Penulis: admin

Bandar Lampung (8/12) – Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) melalui program Djarum Trees for
Life sudah memulai penghijauan di berbagai wilayah di Indonesia sebelum menjejaki Jalan tol Trans
Sumatera. Pada Oktober 2020 yang lalu, BLDF telah menanam 8.728 trembesi, salah satu jenis tanaman
dengan daya serap tinggi terhadap karbon, pada ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar. Target penanaman
yang ingin dicapai pada tahun ini dan tahun depan adalah 15.000 trembesi, untuk menghijaukan ruas tol
Terbanggi Besar-Kayu Agung-Palembang.
“DTFL mulai menanam trembesi di wilayah pantai Utara Jawa (Pantura), Merak-Banyuwangi, Joglosemar
(Yogyakarta-Solo-Semarang), Madura, serta tol Trans Jawa sejak 2010. Saat inisejalan dengan pembangunan
tol Trans Sumatera sebagai proyek prioritas pemerintah, DTFL berkomitmen untuk menghijaukan ruas tol
guna mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). Penanaman trembesi di
wilayah padat lalu lintas utamanya jalan tol penting sebagai langkah antisipatif untuk mereduksi karbon.
Penanaman trembesi menggunakan bibit unggulan yang dihasilkan oleh Pusat Pembibitan Tanaman. Selain
itu Djarum Foundation juga melakukan perawatan selama tiga tahun” ujar FX Supanji, Vice President
Director Djarum Foundation.
Target NDC Indonesia sendiri ditetapkan pada 2010, menyasar penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
sebesar 26 persen dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional.
Target ini kembali ditegaskan pada gelaran konferensi COP 26 November lalu, di mana pemerintah
berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon melalui berbagai kebijakan,salah satunya reboisasi hutan dan
penghijauan lingkungan. Pemerintah turut mengajak partisipasi aktif sektor swasta dan masyarakat. Hal ini
sejalan dengan visi DTFL terkait preservasi lingkungan hidup dan komitmen mereduksi karbon melalui
program Djarum Trees for Life yang dimulai sejak 1979.
“Kami mengapresiasi penanaman trembesi yang dilakukan oleh Djarum Foundation untuk mendukung
target NDC Indonesia. Pada sektor kehutanan misalnya, emisi karbon dapat diturunkan sebesar hampir 60
persen. Pemerintah juga telah menyampaikan updated dokumen NDC yang berisi kebijakan, rencana teknis,
dan target guna mencapai net zero emission pada 2060. Dalam mencapai net zero sink, pemerintah terus
mengajak berbagai pihak termasuk sektor swasta untuk berkontribusi, karena perusahaan memiliki peran
yang besar untuk melakukan mitigasi perubahan iklim,” ujar Laksmi Dhewanthi, Direktur Jenderal
Pengendalian dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang membuka
kegiatan secara daring.
Penanaman trembesi akan dilakukan simultan dengan pembangunan tol Trans Sumatera. Djarum
Foundation berharap nantinya seluruh ruastol Trans Sumatera akan ditanami trembesiseperti halnya pantai
utara Jawa. Penanaman trembesi dilakukan sedini mungkin sehingga nantinya pohon sudah tumbuh cukup
besar dan mampu menyerap emisi karbon dari kendaraan yang melintasi tol Trans Sumatera.
“Provinsi Lampung menyambut baik inisiatif Djarum Foundation. Penanaman trembesi diharapkan untuk
menyerap gas CO2, sekaligus menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang tengah
dilakukan melalui pembangunan tol Trans Sumatera. Selain itu, kami mengajak seluruh pihak untuk
berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan lestari. Sejalan dengan visi Djarum Foundation

bahwa menjaga lingkungan menjadi kewajiban seluruh pihak. Sekali lagi kami akan mendukung upaya
Djarum Foundation untuk “Hijaukan Indonesia, Reduksi Karbon”,sambut Arinal Djunaidi, Gubernur Provinsi
Lampung yang diwakili oleh Yanyan Ruchyansyah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
Penanaman trembesi ini tidak terlepas dari andil PT Hutama Karya (Persero) sebagai pengelola yang
memberikan ruang bagi DTFL untuk melanjutkan misi penanaman trembesi di jalur tol, termasuk tol Trans
Sumatera. Kerja sama ini sejalan dengan komitmen Hutama Karya untuk terus mengimbangi pengelolaan
infrastruktur dengan mendukung pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan secara beriringan tanpa
menimbulkan trade off bagi salah satu sektor.
“Kami memiliki visi yang sama dengan DTFL bahwa pembangunan harus dilakukan secara holistik dan tidak
memberikan dampak negatif pada lingkungan. Harapan kami penanaman trembesi dapat terus dilakukan
sejalan dengan pembangunan dan pengoperasian tol Trans Sumatera, sehingga trembesi dapat menjadi
peredam emisi dan peneduh bagi lingkungan sekitar jalan tol yang dikelola,” tutup Hanung Hanindito,
Branch Manager Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.
Untuk meresmikan mulainya penanaman trembesi di tol Trans Sumatera, dengan Provinsi Lampung sebagai
pintu masuknya, BLDF menggelar seremoni dan diskusi bertajuk Penanaman Trembesi Tol Trans Sumatera
“Jutaan Pohon untuk Negeri, Serap Karbon Selamatkan Bumi”, dengan menghadirkan Ir. Laksmi Dhewanthi,
M.A, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Arinal Djunaidi, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Yanyan Ruchyansyah, Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung, FX Supanji, Vice President Director Djarum Foundation, Soni Trison, Akademisi Institut
Pertanian Bogor, Medina Kamil, Tokoh Anak Muda dan Pemerhati Lingkungan.

KALIANDA, Diskominfo Lamsel – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat mengadakan Gelar Wicara Nasional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke-22.

Kegiatan yang diadakan secara hybrid (daring dan tatap muka) diikuti Ketua dan Pengurus DWP Instansi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dari Kabupaten Lampung Selatan, Ketua DWP Yani Thamrin beserta jajaran pengurus mengikuti kegiatan itu secara daring melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Selasa (7/12/2021).

Sementara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan keynote speech. Selain itu, hadir Firm Owner Coach Of Hijrah Coach Intan Erlita Psikolog, CBHC, PBHC, CHMP sebagai narasumber.

Ketua Panitia Pelaksana, Ny. Ivanna Ego Syahrial dalam laporannya memaparkan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilakukan DWP dalam rangka memperingati HUT Ke-22.

“Pertama, bakti sosial peduli bencana DWP Pusat yang bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk korban banjir di Provinsi Kalimantan Barat,” kata.

Dia menyebut, Gelar Wicara Nasional kali ini mengangkat tema Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia Melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM.

“Tema ini kami angkat dengan harapan, dapat menambah kepercayaan diri para perempuan Indonesia, dalam upaya menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM,” tutur Ny. Ivanna Ego Syahrial.

Ny. Ivanna Ego, slogan HUT DWP Ke-22 merupakan bentuk penyemangat dan pengingat bagi seluruh masyarakat, bahwa perempuan memiliki peran sebagai pondasi keluarga.

Oleh karena itu, kata dia, perempuan harus memiliki mental yang kuat dan sehat, sehingga dapat membentuk karakter yang baik dan kuat bagi anak-anaknya.

“Lebih dalam lagi, sifat keibuan yang dimiliki oleh seorang perempuan dapat turut membantu ekonomi keluarga, dengan menjadi support system bagi pasangan atau menjadi penggerak langsung ekonomi keluarga dengan memulai usaha kecil dari rumah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum DWP Pusat Ny. Erni Tjahyo Kumolo mengatakan, situasi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dua tahun terakhir, berhasil meluluhlantakkan banyak sendi kehidupan, terutama kesehatan mental dan perekonomian keluarga.

“Tidak terhitung berapa banyak keluarga Indonesia yang kehilangan keluarga, termasuk didalamnya tulang punggung keluarga. Hal ini tentu meninggalkan jejak kesedihan yang dapat menggagu kesehatan mental dan perekonomian keluarga,” katanya.

Menurut Erni, selaras dengan tema HUT Ke-22, DWP ingin kesehatan mental dan ekonomi seluruh masyarakat, terutama perempuan Indonesia dapat kembali pulih dan berkembang.

“Tema ini sengaja kami angkat untuk meningkatkan pemberberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan program-program DWP saat ini dan kedepan senantiasa berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga dan masyarakat, melalui pendidikan, ekonomi dan sosial budaya,” tandasnya.

Bandar Lampung, 6 Desember 2021. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung menyelenggarakan
kegiatan pembekalan dan pemaparan kinerja Industri Jasa Keuangan Triwulan III-2021 kepada perwakilan
insan media di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Emersia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kegiatan
visit/kunjungan ke 2 (dua) Desa Inklusi Keuangan yaitu Desa Titiwangi dan Desa Cintamulya di Kabupaten
Lampung Selatan pada tanggal 30 November 2021, yang diikuti oleh 84 (delapan puluh empat) perwakilan
media yang ada di Provinsi Lampung.
Desa Inklusi Keuangan merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Provinsi Lampung yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di
wilayah sekitar desa tersebut sehingga dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat
meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan. Melalui program Desa Inklusi
Keuangan, ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat diharapkan dapat
mendukung transaksi Keuangan yang lebih murah, mudah dan cepat, pengembangan sector usaha
unggulan desa dan peningkatan perekonomian desa.
Pada kesempatan kunjungan tersebut, turut hadir dari Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung bersama
dengan Investor pasar modal dan Bank Lampung KC Kalianda bersama dengan perwakilan Laku Pandai
dan debitur UMKM PT BPD Lampung. Selain mendapatkan gambaran mengenai kondisi kedua desa,
potensi dan keuggulan desa, juga dilakukan kunjungan ke Galeri Investasi, Bumdes dan Lokasi Usaha
Debitur UMKM antara lain industri pembuatan keripik pisang, pembuatan Sale Pisang, masker bengkuang
dan minuman/herbal berbahan baku daun kelor yang berada di 2 (dua) Desa Inklusi Keuangan tersebut.
Selain melakukan visit/kunjungan ke desa inklusi keuangan, OJK juga menyelenggarakan kegiatan lomba
penulisan dan peliputan berita yang diikuti oleh 63 (enam puluh tiga) perwakilan media cetak/online dan
lomba peliputan berita yang diikuti oleh 8 (delapan) perwakilan media elektronik (Televisi, radio dan
youtube).
Sementara kegiatan pembekalan diisi oleh 2 (dua) narasumber yang berasal dari Direktorat Pengaturan,
Perizinan, Dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) yaitu Sdri. Rati Connie Foda yang akan
menyampaikan materi mengenai Perkembangan Fintech Peer to Peer Lending. “Dengan materi ini
diharapkan Media dapat lebih mengenal apa itu Fintech Lending / Peer to Peer Lending / Pinjaman Daring
/ Pinjaman Online, yang merupakan layanan pinjam meminjam uang atau pendanaan secara langsung
antara Kreditur/Lender (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/Borrower (Penerima Pinjaman) berbasis
teknologi Informasi” jelas Bambang.
Lebih lanjut Bambang menyampaikan, media juga perlu diberikan pembekalan mengenai “Teknik meliput
dan menulis berita keuangan serta isu ekonomi tahun 2022, sehingga OJK Provinsi Lampung
menghadirkan narasumber dari Jakarta yaitu Sdr. Karnoto Mohamad selaku Wakil Pemimpin Redaksi
Infobank, yang menyampaikan materi mengenai teknik menulis berita, meliput peristiwa, wawancara,
komunikasi, data dan riset, juga kemampuan untuk menjadi seorang jurnalis yaitu berkomunikasi dengan
baik, berpendidikan & pengetahuan, memiliki rasa ingin tahu, senang menulis, senang membaca, bisa
beradaptasi dengan lingkungan dan suasana baru, memiliki manajemen waktu dan stamina yang baik.
Memasuki triwulan 4 – 2021 saat ini, tentunya pencapaian dan perkembangan industri jasa Keuangan
khususnya di Provinsi Lampung pada periode triwulan 3 – 2021 patut diapresiasi dan menjadi perhatian,
karena ditengah situasi pandemic Covid-19 yang saat ini cenderung melandai, industri jasa Keuangan
tetap menjaga kinerjanya untuk menjadi lebih baik.
Kinerja Perbankan
Industri Jasa Keuangan khususnya di Provinsi Lampung, pada triwulan 3 – 2021 menunjukkan
perkembangan yang baik. Bambang Hermanto selaku Kepala OJK Provinsi Lampung menyampaikan
bahwa Aset perbankan pada triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 7,43% (Rp7,771 miliar)
dari sebesar Rp96.792 Miliar menjadi sebesar Rp104.563 Miliar jika dibandingkan dengan triwulan III-2020
(yoy). Hal ini sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 5,28% (Rp3.751 Miliar) dari sebesar
Rp67.269 Miliar menjadi sebesar Rp71.020 Miliar (yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang
tumbuh sebesar 6,31% atau Rp3.649 Miliar (y0y). Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap
perekonomian Provinsi Lampung”, ujar Bambang.
OJK juga terus mencermati pergerakan rasio NPL Perbankan yang per posisi September 2021. Pada
triwulan 3 tahun 2021 kualitas kredit perbankan di Provinsi Lampung cukup terkendali ditengah faktor
eksternal yang masih belum sepenuhnya membaik meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi positif
pada 2 triwulan terakhir. Rasio kredit bermasalah (NPL) masih dibawah threshold 5% dan mulai
menunjukkan trend menurun dari periode triwulan sebelumnya, posisi Juni 2021 sebesar 4,98% menjadi
sebesar 4,86% (menurun 0,12%). Hal ini terlihat dari penurunan nominal kredit bermasalah sebesar
Rp37,806 Miliar yaitu dari sebesar Rp3,491 Triliun (Juni 2021) menjadi sebesar Rp3,454 Triliun posisi
September 2021.
Tiga sektor ekonomi penyumbang kredit bermasalah terbesar, yaitu Sektor transportasi, pergudangan dan
komunikasi sebesar Rp1,64 triliun atau 47,52% dari total NPL, pedagang besar dan eceran sebesar Rp1,18
triliun (34,21%) dan Penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar Rp342,89 Miliar (9,93%). Potensi
kenaikan NPL ini juga telah diingatkan oleh OJK selaku regulator di sector jasa keuangan dan telah jauhjauh hari diantisipasi oleh perbankan dengan menjaga kecukupan pembentukan cadangan kerugian aktiva
produktif serta lebih selektif dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan restrukturisasi kredit.
Kinerja Industri Keuangan Non Bank
Untuk sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), kinerja Perusahaan Pembiayaan di Triwulan III-2021
secara year on year dalam melakukan penyaluran pembiayaan terkontraksi sebesar Rp278 Milyar atau
3,52% (yoy) menjadi sebesar Rp7.627 Milyar. Penurunan terbesar terjadi pada industri pengolahan yang
turun sebesar Rp415M (55,73% yoy) diikuti aktivitas transportasi dan pergudangan yang turun sebesar
Rp112M (14,33% yoy). Penurunan tersebut disebabkan oleh pembatasan mobilitas yang terjadi pada
triwulan III – 2021 dan perusahaan pembiayaan lebih selektif dalam penyaluran kredit. Untuk Modal
Ventura, Aset Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Lampung terkontraksi sebesar 8,54% atau sebesar
Rp5,06M. Salah satu penyebab turunnya aset PMV ini akibat terbatasnya sumber pendanaan.
Untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), posisi Agustus 2021, total aset LKM meningkat sebesar
Rp2,31Milyar atau 8,34% (yoy), namun secara ytd menurun sebesar Rp1,83Milyar atau 5,74% disebabkan
adanya penarikan penyertaan modal untuk LKM yang berasal dari PNPM dan kebijakan LKM yang lebih
berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Sementara dari sisi DPK, terdapat peningkatan sebesar Rp2,04
Milyar atau 30,14% (YoY) yaitu sebesar Rp6,77 Miliar posisi Agustus 2020 menjadi Rp8,82 Miliar pada
posisi Agustus 2021. Sedangkan secara year to Date (YtD) juga meningkat sebesar Rp691 Juta yaitu
sebesar Rp8,12 Miliat pada Desember 2020 menjadi Rp8,82 Miliar pada Agustus 2021.
Untuk dana pensiun, jumlah aset dana pensiun di Provinsi Lampung meningkat sebesar Rp10,17 Milyar
atau 6,67% yoy. Sejalan dengan peningkatan aset, investasi dana pensiun di Provinsi Lampung juga
mengalami peningkatan sebesar Rp9,80 Milyar atau naik 6,57% (yoy). Peningkatan investasi Dana Pensiun
di Lampung didorong oleh peningkatan kinerja pasar modal maupun pasar uang sebagai salah satu pilihan
investasi aset dana pensiun.
Sementara di industri asuransi, data per bulan September 2021, kinerja asuransi baik asuransi jiwa
maupun asuransi umum yang berbasis konvensional atau syariah, kecuali asuransi jiwa syariah,
menunjukkan peningkatan jika dibandingkan posisi September 2020. Terdapat kenaikan pada indikator
pendapatan premi/kontribusi sebesar 0,66% dan kenaikan pada indikator klaim/manfaat bruto sebesar
0,08%.
Kinerja Industri Fintech Peer to Peer Lending dan Pasar Modal
Untuk industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer to Peer
Lending), Jumlah pelaku fintech P2P Lending menurun jika dibandingkan di awal tahun sebanyak 148
entitas menjadi sebanyak 104 entitas. Penurunan jumlah entitas disebabkan oleh tidak terpenuhinya
persyaratan dan ketentuan, pelanggaran prinsipil dan rekonstruksi persiapan untuk penguatan modal,
infrastruktur IT, peningkatan performa credit scoring system serta perbaikan syarat-syarat administratif
untuk perizinan.
Selanjutnya, pada sektor pasar modal, nilai transaksi efek di Provinsi Lampung selama tahun 2021
cenderung menurun namun nilainya lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun
2020. Peningkatan nilai transaksi efek ini didorong oleh peningkatan jumlah investor dan peningkatan
pemahaman masyarakat Lampung melalui kegiatan edukasi yang banyak dilaksanakan baik oleh
regulator, industri, akademisi maupun influencer. Jumlah investor di Provinsi Lampung berdasarkan Single
Investor Identification (SID) hingga posisi September 2021 adalah sejumlah 137.063 investor atau
bertambah 70.404 investor dibandingkan posisi Desember 2020. Jumlah investor di Provinsi Lampung
sebanyak 2,15% dari investor secara nasional yang mencapai 6.356.442 investor.

Pada hari Senin, 06 Desember 2021 sekira pukul 10.00 di depan Kantor KSOP pelabuhan panjang terjadi aksi unjuk rasa para buruh anggota koperasi TKBM(Tenaga kerja Bongkar Muat) yang menuntut perbaikan kesejahteraan buruh.

Danramil 410-01/Panjang beserta jajarannya bersinergi dengan Polsek Panjang dan Polsek Pelabuhan masing-masing terjun ke lapangan untuk mengamankan aksi tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengganggu Kamtibmas khususnya di wilayah Binaannya di Kec.Panjang.

Mayor Kav Perri Pujarama,SH-Danramil 410-01/Panjang menyampaikan. “ Benar hari ini ada demo dari para buruh yang menuntut kesejahteraan, pihak buruh diwakili kuasa hukumnya beserta beberapa perwakilan kita ajak diskusi kita berikan pandangan agar demo ini dilakukan dengan santun, jangan anarkis dan sesuai aturan yang berlaku. Juga kami pesankan agar mengedepankn upaya mediasi dilakukan sehingga tuntutan buruh dapat disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kemudian, alhamdulillah tadi mereka telah menghadap Kepala KSOP disaksikan kami (Danramil dan Kapolsek) menyampaikan tuntutan dengan cara yang baik yang ditandai dengan simbolis berupa penyerahan surat yang ditandatangani oleh perwakilan buruh tadi dan diserahkan kepada Kepala KSOP untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting situasi tetap aman dan kondusif.”

Saat ditanya tentang tuntutan buruh tersebut Danramil menjelaskan tidak tahau menau hanya menjawab bahwa ini adalah permasalahan intern buruh dengan pengelola dan pengurus organisasinya terkait perbaikan kesehahteraan, untuk detailnya bukan kewenangan kami menjelaskan. Kami fokus terhadap Kamtibmas yang harus dijaga agar tetap kondusif.