Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (10/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian terkait penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah kembali diperbolehkan untuk dilaksanakan di hotel.

“Pak menteri memberikan arahan sebagaimana yang beliau telah sampaikan juga secara terbuka di media bahwa Silakan teman-teman kepala daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran untuk dapat menyelenggarakan rapat dan pertemuan di hotel,” ucapnya.

Wamendagri melanjutkan bahwa pelaksanakan kegiatan di hotel tentu dilakukan dengan beberapa catatan.

“Pertama, memperhatikan urgensi dan substansi, kalau tidak perlu tidak usah dibuat perlu, kalau gak ada urgensinya tidak usah diprioritaskan. Yang kedua, dari segi frekuensi artinya tentu dibatasi sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Melalui penyelenggaraan kegiatan di Hotel, Wamendagri berharap dapat menghidupkan dan menggerakkan roda perekonomian di daerah.

“Yang penting adalah roda ekonomi di daerah berjalan, yang penting adalah ekosistem perhotelan dan pariwisata kembali hidup mengantisipasi dampak-dampak yang akan berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan lain-lain,” harapnya.

Diakhir, Wamendagri berharap seluruh Kepala Daerah dapat mengikuti instruksi yang telah disampaikan.

“Mudah-mudahan ini bisa dipedomani dan tentu setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Silakan bapak ibu di daerah pelajari data-data yang ada, mana yang memerlukan relaksasi terkait dengan arahan pak menteri tadi,” harapnya.

Sementara terkait inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam peparannya menyampaikan bahwa secara historis tahun 2021-2025, pada bulan Mei terjadi inflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen sedangkan terendah terjadi pada Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar 0,37 persen,” jelasnya.

Pudji Ismartini melanjutkan bahwa apabila dilihat menurut komponen, komponen inti dominan memberikan andil inflasi bulan Mel terbesar, kecuali pada tahun 2022 dan 2023 komponen harga bergejolak merupakan penyumbang andil inflasi terbesar.

“Komoditas komponen bergejolak dominan memberikan andil inflasi dan hal ini masih terjadi juga di Mei 2025. Namun kalau kita lihat pada Mei 2025 komponen harga bergejolak yang mengalami inflasi ini diantaranya adalah tomat, beras dan timun. Sementara beberapa komoditas lain yang mendorong terjadinya inflasi di Mei 2025 itu juga didorong oleh komponen inti, yaitu untuk komoditas tarif pulsa ponsel, emas perhiasan dan kopi bubuk,” jelasnya.

Pudji Ismartin melanjutkan bahwa berdasarkan data SP2KP-pencataton sampai dengan  5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga Minggu pertama Juni 2025, terdapat 12 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 25 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 12 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuatnya terhadap kesehatan masyarakat dengan mendukung penuh perayaan Hari Ulang Tahun ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Hari Bidan Internasional. Perayaan ini ditandai dengan pelepasan peserta Fun Run di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Minggu (8/06/ 2025).

Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para bidan, khususnya di Provinsi Lampung. Peran bidan dianggap sangat penting dan tidak tergantikan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, yang merupakan pondasi masa depan bangsa.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa profesi bidan bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Menjadi bidan itu bukan hanya pekerjaan yang mudah, harus siaga kapan saja, harus tangguh, dan harus selalu mengedepankan hati dalam setiap tindakan,” ujarnya.

Gubernur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh bidan di Lampung dan seluruh Indonesia.

Gubernur juga menyatakan kegembiraannya melihat antusiasme peserta Fun Run, yang mencapai lebih dari 850 orang dari berbagai kalangan, termasuk bidan, mahasiswa kesehatan, hingga masyarakat umum, serta anggota kepolisian muda.

“Ini bukti bahwa semangat hidup sehat dan solidaritas antarprofesi di Lampung sangat luar biasa,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap acara ini tidak hanya memupuk semangat kebersamaan dan kesehatan, tetapi juga semakin mendekatkan profesi bidan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sinergi ini diharapkan akan membawa manfaat besar bagi kemajuan Provinsi Lampung dan mewujudkan Indonesia Emas di masa depan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama keluarga melaksanakan Salat Idul Adha 1446 H / Tahun 2025, di Lapangan Saburai, Enggal Bandar Lampung, Jumat (6/6/2025).

Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan sejumlah Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung juga tampak hadir melaksanakan salat id di Lapangan Saburai.

Bertindak sebagai Khatib, Yusuf Baihaqi dari UIN Radin Inten Lampung. Kemudian Imam, Arimbi Kusairi Guru Agama MAN I Bandar Lampung dan Bilal, Kodri dari Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Adha 1446 H kepada segenap jemaah Salat Idul Adha yang hadir serta seluruh warga masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Saya mengucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah, Minal ‘Aidin wal-Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nikmat keikhlasan dan pengorbanan Idul Adha senantiasa kita aktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan,” ucap Gubernur.

Gubernur mengatakan bahwa Idul Adha merupakan momentum spiritual yang mengajak seluruh umat untuk merenung lebih dalam tentang hakikat pengorbanan, hakikat keikhlasan dan solidaritas.

Nilai-nilai ini sejatinya menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung, provinsi yang kaya akan keberagaman, potensi alam dan kekuatan budaya lokal.

Gubernur juga menyebutkan, semangat berkurban merupakan simbol dari keikhlasan untuk berbagi yang bila diterapkan secara kolektif, akan memperkuat ikatan manusia dengan manusia dan juga mempercepat menuju Lampung Maju Indonesia Emas.

Pada hari raya idul adha tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung untuk pertama kalinya mendapatkan 16 sapi kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto dan telah disalurkan di 15 kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menghimpun dan menyalurkan hewan kurban sebanyak 65 ekor sapi yang telah didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur meminta seluruh umat untuk mendoakan jemaah haji yang sedang berada di tanah suci.

“Semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi perlindungan serta mempunyai kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan mereka kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” pungkas Gubernur.

Usai melaksanakan Salat Id, Gubernur Mirza didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza kemudian menggelar silaturahmi dan halalbihalal di Mahan Agung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing.

Hal ini disampaikan Gubernur Mirza dalam pengarahan kepada Kepala Satuan Pendidikan SMAN, SMKN, dan SLBN se-Provinsi Lampung di Aula SMAN 2 Bandar Lampung, Kamis (5/6/2025).

“Kalau kita tidak memperkuat SDM, kita tidak akan bisa menjadi pondasi untuk mengangkat kemajuan Indonesia. Kalau masyarakat Lampung tidak mampu, maka akan digantikan (oleh SDM) dari luar daerah. Untuk mengungkit ini, kita perlu SDM. SDM-nya mana, SDM-nya sekarang lagi sekolah di tempat bapak ibu sekalian,” tegas Gubernur Mirza.

Gubernur kemudian mengungkapkan fakta bahwa dari 352 SMAN/SMKN di Lampung, hanya 20 sekolah yang siswanya lulus Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk seleksi masuk perguruan tinggi pada 2025. Sementara itu, 30 sekolah tidak memiliki satupun lulusan yang diterima melalui jalur UTBK, dan 49 sekolah bahkan tidak lolos di semua jalur penerimaan perguruan tinggi tahun ini.

Oleh karenanya, Gubernur meminta agar seluruh stakeholder terkait bekerja keras meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Secara khusus, Gubernur juga meminta para guru untuk mengajar dengan ikhlas, penuh kasih sayang, dan sungguh-sungguh.

Guna memperbaiki dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Lampung, Gubernur Mirza akan mengambil beberapa kebijakan. Diantaranya, akan mengeluarkan Peraturan terkait Uang Komite Sekolah.

“Kita akan membuat Peraturan Gubernur, tidak boleh menarik uang komite sepeserpun dari anak-anak murid SMA lagi sekarang. Berapa kebutuhan sekolah, saya bantu anggarannya nanti. Bapak Ibu bantu saya juga, kita sama-sama perbaiki pendidikan,” ujar Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga akan membuat 35 sekolah unggulan, menambah satu mata pelajaran untuk kelas 3 SMA (pelajaran bahasa jepang, korea dan arab), serta meminta seluruh CSR Perusahaan yang ada di Provinsi Lampung agar difokuskan pada sektor pendidikan. .

Gubernur selanjutnya menetapkan tiga tolok ukur keberhasilan Kepala Sekolah yaitu tingkat kelulusan ke Perguruan Tinggi, penyerapan di dunia kerja, serta jumlah lulusan yang mampu berwirausaha mandiri.

“Saya ucapkan terima kasih, Saya titipkan pendidikan SMA SMK SLB di Provinsi Lampung kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan perjuangan masa depan Provinsi Lampung kepada bapak ibu sekalian. Saya titipkan visi misi Indonesia emas 2045 kepada Bapak Ibu sekalian. Saya titipkan doa-doa seluruh masyarakat Lampung kepada Bapak Ibu sekalian,” ucap Gubernur kepada seluruh Kepala Sekolah yang hadir.

“Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja. Percayalah, Bapak Ibu sekarang menjadi garda terdepan dalam kemajuan Lampung,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyerahkan secara simbolis seekor sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia kepada pengurus Masjid Jami Nurussa’adah, Kelurahan Panjang Utara, Kota Bandar Lampung, Kamis (5/6/2025).

Dalam keterangannya, Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung tahun ini menerima bantuan sebanyak 16 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dari jumlah tersebut, 15 ekor didistribusikan ke kabupaten/kota, sementara satu ekor mewakili provinsi dan disalurkan melalui Masjid Jami Nurussa’adah.

Sapi yang diserahkan memiliki bobot 1.058 kilogram dan berusia lima tahun. Hewan kurban tersebut dibeli dari seorang peternak lokal bernama Juningan. Gubernur menegaskan, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan peternakan lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2025, melalui program bantuan kemasyarakatan, Presiden menyediakan masing-masing satu ekor sapi untuk setiap provinsi dari total 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, terdapat 55 kabupaten/kota yang menerima dua ekor sapi karena tidak tersedia sapi dengan bobot antara 800 kg hingga 1,3 ton di wilayah tersebut.

Seluruh sapi yang disalurkan telah dinyatakan sehat dan layak sebagai hewan kurban. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dinas Peternakan setempat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Selain sehat dan tidak cacat, sapi-sapi ini juga telah memenuhi syarat syariat kurban, yakni berusia lebih dari dua tahun.

Jenis sapi yang disalurkan dalam program ini meliputi Sapi Limosin, Simental, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, dan Sapi Bali. Penyaluran dilakukan melalui dua skema: pertama, melalui pemerintah daerah yang kemudian mendistribusikannya ke masjid atau lembaga yang ditunjuk; dan kedua, secara langsung kepada tokoh masyarakat, pondok pesantren, serta kelompok masyarakat yang dinilai layak oleh Presiden.

Dari total 985 ekor sapi yang disalurkan dalam program ini, sebanyak 607 ekor diserahkan melalui pemerintah daerah, dan 378 ekor lainnya diberikan langsung kepada masyarakat melalui jalur khusus. Seluruh sapi diperoleh dari 573 peternak lokal di berbagai daerah di Indonesia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung  — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi Pembina Apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2025, di Lapangan Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Kamis (5/6/2025).

Dalam amanatnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut.,M.P., yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup sedunia Tahun 2025 adalah Ending Plastic Pollution.

Ending Plastic Pollution adalah seruan global untuk menghentikan polusi plastik yang telah menjadi ancaman serius bagi bumi dan kehidupan sekaligus momen penting untuk merefleksikan kembali hubungan manusia dengan alam, serta langkah-langkah nyata yang telah dan harus diambil untuk menjaga kelestariannya kedepan.

Saat ini bumi sedang mengalami tiga krisis global (Triple Planetary Crisis), yaitu climate change (perubahan iklim), biodiversity loss (Kehilangan keanekaragaman hayati dan penipisan sumber daya alam) dan pollution (polusi). Hal tersebut berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti: lingkungan, kesehatan, kehidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Laporan UNEP (Drawning in Plastics, 2021), produksi plastik global tumbuh eksponensial dalam 10 tahun terakhir hingga lebih dari 400 juta ton pada 2023.

Selama kurun waktu 1954-2017 ada 9,8 milyar ton plastik yang sudah diproduksi dan dari jumlah tersebut, 14% dibakar di fasilitas waste to energy dan kurang dari 10% didaur ulang, sisanya 86% ditimbun di landfill dan bocor ke lingkungan sebagai polutan yang mencemari ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan.

Laporan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat 9-14 juta ton plastik berakhir di lautan pada 2020 dan jika tidak upaya sungguh-sungguh, maka diperkirakan akan ada 23-37 juta ton plastik yang bocor ke lautan pada 2040 dan bahkan, akan ada 155-265 juta ton plastik yang bocor ke laut pada 2060.

Laporan Ellen MacArthur Foundation pada saat World Economic Forum 2016 menyatakan ada 8 juta ton plastik yang bocor ke samudera  setara dengan membuang muatan 1 truk sampah setiap menit. Jika tidak ada aksi yang dilakukan, diperkirakan meningkat menjadi 2 muatan truk sampah setiap menit pada 2030 dan 4 muatan truk sampah setiap menit pada 2050.

Dalam skenario business-as-usual (BAU), lautan akan berisi 1 ton plastik untuk setiap 3 ton ikan pada 2025 dan pada 2050 akan lebih banyak plastik di lautan dibanding ikan.

Indonesia saat ini telah memasuki fase darurat sampah. berdasarkan data SIPSN tahun 2024 masih terdapat 22,17 juta ton sampah yang masih terbuang ke lingkungan dan 54,44% sampah berakhir di TPA yang masih berstatus open dumping.

Tahun 2028 diperkirakan seluruh TPA di Indonesia tidak akan mampu lagi menampung sampahnya jika pengelolaanya masih bersifat business as usual (BAU).

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada 2023 jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 56,63 juta ton dengan jumlah timbulan sampah plastik sebesar 10,8 juta ton.

Dengan tingkat pengelolaan sampah sebesar 39%, maka terdapat 6,6 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola, yaitu yang ditimbun di TPA open dumping, dibakar secara terbuka, dan dibuang ke lingkungan, baik ekosistem daratan maupun ekosistem perairan.

Jumlah timbunan sampah plastik meningkat signifikan dari 11% pada 2010 menjadi 19,23% pada 2023, jika tidak ada upaya luar biasa untuk membatasinya, maka diperkirakan pada 2050 jumlah sampah plastik akan mencapai 50% dari seluruh jenis sampah di Indonesia.

Dari sudut pandang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, maka solusi jitu dan komprehensif mengatasi persoalan sampah plastik adalah dengan mengombinasikan pendekatan di hulu (upstream approaches) dengan pendekatan di hilir (downstream approaches).

Dengan menggabungkan pendekatan hulu dan hilir, maka Pemerintah Indonesia memiliki posisi yang jelas dan tegas dalam upaya menghentikan polusi plastik di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan national capabilities and circumstances.

Posisi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam perundingan international legally binding instrument (ILBI) on plastic pollution yang harapannya akan disepakati dan disetujui pada putaran terakhir (INC-5.2) yang akan dilaksanakan di Jenewa, Swiss pada 5-14 Agustus 2025 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa Kebijakan dan aksi nyata di tingkat daerah harus diperkuat. Dirinya mengajak Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota untuk :
1. Mempercepat Implementasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik;
2. Menegakkan Peraturan Menteri LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen melalui Perda masing-masing;
3. Melarang penggunaan plastik sekali pakai (single use platic) di instansi pemerintah, pemerintah daerah, industri, pasar, perkantoran, dan pusat perbelanjaan;
4. Memperluas Gerakan Gaya Hidup Sadar Sampah dan Ekonomi Sirkular;
5. Mendorong bank sampah dan industri daur ulang di setiap kabupaten/kota;
6. Memfasilitasi kerja sama dengan UMKM untuk produk ramah lingkungan;
7. Mengedukasi dan melakukan Gerakan Massal Bersih-Bersih dan  Gerakan Memilah Sampah dari sumbernya;
8. Menggerakkan Kampanye Kendalikan Plastik Sekali Pakai: di pasar, pertokoan, sekolah, perkantoran, tempat ibadah dan fasilitas umum;
9. Mengajak masyarakat dalam aksi Gerakan Budaya Indonesia Bersih Sampah setiap bulan.

Hanif Faisol Nurofiq juga mengajak khususnya generasi muda gen-Z dan gen-Alpha, untuk menjadi bagian dari solusi dan pelopor gaya hidup minim plastik, jadi peneliti, inovator, aktivis, atau bahkan wirausaha lingkungan.

“Kalian bukan generasi penonton, tapi generasi pelaku perubahan. Saya mengajak kalian para generasi muda untuk membangun gerakan penyadaran publik melalui budaya dan perilaku minim sampah,” imbaunya.

Di akhir, Hanif Faisol Nurofiq mengajak semua pihak untuk menjadikan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini sebagai titik balik untuk aksi nyata, bukan sekadar seremonial.

“Setiap langkah kecil kita, mulai dari mengurangi pemakaian kantong plastik, memilah sampah, hingga mendukung produk daur ulang akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Bumi tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan bumi. Mari kita wariskan lingkungan yang sehat dan nyaman, bukan tumpukan sampah plastik,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan Aksi Pemilahan sampah dan Aksi Bersih Sampah Plastik di PKOR Way Halim dan sekitarnya yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung didampingi Kepala dinas lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati bersama jajaran Pejabat pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Lampung dan para aktivis lingkungan hidup.

Dalam kegiatan tersebut terkumpul sampah sebanyak 362 Kg yang terdiri dari Sampah Organik sebanyak 36,2 Kg; Sampah Kertas sebanyak 72,4 Kg dan yang terbanyak Sampah Plastik sebanyak 253,5 Kg.

Berdasarkan PLASTIK BRAND AUDIT FORM dari Tim Audit Gabungan Bank Sampah yang dipimpin Wawai Waste Foundation (WW-F) perolehan terbanyak berupa Plastik Tidak Bermerek (Kemasan, Cup, sedotan, sendok, kresek dan lain lain) sebanyak 2253 Pcs.

Melalui kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan pembangunan  yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup.

“Sampah itu tidak akan hilang 1. 000 tahun dari kita, sampah itu hanya berpindah tangan dari tangan kita berpindah ke lautan, dari lautan berpindah ke perut ikan, dari tanah berpindah ke tubuh anak-anak kita dalam bentuk mikroplastik.  Kita perlu sadar penuh bahwa plastik ini menjadi persoalan yang serius bukan hanya sebagai limbah, tetapi  plastik ini sebagai warisan yang mencemari masa depan anak bangsa, sehingga kita semua harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membatasi sampah plastik mulai dari sekarang, Ayo Mulai hari ini, jangan tunggu besok, Mulai dari diri kita, keluarga kita, Lingkungan kita untuk peduli akan sampah plastik,” tegas Jihan Nurlela.

Kegiatan dihadiri sekitar 300 peserta terdiri dari Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Para Pimpinan Perusahaan termasuk beberapa rumah sakit, Beberapa Bank Sampah, Anggota Pramuka, Tim World Clean Up Day, Para Penggiat Lingkungan, Media Massa dan masyarakat sekitar.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo S.H., LLM menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/6/2025).  

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta sinergi akselerasi Asta Cita di wilayah hukum Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Gubernur menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung saat ini sejalan dengan Asta Cita, yang merupakan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pembangunan Lampung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, industri dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital layanan publik, serta optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Kejaksaan Tinggi dalam mendampingi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan meminimalisir potensi kerugian negara.

“Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Tinggi sangat vital, khususnya dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian piutang pajak dan retribusi, pengamanan serta penyelamatan aset negara dan daerah, hingga pendampingan hukum dalam proses perdata dan tata usaha negara,” ungkap Gubernur.

Saat ini, terdapat 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu aset dan 24 OPD pengampu retribusi, termasuk 4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Gubernur mengimbau agar setiap aset milik daerah yang tidak termanfaatkan (idle) dan diduduki pihak ketiga segera dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan.

“Kami berharap Kejati Lampung dapat memberikan pertimbangan, bantuan, dan tindakan hukum dalam menyelesaikan tunggakan pajak, menertibkan wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat perlindungan terhadap aset daerah,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kajati menyatakan bahwa Asta Cita merupakan agenda strategis nasional yang harus dijabarkan hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu bentuk nyata sinergi antara Kejati Lampung dan Pemprov Lampung, lanjut Kajati, adalah keberhasilan mediasi penyelesaian status hukum pangkalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi Mina Dermaga, dan PT Pertamina Patra Niaga. Mediasi tersebut berhasil menyelamatkan aset daerah senilai Rp1,3 miliar serta mencegah potensi konflik hukum berkepanjangan.

“Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami berharap ini dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam kerja sama yang semakin erat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Lampung,” ucapnya.

“Kami berkomitmen turut mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuh Kajati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riadi, S.Sos., M.M. menjelaskan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Kejaksaan dalam penyelamatan dan perlindungan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Slamet, untuk mengakselerasi terwujudnya Asta Cita dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), perlu dibangun koordinasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Kerja sama ini fokus pada sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung.

“Tujuan utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi program kerja antara Bapenda dan Kejati, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ucap Slamet.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendampingan hukum dan bantuan hukum non-litigasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah, serta pendampingan dalam penagihan hutang pajak.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,  I Gde Ngurah Sriada, S.H.,M.H, Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran  Pejabat Kejati Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Penggerak PKK yang melibatkan seluruh TP PKK Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mensinkronisasikan Progran Kerja TP PKK Provinsi dengan TP PKK Kabupaten/Kota.

“Saya ucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung atas terselenggaranya kegiatan ini, saya melihat peranan PKK sangat strategis, Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota sangat penting, ini yang ke depan akan dijadikan mitra strategis, agen strategis Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dalam membangun Provinsi Lampung 5 tahun ke depan,” ucap Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memberikan sambutan dihadapan peserta Rakorda TPP PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung bertempat di Gedung Pusiban, Kamis (22/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Mirza meminta kepada seluruh pengurus PKK untuk segera menyusun program kerja agar dapat beriringan dan dikolaborasikan dengan Program Kerja pemerintah, baik pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai desa dan juga melibatkan kerjasama dengan sektor-sektor swasta, BUMN dan lain-lain.

Saat ini, menurut Gubernur Mirza berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, usia angkatan kerja di Provinsi Lampung yang berusia 15-65 tahun berjumlah kurang lebih 7,1 juta orang atau 71 persen dari total jumlah penduduk, artinya bonus demografi sedang terjadi di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bonus demografi untuk menciptakan loncatan kemajuan bagi Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza menerangkan bahwa bonus demografi ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai potensi yang memberikan daya ungkit bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Lampung. Menurutnya, dengan sumber daya alam dan bonus demografi yang saat ini dimiliki seharusnya menjadi modal besar untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi yang maju.

“Yang harus disiapkan adalah sumber daya manusia yang bisa menjadi  pondasi yang kokoh menuju fase-fase berikutnya, dan sumber daya manusia ini ada di kabupatennya ibu-ibu sekalian, ada di kecamatan dan merekalah pondasi pembangunan Indonesia khususnya Provinsi Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza berharap Ketua TP PKK dan pengurus PKK dapat memberikan inspirasi bagi wanita-wanita di daerahnya untuk menjadi wanita yang kuat dan tangguh yang memiliki semangat untuk membangun daerahnya.

“Ketua TP PKK di daerah kabupaten masing-masing adalah influencer wanita terbaik yang dimiliki kabupaten tersebut, jadilah influencer terbaik yang bisa menjadi inspirasi dan harus bisa menjadi contoh dan saling mendukung  ‘woman support woman’,” ungkapnya.

Diakhir, Gubernur Mirza mengimbau agar seluruh TP PKK segera melakukan konsolidasi sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan untuk menciptakan program kerja yang selaras dengan Asta cita dan 3 cita yaitu :
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif.
2. Memperkuat kualitas SDM yang unggul, tangguh, berdaya saing, dan produktif.
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan dan berkelanjutan.

“Wanita di Provinsi Lampung adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa, baik dalam meningkatkan kualitas SDM, mengelola Sumber Daya Alam, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan dalam menjaga stabilitas nasional, Maka sekali lagi selamat bekerja, ibu-ibu sekalian sedang membantu negara dalam menjadikan masa depan anak-anak kita jadi lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakorda TP PKK se-Provinsi Lampung dilaksanakan untuk menajamkan   program prioritas gerakan PKK di semua jenjang, mulai di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa.

Selain itu, Batin Wulan sapaan akrab Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa Rakorda ini merupakan rangkaian persiapan menjelang Rakornas TP PKK yang rencananya akan diselenggarakan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada  bulan Juli 2025 mendatang.

Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa program-program PKK harus bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat sampai dengan tingkat desa.

“Rapat koordinasi Daerah ini mempunyai nilai manfaat yang tinggi bagi perkembangan dan kemajuan gerakan PKK yang dimotori Tim Penggerak PKK se-Provinsi Lampung dalam mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menerima secara resmi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (22/5/2025).

Kunjungan ini menjadi momen penting dalam upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Komisi X dan menganggap kunjungan ini sebagai kesempatan strategis untuk saling bertukar informasi dan memperkuat sinergi dalam pembangunan olahraga daerah.

“Merupakan kehormatan bagi kami menerima kunjungan Komisi X DPR RI. Melalui pertemuan ini, kita dapat berdiskusi secara langsung terkait strategi peningkatan prestasi olahraga di Lampung, sebagai bagian dari visi besar mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” ujar Jihan.

Wagub juga menyoroti keberhasilan kontingen Lampung pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh-Sumatera Utara, di mana Lampung berhasil masuk 10 besar nasional dengan raihan 22 medali emas, 15 perak, dan 30 perunggu. Beberapa atlet dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) turut mencetak prestasi, seperti Tri Wahyuni yang meraih tiga medali emas di cabang senam ritmik, serta Asmaradanta Matin Lieliany dan Ni Komang Devy Fathma Pitri yang meraih perunggu di cabang panahan nomor mix team.

Sebagai bentuk penghargaan atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bonus kepada para atlet berprestasi. Peraih medali emas mendapatkan Rp 300 juta, peraih perak Rp 150 juta, dan peraih perunggu Rp 75 juta.

Lebih lanjut, Wagub juga mengungkapkan bahwa Lampung saat ini menjadi homebase klub Liga 1 Bayangkara Presisi Lampung FC. Sejalan dengan itu, Pemprov terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur stadion agar memenuhi standar regulasi PSSI. Tak hanya itu, Lampung bersama Provinsi Banten juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah PON XXIII tahun 2032, berdasarkan nota kesepahaman bersama yang telah ditandatangani pada 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Muhfudz Abdurrahman, S.Sos, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang olahraga.

“Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program PPLP sebagai ujung tombak pembinaan atlet usia dini. Kami sudah mengunjungi lokasi PPLP Lampung dan fasilitas panahan. Ini bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi di lapangan,” ujarnya.

Menurut Muhfudz, pembinaan atlet usia dini adalah masa keemasan yang krusial dan harus dilakukan secara terencana, sistematis, serta berkelanjutan. PPLP hadir sebagai wadah strategis yang diharapkan dapat melahirkan atlet daerah berprestasi hingga tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta peraturan turunan seperti PP Nomor 46 Tahun 2024 dan Permenpora Nomor 11 Tahun 2022.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembinaan olahraga tidak lepas dari sejumlah tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelatih profesional yang belum mencukupi, hingga belum optimalnya integrasi antara pendidikan dan kegiatan olahraga.

“Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, eksekutif dan legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin keberhasilan pembinaan atlet secara menyeluruh,” tegasnya.

Dalam kunjungan ini, Komisi X juga mendengar langsung masukan dari para atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga, hingga alumni PPLP, guna menghimpun data dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pengembangan olahraga nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekda Provinsi Lampung Firsada, Anggota DPR RI Muhammad Kadafi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, KONI Provinsi Lampung, pengurus cabang olahraga, klub-klub olahraga profesional, perwakilan sekolah, peserta serta alumni program PPLP dan PPLM Provinsi Lampung.

Kegiatan ditutup dengan dialog terbuka dan penyampaian berbagai tantangan di lapangan, sekaligus komitmen bersama untuk terus memperjuangkan kemajuan olahraga pelajar di Tanah Air. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

 

Bandar Lampung —– Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyebutkan bahwa TNI merupakan mitra strategis untuk bersama-sama mendorong kemajuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza saat menggelar silaturahmi dan ramah tamah bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto, di Mahan Agung, Rabu (21/5/2025) malam.

Gubernur Mirza meyakini bahwa melalui koordinasi yang baik, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi yang konkret, berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi bersama.

Gubernur mencontohkan saat beberapa waktu lalu, Provinsi Lampung yang merupakan penghasil gabah terbesar kelima nasional mengalami panen raya, terjadi over supply yang mengakibatkan harga gabah mulai jatuh.

Namun berkat komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan  jajaran Forkopimda, Lampung dapat menjaga kestabilan harga gabah sesuai dengan arahan Presiden.

“Lampung akhirnya setelah panen raya, di laporan Bulog, kami mendapat capaian salah satu yang terbaik di Indonesia. Lampung adalah salah satu daerah yang berhasil mempertahankan harga gabah tetap sesuai arahan Presiden, yaitu sebesar 6500,” kata Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan dukungannya terkait pembentukan Kodam baru dan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di Provinsi Lampung yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah serta mendukung program pemerintah khususnya swasembada dan ketahanan pangan.

“Insya Allah nanti sudah ada Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Way Kanan,” ujarnya.

Gubernur berharap, kunjungan Pangdam II/Sriwijaya ke Lampung ini dapat menjadi penyemangat sekaligus penguat komitmen untuk terus bergandengan tangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami percaya, dengan kepemimpinan Bapak, Pangdam II/Sriwijaya akan terus menjadi mitra strategis bagi kami, demi menjaga stabilitas dan kemajuan daerah,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengungkapkan rencana Kementerian Pertahanan yang akan mengembangkan 5 satuan setingkat Kodam yang baru. Termasuk diantaranya, Kodam II yang akan dipecah dan dibentuk Kodam baru yang mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu serta bermarkas di Provinsi Lampung.

Selain itu, TNI Angkatan Darat juga akan mengembangkan satuan setingkat Batalyon yang dinamakan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Tidak kurang dari 300 Batalyon Teritorial Pembangunan akan dibangun selama 5 tahun. Adapun di tahun 2025 ini, ditargetkan 100 batalyon yang akan dibangun. Menurut rencana, setiap batalyon akan dilengkapi unsur kompi peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan.

“Ini sudah perintah langsung dari Bapak Presiden melalui Kementerian Pertahanan bahwa setiap kabupaten dan kota akan dibangun satu Batalyon Teritorial Pembangunan, apabila sudah ada tidak akan dibangun lagi,” ujar Mayjen TNI Ujang Darwis.

Di akhir, Mayjen TNI Ujang Darwis juga menyatakan kesiapannya dalam mendukung dan mensukseskan seluruh program pembangunan di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).