MediaRepublika

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan tema “Peran Strategis Provinsi Lampung dalam Mengakselerasi Hilirisasi dan Memperkuat Tata Niaga Komoditas Pangan untuk Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia Perwakilan Lampung di Auditorium Lt.4 Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (22/11/2023).

Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan bahwa diperlukan pemahaman tentang pentingnya menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil. Apabila terlalu tinggi bisa menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus menurun, karena harga barang semakin mahal sehingga standar hidup masyarakat juga akan semakin turun sebaliknya, jika terlalu rendah akan menciptakan kelesuan pasar dan produsen tidak dapat berproduksi, bahkan dampak lebih buruk adalah terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

Untuk itu, Sekda menyatakan diperlukan kegiatan Capacity Building seperti yang dilaksanakan pada hari ini, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan teknis dan koordinasi TPID baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dan penyusunan laporan TPID.

Sebagaimana diketahui, inflasi Provinsi Lampung tahun 2022 tercatat sebesar 5,51%  (yoy), sama dengan inflasi Nasional yang juga sebesar 5,51% (yoy) dan lebih rendah dari inflasi tahunan Sumatera sebesar 6,14% (yoy). Tingkat inflasi tersebut menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-2 terendah di Pulau Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung. Untuk tahun ini, secara kumulatif tahunan tercatat sebesar 2,41%, yang artinya masih dalam rentang target inflasi   tahun 2023 yang ditetapkan pada kisaran 2-4%.

“Hal itu menunjukkan upaya-upaya pengendalian inflasi yang kita lakukan selama ini bisa dikatakan sudah pada koridornya, berpedoman pada strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang Efektif),” ucap Sekda.

“Namun demikian, kita tetap harus terus menyusun mekanisme kerja dan koordinasi untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pengendalian inflasi sampai dengan akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya,” tegas Sekda.

Sekda juga menyatakan bahwa hilirisasi merupakan strategi pendekatan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi, karena strategi ini melibatkan proses pengolahan dan peningkatan nilai produk pertanian.

“Saya berharap dalam forum ini dapat didiskusikan bagaimana peran Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan hilirisasi pangan terkait upaya pengendalian inflasi di Provinsi Lampung,” harapnya.

Menurut Sekda, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengoptimalkan peran BUMD dalam Pengendalian Inflasi. BUMD Provinsi Lampung didorong untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan menjadi bagian dari instrument pengendalian inflasi.

“Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menyusun penugasan kepada BUMD dalam hal penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat. Bagaimana peran BUMD dalam ekosistem tata niaga komoditas pangan strategis sehingga mendukung stabilisasi harga, Saya minta dapat dibahas bersama dalam forum ini,” pungkas Sekda.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budiyono menyatakan bahwa kegiatan ini penting untuk dilaksanakan, karena pada hari ini, pengendalian inflasi bukan hanya tugas dari TPID melainkan tugas semua pihak.

“Penting bagi semuanya, baik yang tercatat sebagai anggota TPID maupun tidak namun tetap relevan. Oleh karena itu, penting untuk kita semua agar dapat meng-upgrade, melakukan sharing session agar dapat meningkatkan kompetensi mengenai pemahaman inflasi, mengenai sumber-sumbernya, bagaimana menghitung, kemudian bagaimana mengendalikannya, ini harus sama-sama kita pahami,” ucap Budiyono.

Menurut Budiyono sudah banyak kebijakan dari pusat, termasuk yang sudah dituangkan dalam berbagai ketentuan dan regulasi, baik Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, maupun Kementerian Dalam Negeri yang sudah memberikan keleluasan lebih kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi.

“Mengapa inflasi menjadi sangat penting untuk kita semua perhatikan, karena ini adalah salah satu dari indikator yang harus kita jaga untuk memastikan bahwa upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan itu bisa dicapai,” tegasnya.

Kegiatan Capacity Building ini menghadirkan 3 orang narasumber, yakni Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian perwakilan dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, serta perwakilan dari PT Food Station Tjipinang Jaya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Lampung, Intizam, membuka Festival Seni Budaya dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung Berjaya Tahun 2023 bertempat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur, Rabu (22/11/2023).

Festival Seni Budaya dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung Berjaya 2023 masuk dalam rangkaian Festival Nemui Nyimah 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 16-26 November 2023.

Dalam penyelenggaraannya, Festival Seni Budaya dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung Berjaya 2023 diikuti oleh 1.500 atlet dan 360 official yang berasal dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung serta terdapat pula peserta yang berasal dari luar provinsi Lampung yaitu : Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat dan Surabaya.

Festival Seni Budaya dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung Berjaya 2023 akan berlangsung mulai tanggal 22-24 November 2023 yang dibagi menjadi 2 (dua) agenda yaitu : Festival Seni Budaya yang akan berlangsung pada tanggal 22 November 2023 di Lapangan Korpri Kantor Gubernur dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung yang akan berlangsung pada tanggal 23-24 November 2023 di Green Sport Arena Lampung.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Lampung, Intizam, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini memiliki berbagai tujuan, yaitu :

1. Menjadikan Lampung Kaya Festival, dengan banyak menggelar kegiatan- kegiatan baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

2. Meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara ke Provinsi Lampung dalam hal ini mensukseskan program pusat dengan gerakan Bangga Berwisata di Indonesia.

3. Turut serta dalam menyambut dan memeriahkan HUT KORPRI Ke – 52 Tahun 2023 tingkat Provinsi Lampung.

4. Merupakan perwujudan dari sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan kegiatan antara pemerintah, komunitas, media dan pelaku usaha.

5. Menciptakan kesempatan bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk mempromosikan dan memasarkan produknya saat festival berlangsung dan peluang bisnis bagi para pelaku UMKM.

6. Sarana untuk mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

7. Menjalin silaturahmi kebersamaan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan festival seni budaya dan olahraga.

Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, bukan hanya ditampilkan sebagai cabang olahraga beladiri melalui pertandingan/ kejuaraan namun disisi lain adalah Pencak Silat sebagai Seni Budaya yang ditampilkan untuk mengangkat tradisi kearifan lokal masyarakat adat.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan jajaran Pengurus Ikatan Pencak Silat baik Tingkat Provinsi maupun kabupaten/ kota akan terus berupaya untuk memfasilitasi para pelatih sehingga dapat mengevaluasi kemajuan dan peningkatan kemampuan siswa/siswi peserta latihan,” ucap Gubernur.

“Secara kontinyu sering menyelenggarakan kegiatan kejuaraan yang sifatnya pemasalan dan meningkatkan minat anak untuk berani dan percaya diri akan kemampuan yang dimilikinya selama berlatih pencak silat seperti halnya kegiatan Festival Seni Budaya dan Kejuaraan Pencak Silat Lampung Berjaya 2023 ini,” lanjut Gubernur.

Diakhir, Gubernur berharap melalui kegiatan-kegiatan seperti ini akan muncul bibit-bibit atlet berprestasi dari Pencak Silat.

“Kedepan, saya harapkan akan muncul potensi daerah dari Pencak Silat, atlet-atlet yang berprestasi dan tentunya tetap dengan semangat menjunjung tinggi nilai- nilai sportivitas dan ikut mensukseskan masyarakat Lampung Berjaya, yakni kehidupan masyarakat Lampung yang aman, berbudaya, maju berdaya saing serta sejahtera melalui Pencak Silat sebagai seni budaya dan olahraga,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan, Zainal Abidin, membuka acara Pagelaran Musik Blues & Jazz dalam rangka memperingati HUT Komunitas Jalur Dua (KJ2) Way Halim yang ke-9 Tahun 2023, di Pasar Kreatif Seni PKOR Way Halim, Rabu (22/11/23).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang disampaikan oleh Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan Zainal Abidin menyebutkan, eksistensi Komunitas Jalur Dua (KJ2) Way Halim selama 9 tahun merupakan wujud solidnya paguyuban ini menaungi setiap anggotanya.

Perayaan hari jadi ini, kata Gubernur, bukan hanya sekadar momen untuk merayakan masa lalu, tetapi juga untuk merenungkan perjalanan panjang serta pencapaian yang telah berhasil diraih selama sembilan tahun terakhir.

Menurut Gubernur, Komunitas Jalur Dua (KJ2) Way Halim telah menjadi wadah yang luar biasa bagi komunitas lokal, menjadi tempat dimana semangat kebersamaan, kerja sama, dan dedikasi dalam menjaga dan mengembangkan budaya serta warisan lokal telah tumbuh dan berkembang.

Gubernur juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang berkesan untuk merayakan perjalanan anggota KJ2 Way Halim yang luar biasa, melalui pagelaran musik blues dan jazz yang menjadi wahana hiburan bagi masyarakat luas. Musik tidak hanya sebuah nada atau alunan melodi, melainkan ekspresi dari jiwa, cerminan dari pengalaman, serta bahasa yang universal.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung pagelaran ini karena selaras dengan agenda kerja Gubernur Lampung, yaitu Lampung Kaya Festival.

“Peringatan ulang tahun Komunitas Jalur Dua (KJ2) Way Halim ini menyatukan kita melalui pagelaran musik. Musik tidak mengenal batas-batas geografis, agama, etnis, atau latar belakang sosial. Musik hadir sebagai pilar yang kuat untuk menyatukan hati dan pikiran kita, membangun jembatan antara beragam kebudayaan dan tradisi,” kata Gubernur.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 kepada Komunitas Jalur Dua (KJ2) Way Halim. Gubernur mengajak seluruh anggota Komunitas Jalur Dua Way Halim untuk terus untuk mendukung dan menghargai keberagaman artistik yang telah menjadi identitas dari Komunitas Jalur Dua Way Halim.

“Biarkan cinta kita terhadap musik menjadi benih bagi inspirasi, kreativitas, dan persaudaraan di antara kita,” pungkas Gubernur.

Ketua Komunitas Jalur Dua Way Halim, Masri Yahya dalam kesempatannya menerangkan bahwa Komunitas Jalur Dua Way Halim yang berdiri pada 24 November 2014 memfokuskan kegiatannya di bidang olahraga, seni musik, juga pengajian.

“Kita coba menanamkan keseimbangan, jasmani dan rohaninya sehat dengan berbagai kegiatan sehingga hidup kita menjadi seimbang,” Masri Yahya.

Dalam kegiatan yang juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi para musisi blues dan jazz di Lampung ini, Masri Yahya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi terselenggaranya Pagelaran Musik Blues & Jazz di PKOR Way Halim serta kepada seluruh anggota komunitas dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pagelaran ini.

Bandar Lampung–- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri, membuka Kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Tahun 2023, bertempat di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/11/2023).

Pengarusutamaan Gender (PUG)  adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/peristiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam dengan tujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan akses dalam pembangunan.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, mengatakan bahwa, PUG merupakan sebuah komitmen dimana keadilan dan kesetaraan serta kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.

“Komitmen ini dituliskan secara khusus kedalam misi ke-3 dari visi dan misi  Lampung Berjaya dan diimplementasikan dalam dua agenda kerja utama, yaitu Perempuan Berjaya dan Lampung Ramah Perempuan” ucapnya.

Lebih lanjut, Fitrianita Damhuri mengatakan telah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Pusat di empat Kabupaten, yaitu Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang. Hal ini dapat menjadi cerminan bagaimana Pemerintah Provinsi  Lampung  melakukan program PUG dan menjadi salah satu nilai tambah dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kedepannya nanti.

Melalui kesempatan ini Pemerintah Provinsi Lampung berharap untuk semua OPD dan lembaga masyarakat terus bersinergi menggerakkan dan mempererat jaringan kerja sama yang sudah dilaksanakan selama ini untuk mewujudkan pembangunan Lampung Berjaya dan dapat kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender KTPA RI, Siti Mardian, Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi  Lampung, Hajah Aprilianti, Kepala Bappeda Provinsi Lampung diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Eka Yuslita Dewi, Perwakilan OPD dan Lembaga Masyarakat terkait.

TANGGAMUS — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) Dinas Sosial Provinsi Lampung, melaksanakan penjangkauan dan rehabilitasi sosial langsung kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten Tanggamus, Rabu (22/11/2023).

Pelaksanaan yang dipusatkan di Aula GSG Islamic Center Desa Kedamaian, Kecamatan Kota Agung tersebut, telah menyentuh langsung sebanyak 110 penyandang disabilitas, serta dilaksanakan penyerahan alat bantu kursi roda 20 buah, Kruk ketiak 2 buah, alat bantu dengar 7 buah, tongkat netra 2 buah, kursi roda khusus 1 buah, dan tripod 2 buah.

Program inovasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi sebagai bentuk kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas itu, mendapat apresiasi dari Pj. Bupati melalui Sekda Kabupaten Tanggamus Drs. Hamid Heriansyah Lubis M.Si, yang hadir pada penutupan kegiatan tersebut, sekaligus turut menyerahkan alat bantu.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung, melalui Dinas Sosial Provinsi lampung yang telah memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Tanggamus. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami yang kurang beruntung karena mengalami disabilitas, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan aksesibilitasnya seperti Alat bantu dengar, tongkat, kursi roda, kaki dan tangan palsu, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si mengatakan, Pelayanan Sosial Jejaring Masyarakat (Yansos Jejama) adalah kegiatan jemput bola dimana Dinas Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan layanan rehabilitasi di dalam panti, yang sifatnya menunggu kehadiran penyandang disabilitas.

Pada kegiatan Yansos Jejama ini tim mencari dan mendatangi para penyandang disabilitas, di desa dan kecamatan untuk diberikan layanan rehabilitasi yang sama seperti layanan rehabilitasi di dalam panti.

Tim Yansos Jejama terdiri dari tenaga medis (dokter) RSU Abdoel Moeloek, Perawat Kejiwaan dari RSJ, Psikolog dan pekerja sosial, bekerja diawali dengan pemeriksaan oleh tim medis untuk menentukan derajat kedisabilitasan, dilanjutkan assesment oleh psikolog dan pekerja sosial, yang hasilnya dalam bentuk rekomendasi jenis intervensi yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

Pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan misi ketiga Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas, guna mewujudkan rakyat Lampung berjaya.

Perlu diketahui dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DWP Tanggamus Ibu Nuraini, Kepala Desa Setempat, beserta perangkat desa, kecamatan, dan Pejabat di Kabupaten Tanggamus.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar Lanjutan Pelatihan Tahap I Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga yang Beresiko Stunting di Hotel Kyriad, Selasa (21/11/2023).

Setelah dibuka secara resmi kemarin (20/11/2023) oleh Kepala Dinas PP dan PA yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, M. Jauhari.SKM,.MM, pada hari ini kegiatan dilanjutkan dengan Sesi Pelatihan memasak dan menjahit.

Peserta dari 5 Kabupaten dibagi menjadi Dua kelompok Pelatihan masing-masing 50 orang peserta mengikuti Pelatihan memasak dan menjahit. Untuk masing-masing pelatihan disediakan Instruktur profesional dan berpengalaman, tidak hanya dalam hal teknis namun sudah mampu mengembangkan usahanya di tingkat nasional bahkan ekspor.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas PP dan PA Provinsi Lampung M. Jauhari,.SKM,.MM, yang juga hadir untuk mendampingi sekaligus memantau pelaksanaan pelatihan mengatakan bahwa seluruh kegiatan hari ini pada akhirnya untuk membangun ketahanan ekonomi keluarga.

“Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas PP dan PA berharap kegiatan ini mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga yang akhirnya mampu memenuhi makanan layak gizi yang akan menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Dalam sesi kegiatan Pelatihan memasak, Dinas PP dan PA Provinsi Lampung menghadirkan instruktur dari Warung Bunda Amanda Ibu Apridayani didampingi tim yang mengajarkan teknis dan detail pembuatan aneka kue dimulai dari persiapan bahan, proses pembuatan sampai dengan hasil kue jadi.

Disela-sela kegiatan Andi Indra Jaya Koordinator Pelatihan nemasak Dinas PP dan PA mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang beresiko memiliki keluarga stunting agar memiliki soft skill dan hard skill saat mereka kembali ke daerahnya masing-masing.

“Ketika mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing mereka dapat membuat kue atau makanan ringan yang dapat dikembangkan untuk menambah ekonomi keluarga mereka,” ucap Andi.

Adapun untuk Pelatihan menjahit dihadirkan instruktur sekaligus Founder Lampung Ethnica yang merupakan salah satu UMKM binaaan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang berfokus dalam pembuatan dan pemasaran Kain tenun tapis dengan berbagai motif dan beragam produk tapis.

Founder sekaligus Instruktur Pelatihan Menjahit Kerajinan Tenun Tapis dari Lampung Ethnica sangat mengapresiasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Keluarga yang Beresiko Stunting yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PP dan PA.

“Yang kami ajarkan hari ini adalah pembuatan kerajinan produk turunan tapis berupa peci, kotak tisu dan wadah kue, Saya lihat antusias peserta sangat tinggi, dan semoga Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas PP dan PA dapat terus melanjutkan kegiatan seperti ini,” ungkapnya.

Pada kegiatan hari ini peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan membuat produk kerajinan menjahit dan pelatihan memasak akan tetapi akan diberikan pelatihan teknik digital marketing sebagai upaya pemasaran di era digital yang diharapkan mampu mempercepat perkembangan usaha yang dirintis para peserta.

Salah satu peserta pelatihan dari Kecamatan Ambarawa Timur Kabupaten Pringsewu, Ibu Sulika (40 tahun) merasa senang dan antusias mengikuti kegiatan pelatihan ini.

” Mengenai kegiatan ini bagus untuk para ibu-ibu rumah tangga, setidaknya ada sesuatu yang menghasilkan sehingga bisa membantu suami, terima kasih kepada Dinas PP dan PA yang telah menyelenggarakan kegiatan ini,” ucapnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Lampung, Selasa (21/11/2023).

Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2023 dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 21-22 November 2023 dengan mengusung tema ‘Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Pelaksanaan Reforma Agraria untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat’.

Gubernur Lampung dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini telah ada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang baru disahkan tanggal 3 Oktober 2023, dimana percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui strategi: 1) Legalisasi Aset; 2) Redistribusi Tanah; 3) pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria; 4) kelembagaan Reforma Agraria; dan 5) partisipasi masyarakat.

Gubernur melanjutkan bahwa Provinsi Lampung pada Tanggal 31 Oktober 2023 lalu, mendapat Apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada acara Rapat Kerja Nasional Reforma Agraria, yaitu Peringkat 2 se-Indonesia pada Kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi.

“Ini semua karena kita punya koordinasi, komunikasi dengan baik. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam mencapai prestasi ini, terutama untuk BPN, baik Kanwil BPN Provinsi Lampung maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten,” ucap Gubernur.

“Saya juga menyampaikan Selamat atas Prestasi yang telah dicapai. Saya yakin kantor BPN bekerja baik, berkomunikasi baik, berkoordinasi baik dengan pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” lanjutnya.

Gubernur menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan  kerjasama semua pihak dalam melaksanakan program-program nasional.

“Diharapkan agar lebih tanggap dalam menyikapi hal tersebut, bekerjasama, menyediakan materi ataupun bahan yang diperlukan sebagai tempat mewadahi isu dalam menciptakan kemakmuran tapi lebih penting lagi, saya menginginkan BPN didalam melaksanakan program-program nasional harus terlibat secara langsung,” tegas Gubernur.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh program – program pemerintah dalam rangka reformasi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang terkait dengan penataan akses, agar masyarakat Lampung bukan hanya mendapatkan hak atas tanah, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam mengelola aset tanahnya.

“Saya yakin Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dapat berkolaborasi dan bekerjasama, saling membantu, untuk menjalankan program dan kegiatan ini dengan baik, dan kedepannya akan didapat hasil yang baik dan sesuai dengan cita-cita pemerintah pada umumnya dan keinginan kita semua sebagai masyarakat yang berada di Provinsi Lampung,” lanjut Arinal.

Diakhir Gubernur berharap hal ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

“Saya harap sinergi kita orang Lampung sebagai penghasil pangan, lokomotif pertanian betul-betul lebih diterapkan.
Karena bagaimanapun juga masyarakat yang hidup di lampung ini akan merasa nyaman untuk bekerja lebih sejahtera apabila telah memiliki status hak tanahnya serta bisa kita berdayakan untuk pendampingan dan sebagainya,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu program strategis dilingkungan kementerian agraria dan tata ruang yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.

Sehingga dalam mendukung percepatan Reforma Agraria, Kalvyn Andar Sembiring berharap Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diharapkan dapat memasukkan kegiatan-kegiatan dan program Reforma Agraria kedalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Serba Guna (GSG) Kampus B Universitas Mitra Indonesia (Umitra) di Jl. Purnawirawan Raya, Gunung Terang, Bandarlampung, Selasa (21/11/2023).

Gubernur mengucapkan selamat kepada Yayasan serta jajaran Universitas Mitra Indonesia yang telah fokus dalam membangun sistem pendidikan tinggi serta fasilitas pendukungnya.

“Saya mengucapkan selamat kepada Yayasan dan jajaran UMITRA, terus maju, semangat dan berkembang menjadi perguruan tinggi swasta yang hebat untuk membangun masyarakat Lampung yang berjaya, cerdas, sehat dan bermartabat,” ucap Gubernur.

“Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah karena manajemen kampus swasta harus benar-benar respons terhadap tuntutan perkembangan zaman, sehingga mampu menampilkan perguruan tinggi yang bermutu dan diminati masyarakat,” lanjutnya.

Penandatanganan Prasati GSG UMITRA Kampus B ini menurut Gubernur adalah sebagai “heritage”, atau bisa diartikan sebagai warisan untuk masa depan, karena di gedung ini akan terjadi peristiwa-peristiwa akademik seperti; seminar, wisuda, diskusi, dan acara yang membangkitkan kualitas SDM Lampung.

Adapun beberapa pambangunan fasilitas yang dilakukan Umitra, yakni selain fasilitas gedung serba guna, juga Gedung Rektorat baru di kampus pusat sebelah Museum Lampung. Pencapaian lainnya, adalah UMITRA telah mampu menghasilkan Guru Besar atau Profesor pertama bidang kesehatan di Kampus UMITRA atas nama Prof. Dr. Atikah Adyas, M.Kes,.

“ini semua merupakan pencapaian yang baik, karena menandakan UMITRA terus bergerak,” ujar Gubernur.

Sementara itu Ketua Yayasan UMITRA Dr. Andi Surya menerangkan bahwa lokasi gedung ini merupakan bagian dari Kampus B UMITRA yang memiliki luas lahan sekitar 1.6 ha.

Gedung yang pembangunannya dimulai pada Januari 2022 tersebut memiliki banyak fasilitas, diantaranya ruang parkir yang luas, Basement, Mezanin, Two Transit VIP Room, VIP Guest Room, Penginapan, dan Masjid.

“GSG ini berkapasitas 3000 sampai 4000 orang, dan dapat dipergunakan oleh masyarakat publik, selain itu dibagian atas juga ada ruang-ruang khusus yang bisa digunakan untuk kegiatan akademik, seminar dan lain sebagainya,” ucap Andi Surya.

“Alhamdulillah tadi sudah diresmikan oleh Pak Gubernur Arinal, ini adalah salah satu bentuk apresiasi beliau terhadap kampus-kampus di Lampung yang telah melakukan pembenahan-pembenahan di Kampusnya masing-masing, sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Lampung,” tutupnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh menghadiri  Sosialisasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2023 di Ballroom Hotel Sheraton, Selasa (21/11/2023) .

Kegiatan Sosialisasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) merupakan kegiatan yang menyajikan  gambaran tentang kondisi kebebasan pers dan memberikan peringkat serta indeks yang mencerminkan tingkat kebebasan media.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung mengatakan bahwa Survey Indeks Kemerdekaan Pers adalah bagian integral dari demokrasi yang  dijunjung tinggi, yang menandai komitmen terhadap kebebasan berekspresi dan peran penting pers dalam membentuk opini publik.

“Survey ini menjadi sangat penting untuk mengukur sejauh mana kemerdekaan pers dapat dijaga dan diperkuat sebagai pilar demokrasi,” ucapnya.

Selanjutnya Plt. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung menyampaikan beberapa indikator yang menjadi isu utama Kemerdekaan Pers Nasional pada IKP Tahun 2023, antara lain :

1. Kondisi Lingkungan Fisik Politik.
2. Lingkungan Ekonomi.
3. Lingkungan Hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Pers Asep Setiawan menyatakan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mengalami penurunan Nilai IKP sebesar 9 poin dari Tahun 2022 sebesar 79,20 menjadi 69,76 dan dinyatakan ‘cukup bebas’ untuk kemerdekaan pers, namun nilainya berada pada level bawah dalam rentang kategori ‘cukup bebas’ .

“Sesuai hasil survey IKP, Provinsi Lampung mengalami penurunan peringkat dari peringkat ke-18 menjadi peringkat ke-32,” ujarnya.

Sementara itu, Amiruddin Sormin selaku Pemimpin Redaksi Lampungpro.co menyampaikan beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan kemerdekaan pers, salah satunya adalah menyarankan Dewan Pers memberikan contoh model bisnis yang dapat memberikan inspirasi bagi pengelola media yang umumnya berlatar belakang jurnalis, bukan pebisnis.

Lebih lanjut, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung Nanang Trenggono, juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada perusahaan pers dan Pemerintah Daerah untuk aktif memantau transparansi, akuntabilitas dan legalitas kerja sama pemerintah daerah dengan media massa.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjaga dan meningkatkan kemerdekaan pers dengan mempertahankan ruang untuk berdialog terbuka serta memberikan informasi yang akurat, bermanfaat dan membangun.