Diposkan pada

Kepala Badan Litbang Kemendagri Berikan Penghargaan kepada Pegawai Teladan, Produktif dan Berprestasi

JAKARTA. Mediarepublika.com —- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Badan Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, memberikan penghargaan kepada sejumlah pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai yang berstatus tidak tetap (PTT) di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, Rabu (30/12/2020). Penghargaan ini diberikan berdasarkan prestasi, setelah sebelumnya Badan Litbang melakukan evaluasi dan penilaian terhadap para pegawai.

Dalam sambutannya, Fatoni, menjelaskan, pemberian penghargaan merupakan bentuk perhatian terhadap kinerja para pegawai. Fatoni mengatakan, kegiatan serupa akan terus dilakukan setiap tahun sebagai motivasi agar pegawai terdorong untuk terus berprestasi, kreatif, dan inovatif dalam meningkatkan kinerjanya. “Belum sempurna apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Bapak dan Ibu lakukan sudah cukup baik dan membanggakan,” katanya.

Fatoni berharap, pegawai yang mendapat penghargaan dapat mempertahankan prestasinya, bahkan meningkatkan kinerjanya. Kepada pegawai yang belum mendapat penghargaan, fatoni menegaskan, bukan berarti kinerjanya tidak baik. Penghargaan itu, kata Fatoni, dapat diraih dalam kesempatan lainnya. “Yang belum mendapat penghargaan terus semangat dan terus meningkatkan kinerja kita,” harapnya.

Adapun penghargaan diberikan kepada lima kategori, yakni peneliti produktif, peneliti berprestasi, pegawai negeri sipil teladan, pegawai tidak tetap berkinerja baik, kategori karya tulis populer, tenaga kebersihan berkinerja baik. Dari lima kategori itu, sedikitnya, sebanyak 21 pegawai mendapat penghargaan.

Berikut daftar nama pegawai penerima penghargaan Badan Litbang Kemendagri:
a. Peneliti Produktif, yaitu Hari P. Sutanto, S.Si.,M.Dev.Prac., Dr. Hadi Supratikta, Ray Septianis Kartika dan Dra. Rosmawaty Sidauruk, M. Si.
b. Peneliti Berprestasi, yaitu Dr. Siti Aminah, Dr. Herie Saksono, Adi Suhendra M.Sosio, Drs. Tomo Hadi Saputro).
c. PNS Teladan terdiri dari Depi Ipran, M. Sohibul Iman, S. STP., Raden Kus Yoga Bimasakti, S. STP, Andi Muhammad Fauzan, S. STP.
d. Pegawai Tidak Tetap Berkinerja Baik adalah Danang Mardianto, Taufik Hidayat, Robinson Joel Togatorop.
e. Petugas Kebersihan Berkinerja Baik, penghargaan diberikan kepada Mudeli, Tukirman, Budiyanto.
f. Karya Tulis Terpopuler diraih oleh Ray Septianis Kartika, Mujaeni, Said Rifky.

Diposkan pada

OJK MENJAGA KETAHANAN PASAR MODAL DAN MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Jakarta,-

Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal sepanjang 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan tersebut juga selaras dengan upaya Pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“OJK telah mengeluarkan banyak kebijakan pre-emptive dan extraordinary untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dan menjaga fundamental lembaga jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 di Bursa Efek Indonesia, Rabu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu juga menyatakan apresiasi atas terjaganya stabilitas di Pasar Modal dalam menghadapi gejolak perekonomian dan mengharapkan ketahanan Pasar Modal menjadi salah satu instrumen yang bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, vaksin Covid 19 dan resilient investor ritel serta transparansi dan akuntabilitas maka pasar modal Indonesia akan semakin stabil dan pulih di 2021,” kata Airlangga.

Selama periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus pada tiga hal yakni:

1. Relaksasi bagi pelaku industri antara lain mengatur penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik dengan menerbitkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan, dan relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada stakeholder terkait dengan perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industri, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dengan menerbitkan POJK 37 /POJK.04/2020.

2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan pelarangan short selling untuk sementara waktu dan diperbolehkannya buyback saham tanpa melalui RUPS oleh Emiten; dan

3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan kemudahan Emiten/Perusahaan Publik serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX.

Kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, pasar saham kembali stabil dan berangsur pulih dengan IHSG pada 29 Desember kemarin ditutup di level 6.036,17 atau secara year to date terkoreksi 4,18% atau mengalami kenaikan sebesar 53,7% dibandingkan level terendahnya pada 24 Maret lalu.

Per 29 Desember 2020, jumlah investor Pasar Modal juga tercatat naik sebesar 56% dari 31 Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi sebanyak 3,87 juta. Peningkatan jumlah invetor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 54,79% dari total Investor.

Selain itu, nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga tetap meningkat. Hingga 28 Desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85% dari sebelumnya pada 30 Desember 2019 tercatat Rp542,2 triliun naik menjadi Rp579,33 triliun.

Secara akumulatif per 29 Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) juga naik sebesar 2,28% dibandingkan posisi 30 Desember 2019 dari Rp802,65 triliun menjadi Rp820,98 triliun.

Jumlah total produk RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp249,92 triliun.

Di tahun 2020, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 emisi yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, 16 Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap I, dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp118,70 triliun.

Dari 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, di antaranya merupakan 48 Emiten Efek bersifat Ekuitas baru dan 6 Emiten Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk baru.

*Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional*

Berbagai kebijakan Pasar Modal juga dikeluarkan OJK sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, dukungan implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

1. Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodir kebutuhan UKM untuk memanfaatkan industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan dengan cara penerbitan Efek sehingga dapat membantu kebutuhan pengembangan UKM.

Melalui regulasi ini OJK membuat kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk. Selain itu juga memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.

2. Penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung implementasi UU Tapera. OJK telah menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2020 yang mengatur pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta penyediaan sistem penunjang pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

3. Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, terkait pasal 154 s.d. pasal 172 UU Cipta Kerja mengenai pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) /Souvereign Wealth Fund (SWF) serta pasal 300 ayat (2) mengenai kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam Pasal 300 ayat (2) telah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, yakni hanya cukup mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada DPRD setempat.

Selain kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan dan melindungi investor Pasar Modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.

Kemudian OJK juga OJK telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Keputusan ini mengatur ketentuan peningkatan besaran batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yakni:

a. Batas maksimal ganti rugi per Pemodal naik dari Rp 100 juta per Pemodal menjadi Rp 200 juta per Pemodal.

b. Batas maksimal ganti rugi per Kustodian naik dari Rp 50 miliar per Kustodian menjadi Rp 100 miliar per Kustodian.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Diposkan pada

Resmikan PKK Agro Park, Gubernur Arinal harapkan pengembangan destinasi wisata Edupark

Lampung Selatan, mediarepublika.com—- Gubernur Arinal Djunaidi didampingi ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal secara resmi membuka beroperasinya taman wisata PKK Agro Park yang berlokasi di Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan pada Senin (28/12) pagi.

Acara diawali dengan panen perdana buah melon yang ditanam pada tanggal 6 Nopember 2020 yang lalu, secara bersama yang disaksikan oleh beberapa Pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan tamu undangan yang hadir kemudian dilanjutkan dengan peninjauan kebun buah.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Kusnardi mengungkapkan bahwa saat ini PKK Agro Park menempati lahan seluas 10 Ha dan sudah dimanfaatkan 7 Ha yang telah dikembangkan untuk menanam buah melon dan semangka serta beberapa jenis sayuran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir dan berpartisipasi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Perbenihan, pupuk organik dan Flori culture (bunga)

Sementara dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyampaikan harapannya agar PKK Agro Park dapat bermanfaat baik dari segi Pendidikan, Wisata maupun perekonomian bagi masyarakat.

“Saya berharap agar PKK Agro Park ini dapat dikelola secara profesional agar menjadi lokasi wisata edupark yang dapat mendorong perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Ketua TP. PKK dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pengelola PKK Agro Park yang terus melakukan pengembangan – pengembangan guna perbaikan dan lebih baik guna menata PKK Agro Park.

Sementara dalam sambutannya, Gubernur Lampung mengungkapkan bahwa Agro Park ini harus diinisiasi dengan baik oleh semua pihak, seperti Perguruan Tinggi, Dinas terkait dan seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama melakukan pengembangan yang pada akhirnya akan menjadi lokasi wisata, Edu wisata, dan pengembangan lainnya.

Walaupun dengan keterbatasan areal yang hanya seluas 10 Ha ini Gubernur berharap agar pengembangan – pengembangan dan inovasi diberbagai hal agar dapat dilakukan, sehingga lahan ini dapat menjadi pusat wisata yang diminati, Nantinya ditempat ini akan dikembangkan juga beberapa fasilitas pendukung, diantaranya dibidang Perikanan, peternakan dan kuliner.

Menurut Gubernur, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka memberikan ruang hijau diwilayah Provinsi Lampung.

Gubernur berpesan agar dalam pengelolaannya, PKK Agro Park dapat dikelola dengan manajemen yang baik agar dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan keluarga, baik dari Lampung maupun dari luar Provinsi Lampung.

“Saya Berharap agar Seluruh OPD dapat bersinergi untuk mendukung program yang sedang kita jalankan ini,” harap Gubernur.

Disela – sela sambutannya, Gubernur juga menegaskan, bahwa dimasa Pandemi Covid-19 ini, lokasi wisata harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak.

Menurut pengelola Kebun Wisata PKK Agro Park,.lokasi ini sudah dapat dikunjungi setiap hari mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan harga tiket masuk sebesar 10 ribu rupiah dan masyarakat sudah dapat menikmati destinasi wisata ini.(Red).

Diposkan pada

Bersama Jajaran Forkopimda, Gubernur Arinal Tinjau Ibadah Malam Natal

Bandar Lampung, mediarepublika.com — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung melakukan peninjauan Ibadah Natal Tahun 2020 di Gereja Methodis Indonesia Imanuel dan Gereja Katedral Kota Raja Bandar Lampung, Kamis Malam (24/12).

Kegiatan peninjauan Ibadah Natal ini diikuti oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Purwadi, Kabinda Lampung Brigjen TNI Wahyu Hadi, Danbrigif 4 Mar/BS Kol. Mar. Nawawi, Kasrem 043/Gatam Kol. Inf . Dwi Endro Sasongko.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa kedatangan dirinya bersama Forkopimda Provinsi Lampung untuk mengetahui bagaimana persiapan Ibadah Natal, terutama di tengah pandemi. Gubernur mengingatkan, jangan sampai niat baik untuk melaksanakan ibadah, tapi karena tidak mematuhi Protokol Kesehatan justru menyebabkan terkena Covid-19.

“Saya melihat malam ini protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan dengan baik. Semoga bapak ibu dapat menjalankan ibadah dengan baik,” ujar Gubernur Arinal.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Arinal juga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan berharap Natal kali ini memberikan keberkahan dan kebahagiaan bagi semua sebagai umat dan Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Gubernur Arinal berpesan dan mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di air yang mengalir.

Usai meninjau dua lokasi gereja tersebut, Gubernur Arinal bersama Forkopimda Lampung meninjau Pos PAM Natal dan Tahun Baru 2021 di Mal Ramayana di Jl. Raden Inten Kota Bandar Lampung. (Red)

Diposkan pada

Pemerintah Provinsi Lampung Raih Top Digital Award 2020, Bidang Implementasi dan Pemanfaatan Teknologi Digital

mediarepublika.com

Jakarta, —- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra didampingi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Budhi Martha Utama menghadiri acara penyerahan penghargaan Top Digital Award 2020 bertempat Hotel Rafles Jakarta, Selasa (22/12).

Acara dihadiri secara virtual oleh Menteri Kominfo Republik Indonesia dan juga secara langsung oleh perwakilan BPKP, Ditjen Pajak, Perwakilan Kemensos, Perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pimpinan Perusahaan dan Instansi dari beberapa Provinsi di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Lampung adalah salah satu penerima anugerah dibidang Teknologi Digital tersebut bersama dengan Perusahaan dan Instansi Pemerintah lain di Indonesia yang mendapat penilaian terbaik dalam implementasi dan pemanfaatan Teknologi Digital.

Tema yang diusung dalam kegiatan tersebut adalah Top Digital Inovation & Implemantation on New Normal yang diselenggarakan oleh majalah It Works yang sekaligus memberikan support untuk mewujudkan Indonesia Maju

Dalam laporannya, Ketua penyelenggara M. Lutfi Handayani mengungkapkan sejak Tahun 2014 kegiatan ini telah digelar dan terus berkembang hingga saat ini telah memasuki penyelenggaraan yang ke 7.

Penyelenggaraan Top Digital Award diharapkan mendorong inovasi – inovasi dibidang teknologi digital, sehingga meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi.

Top Digital Award Diikuti oleh 800 perusahaan dan Instansi Pemerintahan yang telah diseleksi menjadi 200 kandidat dan selanjutnya mengerucut hingga menjadi 160 dan dilanjutkan penilaian lemgkap.selama 3 bulan.

“Kami mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para pemenang Top Digital Award 2020, semoga keberhasilan ini menjadi motivasi dan contoh bagi instansi dan Perusahaan lainnya”, ungkap Lutfi.

Sementara itu Menteri Kominfo, Johny G. Plate dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kondisi pandemi Covid -19 saat ini mendorong inovasi – inovasi disektor teknologi digital yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang sangat signifikan penggunaan internet dan bisnis IT.

“Tentu dibutuhkan sinergi dibidang pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Menkominfo.

Dukungan layanan akses internet pada layanan kesehatan di seluruh wilayah di Indonesia saat ini tengah dilakukan percepatan pemenuhannya, sehingga di tahun 2021 diharapkan sudah dapat tercover wilayah – wilayah blankspot.(red)

Diposkan pada

GUBERNUR ARINAL DJUNAIDI APRESIASI KINERJA PLN UID LAMPUNG TERANGI PULAU 3T

Bandar Lampung (17/12/2020)
Di tengah pandemi Covid-19, PLN tetap produktif dan semangat berjuang menerangi pelosok negeri, ini dibuktikan dengan peningkatan konsumsi energi listrik masyarakat Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2020 mencapai 4,58 GWH dengan pertumbuhan 7,62 persen.

“Rasio Desa berlistrik di Provinsi Lampung tahun 2020 telah mencapai 99,39 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,44 persen dari yang sebelumnya 97,95 persen pada tahun 2019 yang lalu,” ujar General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung Pandapotan Manurung dalam sambutannya pada acara Multi stakeholder forum and Customer Gathering tahun 2020 yang dilangsungkan secara virtual melakui zoom meeting, Kamis 17 Desember 2020.

“Mengenai rasio desa berlistrik di Lampung tahun 2020 telah mencapai 99,39 persen atau meningkat 1,44 persen dibandingkan 2019 lalu. Sedangkan konsumsi energi listrik masyarakat Lampung telah mencapai 4,58 GWH dengan pertumbuhan 7,62 persen. Bahkan PLN UID Lampung sudah menyalakan secara 24 jam pada pulau-pulau yang tergolong dalam 3T 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Provinsi lampung diantaranya adalah Pulau Pisang, Pulau Sebesi, Pulau Legundi, Pulau Tabuan, dan Pulau Pahawang,” tegasnya.

“Dalam mendukung Green Policy, PLN UID Lampung berencana menggunakan pembangkit EBT untuk menggantikan pembangkit diesel di pulau Tabuan dan Legundi sehingga akan menjadikan pulau-pulau tersebut sebagai destinasi Eco Green Tourism di Provinsi Lampung”, ungkap orang nomor satu di PLN UID Lampung ini.

Kondisi saat ini Total Daya Mampu Pasok Lampung mencapai 1522,22 MW dengan Beban Puncak sebesar 1140,6 MW. Ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki Reserve Margin sebesar 446,5 MW atau 29,33 persen dari beban puncak.

“Besaran daya tersebut tentunya didukung dengan sistem kelistrikan lampung yang handal, yakni 28 Gardu Induk dengan kapasitas total 2000 MVA dan jumlah penyulang sebanyak 233 penyulang yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung,” tutup dia dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut PLN UID Lampung juga memberikan apresiasi terhadap pelanggan terbaik. Kategori Kecepatan Pembayaran Rekening Listrik diberikan kepada PT Coca Cola AIB, Kategori Jam Nyala Tertinggi diberikan kepada PT Bambu Mas dan Kategori Growth Pemakaian Tertinggi diberikan kepada Irsan Mustopo.
Dalam acara tersebut yang berlangsung melalui zoom meeting, turut hadir juga Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memberikan sambutannya.

Dalam sambutannya ia mengatakan, dalam pembangunan di provinsi Lampung mungkin PLN alami kendala, namun tetap optimis dan upaya menerangi hingga pelosok daerah.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi sumbangsih besar PLN di dalam penyaluran energi listrik ke desa-desa hingga daerah 3T. Utamanya dalam menerangi 24 jam pulau-pulau terluar di Provinsi Lampung.

“Terlebih meskipun dengan berbagai tantangan baik dari sisi geografis, sumber daya manusia, budaya, apalagi saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19, PLN tetap mengupayakan untuk menerangi seluruh pelosok Provinsi Lampung yang sebagian besar sudah dinikmati masyarakat,” tambah Arinal Djunaidi.

Arinal berharap PLN bisa memaksimalkan penyaluran listrik di pulau-pulau ini, terlebih agar selaras dengan program yang tengah digenjotnya di sektor pariwisata dan juga industri.

“Jangan merasa puas, keberhasilan hari ini bukanlah berarti selesai, tetapi keberhasilan hari ini adalah awal kita untuk mengembangkan di masa yang akan datang,” tegasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong percepatan berbagai pembangunan infrastruktur kelistrikan di seluruh wilayah Sai Bumi Ruwa Jurai, agar dapat membangkitkan potensi.

“Sebelumnya PLN telah lakukan penerangan di Pulau Pisang, Pulau Sebesi, Pulau Legundi, Pulau Tabuan, dan Pulau Pahawang. Ini merupakan titik daerah cukup jauh dari pusat kota dan saya apresiasi kinerja ini,” tutup Arinal.

Diposkan pada

Wagub Provinsi Lampung Hadiri Rapat Video Conference SUN

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menghadiri Video Conference Scalling Up Nutrition (SUN) Anual Meeting 2020 (virtual meeting) di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (14/12).

Hadir dalam acara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PP dan PA, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat serta Sekretaris Dinas Kesehatan dan Perwakilan Dinas terkait di Lingkungan Pemprov Lampung.

Scaling Up Nutrition (SUN) Movement merupakan upaya untuk mengatasi semua bentuk malnutrisi dengan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pangan dan gizi yang baik. Upaya ini bertujuan untuk mengejar lambatnya atau tidak meratanya pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs).

Mengenai pelaksanaan pelayanan di Posyandu dan Puskesmas dalam kondisi pandemi Covid-19, dapat dilakukan dengan edukasi dan konseling gizi melalui daring dan media lainnya. Daerah yang belum melaksanakan Posyandu hendaknya memprioritaskan kegiatan mandiri, mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan daerah dalam pelayanan gizi pada masa pandemi Covid-19 dan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk pengaturan jadwal.

Diposkan pada

Aplikasi SIGER BERJAYA Juga Bisa Mengedukasi Wisatawan Tentang Pencegahan Covid-19

Bandarlampung – Rencana peluncuran aplikasi SIGER BERJAYA (Polisi Sigap dan Sadar Pariwisata),
yang digagas oleh Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Donny Sabardi H Damanik, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dinilai merupakan terobosan baru untuk meningkatkan kunjungan wisata tapi tetap mematuhi protokol kesehatan di musim pandemi Covid-19.

Aplikasi SIGER BERJAYA ini, tidak hanya menjadi panduan para wisatawan dan menentukan tempat wisata, tapi aplikasi ini juga memberi edukasi terkait pencegahan penularan Covid-19.

Kombes Pol Donny Sabardi, menyampaikan, bahwa kasus positif Covid-19 di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan. “Oleh karena itu, menghadapi libur panjang Hari Raya Natal dan tahun baru 2021, penerapan protokol kesehatan di tempat wisata menjadi hal yang wajib. Karenanya melalui aplikasi Si SIGER BERJAYA dimana memuat berbagai tempat wisata di Lampung, dalam aplikasi ini juga memberi edukasi atau informasi masalah Covid-19,” ujar Kombes Pol Donny Sabardi, Sabtu (12/12/2020).

Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Donny Sabardi H Damanik, selain mempersiapkan jajarannya melakukan Operasi Lilin Natal dan Tahun Baru (Nataru), tapi juga membantu masyarakat untuk berlibur dengan memberi informasi mengenai tempat wisata melalui aplikasi Si SIGER BERJAYA.

Dalam aplikasi SIGER BERJAYA ini memuat objek budaya, industri kreatif, informasi kondisi wisata, informasi jalur akses wisata dan informasi protokol kesehatan. Termasuk nomor kontak Kepolisian, Kesehatan, pemandu wisata, hotel terdekat, restoran dan lain-lain.

Kombes Pol Donny Sabardi mengharapkan masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata agar selalu menjaga protokol kesehatan. Begitu juga kepada pengelola tempat wisata juga harus menerapkan protokol kesehatan. Ini sesuai Keputusan Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Pengelola atau pengembang tempat wisata jangan hanya mengejar target pengunjung banyak, tapi protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama. Melalui aplikasi SIGER BERJAYA masyarakat khususnya pengunjung wisata juga teredukasi tentang Covid-19,” ujar Kombes Pol Donny Sabardi, perwira menengah Polisi kelahiran Bandarlampung ini.

Kombes Pol Donny Sabardi putra Lampung lahir di Bandarlampung ini, merasa terpanggil untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memajukan pariwisata Lampung. “Potensi wisata Lampung sangat besar untuk dikembangkan. Karena potensi wisata Lampung kelas dunia. Karena itu, selama bertugas di Lampung saya terpanggil berkarya untuk daerah kelahiran saya. Saya bisa bertugas di Lampung karena doa Ibu, karena itu saya ingin berbuat dan berkarya untuk daerah kelahiran saya. Dalam hal ini membantu memajukan pariwisata Provinsi Lampung,” ujar Kombes Pol Donny Sabardi.

Salah satu langkah yang dilakukan Ditlantas Polda Lampung bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung memperkenalkan aplikasi SI SIGER BERJAYA (Polisi Sigap dan Sadar Pariwisata) yang mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat umum dalam mendapatkan informasi tentang wisata dan ekonomi kreatif yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Aplikasi ini dapat diunduh di play store dengan nama “SI SIGER BERJAYA”.

Semua fitur yang ada di aplikasi ini sangat lengkap dan cocok untuk melengkapi perjalanan pengguna dalam melakukan perjalanan wisata di Provinsi Lampung, seperti lokasi informasi Petugas Kepolisian, lokasi fasilitas umum, nomor darurat dan lain-lain. Anggota Lantas juga diharapkan menjadi intreprenuer dalam melaksanakan tugas sehingga tahu dan paham dimana saja lokasi wisata Lampung.

Ditlantas Polda Lampung telah melaksanakan kerjasama dengan provider Indosat dan XL dalam rangka menghimbau tertib berlalu lintas, protokol kesehatan dan panduan perjalanan aplikasi Siger Berjaya kepada masyarakat umum dalam bentuk pesan broadcast selama Operasi Lilin Krakatau 2020.

Diposkan pada

Pjs Gubernur Agus Fatoni Terima Penghargaan Sebagai Pembina Terbaik Tahun 2020 dari Karang Taruna atas Komitmen Dorong Kesetiakawanan Sosial

Komitmen Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si. dalam mendorong kesetiakawanan sosial di Sulut tak perlu diragukan lagi. Terbukti, Fatoni menerima piagam penghargaan sebagai Pembina Umum Karang Taruna Provinsi Sulut Terbaik Tahun 2020 atas partisipasinya dalam mendorong kesetiakawanan sosial di Sulut.

Penghargaan ini diserahkan langsung Ketua Karang Taruna Sulut, DR. Billy Lombok kepada Fatoni dalam kegiatan pengukuhan Pengurus Karang Taruna Sulut Periode 2020-2025 di Rumah Dinas Gubernur, Jumat (4/12/2020).
“Penghargaan ini untuk pertamakalinya dan telah berkoordinasi dengan pengurus nasional Karang Taruna bahwa Pak Pjs Gubernur layak menerima penghargaan tingkat nasional yang akan diagendakan pada agenda temu karya atau pengurus nasional karang taruna,” kata Lombok.

Sebelumnya, Fatoni usai mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Sulut Periode 2020-2025 berharap organisasi ini terus memberikan dampak positif terhadap Sulut.
Diketahui, pengukuhan ini sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 359 Tahun 2020 tentang Pengurus Karang Taruna masa bakti 2020-2025.

“Semoga organisasi Karang Taruna Sulut kedepan akan menjadi organisasi yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara,” katanya.

Lanjut Fatoni, berorganisasi bukan hanya sekedar mencari posisi dan jabatan, tetapi berorganisasi kita bisa mendapatkan banyak hal, dapat melatih kepemimpinan, menajerial, kecerdasan emosional, sosial, spiritual, moral dan aspek lainnya.

“Organisasi ini juga dapat menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk menapaki kehidupan berikutnya, jabatan di organisasi maupun jabatan lain bukanlah suatu tujuan tapi suatu alat untuk perjuangan, melakukan kebaikan dan kebajikan terus-menerus sehingga dapat membawa manfaat bagi umat manusia bahkan daerah, bangsa dan negara,” jelasnya.

“Marilah gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berbuat yang terbaik terhadap daerah dan masyarakat Sulut khususnya,” tambahnya.

Lebih jauh, Fatoni yakin kepengurusan ini akan menjadi solid dan kuat dan dapat mewujudkan program-program serta menjadi latihan bagi generasi muda kedepan.

“Saya yakin kepengurusan ini kedepan akan lebih solid dan kuat sehingga bisa mewujudkan program organisasi dan menjadi latihan bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa,” ungkapnya.

“Dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kesetiakawanan sosial lainnya ini akan memperkuat jiwa empati dan kemanusiaan kita sehingga ini menjadi modal bagi perjuangan pengurus Karang Taruna,” tutupnya.

Diposkan pada

Chrisna Putra Saksikan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat

Pesisir Barat,—– Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra, yang sebelumnya menjabat sebagai Pjs. Bupati Pesisir Barat menyaksikan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan tema “Menyerasikan Serta Memperkokoh Pembangunan NKRI dan Menangani Covid-19 di Pesisir Barat” bertempat di Gedung Serba Guna Selalaw, Jumat malam (4/12).

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat, Marlini, dalam sambutannya menyampaikan, Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat ini bertujuan untuk:

1. Menyebarluaskan profil visi misi serta kerja serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat.

2. Memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya.

3. Menggali lebih dalam dan luas setiap tema yang diangkat dalam debat publik.

Dengan adanya Debat Publik masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihannya sesuai dengan Regulasi PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksaanan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19.

Dalam debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 kali ini dihadiri langsung oleh 4 pasangan calon.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra, didampingi oleh Kapolres Lampung Barat, Dandim 0422 Lampung Barat serta beberapa perwakilan dari Kepala OPD Kabupaten Pesisir Barat menyaksikan secara live streaming Debat Paslon Bupati dan Wakil Bupati.

Debat dibagi menjadi enam segmen yang masing-masing segmen berisi pertanyaan moderator kepada masing-masing Paslon dan juga kesempatan untuk saling melempar pertanyaan antar masing-masing paslon.

Acara debat kali ini terlihat lebih eksploratif dan representatif karena merupakan kesempatan terakhir bagi tiap Paslon untuk mendeklarasikan visi dan misi yang diusung untuk meyakinkan masyarakat Pesisir Barat agar memilih salah satu Paslon pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.