Kategori: Pemprov

BANDARLAMPUNG —– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi minta jajarannya menyatukan persepsi dan langkah guna meningkatkan kinerja sektor perkebunan yang inovatif sehingga mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam acara Rapat Koordinasi Lingkup Perkebunan se-Provinsi Lampung, di Taman PKK Agropark, Lampung Selatan, Selasa (2/2/2021).

Seperti diketahui, pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung telah menunjukkan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi nasional.

Gubernur Arinal menilai peran Provinsi Lampung tersebut cukup besar terhadap pendapatan produk domestik regional bruto (PDRB), penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan perolehan devisa negara.

Hal itu dicapai melalui kegiatan ekspor hasil perkebunan dan menjaga kelangsungan program ketahanan pangan nasional.

“Oleh karena itu, melihat peran dan kontribusinya, maka strategi pembangunan sub sektor perkebunan perlu terus ditingkatkan melalui peluang investasi dan penciptaan atau pengembangan areal penanaman baru, sehingga dapat meningkatkan produksi secara nasional,” ujar Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur, pada tahun 2020, kinerja perkebunan Provinsi Lampung terutama untuk komoditas kopi, lada dan tebu cukup membanggakan dengan mampu menempati peringkat dua Nasional dalam hal pencapaian produksi, adapun produksi total meningkat sebesar 126,51%.

“Ini cukup membanggakan dan ini harus terus dipertahankan,” jelas Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal mengakui akibat dampak pandemi covid-19 berpengaruh pada penganggaran program dan kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan perkebunan. Untuk kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBN dari semula Rp24 miliar turun menjadi Rp 11 miliar, Sedangkan yang bersumber dari APBD Belanja Langsung yang semula Rp10 miliar turun menjadi Rp6 miliar.

“Penurunan anggaran tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kinerja produksi perkebunan rakyat tahun 2020. Angka sementara tahun 2020 menunjukkan kenaikan kinerja produksi perkebunan rakyat sebesar 126,51% dari tahun 2019,” jelasnya.

Guna meningkatkan sektor perkebunan, Gubernur Arinal menuturkan bahwa dirinya telah menetapkan beberapa Program Utama Pembangunan Sub Sektor Perkebunan dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui Program Kartu Petani Berjaya (KPB); Revitalisasi Lada; dan Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Unggulan lainnya.(Red)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pembahasan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Lampung, bertempat di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (28/01).

Turut hadir dalam rapat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Pertanian dan Hortikultura Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi ini digelar sebagai tindak lanjut dari arahan Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut B. Pandjaitan, pada Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Lampung pada 26 Januari yang lalu. Dalam rapat tersebut, Menko Kemaritiman dan Investasi meminta pengembangan pada sektor pertanian khususnya sektor hortikultura di Provinsi Lampung, mengidentifikasi calon lokasi pengembangan pertanian dan perkebunan pada wilayah dengan topografi berada pada ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut, serta rencana pembangunan Pusat Kegiatan Olahraga (Sport Center).

Provinsi Lampung memiliki potensi sektor pertanian yang luar biasa, salah satunya adalah sektor hortikultura dan perkebunan, antara lain: bawang putih, merah, cabai, sayuran, pisang, alpokat, kopi, lada dll.

Salah satu model pengembangan agrobisnis hortikultura dapat dilakukan dengan pola menggerakkan dan mengembangkan jejaring usaha dan informasi antar pelaku agrobisnis hortikultura di sentra produksi dan sentra pemasaran atau konsumen. Prinsip pokoknya adalah melalui pengembangan wilayah dan pembinaannya dilakukan melalui pendekatan pengembangan suatu Kawasan Agrobisnis Hortikultura (KAHORTI).

Potensi pengembangan komoditas sektor pertanian khususnya hortikultura dan perkebunan akan fokus pada pengembangan wilayah dengan topografi berada pada ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut, seperti di Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Perspektif model pengembangan agrobisnis sayuran di Kawasan, ke depan dapat dilakukan melalui pengintegrasian dengan Program Agropolitan dengan mendudukkan peran dan fungsi kelembagaan komunitas lokal – kelompok tani, kelembagaan ekonomi – pelaku agrobisnis, dan kelembagaan pemerintah melalui sistem koordinasi yang harmonis. Adanya kerjasama usaha antara pelaku agrobisnis diharapkan dapat meningkatkan saling ketergantungan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dalam rapat disimpulkan, di dalam penentuan potensi pengembangan kawasan pertanian di dataran tinggi, diperlukan kajian guna tersedianya data dan informasi sumber daya lahan, terutama data spasial yang menyajikan karakteristik tanah/lahan, potensi dan tingkat kesesuaian lahan, distribusi dan luasannya.

Dengan tersedianya sebaran potensi pengembangan kawasan secara agroekosistem yang sesuai dan layak untuk dikembangkan di daerah tersebut diharapkan akan memudahkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pertanian di daerah dataran tinggi.(Red)

Bandar Lampung, —- Sekretaris. Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bersama Dinas PMDT Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota bertempat di Hotel Bukit Randu, Senin (25/01).

Kadis Dukcapil Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Dinas Dukcapil dan Dinas PMDT dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Rapat Koordinasi membahas pemanfaatan data kependudukan untuk implementasi program Smart Village dengan peserta rapat sejumlah 40 org dari Disdukcapil dan 30 org dari Dinas PMDT yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dari implementasi data kependudukan ini diharapkan dapat mendukung program Smart Village yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, DR. Zaidirina, MSi, menjelaskan bahwa Program Smart Villlage merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang tertuang dalam Visi Lampung Berjaya, yaitu misi ke 2 dan ke 5.

Diharapkan dari pelaksanaan Program Smart Village ini nantinya akan terwujud Desa cerdas berbasis digital, masyarakat cerdas. Keterampilan dan inklusi, Lingkungan cerdas, Ekonomi cerdas, inovasi produktivitas dan kesetaraan akses.

“Smart village merupakan rumah besar yang harus diisi oleh seluruh Dinas/Instansi terkait,” ungkapnya.

Program Smart Village akan memberikan kemudahan dalam integrasi data yang sehari – hari dilaksanakan masyarakat di desa, seperti Layanan administrasi, Layanan pajak di desa, Layanan transaksi perbankan, Layanan Program Kartu Petani Berjaya, melalui integrasi data KPB, dan berbagai hal lain yang akan terus dikembangkan. Program Smart Vilage akan membuka peluang Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam berbagai hal.

Menurut Kepla Dinas PMDT, program Kegiatan Smart Village ini sudah sesuai dengan Tujuan Nasional, Smart Village diharapkan akan menghasilkan Lampung satu data dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan hadirnya Program Smart Village, Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pengambil keputusan akan menentukan kebijakan berdasarkan dari data yang telah terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Dejelaskan pula bahwa secara sistem, sepanjang Tahun 2020 ini telah diimplementasikan di 30 desa dan direncanakan akan menyebar di 650 desa yang telah dipersiapkan.

Program Smart Village saat ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung dengan empat desa sebagai prototipe, yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Desa Podomoro Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, dan Desa Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

Sementara itu dalam arahannya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengharapkan dengan digelarnya Rapat Koordinasi ini menjadi media untuk menyamakan persepsi, agar pembagunan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.

“Kita melakukan pembangunan harus berbasis dengan data,
dengan kemajuan teknologi, kita semakin dimudahkan dalam hal integrasi data,” ungkap Fahrizal.

Disisi lain, Fahrizal berpesan agar dalam pemanfaatan teknologi harus dikelola secara baik dan akurat, serta tetap memperhatikan keamanan data untuk mencegah kerugian yang akan berdampak langsung pada masyarakat luas.(Red)

BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi dengan Anggota Forsesdasi (Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia), melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (22/01).

Di dalam rapat dibahas tentang penanganan dan penggunaan Anggaran Covid-19 yang akuntabel dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah.

Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Pusat di bawah komando Presiden Joko Widodo telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun komite ini diketuai oleh Menko Perekonomian, dan dilaksanakan oleh Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana.

Komite ini terdiri dari 6 wakil ketua yang sudah terbagi sesuai dengan tugasnya masing-masing, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Polhukam, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Mendagri selaku Wakil Ketua VI telah menerbitkan beberapa regulasi terkait penanganan Covid-19, diantaranya; Surat Edaran No. 440/3160/SJ pada 15 Mei 2020, INMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2020 pada 10 Agustus 2020, INMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2020 pada 18 November 2020, Surat Edaran No. 440/3912/SJ pada 7 Juli 2020, Surat Edaran No. 440/5184/SJ Pada 17 September 2020 dan INMENDAGRI No. 1 Tahun 2021 pada 6 Januari 2021.

Direncanakan pada 2021 ini akan diluncurkan Tiga Bantuan Tunai yaitu Program Keluarga Harapan, dengan target penerima 10 Juta KPM, Total Anggaran Rp. 28,71 triliun akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober 2021), Program Sembako/BPNT dengan target penerima 18,8 Juta KPM dengan total anggaran Rp. 45,12 triliun, dan Program Sosial Tunai dengan target penerima 10 Juta KPM, total anggaran Rp. 12 triliun dan akan disalurkan selama 4 bulan Januari-April 2021.

Kedepan, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat yang didukung Pemerintah Daerah di 548 Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 agar Anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan, terutama untuk kesehatan dan survival ekonomi.

Dalam penggunaan APBD Tahun 2021, Pemerintah Daerah diharapkan agar melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama, mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemda pada setiap perangkat daerah, dan mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran.

Bandar Lampung, mediarepublika.com — Pemprov Lampung menggelar Rapat Koordinasi Antar Lembaga membahas Rencana Operasional Penegakan Hukum Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Ruang Rapat Posko Satgas Penanganan Covid-19, Ruang Abung Balai Keratun, Rabu (20/01).

Turut hadir Asisten bidang Pemerintahan & Kesra, Forkopimda, Kadis Kesehatan, Kepala BPBD, Kaban Kesbangpol, Kasat Pol. PP, Plt. Karo Hukum, serta Instansi terkait lainnya.

Di dalam rapat, Asisten bidang Pemerintahan & Kesra memaparkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 bahwa, pengertian Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman Covid-19. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Asisten bidang Pemerintahan & Kesra mengatakan, tujuan Perda Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk memberikan arahan dalam tahapan penanganan Covid-19 di daerah, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kebiasaan baru secara terintegrasi dan efektif. (Red)

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyaksikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Kamis (14/1/2021).

Pada kesempatan itu Gubernur Arinal berharap masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi Covid-19 mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat.

“Ini juga akan melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi,” kata Gubernur.

Arinal juga tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Dengan taat mematuhi protokol kesehatan diiringi dengan kita berdoa, yakin kepada Allah bahwa kita tidak akan terkena covid-19,” katanya.

Gubernur Arinal sendiri tidak melaksanakan vaksinasi karena berusia di atas 60 tahun.

“Saya hadir di sini tetapi tidak divaksin karena usia. Saya yakin, saya mau dan saya bisa, namun karena sudah 64 tahun jadi hanya menyaksikan,” ujar Gubernur Arinal.
Namun demikian, Arinal mendorong masyarakat untuk tidak ragu dilakukan vaksinasi.

Pada vaksinasi ini, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menjadi penerima pertama vaksin covid-19 di Provinsi Lampung.

Diikuti Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan.

Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), M. Yusuf Sulfarano Barusman dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana juga ikut dilakukan vaksinasi, termasuk Bupati Tulangbawang Winarti dan Bupati Tanggamus Dewi Handajani.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan vaksinasi yang dilakukan kepada sejumlah pejabat ini untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat agar mau ikut divaksinasi covid-19.

“Ini untuk memberikan contoh bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu,” ujar Sekdaprov Fahrizal.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana mengatakan vaksinasi covid-19 yang dilakukan hari ini yang merupakan jenis Sinovac, diberikan kepada 18 orang penerima.

“Kemudian akan dilanjutkan penyuntikan pada tenaga kesehatan di Provinsi Lampung,” ujar Reihana.

Ia menyebutkan Provinsi Lampung sendiri telah menerima distribusi vaksin Covid-19 sebanyak 40.520 dosis.

“Dan juga logistik vaksin berupa ADS, Safety Box dan APD untuk pelayanan imunisasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI,” ujarnya.

Reihana menjelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan Pelatihan Vaksinator Covid-19 pada tenaga kesehatan yang diawali dari tiga Kabupaten/Kota.

“Yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Tengah yang nanti juga akan di lanjutkan untuk 12 Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.

Reihana menyebutkan jumlah vaksinator yang akan dilatih se- Provinsi Lampung berjumlah 2.300 tenaga vaksinator yang dibagi dalan 23 angkatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga telah melakukan pendistribusian vaksin Covid-19 ketiga Kabupaten/Kota penyangga yaitu Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Kota Metro

“Selanjutnya juga pelaksanaan imunisasi Covid-19 ini juga nanti akan di laksanakan di Kabupaten/Kota lainnya,” katanya.(Red)

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi karena terus memberikan perhatian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Provinsi Lampung. Salah satunya dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul di PTKIN.

Hal itu disampaikan Menag Yaqut saat acara peluncuran Seleksi Prestasi Akademik Nasional dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-UM PTKIN) Tahun 2021 di Kampus UIN Raden Intan Lampung, Kamis (14/1/2021).

“Alhamdulillah saya mendapatkan informasi Bapak Gubernur ini banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan PTKIN,” ujar Menag Yaqut.

Yaqut mengatakan selain itu, dirinya menilai bahwa Gubernur Lampung juga memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.

“Bapak Gubernur ini bukan dari PTKIN tetapi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk PTKIN termasuk juga kegiatan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Menurutnya, para lulusan PTKIN juga harus ikut ambil bagian dalam berperan memberikan sumbangsihnya kepada PTKIN.

“Saya kira Pak Gubernur harus menjadi inspirasi untuk PTKIN,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yaqut mendorong agar PTKIN harus hadir dengan memiliki kualitas dan mutu yang bisa dibanggakan dan diharapkan kehadirannya oleh calon-calon mahasiswa.

“Bagaimana agar kualitas ini bisa kita tingkatkan, sehingga anak-anak yang masuk PTKIN ini karena memang PTKIN layak untuk dijadikan pilihan oleh anak-anak kita,” katanya.

Ia menjelaskan nilai-nilai islam yang melekat dalam nama PTKIN juga harus menjadikan islam sebagai inspirasi terutama bagi para mahasiswa.

Hal ini dilakukan agar nilai-nilai islam dalam PTKIN bisa tersampaikan didalam pola ajar maupun pola pengelolaan yang kemudian dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya tidak ingin lulusan PTKIN dimana menjadikan islam sebagai nama didalam perguruan tinggi kemudian terjerat kasus-kasus yang sama sekali tidak islami misalnya korupsi. Kita semua harus menjadikan agama sebagai inspirasi,” ujarnya.

Menurut Menag, jika ini dilakukan akan mampu menghindarkan diri dari segala prilaku yang merugikan.

“Kalau kita jadikan segala prilaku kita ini kita inspirasikan dengan agama, saya yakin prilaku yang merugikan bangsa dan negara kita akan menghindari itu jauh-jauh,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung juga terus membangun sinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi.

Menurutnya, Lampung juga saat ini sudah menjadi destinasi pendidikan. “Hal ini terus kami dorong dan kembangkan guna tercapainya SDM Indonesia yang unggul,” ujar Gubernur Arinal.

Ia menjelaskan peran serta Perguruan Tinggi juga dinilai sangat strategis didalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat dengan meningkatkan SDM yang berkualitas dan siap bersaing.

“Dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga harus semakin meningkat agar kualitas pengajaran dan mutu lulusan dapat terus dikembangkan,” katanya.

Arinal berharap agar PTKIN dapat menjadi garda terdepan menjadikan Indonesia mencetak generasi yang berdaya saing.

“Semoga PTKIN dapat menjadi garda terdepan menjadikan Indonesia menghasilkan generasi yang bertaqwa pada Allah SWT, cinta tanah air dan memiliki daya saing,” katanya.(Red)

Bandar Lampung — Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Lampung Sulpakar meminta Praja Utama Institut Dalam Negeri (IPDN) tetap melaksanakan tugas magangnya dengan optimal meski di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Sulpakar saat memberikan pengarahan dan pembekalan kepada 50 Praja Utama IPDN angkatan XXVII yang akan melakukan magang dan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, Rabu (8/1) di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

“Kuncinya keberhasilannya adalah kecerdasan dan emosional yang seimbang, mampu menyesuaikan diri dengan baik, rendah hati, disiplin serta berprilaku yang baik, ” ujar Sulpakar.

Sulpakar berharap seluruh praja menjaga nama baik selama melakukan magang dan penelitian di instansi pemerintah yang sudah ditunjuk. “Untuk itu kita minta agar mereka dapat menjaga baik, baik pribadi, keluarga juga IPDN sendiri,” ujar Sulpakar.

Sementara itu, Kepala Biro Admistrasi Pimpinan Yudhi Hermanto menyampaikan beberapa kriteria yang hendaknya dimiliki seorang praja, yakni berilmu, disiplin, tanggungjawab, kreatif dan inovatif, ikhlas, komunikatif terhadap lingkungan. “Selain itu hendaknya seorang praja mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya,” ujar Yudhi.

Adapun Pemateri lain dalam acara Pembekalan Magang Wasana Praja Angkatan XXVIII, yaitu Ketua Bidang Pembinaan dan Advokasi Anggota DPP IKAPTK Lampung Yurnalis (Pembekalan tentang Menejemen Kepegawaian dan Jenjang Karir ASN).

Usai acara pembekalan materi, dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan siang bersama keluarga besar DPP IKAPTK Lampung.(Red)

BANDARLAMPUNG, mediarepublika.com — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyalurkan bantuan tunai tahun 2021 yang diluncurkan secara nasional oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara virtual dari Istana Negara, Jakarta Pusat.

Bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut disalurkan Gubernur Arinal di Randu Hills, Hotel Bukit Randu, Senin (4/1/2021).

Bantuan itu diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Pada peluncuran bantuan itu, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Gubernur Arinal mengatakan berdasarkan amanat Presiden, bantuan yang diberikan ini harus benar-benar sampai ketangan masyarakat yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

“Kita wajib mensyukuri karena pemerintah begitu peduli memberikan perhatiannya terhadap masyarakat yang membutuhkan terutama yang terkena dampak pandemi ini,” ujar Gubernur Arinal.

Arinal menjelaskan baik Program PKH, Program Sembako, dan BST pada tahun 2020 di Provinsi Lampung telah berjalan dan menjadi penyangga dampak sosial ekonomi masyarakat termasuk yang terdampak Covid19.

“Program tersebut saya harapkan dalam jangka pendek mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran dan dalam jangka menengah diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku serta untuk jangka panjang dapat mengurangi kemiskinan,” katanya.

Untuk itu, Arinal meminta kerjasama semua pihak baik Pemerintahan secara berjenjang, Penyalur (Bank Himbara dan Kantor Pos) serta masyarakat sehingga penyaluran bantuan ini di Provinsi Lampung Tahun 2021 semakin berkualitas sesuai dengan sasaran serta mekanismenya masing-masing.

“Atas kerja sama yang baik dari semua pihak dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial khususnya di Provinsi Lampung, saya ucapkan terima kasih semoga upaya bersama tersebut semakin nyata dalam mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya,” katanya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya peluncuran bantuan tunai tahun 2021 ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Semoga ini juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakan ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional jadi meningkat dan lebih baik,” ujar Presiden Jokowi.

Jokowi berpesan kepada penerima agar bantuan ini dimanfaatkan dengan tepat dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga.

“Jangan digunakan untuk membeli rokok, namun belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga disaat masa pandemi ini,” tegasnya.

Jokowi meminta kepada para Menteri dan Gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar tepat sasaran dan diawasi, sehingga tidak ada potongan apa pun.

“Bantuan yang diterima ini nilainya utuh tidak ada potongan karena ini dikirimkan langsung kepada penerima,” katanya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bantuan ini merupakan perhatian dan komitmen pemerintah pusat untuk masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Ini hanya sebagai bagian dari bantuan-bantuan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Risma.

Risma menyebutkan pada tahun 2021 sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di Kementerian Sosial, untuk Program PKH target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran Rp.28,7 trilyun.

“Kemudian, Program Sembako target pertama 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp.45,12 trilyun dan BST target penerima 10 juta keluarga dengan angaran Rp. 12 trilyun,” katanya.

Risma menjelaskan dalam peluncuran bantuan tunai ini, untuk Program PKH yang akan disalurkan setiap 3 bulan sekali dan pada bulan Januari akan disalurkan sebesar Rp.7,17 trilyun.

Kemudian, Program Sembako pada bulan Januari yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran Rp.3,76 trilyun dan BST dibulan Januari akan disalurkan Rp.3 trilyun.

“Keseluruhan anggaran yang disalurkan pada bulan Januari sebesar Rp.13,93 trilyun,” katanya.

Risma menyebutkan peluncuran bantuan tersebut, untuk Program PKH dan Program Sembako akan dilaksanakan oleh Bank milik negara dan untuk BST akan dilaksanakan melalui Kantor Pos.

“Bagi penerima yang sakit, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat, baik bank maupun kantor pos akan mengantarkan langsung ketempat tinggal masing-masing,” katanya.

Risma menyebutkan untuk Program Sembako nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp.200 ribu/bulan/keluarga dan untuk BST senilai Rp.300 ribu/bulan/keluarga selama 4 bulan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang diperuntukan bagi Provinsi Lampung dalam bentuk transfer kerumah tangga miksin dan rentan terhadap Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp. 5,7 trilyun.

Ia menyebutkan nilai tersebut diberikan yakni untuk Program PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 464.120 KK, Program Sembako 812.204 KK dan BST 330.685 KK.

“Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengupayakan seluruh masyarakat miskin dapat memperoleh paket bantuan sosial menjadi prioritas agenda kerja Gubernur Lampung,” katanya.(Red)