HMTA ITERA Lakukan Aksi Galang Dana Untuk Korban Banjir Bandang Nusa Tenggara Timur

Bandar Lampung, – HMTA (Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan) ITERA melakukan Aksi Galang Dana untuk Saudara-Saudara yang terkena dampak dari bencana banjir Nusa Tenggara Timur (14/04/2021).

Aksi penggalangan dana ini dilakukan selama 4 hari dimulai dari tanggal 09-12 April 2021 di beberapa titik lampu merah di Kota Bandar Lampung, antara lain lampu merah Tugu Adipura, Sukabumi, Sukarame dan Way Halim.

Aksi ini merupakan salah satu program sosial dari HMTA ITERA bertujuan untuk menggalangkan dana membantu saudara di NTT. Selain itu, menjadi sarana bagi masyarakat Bandar Lampung untuk dapat ikut berpartisipasi dalam berbuat kebaikan serta menumbuhkan rasa simpati & empati pada saudara-saudara yang terkena musibah bencana alam.

“Aksi ini merupakan inisiatif dari HMTA ITERA untuk menumbuhkan rasa simpati dan kepedulian pada diri teman-teman HMTA ITERA serta kami juga ingin membantu saudara kita yang terkena musibah di NTT.” ujar Edo Bagus selaku Koordinator Penggalangan Dana HMTA ITERA.

“Dana yang terkumpul disalurkan kepada saudara-saudara di NTT, semoga walaupun hanya sedikit dapat meringankan beban saudara-saudara kita di NTT”, harapan Edo. Selain itu, dengan aksi dari HMTA ITERA ini dapat menggerakkan temen-temen Komunitas, HMJ dan Lembaga lainnya dapat bergerak cepat dan ikut melakukan aksi untuk bantu saudara-saudara kita di NTT.(Red)

PENYERAHAN HASIL GALANG DANA PEDULI KORBAN BENCANA BANJIR BANDANG NTT

Bandar Lampung, – Menyongsong bulan suci Ramadhan 1442 hijriah. MRI LAMPUNG UTARA TELAH SELESAI MELAKUKAN AKSI GALANG DANA UNTUK NUSA TENGGARA TIMUR

Dana yang dikumpulkan sudah di Berikan kepada Lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap) Provinsi Lampung/ MRI PUSAT pada (Selasa, 13 April 2021).
Dimana dana tersebut akan diserahkan ke lokasi bencana yaitu Nusa Tenggara Timur.

Galang Dana tesebut dilakukan untuk Saudara-Saudara yang terkena Dampak bencana banjir Nusa Tenggara Timur yang mana kegiatan ini dilakukan secara serentak oleh MRI di seluruh Kabupaten, Provinsi Lampung.

Daesya Kusuma, Selaku Ketua MRI Kab Lampung Utara Mengatakan,”Aksi Galang Dana ini selain bertujuan untuk menggalangkan dana tapi juga sebagai sarana bagi masyarakat Lampung Utara untuk bisa berpartisipasi dalam berbuat kebaikan serta menumbuhkan rasa simpati dan empati pada masyarakat yang terkena Dampak Dari bencana Alam.”

Aksi Galang Dana dilakukan selama 3 hari, Jum’at 09 April 2021 s/d Minggu 11 April 2021. Dan hasil penggalangan dana tersebut diterima langsung oleh Ketua ACT Lampung, Umi Dian pada
Selasa (13/04) di cafe bang joe kotabumi.

Umi Dian, selaku ketua ACT Lampung mengapresiasi kegiatan dalam penggalangan dana. Ia mengungkapkan dana tersebut akan diserahkan kepada korban bencana banjir bandang NTT.

Kegiatan penyerahan hasil galang dana dihadiri oleh perwakilan SWL, Ikam Lampura,kpm,MSE, Pii,FAD,dan FPL. Yang ikut turut meramaikan aksi galang dari setiap komunitas yang tergabung.

Fajar Santoso (Relawan MRI), mengucapkan terima kasih kepada Anggota dan Relawan yang telah membantu. “Semoga menjadi amal jariyah,” akhirnya di sela pembicaraan.(Red)

Wakil Gubernur Lampung Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.

Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK.(Red)

Sambut Ramadan, Pemprov Lampung Gelar Kegiatan Blangikhan

BANDARLAMPUNG–Dalam rangka melestarikan kebudayaan adat Lampung dan menyambut bulan suci Ramadan 1442 H, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lampung Sai menggelar upacara adat Blangikhan, di Bumi Kedaton Resort, Bandar Lampung, Rabu (7/4/2021).

Kegiatan yang diawali dengan Tarian Kreasi Ketibung Assalam tersebut dihadiri oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekda Provinsi Lampung Fakhrizal Darminto, Ketua DPP Lampung Sai Komjen Pol (Purn) Sjachroedin ZP, Ketua Harian DPP Rycko Menoza SZP, Wakil Ketua III Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail ST, Jajaran Forkopimda, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fakhrizal Darminto menyatakan bahwa kegiatan Blangikhan merupakan simbol pensucian hati dalam menghadapi bulan suci Ramadan, agar dapat menjalani ibadah puasa dengan lancar tanpa ada halangan.

“Blangikhan ini budaya turun temurun yang diwariskan oleh leluhur, dan banyak pelajaran berharga bagi masyarakat lampung. Selain sebagai upaya melestarikan budaya lampung agar tidak lekang termakan zaman, kegiatan ini juga berguna untuk meningkatkan sektor pariwisata, serta sebagai proses pensucian hati dari rasa iri hati, benci, dendam, dan sombong dalam menjalankan ibadah puasa,” ucap Fakhrizal Darminto

Sementara itu Ketua DPP Lampung Sai Komjen Pol (Purn) Sjachroedin ZP yang juga merupakan Duta Besar Indonesia untuk Kroasia, dan Mantan Gubernur Lampung dua periode menyatakan bahwa dirinya bersyukur masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta masyarakat Lampung sebelum menghadapi bulan suci ramadan yang akan segera tiba. Selain itu juga diberi kesempatan untuk melaksanakan tradisi Blangikhan, yakni mandi bersama disungai untuk mensucikan diri.

“Saya bersyukur kegiatan ini didukung penuh oleh Pak Gubernur, Pak Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung, dan banyak pihak lainnya, karena acara Adat Blangikhan ini salah satu Adat Budaya Lampung yang harus dilestarikan.” ucapnya

Selain itu Sjachroedin juga menyatakan bahwa Lampung Sai siap membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pelestarian Budaya Lampung.

Blangikhan atau Blangiran, merupakan tradisi menyucikan diri dengan mandi bersama di sungai sebelum menyambut Bulan Suci Ramadan. Tradisi unik yang biasa dilakukan oleh masyarakat Lampung ini mengandung filosofi tentang penyucian diri. Membersihkan diri dari segala macam kotoran baik jasmani maupun rohani, agar mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar.

Pada kegiatan Blangikhan tahun 2021 ini Pemerintah Provinsi Lampung bersama Lampung Sai menggelar Blengikhan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Muli Mekhanai (pemudi dan pemuda Lampung) peserta Blengikhan beserta tamu undangan dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai arahan petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kegiatan Blangikhan dimulai dengan ritual pembacaan doa. Setelah itu, puluhan muli mekhanai berbaris rapih dengan membawa talam berisi air langir, tangkai padi, kembang setaman dan bakaran merang padi atau sekam. Usai membasuh wajah dan bagian anggota tubuh dengan Air tersebut, satu persatu muli mekhanai masuk ke dalam sungai untuk mandi bersama. Setelah proses mandi bersama selesai, acara dilanjutkan dengan menebar bibit ikan dan cuak mengan atau makan bersama.(Red)

Napi Teroris Nana Ucap Ikrar Setia NKRI

Bandar Lampung, – Nurhasanah alias Nana, narapidana terorisme mengucap ikrar setia kepada NKRI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II A Bandar Lampung, Selasa (6/4/2021).

Nana, napi terorisme, telah menjalani hukuman pidana sejak 2018 lalu. Ia dihukum penjara karena terlibat dalam kasus bom panci di Indramayu Jawa Barat.

Nana berjanji untuk setia kepada NKRI dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia, dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Selama ini dirinya mengaku menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan.

“Saya berjanji tidak akan bergabung kembali dengan kelompok radikal atau kelompok terorisme lainnya. Ini murni pernyataan dari hati nurani saya sendiri, bahwa saya ingin menjadi warga negara yang baik,” ungkap Nana kepada media ini

Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung Putranti Rahayu mengatakan, apa yang dilakukan oleh Nana ini adalah hal yang sangat baik. Dengan hati nuraninya, ia berikar dan menjadi warga negara yang baik, serta berjanji akan setia terhadap NKRI.

“Kami melakukan pendekatan secara humanis, kegiatan kerohanian, dan memberikan kegiatan pelatihan kemandirian yang positif terhadap Nana. Hal ini tentunya sebagai bekal penghidupannya pada saat dirinya bebas nanti,” kata Putranti Rahayu.

Selama di Lapas, Nana dinilai sering bergaul dengan narapidana lainnya dan juga aktif mengikuti kegiatan keterampilan yang diadakan Lapas Perempuan.

Ikrar ini turut dihadiri Idensos Wilayah Lampung, perwakilan dari FKPT, perwakilan Bapas Bandar Lampung dan Direktur Interkam Polda Lampung.(Red)

Gubernur Arinal Djunaidi Lantik Kadis Perindustrian dan Perdagangan serta 67 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov Lampung

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta 67 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lt.III, Senin (05/04).

Turut hadir dalam acara pelantikan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur melantik Elvira Umihani, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 821.21/147/VI.04/2021 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur juga melantik 67 Pejabat Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 821.29/200/VI.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Gubernur juga memerintahkan para pejabat agar segera melakukan orientasi diri pada jabatan baru tersebut.

“Saya ingatkan kuasai bidang tugas, baik regulasinya dan bangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Kalian bisa bekerja dengan baik apabila bisa menguasai bidang tugas,” pesan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung akan terus melaksanakan dan melanjutkan program-program pemerintah dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung serta 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

Oleh karenanya dalam mendukung agenda tersebut, Gubernur memerlukan SDM pimpinan yang didukung oleh jajaran yang berkualitas, berkompetensi dan visioner sehingga berbagai agenda pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

“Saya mengharapkan kepada saudara yang baru dilantik agar betul-betul bijak dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan yang disusun secara optimal sehingga pada gilirannya kita akan berhasil mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya,” ujar Gubernur.(Red)

Gubernur Geram dengan ASN yang Suka Hidup Bermewah-mewah

Bandar Lampung, — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beri penegasana kepada jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Lampung untuk melayani masyarakat dengan baik, dan tidak memperkaya diri atau bermewah-mewah dengan memanfaatkan jabatannya.

“Kantor ini bukan tempat mencari kemewahan, kita sebagai pegawai dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat. Bila tidak mau, ya keluar dari pegawai negeri,” kata Arinal saat memberikan arahan saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Balai Kratun Lantai III, Senin, 5 April 2021.

Gubernur Lampung juga merasa kecewa karena ada oknum pegawainya bekerja mencari uang untuk memperkaya diri sendiri. Arinal juga mengingatkan kepada ASN segera melakukan reformasi struktural, birokrasi yang rumit harus dipangkas, dan dipermudah serta mengedepankan transparansi.

“Kalau ingin jadi pegawai asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Ingat Tuhan ada dimana-mana. Bagi para pejabat yang mendapatkan amanah, kuasai bidang tugasnya dengan benar. KPK juga menyoroti Lampung, kita jangan main-main seolah-olah kebal kekuasaan hukum,” kata Arinal.(Red)

Kadis Perkebunan Gelar Kegiatan Bahas Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Perkebunan

Bandar Lampung — Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra, menggelar kegiatan yang membahas Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Perkebunan, bertempat di UPTD Balai Diklat Koperasi, Senin (05/04).

Hadir sebagai narasumber, Kepala Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Subhan Sjafari, Kepala Seksi Pengendalian Hama Terpadu OPT Balai Perlintan Christanto Priyo Utomo, serta perwakilan dari Dinas yang membidangi perkebunan se-Provinsi Lampung.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan wawasan petugas Kabupaten/Kota serta meningkatkan kesadaran para pelaku usaha perkebunan tentang kebakaran lahan dan gangguan usaha perkebunan.

Dalam arahannya, Chrisna Putra mengharapkan agar petugas Kabupaten/Kota proaktif dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan dan menjalin komunikasi yang baik antara Dinas dengan Perusahaan Perkebunan sehingga hubungan dengan masyarakat menjadi baik.

” Keberhasilan pembangunan perkebunan tentunya bukan hanya terletak pada peningkatan produksi saja, tetapi juga iklim berusaha yang nyaman bagi pelaku usaha perkebunan, untuk itu diharapkan kepada para peserta terutama bagi Kabupaten dan Kota yang memiliki perusahaan besar di wilayahnya bisa mengantisipasi konflik kepentingan antara masyarakat dan pelaku usaha perkebunan”, pungkas Chrisna.(Red)

5 Lokasi Tilang Elektronik di Bandar Lampung

LAMPUNG, – Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung meluncurkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di Bandar Lampung, Selasa (23/3/2021).

Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno mengatakan, tilang elektronik secara resmi berlaku hari ini. Menurut Hendro, ada lima titik lokasi kamera ETLE yang terpasang di beberapa ruas jalan di Bandar Lampung.

Lima lokasi itu yakni, perempatan Jalan Sultan Agung – Jalan Ki Maja, Way Halim. Kamera pengawas berada di lampu lalu lintas. Lokasi kedua yakni di perempatan Jalan Cut Nyak Dien –  Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat. Kemudian lokasi ketiga di Jalan Pattimura. Kamera berada di lampu lalu lintas RM Begadang Resto. Lokasi keempat berada di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada jembatan penyeberangan orang (JPO) Universitas Bandar Lampung(UBL)

Sedangkan lokasi kelima berada di Jalan Kartini, Tanjung Karang, dengan penempatan di JPO RM Garuda. Hendro mengatakan, personel lalu lintas tidak akan ditempatkan di lima lokasi tersebut. “Ada teknologi artificial intelligence (AI) yang bisa mengindentifikasi jenis pelanggaran dan plat kendaraan,” kata Hendro. Pengendara yang melanggar aturan akan ditangkap oleh layar kamera. Kemudian surat konfirmasi atau surat tilang akan langsung dikirim ke alamat pengendara menggunakan PT Pos. Hendro menambahkan, untuk teknis operasi ETLE telah disiapkan di Command Center Polresta Bandar Lampung dengan enam unit komputer dan operatornya, serta videotron ukuran 3×4 meter untuk akses CCTV.(Red)

GARDU INDUK PAKUAN RATU BEROPERASI, PACU DENYUT EKONOMI LAMPUNG

Bandar Lampung (02/04)
PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan bersinergi dalam konsistensinya memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Lampung. Tepatnya senin (26/03) yang lalu, PLN telah berhasil mengoperasikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Gardu Induk Pakuan Ratu berkapasitas trafo 60MVA.

Beroperasinya Gardu Induk (GI) Pakuan Ratu memiliki dampak positif terutama dalam memperbaiki kehandalan sistem kelistrikan, membuka peluang pertumbuhan pelanggan dan penjualan di Lampung. “Dengan beroperasinya Gardu Induk Pakuan Ratu ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, pertumbuhan pelanggan dan penjualan energi listrik,” ucap I Gede Agung Sindu Putra selaku General Manager PLN UID Lampung.

Tentu saja dengan hadirnya GI Pakuan Ratu ini, akan memenuhi kebutuhan kelistrikan pada sektor industri pertanian, industri perkebunan, industri perikanan dan permukiman di daerah sekitarnya seperti Kabupaten Waykanan, Lampung Utara, Tulangbawang Barat dan Tulang Bawang. “Disini saya melihat banyak sekali potensi baik pada sektor industri pertanian, perkebunan, perikanan dan permukiman rakyat yang wajib PLN dukung,” tambahnya.

Jalur SUTT 150 kv yang memiliki panjang 31,48 kms yang terdiri dari 24 tapak tower ini nantinya akan mendukung pasokan dan keandalan listrik di pulau Sumatera khususnya Provinsi Lampung. “Energi listrik akan dialirkan melalui Double phi incomer ke trafo berkapasitas 60 kVA di GI Pakuan Ratu, akan dinikmati manfaatnya bagi perekonomian Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten sekitarnya,” ujar Dendi Kusumawardana, General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan.

Keberhasilan energize jalur ini juga tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan stakeholder khususnya Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar.

Manager PLN UPPJ Lampung & Bengkulu Johar Wijaya menjelaskan bahwa pengoperasian SUTT 150kv double phi incomer dan GI Pakuan Ratu dilakukan ekstra hati-hati karena tidak dilakukan dengan cara biasa. Dalam proses pengerjaannya dilakukan pemotongan (cutt off) dan penyambungan kembali pada jalur backbone SUTT 150 kV Kayuagung – Gumawang – Menggala yang juga sebagai jalur backbone dan kritikal interkoneksi subsistem Sumatera Selatan dan Lampung.

“Mengingat beban puncak kelistrikan lampung mencapai 1030 MW, pengerjaannya dengan standar prosedur pengoperasian yang ketat guna menjaga aliran daya listrik tetap tersambung dan tidak terputus/padam,” pungkas Johar Wijaya selaku Manager PLN UPPJ Lampung & Bengkulu.(Red)