Penulis: admin

MANADO-Ada 8 daerah di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 dan didominasi oleh petahana. Untuk itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap agar Pilkada di Sulut tidak menimbulkan perpecahan antar-warga.

“DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri telah bersepakat, berdasarkan fungsi dan kewenangan DPD RI, untuk melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada dengan Protokol Kesehatan,” ujar LaNyalla saat memberi sambutan pembuka dalam FGD di Kantor Gubernur Sulut di Manado, Senin (16/11/2020).

Untuk diketahui, ada 8 Pilkada di Sulut pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pilbup Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pilbup Minahasa Utara (Minut), dan Pilbup Minahasa Selatan (Minsel). Juga pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Sulut pada 2020 yakni di Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

LaNyalla pun menyoroti banyaknya petahana yang maju pada Pilkada Sulut. Di Pilgub saja, 3 pasangan calon didominasi oleh petahana. Mereka adalah Christiani E Paruntu-Sehan Salim Landjar, Vonny Panambunan-Hendrik Runtuwene, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Christiani E Paruntu atau yang sering disapa Tetty merupakan Bupati Minahasa Selatan 2 periode, dan pasangannya Salim Landjar adalah Bupati Boltim yang juga 2 periode. Kemudian Vonny Panambunan adalah Bupati Minahasa Utara. Sementara Olly Dondokambey adalah petahana Gubernur Sulut. Belum lagi beberapa Pilbup dan Pilwalkot di Sulut yang juga diikuti oleh petahana.

“Tak dapat dipungkiri, calon petahana selalu diuntungkan dalam kontestasi pilkada. Kewenangan anggaran yang berada di tangan petahana menciptakan relasi tidak setara dengan calon lain,” ucap LaNyalla.

Senator asal dapil Jawa Timur ini mengingatkan sering terjadinya dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat birokrasi untuk membantu pemenangan calon petahana. LaNyalla meminta agar hal tersebut jangan sampai terjadi di Sulut.

“Kita berharap tidak terjadi konflik di Pilkada Sulawesi Utara, kendati didominasi para petahana. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Utara,” ucapnya.

“Mari kita jaga prinsip-prinsip dalam sistem pemilihan umum yang lazim dipraktekkan di negara yang menyatakan dirinya demokratis, yakni prinsip universalitas, karena setiap
orang berhak berpartisipasi, prinsip kesetaraan karena hak suara satu orang bernilai satu suara, dan prinsip kebebasan, karena pilihan seseorang tanpa intervensi siapapun,” tambah LaNyalla.

Demokrasi diharapkan agar Indonesia memiliki kepala deerah yang berkualitas. Selain itu juga kepala daerah yang bisa mensejahterakan rakyatnya.

“Kita berkepentingan untuk menghasilkan kepala pemerintahan daerah yang baik, yang menciptakan kemanfaatan, tidak menyalahgunakan wewenang, serta menjaga keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan,” kata LaNyalla.

Tensi politik saat pelaksanaan Pilkada kerap kali memanas. Meski begitu, LaNyalla mengingatkan agar kerukunan di Sulut tetap terjaga selama Pilkada berlangsung.

“Karena kerukunan di antara kita adalah penguat bangsa. Peribahasa ‘Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh’ dan semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ sejatinya telah tertanam dalam tubuh bangsa ini sejak lama. Menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat, mensyaratkan toleransi, baik antar-individu maupun antarkelompok,” papar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI ini mengingatkan, toleransi dalam keberagaman merupakan keniscayaan di Indonesia yang memiliki kemajemukan baik agama, suku, ras, dan golongan. LaNyalla mengatakan, keberagaman Indonesia memang membutuhkan semangat dari semua pihak untuk menciptakan harmonisasi.

“Karena itu, kesetaraaan mesti ditanamkan
dalam diri individu dan kelompok, meskipun
masing-masing memiliki keberagaman identitas,” tegas LaNyalla.

Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja, kata LaNyalla, ada sejumlah kelemahan pada Pilkada ini.

“Kelemahannya adalah besarnya biaya politik, mencuatnya isu komunal atau kedaerahan, terbukanya konfilk sosial, dan tergerusnya rasa kebersamaan dalam masyarakat,” sebutnya.

DPD RI pun telah melakukan kajian atas kelemahan-kelemahan Pilkada. Perwakilan daerah di pihak legislatif tengah mengkaji arah dan kebijakan sistem pemilihan kepala daerah dalam konsep otonomi daerah.

“DPD RI ingin memperkuat regulasi terhadap model demokrasi saat ini. Salah satunya, DPD ingin mengajak semua pihak menuju demokrasi substantif atau partisipatoris, bukan demokrasi prosedural, agar kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, membentuk ikatan kuat dengan rakyatnya, dan menjalankan mandat rakyat untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” urai LaNyalla.

“Maka, pendidikan terhadap pemilih merupakan kewajiban agar demokrasi kita semakin berkualitas, dan demokrasi kita semakin menguatkan kebhinekaan dalam ke-Indonesi-an,” sambungnya. (*)

mediarepublika.com — Tanggamus Pemilihan Kepala Pekon (Pilkakon) serentak di Tanggamus bisa digelar sesuai jadwal Desember 2020, asalkan memenuhi dua persyaratan.

Kedua syarat tersebut yaitu, terkait pengamanan. Jika Pilkada di dua kabupaten tetangga yakni Pesawaran dan Pesisr Barat berlangsung aman. Lalu, terkait angka penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) yang terkendali.

“Kalau semakin melonjak maka Panitia Pilkakon Kabupaten akan minta pertimbangan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19,” ungkap Kabag Tapem Tanggamus, Syarif Zulkarnai .Selasa (17/11).

Syarif juga mengatakan, pemkab tetap pada jadwal dan sudah kesepakatan forkopimda pelaksanaan pilkakon digelar pertengahan Desember 2020. Namun untuk kepastian hari dan tanggalnya belum ada.

“Ada perubahan draf yang saat ini masih kita ramu, mudah-mudahan minggu ini selesai, dan akan kita edarkan ke pekon-pekon yang akan melaksanakan pilkakon,” jelasnya.

Terkait surat suara dan juga kotak suara, semuanya sudah tersedia dan tidak ada kendala. Tahapan di tingkat panitia pekon tinggal penyebaran undangan pemilih, kampanye, dan masa tenang.

Pilkakon serentak semula direncanakan 15 April 2020. Namun ditunda karena pandemi Covid-19. Pilkakon akan diikuti sekitar 770 calon dari 220 pekon se-Tanggamus. (gun)

Pesisir Barat – — Pjs. Bupati Pesisir Barat, Achmad Chrisna Putra, selaku Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) didampingi Kadis Kominfo Pesisir Barat menjadi Narasumber dalam Webinar pada acara Government 4.0 Week yang diselenggarakan secara virtual, bertempat di Kantor Bupati, Senin (16/11).

Dalam Acara Webinar yang mengusung tema Big Data & Analytics Dalam Pengambilan Kebijakan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Cloud Computing Indonesia bekerjasama dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut, menghadirkan Ketua ASKOMPSI, Achmad Chrisna Putra dan juga narasumber dari WANTIKNAS Ilham Akbar Habibi serta praktisi TIK lainnya.

Dalam paparannya Ketua ASKOMPSI mengungkapkan tentang pentingnya cloud sebagai media pendukung dalam penyimpanan data dan juga tentang Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 sebagai dasar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam kegiatan tersebut, Chrisna menjelaskan tahap paling awal penyusunan kebijakan yaitu identifikasi masalah untuk menjawab kebutuhan secara tepat. Kemudian juga diperlukan sarana yang lebih baik dalam melakukan identifikasi masalah yaitu dengan menggunakan Teknologi Informatika Revolusi Industri 4.0.

Proses ini sangat berkaitan dengan Proses Integrasi data dengan berbagai macam aspeknya yang tujuan akhirnya adalah memberikan Layanan Publik dan Administrasi Pemerintahan yang lebih baik.

Pada kesempatan itu juga, Chrisna mengimbau agar memperhatikan kebijakan yang sifatnya terintegrasi dan terorganisir melalui media yang memang sudah ada dan memang harus di terapkan di Pemerintahan saat ini.

MANADO-Pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni mengungkapkan masih ada 27 persen warga Sulut yang tidak percaya bahwa virus Corona benar-benar ada. Karena itu Fatoni menyatakan akan melaunching Gerakan ‘pakai masker’ dan Gerakan pembagian masker.

Demikian disampaikan Fatoni saat menyambut kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama rombongan Senator di Kantor Gubernur Sulut, Senin (16/11/2020) pagi.

Perlu diketahui, kasus Covid-19 di Sulut memang melonjak di dua pekan terakhir. Oleh karena itu, LaNyalla berharap Pemprov segera melakukan langkah antisipasi. Apalagi awal Desember akan digelar Pilkada di Sulut.

“Menurut data dari Satgas Penanganan Covid Sulut, ada tambahan kasus yang signifikan sejak pekan lalu yang menyebar di 11 kabupaten dan kota termasuk Manado,” ujar LaNyalla usai membuka FGD DPD RI dengan tema ‘terwujudnya kerukunan umat beragama melalui Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19’.

Data tersebut menunjukkan adanya tambahan kasus Corona cukup banyak di Sulut setelah pada 16 Oktober lalu ada lonjakan kasus sebanyak 62 kasus dalam satu hari. Sementara itu data Satgas Covid-19 pada Minggu (15/11), total kasus positif Corona di Sulut hampir menembus 6.000 kasus, tepatnya sebanyak 5.960 orang.

“Pada 15 November kemarin, ada tambahan lagi 49 kasus Corona. Sementara pasien sembuh sudah mencapai 4.921 orang. Kasus kematian akibat Covid di Sulut hingga saat ini ada 225, semoga tidak terus bertambah,” ujar LaNyalla.

LaNyalla juga meminta KPU Sulut untuk serius melakukan antisipasi, baik dari sisi protokol Kesehatan, maupun dari sisi kualitas demokrasi. “Jangan sampai nanti tingkat kehadiran pemilih di bawah 50 persen. Harus dipikirkan caranya, tetapi tetap aman dari sisi ancaman Pandemi,” ungkap Senator asal Jawa Timur itu.

Secara khusus, Ketua DPD juga meminta kepada Senator asal Sulut untuk berperan aktif memberi pengawalan terhadap proses pelaksanaan Pilkada di dapilnya. Dengan begitu, kata LaNyalla, perwakilan DPD RI bisa mengingatkan sekaligus membantu Pemprov Sulut terkait hal itu.

“Senator tidak boleh abai. Harus turut serta mengawal pelaksanaan Pilkada hingga detil terkecil. Kita harus selalu hadir untuk menjadi perpanjangan tangan rakyat dan daerah,” tegasnya.

Untuk diketahui, ada 4 senator dapil Sulut pada periode DPD saat ini. Mereka adalah Cherish Harriette, Maya Rumantir, Djafar Alkatiri dan Stefanus BAN Liow.

Adapun 8 Pilkada di Sulut pada 2020 itu adalah Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Pilbup Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Pilbup Minahasa Utara (Minut), dan Pilbup Minahasa Selatan (Minsel). Juga pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) di Sulut pada 2020 yakni di Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon. (Red)

Pesisir Barat — Pjs Bupati Pesisir Barat, Achmad Chrisna Putra, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat, Jumat (13/11).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua 1 DPRD beserta 17 anggota DPRD Pesisir Barat, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Agenda Rapat Paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan. umum Fraksi – Fraksi terhadap Nota Pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021.

Sebelumnya, Pjs Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2021 pada Senin 26 Oktober 2020 yang lalu.

Bandarlampung – Rabu, 11 November 2020 Bertempat di Ballroom hotel Novotel Lampung digelar acara Survey Kepuasan, Ketidakpuasan dan Loyalitas Pelanggan dengan tema Together WE Strong bersama Pengguna Jasa IPC Panjang dengan mengikuti protocol kesehatan Covid 19 seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Acara yang dihadiri langsung oleh General Manager IPC Panjang Adi Sugiri, Manager Area IPC TPK Area Panjang Budi Daryono, General Manager PT PTP Cabang Panjang Ruly Arief Dwiyana ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan pencapaian oleh IPC Panjang sepanjang tahun 2020 ini dan visi misi IPC Panjang kedepan dengan investasi yang sedang berlangsung seperti proyeksi Exit tol langsung ke Pelabuhan panjang.

Dalam paparanya General Manager IPC Panjang Adi Sugiri menyampaikan bahwa tentunya ada proses atau yang di perlu dilakukan terkait dengan upaya untuk memenuhi keinginan dari pelanggannya yang itu biasanya harus tertuang dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan baik itu anggaran eksploitasi maupun investasi. Kami juga berharap IPC panjang selalu bisa mempertahankan nilai atau skor kepuasan pelanggan, dan saya melihat begitu luar biasa prospek pelabuhan panjang yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian Provinsi Lampung dan Menurutnya, prospek kedepannya sungguh luar biasa, kami beberapa kali komunikasi dengan pemerintah provinsi atau daerah begitu luar biasa dukungan support dari pemerintah provinsi dalam hal ini khususnya Bapak Gubernur Lampung

Harapannya ini, bisa mendapatkan hasil yang cukup baik, sebab ini menjadi tolak ukur kami selanjutnya. Kemudian tahun 2019 lalu nilainya 4,7 dan diharapkan tahun 2020 ini bisa naik nilai survei kepuasan pelanggannya.

Adi Sugiri melihat IPC Panjang banyak harapan dan prospek yang akan berdampak pada peningkatan kegiatan perekonomian pengusaha di Lampung. IPC Panjang merupakan pelabuhan besar dan induk di Sumatera, dengan harapan masyarakat Bandar Lampung bisa bertumpu pada Pelabuhan Panjang. Adi menambahkan, ada beberapa masukan dari pelanggan terkait pelayanan IPC Pelindo. Masukan tersebut terkait kesiapan infrastruktur kinerja dan target dalam pelayanan bongkar muat. “Masukan itu nanti yang akan kita benahi sehingga ke depan pelanggan kita nyaman menggunakan jasa IPC. Dengan adanya SKP ini kita harapkan juga ke depan IPC Pelindo mendapatkan hasil penilaian yang cukup baik sesuai visi dan misi bersama-sama bersinergi untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilan Big Band IPC Panjang dan pembagian berbagai doorprize dan juga grandprize bagi para Customer.