Kategori: Pemprov

BANDAR LAMPUNG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi meluncurkan aplikasi layanan publik Lampung-In. Ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Fahira (Mirza-Jihan).

Aplikasi ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dikembangkan melalui kerja sama dengan Tim Jakarta Smart City (JSC) dan mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov DKI Jakarta, Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di Provinsi Lampung.

Fitur utamanya adalah kanal pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga melaporkan keluhan secara real-time, lengkap dengan foto dan deskripsi lokasi. Setiap laporan akan diteruskan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk ditindaklanjuti, diverifikasi, hingga dilaporkan kembali oleh Inspektorat Provinsi sebagai bahan evaluasi pelayanan.

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menjelaskan bahwa proses pengembangan Lampung-In telah melalui serangkaian tahapan penting, termasuk penandatanganan MoU dengan Pemprov DKI Jakarta pada 15 April 2025, penyusunan regulasi, dan dua tahap uji coba pengguna (UAT) pada 29 April dan 16 Mei 2025. Aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store dan App Store sejak 19 Mei 2025.

“Setelah peluncuran, kami akan memasuki fase monitoring dan evaluasi menyeluruh. Pengembangan fitur baru akan dihentikan sementara untuk memastikan sistem yang ada benar-benar berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Elvira di Bandar Lampung, Kamis (22/5/2025).

Aplikasi Lampung-In tidak hanya memfasilitasi pengaduan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, e-Samsat, Lampung Berita, dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung. Ada penambahan fitur layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, informasi pariwisata, hingga perpustakaan keliling.

Gubernur Mirza menekankan bahwa Lampung-In merupakan pintu masuk menuju kolaborasi yang lebih luas dalam digitalisasi layanan publik dan penguatan ekonomi rakyat. “Aplikasi ini menempatkan masyarakat sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan layanan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan pemerintahan yang modern dan responsif,” jelas Gubernur

Dengan peluncuran aplikasi ini, Pemprov Lampung berharap Lampung-In menjadi etalase digital pelayanan publik yang mendorong reformasi birokrasi dan membawa Lampung lebih dekat menuju visi Indonesia Emas. (*)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan Aplikasi Lampung- In sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kecepatan pelayanan publik terintegrasi yang berbasis aplikasi digital.

Aplikasi Lampung-In merupakan hasil replikasi dan penyesuaian dari aplikasi Jakarta Kini (JAKI) milik Pemprov DKI Jakarta yang telah terbukti sukses dalam implementasinya.

Aplikasi Lampung-In secara resmi diluncurkan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela didampingi Staf Khusus Kepresidenan Hera Nugrahayu, di Lapangan PKOR Way Halim, Minggu (15/6/2025) dan disaksikan oleh sejumlah masyarakat yang tengah melakukan kegiatan olah raga.

Saat ini Aplikasi Lampung-In sudah tersedia di Google Play Store dan App Store, masyarakat dapat mengunduh secara langsung dan sudah mulai dapat mempergunakannya.

Wagub Jihan mengatakan bahwa aplikasi Lampung-In yang akan hadir di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi dan turut berperan serta aktif dalam pembangunan provinsi Lampung, sehingga menjadi aplikasi yang dapat memberikan dampak nyata pada proses pembangunan di Provinsi Lampung.

Wagub Jihan menuturkan bahwa launching hari ini merupakan momen penting dan membanggakan bagi pemerintah provinsi Lampung, sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih Bapak Kepala Dinas kominfo yang telah memberikan pengawalan dari pengembangan aplikasi Lampung-In ini, sehingga nanti dapat sama suksesnya atau bahkan mungkin akan bisa lebih sukses dari yang Jakarta Kini (JAKI) di Jakarta,” ucapnya.

Dengan semangat inovasi, Lampung-In menyatukan tiga fitur utama Pelayanan Publik, Informasi Publik, dan Pengaduan Masyarakat. Ketiga fitur ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang mudah diakses, cepat ditanggapi, dan transparan.

Salah satu keunggulan utama aplikasi ini adalah fitur geotagging, yang memungkinkan laporan pengaduan dikaitkan langsung dengan lokasi kejadian secara real-time. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berbasis data dan spasial, serta mempercepat respon terhadap isu-isu di lapangan.

Selain itu, aplikasi Lampung-In menyediakan informasi status laporan yang terbaru, sehingga masyarakat dapat secara aktif memantau proses tindak lanjut dari laporan yang telah mereka sampaikan. Setiap laporan akan memiliki status yang jelas mulai dari diterima, dalam proses, hingga selesai serta dapat diikuti melalui fitur diskusi langsung dengan petugas terkait.

“Setiap laporan akan memiliki status yang jelas dari mulai diterima, kemudian diproses sampai dengan selesai ditangani semuanya akan memberi status yang jelas,” ucap  Wagub Jihan.

Kehadiran Lampung-in diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun Lampung yang lebih maju, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan warga Lampung dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik.

Aplikasi Lampung-In tidak hanya memfasilitasi pengaduan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, e-Samsat, Lampung Berita, dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung. Ada penambahan fitur layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, informasi pariwisata, hingga perpustakaan keliling. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung akan meluncurkan Platform Lampung-In, sebuah terobosan dalam digitalisasi pelayanan publik sebagai bentuk dukungan dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Menurut rencana, Peluncuran Platform Lampung-In akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Juni 2025 pukul 06.30 WIB di PKOR Wayhalim dan akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Platform Lampung-In dirancang untuk mengintegrasikan informasi pembangunan, layanan publik, dan kanal pengaduan masyarakat secara terpadu.

Dengan adanya platform ini, masyarakat Lampung tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan platform ini guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif.

Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Selatan — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, secara resmi membuka peringatan Hari Donor Darah Sedunia (HDDS) 2025 di halaman Warung Makan Winda, Natar, Lampung Selatan, Sabtu (14/6/2025).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan donor darah yang menurutnya merupakan bentuk komitmen mulia untuk menyelamatkan nyawa.

“Hari Donor Darah bukan sekadar seremonial. Ini momentum penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa darah yang aman sangat dibutuhkan oleh banyak pasien. Satu kantong darah bisa menyelamatkan nyawa, dan sekaligus menyehatkan tubuh pendonornya,” ujarnya.

Tahun ini, HDDS mengusung tema global “Give Blood, Give Hope: Together We Save Lives” atau “Berikan Darah, Berikan Harapan: Bersama Kita Menyelamatkan Nyawa.” Tema ini menekankan pentingnya solidaritas dan harapan dalam setiap tetes darah yang disumbangkan.
“Bayangkan satu kantong darah bukan hanya memperpanjang hidup, tapi juga memberi harapan baru bagi keluarga pasien. Luar biasa, bukan?” tambah Wulan Sari Mirza.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif menjadi pendonor darah sukarela (DDS) tanpa memandang latar belakang apapun.

“Darah kita mungkin berbeda suku Lampung, Jawa, atau lainnya tapi tetapi disini kita bergerak tergerak hati sebagai insan manusia yang ingin menolong sesama semangat kemanusiaan menyatukan kita semua,” ucapnya.

Tak hanya itu, Wulan Sari menyebut peringatan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen PMI di seluruh Lampung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan layanan dan ketersediaan darah yang aman.

“Saya bersyukur mendapat amanah sebagai Ketua PMI Lampung. Lima tahun ke depan, saya ingin bersama jajaran pengurus terus mengajak masyarakat menjadi bagian dari gerakan donor darah sukarela,” pungkasnya.

Acara yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke lokasi donor darah dan pemberian bantuan berupa tiga kursi roda untuk penyandang disabilitas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Selatan —- Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengajak seluruh pesantren di Provinsi Lampung untuk dapat menerapkan Gaya Hidup Sadar Sampah.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan Nurlela saat memberikan pengarahan pada kegiatan edukasi pengembangan bank sampah di lingkungan pesantren Provinsi Lampung, di Rumah Inspirasi Sahabat Gajah, Way Huwi, Jumat (13/6/2025).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighoh (JPPPM) Lampung, Coca Cola Europacific Partners Indonesia dan Bank Sampah Sahabat Gajah.

Menurut Wagub Jihan, Gaya Hidup Sadar Sampah dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan diri memilah sampah (sampah organik, sampah anorganik, sampah B3) sejak dari pesantren, memilih barang tanpa kemasan ketika berbelanja atau membawa wadah sendiri.

Kemudian, mengajak pengelola pesantren agar memberikan pengarahan bagi para santri untuk menghabiskan makanan serta mengomposkan sisa makanan yang tidak habis dikonsumsi.

“Karena, data menunjukkan bahwa lebih dari 51 persen sampah di Lampung adalah sisa makanan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mengatasi sampah organik dari limbah makanan,” ujar Wagub Jihan.

Melalui kegiatan ini, Wagub Jihan juga berharap agar pesantren dapat menciptakan santri yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama dan berakhlak mulia, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan sekitar. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Kamis (12/6/2025).

Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dihadapan seluruh peserta Rapat yang dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mewakili 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini menjadi bagian yang penting bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai tim yang strategis dalam melakukan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

“Dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan kita harus sama-sama melakukan tahap kesepemahaman, bahwa tim ini perlu kerja-kerja yang tidak hanya bisnis as usual tetapi memang kerja cepat,” ungkap Jihan.

Lebih lanjut, Jihan menuturkan bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung memang mengalami penurunan secara bertahap, tetapi bukan angka yang bertahap jalannya pelan yang diinginkan, akan tetapi angka yang cepat untuk turun sampai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol di Provinsi Lampung.

Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran sehingga upaya yang dilakukan bisa semakin efektif, dan semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa koordinasi yang baik antara semua kabupaten dan kota dan juga Provinsi Lampung.

“Karena itu kita perlu menyamakan arah dan langkah kita dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung agar Selaras dan tepat sasaran,” ucapnya.

Jihan menegaskan bahwa angka kemiskinan yang masih ada harus menjadi pengingat bahwa perjalanan belum selesai dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat dan setiap program yang diluncurkan benar-benar harus menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi peluang untuk berkembang.

Perencanaan agar semakin matang, strategis dan berbasis data yang lebih akurat melalui optimalisasi secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi tiga fokus utama yaitu :
1. Menekan pengeluaran dari masyarakat,
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

“Ketiga pendekatan tersebut adalah upaya pengentasan kemiskinan yang penting kita lakukan secara sinergi dan simultan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota,” ungkap Jihan.

Setiap program dan kebijakan harus dapat menyentuh akar permasalahan dari setiap lokus sasaran program pengentasan kemiskinan. Menurut Jihan program tersebut harus bisa menyesuaikan dengan strategi melalui pendekatan yang tepat, selain itu masih tingginya kemiskinan antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.

Program unggulan Pemerintah  Provinsi Lampung “Desaku Maju” diharapkan dapat menjadi stimulus yang baik dalam memetakan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan potensi daerah yang baik, sehingga integrasi dari program “Desaku Maju” itu dapat berjalan dan ekosistemnya dapat bertumbuh.

“Salah satu program unggulan yang saya Sebutkan program “Desaku Maju” yaitu menjadi payung program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan berbasis desa, dan dengan pendekatan program terpadu ini kita berharap pengentasan kemiskinan akan semakin efektif,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Lampung  berharap agar kabupaten/kota dapat benar-benar mengadopsi, mengembangkan program “Desaku Maju”, menginovasikan, meniru, memodifikasi program tersebut, mengembangkannya dengan baik sehingga potensi daerahnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Saya berharap sekali lagi, tim ini dapat menjadi tim yang strategis membersamai program-program Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kota, dan dapat berhasil mengentaskan kemiskinan yang ada di provinsi Lampung,” ucapnya.

Diakhir Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menekankan agar melalui rapat Koordinasi ini  dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketetapan sasaran dan integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat.

Rapat koordinasi juga diisi dengan paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mendampingi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, yang hadir menjadi narasumber dalam silaturahmi bersama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Lampung.

Kegiatan yang mengusung tema “Dari Kampus untuk Negeri: Sinergi Inovasi, Talenta dan Budaya Ilmiah untuk Indonesia Emas” ini diselenggarakan di Gedung Mahligai Agung Universitas Bandar Lampung pada Kamis (12/06/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung, serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas.

Dalam paparannya, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan menyoroti pentingnya perubahan paradigma di lingkungan perguruan tinggi.

“Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi ‘menara gading’ yang sulit dijangkau. Kehadiran perguruan tinggi harus memberikan manfaat, mampu menjawab persoalan masyarakat, dan mengurangi beban penderitaan masyarakat,” tegas Fauzan.

Ia menekankan konsep “Pendidikan Tinggi Berdampak” sebagai kunci utama, di mana inovasi dan kolaborasi menjadi pendorong utama kemajuan.

“UBL adalah contoh nyata bagaimana perguruan tinggi swasta dapat menjadi pusat inovasi dan siap berkolaborasi untuk maju bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung memahami bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai isu strategis, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung.

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan dapat menjembatani ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Lampung, menghadapi persaingan antar PTS, dan mengatasi minat masyarakat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di luar Provinsi Lampung.

“Kebersamaan dan optimisme adalah kunci untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Lampung, guna mewujudkan Visi masyarakat Lampung dan cita-cita pembangunan nasional,” ujar Wagub.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui berbagai strategi, termasuk kolaborasi riset, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan talenta unggul yang siap berkontribusi pada pembangunan bangsa sebagai pusat inovasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II, Prof. Dr. Iskhaq Iskandar M.Sc., menyampaikan bahwa sekitar 80% dosen di wilayahnya masih berpendidikan S2 dan perlu difasilitasi untuk melanjutkan studi doktor. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Kemendikbudristek yang berfokus pada “Dikti Berdampak”.

“Kami berharap perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah II dapat mendukung dan bergerak bersama untuk memberikan dampak positif di tengah masyarakat, tidak hanya di Provinsi Lampung tetapi juga secara nasional,” ujar Prof. Iskhaq. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pj. Sekdaprov Lampung, M. Firsada membuka Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2025, di Aula Bhinneka Tunggal Ika Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, Rabu (11/6/2025).

Politik yang stabil ditandai dengan diimplementasikannya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang terstruktur guna membangun nilai demokrasi ke dalam masyarakat. Indonesia memiliki statistik demokrasi sendiri, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur menurut provinsi,

IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif yang menggambarkan sejauh mana kehidupan berdemokrasi telah terjadi di masing-masing provinsi. Pengukuran IDI telah dilakukan sejak tahun 2009, dan pada penghitungan IDI tahun 2021 telah dilakukan penyempurnaan konseptualnya dengan melibatkan indikator-indikator dalam bidang ekonomi, sehingga demokrasi yang diukur tidak hanya dalam bidang sosial politik saja.

Adapun metode dalam penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 aspek penyusun dengan total 22 indikator, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Pj. Sekdaprov M. Firsada mengungkapkan, nilai IDI Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 78,32 poin, menunjukan bahwa demokrasi di Lampung masuk dalam kategori “sedang”.

“Kita berusaha menjaga 3 variabel ini jangan sampai turun. Oleh karenanya semua pihak bertanggung jawab tidak semata-mata TNI/Polri, pemerintah daerah, harus semua, partai politik, unsur agama, unsur ormas, NGO, semuanya menjaga ini. Sehingga siapapun menilai Provinsi Lampung, ternyata politik di Lampung sangat kondusif,” ujar Pj. Sekdaprov.

Pj. Sekdaprov dalam kesempatannya berharap dukungan seluruh unsur masyarakat serta sinergi para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan nilai IDI Provinsi Lampung.

“Ketika kita moderat dalam beragama, kita menjaga indeks demokrasi. Ketika kita menjaga suhu kita sesuai budaya lampung piil pesenggiri, kita berarti mewujudkan demokrasi. Dari ormas kita, tidak egois tapi membangun komunikasi dengan ormas lain, berarti kita mewujudkan demokrasi,” kata Pj. Sekdaprov.

Pj. Sekdaprov juga mengungkapkan bahwa mulai tahun 2025, IDI akan menjadi Indikator Kerja Utama (IKU) Wajib bagi seluruh Gubernur, yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dinilai oleh Pemerintah Pusat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung, — Pemerintah Provinsi Lampung mulai tanggal 10 Juni 2025 akan mencairkan Gaji ke-13, yang terdiri atas Gaji Ke-13 dan TPP Ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025; yang kemudian diikuti Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025; serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/1876/OTDA tanggal 13 Maret 2025 tentang Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2025.

Adapun total Gaji ke 13 yang terdiri dari Gaji ke-13 dan TPP ke -13  bagi ASN di Provinsi Lampung tersebut sebesar Rp118,7 miliar yang dialokasikan untuk 12.830 PNS dan 6.290  PPPK.

Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mendukung peningkatan daya beli
masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal berharap gaji ke-13 ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya, terutama untuk mendukung pendidikan anak-anak pada tahun ajaran baru.

“Pendidikan adalah investasi masa depan, dan Pemerintah Provinsi Lampung ingin memastikan setiap anak di Lampung mendapatkan akses yang layak untuk belajar dan berkembang. Mari kita wujudkan Lampung Maju melalui generasi yang cerdas dan berkarakter,” ucap Gubernur, Selasa (10/06/2025).

Proses pencairan Gaji Ke-13 ini dilakukan berdasarkan hasil verifikasi perangkat daerah, lalu diusulkan kepada BPKAD untuk kemudian diverifikasi kembali yang selanjutnya di proses pencairannya serta langsung di transfer ke rekening masing-masing ASN. Pencairannya tergantung kecepatan Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi dan mengajukan usulan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah jabatan Ayu Asalasiyah sebagai Bupati Way Kanan, Provinsi Lampung, bertempat di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (10/06/2025).

Prosesi pelantikan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas wafatnya Bupati Way Kanan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3-2366 Tahun 2025, Ayu Asalasiyah, S.Ked., secara resmi dilantik sebagai Bupati Way Kanan oleh Gubernur Lampung. Untuk diketahui, Ayu Asalasiyah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan kepala daerah bukan semata-mata kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi masyarakat.

“Menjadi kepala daerah bukan hanya soal jabatan dan kehormatan, tetapi juga amanah besar untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati bagi rakyat. Tanggung jawab sebagai Bupati mencakup tugas-tugas penting, Semua itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan semangat pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Perencanaan pembangunan lima tahun ke depan tidak boleh berjalan sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung, guna mendukung tercapainya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.

Visi tersebut mencakup tiga arah besar : pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif; kedua, memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia; serta ketiga, membangun masyarakat yang beradab, adil, dan berkelanjutan.

Kemudian terkait peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Gubernur Mirza menyampaikan tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di kabupaten/kota, termasuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi yang aktif antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Pusat, agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif.

Dalam hal manajemen aparatur sipil negara (ASN), Gubernur mengingatkan bahwa Bupati Way Kanan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab dalam membina ASN berdasarkan sistem meritokrasi. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kepala daerah melakukan penggantian pejabat struktural dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

“Maka dari itu, saya harapkan Ibu Bupati tidak terburu-buru melakukan rotasi jabatan. Lakukan pembinaan yang tepat, ciptakan suasana birokrasi yang harmonis dan produktif,” imbau Gubernur.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, turut diserahkan surat tugas kepada Plt. Ketua Tim Penggerak PKK, Plt. Ketua Dekranasda, dan Plt. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Way Kanan. Gubernur berharap pelaksana tugas tersebut dapat segera menjalankan peran dalam mendukung program kesehatan keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta kemajuan ekonomi kreatif di Kabupaten Way Kanan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).