Alhamdulillah saya mendapatkan informasi Bapak Gubernur ini banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan PTKIN,” ujar Menag Yaqut.

Yaqut mengatakan selain itu, dirinya menilai bahwa Gubernur Lampung juga memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.

“Bapak Gubernur ini bukan dari PTKIN tetapi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk PTKIN termasuk juga kegiatan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Menurutnya, para lulusan PTKIN juga harus ikut ambil bagian dalam berperan memberikan sumbangsihnya kepada PTKIN.

“Saya kira Pak Gubernur harus menjadi inspirasi untuk PTKIN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yaqut mendorong agar PTKIN harus hadir dengan memiliki kualitas dan mutu yang bisa dibanggakan dan diharapkan kehadirannya oleh calon-calon mahasiswa.

“Bagaimana agar kualitas ini bisa kita tingkatkan, sehingga anak-anak yang masuk PTKIN ini karena memang PTKIN layak untuk dijadikan pilihan oleh anak-anak kita,” katanya.

Ia menjelaskan nilai-nilai islam yang melekat dalam nama PTKIN juga harus menjadikan islam sebagai inspirasi terutama bagi para mahasiswa.

Hal ini dilakukan agar nilai-nilai islam dalam PTKIN bisa tersampaikan didalam pola ajar maupun pola pengelolaan yang kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya tidak ingin lulusan PTKIN dimana menjadikan islam sebagai nama didalam perguruan tinggi kemudian terjerat kasus-kasus yang sama sekali tidak islami misalnya korupsi. Kita semua harus menjadikan agama sebagai inspirasi,” ujarnya.

Menurut Menag, jika ini dilakukan akan mampu menghindarkan diri dari segala prilaku yang merugikan.

“Kalau kita jadikan segala prilaku kita ini kita inspirasikan dengan agama, saya yakin prilaku yang merugikan bangsa dan negara kita akan menghindari itu jauh-jauh,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung juga terus membangun sinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Menurutnya, Lampung juga saat ini sudah menjadi destinasi pendidikan. “Hal ini terus kami dorong dan kembangkan guna tercapainya SDM Indonesia yang unggul,” ujar Gubernur Arinal.

Ia menjelaskan peran serta Perguruan Tinggi juga dinilai sangat strategis didalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing.

“Dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga harus semakin meningkat agar kualitas pengajaran dan mutu lulusan dapat terus dikembangkan,” katanya.

Arinal berharap agar PTKIN dapat menjadi garda terdepan menjadikan Indonesia mencetak generasi yang berdaya saing.

“Semoga PTKIN dapat menjadi garda terdepan menjadikan Indonesia menghasilkan generasi yang bertaqwa pada Allah SWT, cinta tanah air dan memiliki daya saing,” katanya.(Red)