MediaRepublika

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti acara penyerahan sertipikat tanah dan launching sertipikat elektronik di seluruh Indonesia secara Virtual oleh Presiden Republik Indonesia, bertempat di Hotel Novotel, Senin (04/12/2023).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa negara Indonesia harusnya memiliki 126 juta sertipikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, tetapi di tahun 2015 baru ada 46 juta. Artinya masih ada bidang tanah yang belum bersertipikat sejumlah 80 juta bidang, sehingga saat terjadi konflik tanah, konflik agraria, harap dimaklumi karena 80 juta sertipikat tanah masih belum diberikan kepada masyarakat.

Satu tahun hanya bisa 500 ribu sertipikat tanah yang diedarkan ke masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Indonesia harus menunggu 160 tahun lagi untuk bisa menerima sertipikat.

“Tapi dengan lompatan dan kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertipikat yang telah kita berikan kepada masyarakat. 2024 total akan mencapai angka kurang lebih 120 juta sertipikat, artinya kurang 6 juta lagi,” ujar Presiden

“Dan hari ini kita luncurkan lagi, yang namanya sertipikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan sertipikatnya dan penyerahan kepada 2.550.800 sertipikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong, dan saya ingin pastikan para masyarakat sudah menerima sertipikat,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang sudah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui sertipikat tanah secara elektronik, implementasi dari konsep digital melayani.

“Saya minta agar Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya diseluruh tanah air Indonesia, agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat. Tidak hanya diperkotaan tetapi juga sampai ke desa dan seluruh wilayah Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden meminta untuk pihak-pihak terkait menyebarkan informasi sejelas-jelasnya, agar masyarakat mengerti dan tidak bingung.

Sertipikat tanah elektronik penting karena mengurangi resiko kehilangan, pencurian, kerusakan terhadap bencana dan kebakaran. Dan juga, dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, penghemat biaya transaksi juga meningkatkan kerahasiaan serta keamanan data.

Presiden juga meminta kepada seluruh Kementerian dan lembaga, untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan sebanyak 2.550.800 sertipikat tanah elektronik telah di serahkan secara Luring dan Daring kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Implementasi konsep Digital Melayani (Dilan) yang dicanangkan oleh Presiden tahun 2019, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan 4 layanan pertanahan secara digital yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertipikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Hadi Tjahjanto juga melaporkan, melalui penerapan sertipikat tanah elektronik proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien. Melindungi keamanan sertipikat dari resiko terjadinya bencana alam, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertipikat, mengurangi interaksi masyarakat dalam pelayanan pertanahan dan membatasi ruang gerak para mafia tanah.

Ke depannya melalui implementasi sistem lock data diharapkan keamanan autentisitas dan validitas data, sertifikat akan ditingkatkan sehingga mengurangi resiko sertipikat palsu dan duplikasi data.

Sertipikat tanah elektronik, memberikan kemudahan akses bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi tentang data sertifikat, di mana saja dan kapan saja secara Real Time melalui aplikasi sentuh tanahku. Aplikasi sentuh tanahku terdapat fitur notifikasi juga saat terjadi perubahan data dalam sertifikat tanah elektronik.

Dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik artinya, negara Indonesia sudah mengikuti negara lain yang juga menerapkan sertifikat tanah elektronik. Penerapan sertifikat elektronik diberlakukan secara bertahap mulai dari sertifikasi aset BNN, BUMD, badan hukum, BUMN, pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan masyarakat seluruh Indonesia.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini merupakan
dokumen negara yang sangat penting karena terkait dengan masalah legalitas serta tanda bukti kuat penguasaan lahan.

Gubernur menyebutkan banyaknya manfaat yang di dapatkan dengan adanya sertipikat tanah yang dimiliki yaitu : Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah, Harga tanah menjadi lebih mahal/tinggi, Memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan.

Perkembangan teknologi saat ini mengharuskan pelayanan digital seluruh bidang tidak terkecuali digitalisasi data di Kementerian ATR/BPN. Transformasi digital di sektor pemerintahan adalah strategi paling populer dalam reformasi sektor publik yang umumnya dilakukan melalui modernisasi layanan publik, peningkatan transparansi pemerintahan, proses bisnis pemerintahan yang efisien melalui smart governance, serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik.

“Sertipikat elektronik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dan sudah di launching oleh Presiden pada hari ini wajib kita dukung dan apresiasi,” ujar Gubernur.

Pelayanan berbasis digital ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital dan offline ke online, tetapi juga pelayanan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat waktu. Dalam hal pelayanan pengelolaan pertanahan, terobosan ini diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik terkait tanah khususnya mafia tanah.

Kewajiban pembayaran BPHTB pada kegiatan pendaftaran tanah, khususnya pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah menjadi  hambatan
dalam kegiatan administrasi pendaftaran tanah dikarenakan pada masyarakat tertentu kemampuan ekonomi dan kondisi masyarakat ada kalanya tidak mampu untuk membayar BPHTB tersebut.

BPHTB merupakan kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi dengan pembebasan atau pengurangan BPHTB pemerintah daerah tidak akan kehilangan pemasukan namun sebaliknya akan menambah volume layanan pertanahan seperti peralihan hak, hak tanggungan serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Kepada masyarakat penerima Sertipikat Hak Tanah untuk dapat memelihara dan menjaga sertipikat ini dan yang utama adalah menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki dan dikuasai untuk kepentingan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Kalvin Andar Sembiring dalam laporannya menyebutkan total peserta hadir saat pelaksanaan kegiatan hari ini berjumlah 200 orang, dari3.125 penerima sertipikat di Provinsi Lampung.

Penyerahan Sertipikat dilakukan secara simbolis kepada 10 masyarakat perwakilan dari 4 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Derah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/12/2023).

Dalam pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian memaparkan bahwa beberapa waktu yang lalu BPS telah merilis inflasi pada bulan November, dimana terjadi kenaikan.

“Trend inflasi untuk bulan November kita perlu waspadai betul karena mengalami kenaikan year-on-year dari 2,56% ke 2,86% year on year dibanding dengan tahun sebelumnya pada bulan November 2022. Kemudian kalau inflasi dari bulan ke bulan, kita naik 0,38% dibanding di bulan Oktober,” ucapnya.

Saat ini, dari 185 negara di dunia Mendagri juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik.

“Memang ada negara-negara yang tinggi sekali, tapi kita juga gak buruk, cukup bagus di angka 4,94%,” lanjutnya.

Dan untuk inflasi, Mendagri menjelaskan bahwa Indonesia berada di posisi 138 dari 186 negara dengan angka inflasi 2,86%.

“Kalau pertumbuhan ekonomi rangkingnya makin kecil angkanya makin bagus tapi kalau inflasi makin rendah atau makin besar angkanya (peringkatnya) itu makin baik,” jelasnya.

Jika dibanding dengan Negara G20, inflasi Indonesia juga berada diposisi yang tidak buruk, dan diantara negara ASEAN, Indonesia berada diposisi ke 8 dari 11 negara.

“Kita pada posisi yang relatif stabil, tapi harus waspada karena 2 bulan ini trendnya naik dari 2,2% ke 2,5% sekarang 2,8% tapi 2,8% ini jangan dilihat secara umum nasional karena terjadi variasi tiap daerah ada di daerah-daerah yang tinggi ada daerah yang rendah,” tekannya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tantangan global ditengah perekonomian global yang tidak menentu terdapat fenomena gradual disinflation.

“Di tengah perekonomian global yang tidak menentu ternyata juga ada fenomena gradual disinflation yang artinya bahwa penurunan inflasi di berbagai negara itu cenderung akan menurun secara lambat karena masih adanya tekanan-tekanan inflasi dari beberapa komoditas di pasar global,” ucapnya.

Kemudian yang kedua juga tantangan di tingkat global adalah pemulihan ekonomi global itu juga akan terjadi secara divergent atau divergensi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang menyebabkan nantinya juga akan terjadi gap pemulihan ekonomi diantara negara-negara, ada yang bisa pulih cepat dan juga ada yang pulih perekonomiannya secara lambat.

Selain itu, Negara Amerika akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang agak lama yang terkenal dengan nama Higher For Longer dan ini menyebabkan tekanan dari nilai tukar atau depresiasi nilai tukar di berbagai negara di luar Amerika termasuk Indonesia.

“Oleh sebab itu depresiasi dari nilai tukar juga dapat ditransmisikan ke dalam tekanan inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia yang memberikan risiko juga terhadap tekanan inflasi dalam beberapa waktu ke depan,” jelasnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, juga menjelaskan bahwa meskipun dalam tiga bulan belakang trend inflasi di Indonesia mengalami peningkatan, namun demikian inflasi di Indonesia masih relatif rendah.

“Tingkat inflasi Indonesia masih relatif rendah dan kita termasuk negara yang dapat mengendalikan inflasi secara baik,” lanjut Amalia.

Amalia juga menegaskan bahwa peningkatan dalam tiga bulan belakangan perlu menjadi catatan untuk inflasi di bulan selanjutnya.

“Trend peningkatan inflasi month-to-month dan year-on-year dalam 3 bulan belakangan ini tentunya perlu menjadi catatan yang yang relatif kita perhatikan untuk kita terus bisa di bulan-bulan berikutnya dapat mengendalikan inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di bulan ini,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto melakukan Pelepasan Purna Bakti serta melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Jumat (1/12/2023).

Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan tali asih, penghargaan dan santunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berjumlah 255 orang.

Terdiri dari penyerahan tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna bakti periode September – Desember sebanyak 240 orang. Kemudian pemberian santunan bagi keluarga/ahli waris anggota Korpri yang meninggal sebanyak 8 orang serta pemberian bantuan bagi putra/putri PNS yang berprestasi sebanyak 7 orang.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan pelepasan Ir. Kusnardi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) dan Ir. Ria Andari. M.Pd. (Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Lampung) yang telah memasuki masa Purna Bakti.

Masih di kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor : 821.21/538/VI.04/2023 tanggal 30 November 2023.

Dua pejabat tersebut adalah Mulyadi Irsan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Lampung dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung dan Elvira Umihanni yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Sekdaprov mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Pengurus KORPRI terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki purna bakti, serta memberikan penghargaan kepada ASN yang telah mengabdi dan melaksanakan tugasnya dengan baik dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan serta disiplin secara terus menerus.

Menyampaikan amanat Gubernur, Sekdaprov meminta agar seluruh ASN dan non ASN yang telah memasuki purna tugas agar terus bersemangat memberikan pengabdian.

“Memberikan pengabdian itu tidak pernah terputus, baik kita sebagai ASN maupun non ASN. Bagi ASN ada kewajiban yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tapi bagi yang sudah purna tugas, tidak lagi mengikat. Tapi tetap, sebagai purna tugas, kita menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat di sekitar kita tinggal,” kata Sekdaprov.

Gubernur juga meminta agar seluruh ASN menjaga nama baik dan martabat sebagai ASN, juga sebagai alumni ASN Pemprov bagi yang telah memasuki purna tugas.

“Tunjukkan kepada masyarakat, meskipun kita sudah purna tugas kita tetap memiliki peran yang cukup signifikan di masyarakat, baik sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dituakan, maupun sebagai orang yang memberikan contoh. Sebagai purna bakti kita taat pada peraturan perundang-undangan untuk bersama-sama kita membangun Provinsi Lampung,” ucap Sekdaprov.

Secara khusus, Sekdaprov mengucapkan selamat memasuki masa Purna Bhakti kepada Ir. Kusnardi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) dan Ir. Ria Andari. M.Pd. (Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Lampung) serta mengucapkan terimakasih atas 35 tahun pengabdian yang telah diberikan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Sekdaprov meminta agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, serta harus menanamkan dalam diri untuk selalu berintegritas, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Bandar Lampung — Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal, mengikuti kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Senam Bersama dengan para penasehat, pengurus dan anggota DWP se-Indonesia melalui Virtual Meeting, bertempat di Kantor DWP Provinsi Lampung, Jumat (01/12/2023).

Dalam sambutan dan arahannya, Ketua Umum DWP Franka Makarim mengungkapkan rasa senangnya dengan dilaksanakannya senam bersama dengan seluruh tingkatan DWP seluruh Provinsi se-Indonesia.

“Saya senang sekali karena kita bisa merayakan HUT DWP ke-24 dengan kegiatan yang positif, dan sehat. Oleh karena itu, pada kegiatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kemenpora beserta DWP Kemenpora yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Franka.

Banyak orang menyebut Olahraga Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) ini adalah senam Jaman Dulu (Jadul), tetapi di lain sisi SKJ ini memiliki manfaat yang sangat besar apabila secara rutin dilakukan. Olahraga ini tidak hanya membakar kalori tetapi meningkatkan daya tahan tubuh juga.

Selain itu, dengan melakukan senam bersama-sama akan menguatkan rasa kekeluargaan diantara semua kalangan. Acara ini tidak hanya sebatas kompetisi tapi juga wadah untuk meningkatkan kesadaran, akan pentingnya kesegaran jasmani.

“Harapan saya, setelah terlaksana kegiatan ini, seluruh pengurus dan anggota DWP di seluruh Indonesia akan semakin kompak menjalankan kerja organisasi. Salah satunya membiasakan hidup sehat di rumah masing-masing, keluarga kita pun harus selalu didorong untuk bergerak aktif selama melakukan aktifitas,” ujar Ketua Umum DWP.

Dalam rangkaian kegiatan juga dilaksanakan lomba senam yang diikuti oleh 200 peserta dari DWP IPP dan Lembaga/Badan yang diadakan secara offline dan online, sehingga seluruh keluarga besar DWP di seluruh Indonesia bisa turut berpartisipasi.

Lomba ini dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bekerja sama dengan DWP Pusat.

Ketua Panitia Pelaksana Nina Kirana Arya Bimo Nandito dalam laporannya menyebutkan, kegiatan yang dilakukan ialah rangkaian Hari Ulang Tahun DWP ke-24 dan hari Ibu ke-95, dengan mengajak para ibu-ibu bersama untuk  melakukan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) dengan tema “Sehat dan Bugar Bersama Dharma Wanita Persatuan 2023”.

“Saya ingin mengajak seluruh ibu-ibu DWP untuk lebih sehat, dilakukan mulai dari olahraga senam. Karena saya yakin kegiatan ini sangat disukai oleh para ibu-ibu dan gampang dilakukan dimana saja,” ujar Nina.

Dengan adanya lomba seperti ini, diharapkan bisa membangun kebersamaan keluarga besar Dharma Wanita Persatuan seluruh Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, menyampaikan rasa terima kasihnya karena Kemen PPPA selalu menjadi bagian dari kegiatan DWP Pusat.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum DWP yang selalu mengundang dan menjadi bagian dari kegiatan DWP, terima kasih banyak. Suatu kebanggaan, kebahagiaan bisa bersama-sama ikut Senam Kesegaran Jasmani,” ujar Bintang.

DWP ini adalah kekuatan Kementerian PPPA, setiap organisasi perempuan di harapkan agar terus berkreasi, berkarya untuk bisa memberikan pengabdian terbaik kepada keluarga, bangsa dan negara.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga mengucapkan selamat dan sukses kepada DWP atas inovasi yang tiada hentinya bagi organisasi.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi DWP bisa terimplementasikan, DWP tidak hanya memberi pengabdian kepada keluarga tetapi juga kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal, menjelaskan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) merupakan suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Ketua DWP Provinsi Lampung mengajak semua pengurus dan anggota untuk senantiasa meningkatkan Perilaku Hidup Sehat di rumah tangga dan lingkungan tempat kerja.

“Untuk itu saya berharap kegiatan senam bersama ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan perilaku hidup sehat bagi kita semua,” ucapnya.

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Operasi Gratis Bakti Sosial Kesehatan Tzu Chi ke -142 di Halaman Rumah Sakit Budi Medika, Jum’at (1/12/2023).

Yayasan Tzu Chi merupakan lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 dan berpusat di Hualien, Taiwan. Sedangkan di Provinsi Lampung sendiri Yayasan Tzu Chi berdiri sejak tahun 2002.

Tzu Chi hingga kini telah tersebar ke 67 negara di dunia dan telah memberikan bantuan ke lebih dari 128 negara (data per tahun 2022) tanpa memandang suku, ras, dan agama dan berprinsip pada cinta kasih universal.

Pemerintah Provinsi Lampung sangat menjamin keberagaman dan kebebasan beragama dan selalu mendukung setiap kegiatan kemanusiaan yang memberikan mafaat secara langsung kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan kelestarian lingkungan hidup.

Acara yang diselenggarakan atas kerjasama antara Korem 043/Garuda Hitam dengan Yayasan Tzu Chi Lampung dalam rangka Bakti Sosial Kesehatan Tzu Chi ke-142 berupa pelaksanaan operasi gratis Katarak, Pterygium, Hernia dan Benjolan untuk 280 orang masyarakat tidak mampu.

Kegiatan direncanakan digelar mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 yang dipusatkan di Rumah Sakit Budi Medika Bandar Lampung.

Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan dan memberikan manfaat sebesar – besarnya untuk kemanusiaan.

“Dalam kegiatan hari kita bisa melihat orang yang mampu menolong yang tidak mampu, jangan tanyakan apa yang kamu dapat tapi tanyakanlah apa yang bisa kita perbuat,” ucap Gubernur Arinal.

Pemerintah Daerah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat memperoleh akses yang sama dalam pelayanan kesehatan.

Akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata akan mewujudkan masyarakat yang produktif dan sejahtera, hal ini sejalan degan salah satu misi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu mewujudkan Lampung Sehat.

“Semoga kegiatan yang dilandasi oleh kemanusiaan ini dapat memberikan manfaat yang besar kedepannya bagi masyarakat,”  lanjutnya.

Gubernur berharap agar kegiatan bakti sosial ini tidak hanya dilakukan saat ini saja, namun menjadi program rutin setiap tahunnya sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

“Langkah nyata yang dilakukan saat ini dan sangat penting untuk masyarakat agar dapat akses terhadap kesehatan dengan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi didampingi jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Ketua Yayasan Tzu chi Lampung  Alesius Gunawan menyerahkan Bantuan sosial secara simbolis berupa sembako kepada 5 orang perwakilan peserta yang akan menjalani operasi Gratis.

Selanjutnya Gubernur Lampung berkesempatan untuk meninjau posko-posko pemeriksaan kesehatan yang diperuntukkan bagi para pasien yang telah lolos screening sebelum menjalani operasi. Di salah satu posko pemeriksaan Tekanan darah Gubernur Arinal djunaidi menyempatkan diri untuk memeriksakan tekanan darahnya.

Disela – sela kesempatan Gubernur Arinal Djunaidi memberikan tanggapan tentang penyelenggaraan acara Bakti Sosial yang Diselenggarakan oleh Yayasan Tzu Chi.

“Acara ini sebagai contoh yang sangat baik sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya, dan ini bisa dicontoh oleh yang lainnya,” pungkasnya.

Adapun Sumiono (63 Tahun) pasien asal Kota Metro yang mendapatkan kesempatan operasi Hernia gratis dan Sugiarto (71 Tahun) pasien asal Mesuji yang akan melaksanakan operasi Katarak gratis mengatakan bahwa mereka sangat bahagia, karena tidak mungkin bisa operasi akibat keterbatasan ekonomi dan mereka bersyukur mendapatkan bantuan operasi gratis ini.

Hadir dalam acara, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Direktur RSUDAM, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Direktur Rumah Sakit Budi Medika.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga yang Berisiko Stunting di Provinsi Lampung Angkatan ke-2, di Hotel Kyriad, Kamis (23/11/2023).

Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam sambutan yang disampaikan oleh Nella Mertha Dyani, Analis Kebijakan Ahli Muda menyebutkan bahwa kaum perempuan memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga dan mengatasi masalah stunting.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga melibatkan mereka secara penuh dalam pengambilan keputusan.

Dalam upaya membangun dan memberdayakan ekonomi perempuan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, Kadis PPPA mengatakan, Dinas PPPA Provinsi Lampung berkolaborasi dengan seluruh stakeholder lintas sektor.

“Dengan membangun Pondasi yang kuat, kita tidak hanya menciptakan keluarga yang tangguh dan sejahtera, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi seluruh masyarakat Lampung,” ujar Kadis PPPA Provinsi Lampung.

Di akhir sambutannya, Kadis PPPA mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan kepada seluruh peserta dan berharap, kegiatan ini menjadi awal untuk menuju perubahan yang positif dan berkelanjutan untuk generasi mendatang di Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Ketua Kelompok Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Adapun bantuan yang diberikan yaitu, alat memasak berupa kompor gas 2 buah, alat pres plastik 1 buah, panci halo besar 4 buah, tabung gas 12 kg 3 buah, centong sayur plastik 6 buah, sutil besar gagang kayu 5 buah, sutil stensil kecil 5 buah, oven gas stensil 1 buah.

Pelatihan angkatan ke-2 ini diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Way Kanan.