Diposkan pada

PERINGATI HPSN, PLN PEDULI SUMBANG LABORATORIUM PENGELOLAAN SAMPAH

Bandar Lampung (25/02), —- Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021, PLN Peduli menyumbangkan Laboratorium Pengelolaan Sampah kepada Sekolah Xaverius Wayhalim Bandar Lampung yang diinisiasi oleh Forum CSR Lampung. Dalam acara serah terima Laboratorium Pengelolaan Sampah tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, melalui Virtual Meeting.

Vivien mengatakan bahwa sampah bisa menjadi sesuatu yang bersifat ekonomi apalagi dimasa pandemi seperti sekarang. Untuk itu sampah harus benar-benar terpresentasikan pendekatan prinsip 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle. Menurutnya, Bank Sampah adalah salah satu alternatif pengelolaan sampah lanjutan.

Tercatat bahwa pada kwartal tiga tahun 2020, sektor perekonomian yang mengalami kenaikan adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dengan pertumbuhan yang tinggi sekitar 6,04%.
“Ini membuktikan bahwa bidang pengelolaan sampah adalah salah satu sektor usaha yang tahan banting selama masa pandemi covid 19”, pungkasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Syahrudin Putera yang sangat mengapresiasi dan mengucapkan penghargaan yang setingi-tingginya atas bantuan berupa Laboratorium Pengelolaan Sampah dari PLN Peduli yang akan diserahterimakan kepada Sekolah Xaverius Wayhalim.

“Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada PLN Peduli bersama Forum CSR Lampung yang akan memberikan bantuan berupa Laboratorium Pengelolaan Sampah di Sekolah Xaverius ini”, Ucap Syahrudin Putera.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Lampung yang diwakilkan oleh Manager Komunikasi, Junarwin menyampaikan bahwa bantuan PLN Peduli kepada Sekolah Xaverius Way Halim berupa Laboratorium Pengelolaan Sampah ini adalah bukti kongkret kepedulian PLN terhadap lingkungan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat mengedukasi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat sekitar bahwa sampah dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi kembali.

“Dengan hadirnya Laboratorium Pengelolaan Sampah, lingkungan sekolah dapat memberikan edukasi kepada siswa maupun masyarakat sekitar dalam mengelola sampah yg baik dan dapat bernilai ekonomi kembali”, tutup Junarwin.(red)

Diposkan pada

Gubernur Lampung Jalin Silaturahmi Dengan Jajaran Pimpinan Media Grup News

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengadakan pertemuan sekaligus silaturahmi dalam rangka menjalin sinergi untuk pembangunan Provinsi Lampung dengan Jajaran Pimpinan Media Grup News di Rumah Dinas Gubernur Lampung Jalan Dr. Susilo, Rabu (24/02).

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan tersebut, Gubernur Arinal menceritakan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera dan dekat dengan ibukota DKI Jakarta. Kemudian juga Gubernur menyampaikan potensi pertanian Provinsi Lampung yang luar biasa dan bisa terus dikembangkan sebagai lumbung pertanian di Indonesia. Diketahui, Provinsi Lampung menjadi penopang 40% kebutuhan pangan di DKI Jakarta.

“Kita terus bekerja untuk Lampung. Ketika saya dilantik oleh Presiden Joko Widodo, beliau berpesan untuk menjaga Lampung,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Gubernur Arinal mengajak Media Grup News (Media Indonesia, Metro Tv, medcom.id, Lampung Post dan Lampost.co) bersinergi membangun Provinsi Lampung. Gubernur berharap agar potensi Provinsi Lampung dan suksesi Program Kerja Gubernur – Wakil Gubernur Lampung untuk “Rakyat Lampung Berjaya” terus digaungkan agar bisa diketahui oleh masyarakat Lampung dan Indonesia.

“Kita punya program Kartu Petani Berjaya yang bisa membantu para petani secara luas agar sejahtera. Lampung juga memiliki destinasi wisata yang indah, dan insfrastruktur yang memadai seperti tol, bandara dan pelabuhan. Potensi yang ada harus terus dibantu oleh media untuk dipublikasikan,” harap Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun juga mengatakan bahwa Lampung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan dan diketahui di lingkup nasional dan internasional. Potensi tersebut harus bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui media massa.

“Banyak yang dikerjakan oleh Gubernur Lampung, hasil kerja-kerja itu perlu disampaikan agar masyarakat mengetahuinya,” katanya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, CEO Media Group M. Mirdal Akib, CEO Medcom.id Kania Sutisnawinata, Direktur Pemberitaan Metro TV Arief Suditomo, Direktur Sales and Marketing Metro Tv Meniek Andini, Divisi Komunikasi Korporat Metro TV Fifi Aleyda Yahya, Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Direktur Utama Lampung Post Abdul Khohar, Pemimpin Perusahaan Riza Mauluddin, Pimpinan Redaksi Lampung Post Iskandar Zulkarnain, Pimpinan Redaksi Lampost.co Syaichul Anwar dan jajaran.(red)

Diposkan pada

Gubernur Arinal Lantik Kepengurusan BKOW Provinsi Lampung Masa Bakti 2020-2025

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung melantik Kepengurusan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Lampung Masa Bakti 2020-2025, di Gedung Pusiban Komplek Perkantoran Gubernur, Rabu (24/02).

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Dinas PP dan PA, Ketua Umum BKOW serta Ketua-Ketua Umum dan Pengurus Organisasi.

BKOW merupakan himpunan dari seluruh organisasi wanita yang ada, baik dari kalangan TNI/Polri atau jajaran pemerintahan. BKOW Provinsi Lampung merupakan organisasi wanita yang membantu Pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun dan melaksanakan tugas-tugas di setiap bidangnya.

Dalam sambutannya, Fahrizal menyampaikan harapan Gubernur yaitu agar organisasi wanita ini dapat bersinergi dengan semua komponen untuk membangun visi Lampung Berjaya.

“BKOW diharapkan bisa membantu dari semua tingkatan, dapat lebih diaktifkan lagi anggotanya untuk menjadi perempuan yang tangguh, inovatif dan kreatif. Keterlibatan dan peran aktif BKOW sangat diperlukan dalam membangun Lampung Berjaya dan bersinergi untuk memajukan semua bidangnya,” ujar Fahrizal.

Sementara itu, Penasehat BKOW Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, dalam sambutannya mengatakan bahwa BKOW adalah wadah organisasi untuk para wanita. Riana berharap agar BKOW bisa jadi pemersatu dan saling melengkapi dengan organisasi lain. Riana Sari Arinal juga berharap, BKOW bisa menjadi lini yang akan membantu menjadikan masyarakat lampung menjadi masyarakat yang berjaya.

“Saya meminta BKOW agar dapat menyusun program kerja yang mengutamakan dampak Covid dan untuk menyejahterakan serta membantu yang terdampak dari musibah pandemi ini. Saya mengucapkan selamat kepada semua anggota baru yang telah dilantik, semoga amanah dalam melaksanakan tugas barunya,” ujar Riana.

Ketua BKOW dalam kesempatannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah atas pelantikan yang dilaksanakan hari ini dan kepada Penasehat BKOW, Riana Sari Arinal, atas bimbingannya selama ini. Juga kepada para anggota yang sudah membantu jalannya roda aktivitas di kepengurusan BKOW.(Red)

Diposkan pada

Sinergi OJK, Pemprov dan Lembaga Jasa Keuangan Wujudkan One Village One Agent di Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 22 Februari 2021. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dalam program perluasan akses keuangan dan pemulihan ekonomi daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kepala OJK Provinsi Lampung selaku Wakil Koordinator TPAKD Provinsi Lampung, Bambang Hermanto mengatakan tim TPAKD menyadari bahwasanya salah satu kunci untuk menuju Desa Mandiri Sejahtera adalah melalui pengembangan potensi dan fasilitasi bisnis desa, perluasan akses keuangan dan digitalisasi desa diantaranya melalui pendirian One Stop Service BUMDes Center. Layanan keuangan One Stop Service BUMDes antara lain Pembentukan Pusat Literasi dan Edukasi Keuangan (PELAKU), akselerasi pembentukan kelompok/komunitas usaha desa, akselerasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro dan Asuransi Mikro, fasilitasi pendirian Galeri Investasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Agen Laku Pandai serta pemanfaatan market place UMKMMU & BUMDes digital. Salah satu bentuk program yang mendukung pendirian One Stop Service BUMDes yang dilaksanakan bersama Pemprov Lampung adalah One Village One Agent (OVOA). “Melalui TPAKD, program OVOA ini dipercepat kehadiran dan penyebaran di seluruh desa/kelurahan. Salah satu cara menghadirkan satu agen di satu desa adalah dengan mendorong BUMDes/BUMADes sebagai Agen Laku Pandai,” katanya.

Pelaksanaan Kick Off pada hari ini sebagai salah satu upaya dalam menghadirkan satu agen Laku Pandai dari beberapa Bank pelaksana, khususnya BRI,BPD Lampung, BNI dan Bank Mandiri, di setiap desa/kelurahan di Lampung. Sesuai hasil survey OJK Lampung per Desember 2020 menunjukkan dari total 2.654 kelurahan/desa di Provinsi Lampung (sumber data BPS), 95,59% atau 2.537 kelurahan/desa telah memiliki Agen Laku Pandai yang 589 diantaranya dimiliki oleh BUMDes dan diharapkan dapat bertambah dan merata di setiap desa. “Masih terdapat beberapa wilayah desa yang belum dapat dilayani dengan Agen Laku Pandai karena masalah jaringan internet yang belum tersedia dengan baik dan memadai. Ini yang perlu didorong bersama-sama oleh semua pihak termasuk OJK, pemerintah daerah dan provider penyedia jaringan internet untuk menghadirkan layanan keuangan digital di pedesaan” lanjut Bambang dalam pemaparannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Dr Zaidirina mengapresiasi sinergi yang baik antara OJK Lampung dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperluas ketersediaan akses layanan jasa keuangan sampai ke seluruh kelurahan/desa melalui optimalisasi BUMDes sebagai agen Laku Pandai.

“Pemerintah Provinsi Lampung melalui program smart village akan memaksimalkan fungsi desa guna memajukan dan mensejahterakan warga, dengan mendorong menjadi desa mandiri, salah satunya melalui pendirian agen Laku Pandai di setiap desa. Sistem administrasi pemerintahan desa berbasis digital pada program smart village juga diharapkan dapat mendukung perkembangan layanan keuangan di desa” ujarnya.

Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Nugroho Setijo Nagoro menyampaikan pada tahun anggaran 2021, Kemendesa menetapkan output mencakup pendampingan desa, digitalisasi desa, penguatan investasi desa, pengembangan potensi unggulan untuk pengembangan ekonomi desa, serta pencegahan stunting di desa. Secara khusus akan dikembangkan desa wisata terutama yang dikelola oleh BUMDes. Pengembangan desa wisata ini diharapkan dapat didorong dengan pengembangan layanan keuangan digital, diantaranya melalui pendirian agen Laku Pandai.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan inisiasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara 4 industri perbankan di Lampung dengan 10 BUMDes. Inisiasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi seluruh BUMDes untuk dapat mengembangkan program Laku Pandai di masing-masing desanya sebagai penyediaan layanan keuangan masyarakat desa.

Kedepan, OJK akan melanjutkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui BUMDes melalui penguatan 3 pilar, yaitu pertama, kelembagaan dan bisnis, dengan mendorong pembentukan dan pengembangan bisnis BUMDes. Kedua, akses keuangan, peningkatan akses keuangan melalui pembiayaan/kredit bank dan Agen Laku Pandai Bank. Ketiga, Digitalisasi, dengan penyediaan marketplace UMKMMU untuk peningkatan aktivitas pemasaran usaha BUMDes sesuai dengan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 20 Juli 2020 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Kesejahteraan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi.

Sinergi OJK dan Pemerintah Provinsi Lampung akan terus ditingkatkan dalam rangka membangun perekonomian desa melalui layanan sektor jasa keuangan yang inklusif.(Red)

Diposkan pada

Sekdaprov Lampung Beri Keterangan Pers Terkait Isu Alih Fungsi Perpustakaan Modern

mediarepublika.com, — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, memberikan keterangan pers terkait berita yang beredar yang mengatakan bahwa Perpustakaan Modern akan beralih fungsi menjadi Mal, bertempat di Lobi Kantor Gubernur, Kamis (18/02).

Dalam keterangannya, Sekdaprov menegaskan bahwa berita yang beredar tersebut adalah tidak benar. Perpustakaan Modern yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagaralam dan dibangun dengan anggaran 5 milyar tersebut akan diteruskan pembangunannya pada tahun ini.

“Tidak pernah terbesit pikiran mengubah perpustakaan tersebut menjadi mal. Jadi berita itu yang mal itu hanya gosip atau hoax. Tahun ini pembangunannya akan dilanjutkan dengan anggaran 5M, mudah-mudahan ini tidak kena refocusing” ungkap Fahrizal.

Sekdaprov mengungkapkan, Perpustakaan Modern tersebut dibangun untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Nantinya, perpustakaan ini akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti ruang studio, ruang pameran, ruang untuk diskusi, dan teater.

“Perpustakaan ini dibangun dengan suatu pemikiran yang luhur. Kita ingin memberikan suatu kebanggaan dan fasilitas kepada masyarakat oleh karena sekarang anak-anak muda atau masyarakat sudah semakin cerdas, membutuhkan support dalam bentuk resources yang bisa membangun pemikiran-pemikiran seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, tempat-tempat membangun kreativitas dan lain-lain,” ungkap Fahrizal.

Pembangunan Perpustakaan Modern ini telah dimulai pada tahun 2018. Namun di tahun 2020 pembangunannya sempat tersendat akibat adanya refocusing anggaran.

“Sekarang mau kita lanjutkan lagi pembangunannya. Gedung itu memang besar, tapi kalau kita masuk sekarang belum ada listrik, lift, AC, dan lain-lain. Oleh karena itu, belum bisa dipakai. Tapi tidak ada pemikiran-pemikiran untuk mengubah fungsinya. Jadi fungsinya tetap sebagai Perpustakaan Modern milik Provinsi Lampung yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung yang fungsinya untuk membangun kreativitas, dan kecerdasan,” tegas Fahrizal.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan akan terus menjaga komitmen pembangunan perpustakaan modern sampai benar-benar terwujud demi mewujudkan Provinsi Lampung sebagai Provinsi Literasi di Indonesia.

“Masyarakat Provinsi Lampung tetap akan memiliki perpustakaan modern yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Mudah-mudahan komitmen ini akan terus kita jaga sampai terwujudnya perpustakaan modern yang membanggakan masyarakat lampung. Kita benar-benar ingin mewujudkan Provinsi Lampung ini sebagai Provinsi Literasi di Indonesia. Mudah-mudahan dengan komitmen kita semua, hal itu akan terwujud,” harap Ade.

Diposkan pada

Wakil Gubernur Chusnunia Serahkan Surat Pelaksana Harian (Plh) Kepada 8 Sekda Kabupaten/Kota

BANDAR LAMPUNG, — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menyerahkan Surat Tugas Pelaksana Harian (Plh) Bupati/Walikota kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang ada di delapan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Penyerahan Surat Tugas Pelaksana Harian dilaksanakan di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Rabu (17/02).

Penunjukkan Plh Bupati/Walikota dilakukan guna memastikan jalannya roda pemerintahan ketika masa jabatan Bupati/Walikota definitif berakhir pada 17 Februari. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri yang meminta Gubernur untuk menyiapkan Pelaksana Harian sampai keluarnya SK pelantikan.

Adapun Sekda yang menerima Surat Pelaksana Harian yakni Sekdakot Bandar Lampung (Badri Tamam), Metro (Misnan), Sekdakab Waykanan (Saipul), Lampung Tengah (Nirlan), Lampung Selatan (Thamrin), Lampung Timur (Tarmizi), Pesisir Barat (Lingga Kusuma) dan Pesawaran (Kesuma Dewangsa).

Wakil Gubernur Chusnunia dalam sambutannya menjelaskan, Tugas Pelaksana Harian Kepala Daerah adalah melaksanakan tugas, memelihara ketenteraman dan ketertiban, dan melaksanakan kelancaran aktivitas di Kabupaten atau Kota. Plh juga harus melaksanakan peran untuk mengatur dan menjaga ketertiban di masa pandemi Covid ini, serta membantu pelaksanaan pelantikan yang akan datang nanti.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Wakil Bupati dan Walikota serta Wakil Walikota yang telah menjalankan tugas. Bagi Plh, selamat melaksanakan tugas. Semoga dapat bersungguh-sungguh dan amanah dalam melaksanakan tugasnya,” ungkap Chusnunia.

Hadir dalam acara Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Forkopimda Kabupaten/Kota, Wakil Ketua TP PKK, dan Anggota TP PKK Kabupaten/Kota.(Red)

Diposkan pada

Terima SK Gubernur, Sekda Thamrin Jabat Plh Bupati Lampung Selatan

BANDAR LAMPUNG, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, S.Sos, MM menjabat Pelaksana harian (Plh) Bupati Lampung Selatan.

Hal itu seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lampung Selatan pada 17 Februari 2021. Thamrin menjabat Plh hingga kepala daerah terpilih untuk periode 2021-2026 dilantik.

Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang penunjukan Thamrin sebagai Plh Bupati Lampung Selatan dilakukan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim di Ruang Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, pada Rabu pagi (17/2/2021).

Selain Thamrin, secara bersamaan terdapat tujuh Sekda kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung yang ditunjuk Gubernur Lampung menjadi Plh bupati/wali kota.

Mereka yakni, Badri Tamam sebagai Plh Wali Kota Bandar Lampung, Misnan sebagai Plh Wali Kota Metro, Kesuma Dewangsa sebagai Plh Bupati Pesawaran, Nirlan sebagai Plh Bupati Lampung Tengah, Tarmizi sebagai Plh Bupati Lampung Timur, Saipul sebagai Plh Bupati Way Kanan, dan Lingga Kesuma sebagai Plh Bupati Pesisir Barat.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, penunjukan Plh tersebut dalam rangka mengisi kepala daerah agar tidak terjadi kekosongan roda pemerintahan.

Wanita yang akrab disapa Nunik ini menjelaskan, hal itu berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 121/540/OTDA tanggal 26 Januari 2021 perihal Persiapan Penugasan Penjabat Kepala Daerah dan Surat Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 perihal Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

“Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Penjabat Bupati/Wali Kota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota terpilih,” ujar Nunik.

Kepada Plh yang ditunjuk, Nunik berpesan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sampai dengan dilantiknya bupati terpilih.

“Selamat menjalankan tugas. Saya berpesan agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan,” imbuh Nunik.

Pada kesempatan itu, tak lupa Nunik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang telah habis masa tugasnya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala daerah yang selama lima tahun ini telah memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk membangun daerah masing-masing,” kata Nunik.

Sementara itu, pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 akan dilaksanakan antara tanggal 25 atau 26 Februari 2021 mendatang.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam rapat secara virtual melalui aplikasi zoom meeting, Senin (16/2) kemarin.

Akmal menyebut, pelantikan itu akan dilakukan secara virtual khusus bagi daerah yang hasil Pilkada-nya tidak sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menjelaskan, pelantikan secara virtual dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I atau Gubernur, dan dilakukan di daerah masing-masing.

“Misalnya Gubernur melantik dari Ibukota Provinsi, dan Kepala Daerah akan dilantik melalui virtual di daerah masing-masing. Hal ini untuk mengurangi mobilisasi massa, jika pelantikan dilakukan serentak di provinsi,” tutur Akmal.

Sedangkan lanjut Akmal, untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis sampai akhir Februari dan tengah berproses di MK, pelantikan akan dilakukan serentak pada April.

Pelantikan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Maret dan April 2021.

“Untuk kepala daerah yang masa tugasnya habis pada Mei, Juni, Juli, dan September, waktunya akan ditentukan kemudian,” terang Akmal.(Red)

Diposkan pada

Dorong Implementasi Prinsip Kehati – hatian Lembaga Keuangan Mikro (LKM), OJK Gelar Capacity Building Bagi Para Pengelola LKM di Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 16 Februari 2021. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Provinsi Lampung terkait Analisis dan Mitigasi Risiko Kredit, OJK Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Capacity Building kepada Pengelola Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Provinsi Lampung.

Kegiatan yang diikuti oleh 30 jajaran pengelola dari 10 Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi OJK Provinsi Lampung ini, dibuka dengan sambutan yang disampaikan Kepala OJK Provinsi Lampung – Bambang Hermanto. Dalam sambutannya Bambang mendorong para pengelola LKM untuk dapat menerapkan prinsip kehati – hatian (prudensial) sesuai yang telah diamanatkan pada Undang – Undang LKM, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun peraturan koperasi dalam mengelola dana, dalam penyaluran pembiayaan maupun dalam mengelola likuiditas/solvabilitas, agar nasabah mendapatkan jaminan keamanan dana yang telah dipercayakan kepada LKM untuk dikelola.

Selanjutnya, para peserta Capacity Building diberikan pemaparan oleh 3 (tiga) orang narasumber, yaitu Sdr Yudi Permana Nugraha – Bagian Kredit Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil Lampung dengan materi terkait Strategi Pemasaran dan Analisa Kredit Mikro dan dilanjutkan dengan materi yang disampaikan Sdr Aris Risdiana – Wakil Pemimpin Cabang PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Lampung dan Sdr Darmawan Hasyim (Reviewer Pembiayaan Cabang) terkait Mitigasi Risiko Kredit.

Data per Desember 2020, secara nasional terdapat 223 Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun syariah yang berizin. 10 (sepuluh) Lembaga Keuangan Mikro diantaranya berada di Provinsi Lampung yang terdiri dari 7 Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan 3 Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Berdasarkan laporan keuangan LKM Kuartal II tahun 2020, total aset Lembaga Keuangan Mikro nasional tercatat sebesar Rp1.133M dengan total penyaluran pinjaman di masyarakat sebesar Rp.715 M (63,10% dari total aset). Sedangkan total aset Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp 28,03 M (2,47% dari total aset nasional) dengan jumlah penyaluran yang diberikan ke masyarakat Lampung sebesar Rp 19,69 M (69% dari total aset Lembaga Keuangan Mikro Provinsi Lampung).

Sebagai lembaga alternatif pembiayaan mikro, LKM juga berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) selama pandemic Covid-19, melalui penyaluran pembiayaan mikro kepada masyarakat desa dan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan dalam rangka meringankan beban nasabahnya. Tahun 2020 tercatat LKM telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebanyak Rp992.204.000,- dengan total 97 Debitur.

“OJK akan terus mengembangkan peraturan dan kebijakan untuk mendukung perkembangan dan keberlangsungan usaha LKM sebagai penggerak perekonomian masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Salah satunya melalui rencana penerapan APU PPT bagi LKM. Selanjutnya, pengawasan baik offsite dan onsite terus kami lakukan untuk dapat menjaga kondisi usaha LKM agar semakin berkembang, menjadi lembaga yang semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat” tegas Bambang.

Diposkan pada

Gubernur Arinal Lakukan Kunjungan Kerja Tinjau Gudang Bulog

Bandar Lampung – Gubernur Arinal Djunaidi melakukan Peninjauan Gudang Bulog di Campang Raya, Senin (15/02). Didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Biro Perekonomian, Gubernur mendapat penjelasan dari Kepala Bulog Kanwil Lampung, Faisal, sekaligus diperkenalkan produk unggulan dari Bulog yaitu beras grade premium dan beras fortyvit.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kanwil Bulog Lampung dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Gubernur berharap agar Bulog Lampung terus meningkatkan perannya dalam menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan di Provinsi Lampung.

Gubernur menegaskan bahwa di Provinsi Lampung diharapkan tidak menerima import beras. Hal itu ditegaskan Gubernur Arinal agar kesejahteraan petani di Provinsi Lampung dapat meningkat.

Sesuai data dari BPS, bahwa saat ini di Provinsi Lampung terdapat 544.000 Ha lahan panen, dengan produksi panen mencapai 79.000 ton atau naik sebesar 17,2% dari Tahun 2019 yang hanya seluas 464.000 Ha.

Menurut Gubernur, kata kunci dari keberhasilan petani untuk meningkatkan produktivitasnya apabila Pemerintah hadir dan menyiapkan unit processing di daerah penghasil beras.

“Tidak ada alasan untuk petani Lampung tidak bangkit, karena Pemerintah Provinsi Lampung telah memfasilitasi dengan adanya Kartu Petani Berjaya,” terang Gubernur.

Gubernur juga berharap agar Sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Perum Bulog Kanwil Lampung terus dibangun dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan memperkuat posisi Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional.

“Dengan kehadiran saya disini saya harapkan dapat memberikan semangat dan dukungan penuh kepada Bulog. Saya berharap agar Bulog Lampung lebih giat dibandingkan dengan Bulog di Provinsi yang lain. Saya juga berharap sektor pertanian di Provinsi Lampung bangkit, Bulognya maju, dan petaninya sejahtera,” pungkas Gubernur.(Red)

Diposkan pada

Danrem 043/Gatam Sambut Tim Itjenad Dalam Rangka Pengawasan Post Audit TA. 2021

Bandar Lampung – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Toto Jumariono,S.S.,M.I.Kom. Sambut Tim Itjenad Dalam Rangka Pengawasan Post Audit TA. 2021 Bertempat di Aula A. Yani Makorem 043/Gatam, Senin 15/02/2021.

Adapaun kehadiran Tim Itjenad memiliki arti penting dan nilai manfaat yang besar dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi kegiatan pengawasan merupakan aplikasi dari salah satu pungsi manajemen yaitu pungsi kontrol dan sebagai alat kendali bagi penyelengara mekanisme kerja.

Secara kelembagaan keberadaan Tim Pengawas Post Audit memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara program kerja dan anggaran TA.2020 yang telah dilaksanakan Korem 043/Gatam.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Pengendali Mutu 2 Brigjen TNI Hasan, Ketua Tim Irlog Itben Itjenad Brigjen TNI Denny Herman, Kasi Ren Korem  043/Gatam Kolonel Arh Tri Adrijayanto .S, Para Kasi Kasrem 043/Gatam, Para Dandim Jajaran Korem 043/Gatam, Para Komandan/Ka Satdisjan Korem 043/Gatam, Para pasi Korem 043/Gatam, Danyonif 143/TWEJ Mayor Inf Triano Igbal, Rombongan Tim Audit Itjenad Kolonel Inf Teddy Sudjarwo, Kolonel Inf Hery Setiono, Kolonel Inf Agung Dwi Kuncoro, Kolonel Inf Feksy Dimunry Angi, Kolonel Cku Muharram Belle, Letkol Inf Bambang Kurnia Eka, Letkol Inf Sugiarto, Pns Cahyo Wibowo.