Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran Menteri Pariwisata RI (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (23/06/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa periode libur sekolah atau kenaikan kelas merupakan salah satu momen utama peningkatan mobilitas masyarakat di sektor pariwisata.

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pariwisata melalui Surat Edaran Menteri Pariwisata nomor SE/3/HK.01.03/MP/2025 mengimbau kepada Pemerintah Daerah, Daya Tarik Wisata (DTW) dan pelaku usaha, serta seluruh pihak untuk :

1. Imbauan kepada Pemerintah Daerah.
a. Menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability).
b. Menerapkan Standar Usaha Pariwisata Berbasis risiko (Permenpar 4/2021)
c. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran berwisata.
d. Memberikan himbauan pada Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang berpoterai mengalami kepadatan.
e. Aktif pada sosial media dan menghimbau pelaksanaan SOP
f. Menggunakan transportasi dan jasa transportasi yang layak.
h. Mengkoordinasikan penyediaan rest area untuk pengemudi/driver kepada pengelola DTW.

2. Imbauan kepada Pengelola DTW dan Pelaku Usaha.
a. Memberikan pelayanan prima.
b. Memastikan pelaksanaan SCP dan Standar K3, standar keamanan (terutama pada wahana dengan risiko tinggi), mitigasi destinasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan.
c. Memberikan informasi kepada wisatawan langsung maupun melalui sosial media.
d. Menyediakan rest area untuk pengemudi/driver.
e. berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk UMKM

3. Imbauan kepada Seluruh Pihak
a. Mematuhi peraturan di destinasi.
b. Melakukan penilaian risiko serta memedomani modul terkait CHSE dan kebencanaan.
c. Berkolaborasi untuk memantau dan memberikan informasi perkembangan situasi destinasi.
d. Menjaga dan memitigasi keamanan dan keselamatan pada destinasi.
e. Menjaga kebersihan dan kenyamanan di destinasi.

Lebih lanjut, Menteri Pariwisata, mengharapkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk mempedomani surat edaran tersebut,

“Kami berharap surat edaran berserta modul yang kami sertakan sebagai lampiran dapat menjadi rujukan operasional di masing-masing daerah agar kesiapan destinasi dapat terjaga secara optimal,” harapnya.

“Sosialisasi hari ini kami minta untuk menjadi langkah strategis bagi membangun kesadaran bersama akan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kenyamanan di setiap destinasi wisata yang tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah terutama Dinas Pariwisata di seluruh tingkatan dan pihak terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya,” pungkasnya.

Terkait Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Komoditas yang mengalami kenaikan pada Minggu II Juni 2025, yaitu : Daging ayam ras di 159 daerah kabupaten/kota, beras di 133 daerah kabupaten/kota, cabai merah di 114 daerah kabupaten/kota.

Adapun Komoditas yang mengalami kenaikan pada Minggu III Juni 2025, yaitu : Beras di 154 daerah kabupaten/kota, daging ayam ras di 150 daerah kabupaten/kota, bawang merah di 148 daerah kabupaten/kota. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerjasama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat rapat bersama pengurus pusat Dekopin dan Inkud, mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung yang dikenal sebagai sentra penghasil padi, singkong, jagung, kopi dan komoditas hortikultura lainnya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian perkebunan.

Namun potensi yang besar itu, menurut Gubernur, belum memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan petani di Lampung.

Oleh karenanya, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata niaga sekaligus melakukan percepatan implementasi program hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perkebunan yang akan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Diantaranya melalui penetapan kebijakan harga gabah, pengendalian distribusi gabah, penetapan harga ubi kayu, pemberian bantuan dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit dan pembangunan silo.

Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lampung.

Melalui kolaborasi dengan Dekopin dan seluruh stakeholder terkait, Gubernur Mirza berharap sektor pertanian lampung menjadi lebih maju dan kesejahteraan petani lampung dapat terwujud.

“Tumbuh itu akan baik bila dirasakan bersama-sama. Saya melihat, tidak ada tools terbaik di republik ini untuk melakukannya secara bersama-sama, selain koperasi. Kami sangat terbuka dan kami sangat mengharapkan ada kolaborasi yang baik dan konkret,” pungkas Gubernur di Hotel Arte, Jumat (20/6/2025).

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pesawaran — Dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelestarian dan pengembangan Budaya Lampung sangat besar dan secara konsisten terus dilakukan, salah satunya melalui Pesenggiri Culture Event 2025 yang digelar dari tanggal 20-21 Juni 2025 di Taman Kencana Marriott Resort, Kabupaten Pesawaran.

Pembukaan Pesenggiri Culture Event 2025 ditandai dengan prosesi menumbuk padi dengan lesung dan alu yang dilakukan secara bersama-sama oleh Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Inisiator dan Penggagas Pesenggiri Festival, Selphie Bong serta Tokoh dan budayawan Lampung Anshori Djausal,
Jum’at (20/6/2025).

Dalam sambutannya Gubernur Mirza mengatakan bahwa Pesenggiri Culture Event 2025 ini merupakan sebuah inisiatif dan  kolaboratif dalam menggambarkan semangat kebudayaan dan ekonomi kreatif di provinsi Lampung.

“Ini diinisiasi oleh sahabat kita Mbak Selphie, tentunya ini sangat membanggakan kita, bagaimana juga event-event seperti ini tentu akan meningkatkan value-nya Provinsi Lampung, akan meningkatkan semangat pariwisata Provinsi Lampung, dan akan memperlihatkan tingginya nilai-nilai budaya yang ada di provinsi Lampung,” ucap Gubernur Mirza.

Nama Pesenggiri sendiri berasal dari falsafah Lampung yaitu Pi’il Pesenggiri yaitu sebuah sistem nilai dalam budaya masyarakat lampung yang mengajarkan tentang kehormatan diri, keramahtamahan, semangat kebersamaan dan keterbukaan sosial yang dikenal dengan : Juluk Adok, Nengah Nyappur, Nemui Nyimah dan Sakai Sambayan.

Menurut Gubernur Mirza, Akulturasi budaya yang tercipta saat ini di Provinsi Lampung merupakan proses panjang selama ribuan tahun dan berlangsung dengan damai karena falsafah hidup Pi’il pesenggiri yang diterapkan oleh masyarakat lampung dalam kehidupan sehari-hari.

“Falsafah Pesenggiri, Pak Wamen, artinya adalah Harga Diri, keterbukaan, merangkul, saling memberi itu adalah falsafah hidupnya, ini juga yang diterapkan Selama ratusan tahun oleh masyarakat Lampung. Dan ini yang menyebabkan Lampung selalu terbuka, disini kami semua damai berdampingan, kami sama-sama terbuka, saling berbagi, saling share dan kami merasa harus menjadi tuan rumah yang baik,” ungkap Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza berharap dengan pondasi falsafah Pi’il Pesenggiri akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi yang maju dan terbuka sekaligus menjadikan parawisata di Lampung menjadi destinasi wisata terbaik di masa depan.

Di akhir, Gubernur Mirza mengajak semua pihak untuk menjadikan Pesenggiri Culture Event 2025 ini sebagai inspirasi untuk menciptakan event-event lainnya yang akan mendorong pertumbuhan parawisata di Lampung bahkan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Lampung.

“Semoga ini akan menjadi inspirasi, akan menjadi semangat, akan menjadi motivasi buat yang lain. Kita ingin lampung terbuka, kita ingin lampung maju, kita ingin pertumbuhan, kita ingin masyarakat yang maju dan sejahtera. Mari kita bangga dengan daerah kita, mari kita majukan  daerah kita, Insyaallah ke depan Lampung maju menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi Pesenggiri Festival 2025 sebagai salah satu ajang dalam melestarikan kebudayaan lokal sebagai bagian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional.

“Kami dari Kementerian Kebudayaan sangat-sangat mengapresiasi gagasan-gagasan pelestarian kebudayaan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Selphie Bong. Saya ingat sekali waktu itu ketika dipanggil ke Kertanegara, Pak Presiden cuma menyampaikan sebuah pesan yang simpel pak Gubernur, “Pak Giring kebudayaan harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita, kebudayaan harus menjadi pertahanan dari bangsa dan peradaban kita”. Museum-museum, galeri-galeri, pameran-pameran, festival-festival seperti ini harus menjadi etalase terdepan bagi kemajuan kebudayaan Indonesia,” ungkap Giring.

Dalam kesempatan yang sama, Inisiator sekaligus penggagas Pesenggiri Festival 2O25, Selphie Bong berharap masyarakat Indonesia bisa melihat Lampung lebih dalam bukan sekadar apa yang biasa didengar, tapi apa yang dirasakan ketika mereka ke Lampung, budaya yang penuh dengan kehangatan, kultur makanan yang dapat diceritakan, kultur seni musik, juga keindahan alam yang ada di Lampung.

Dalam rangkaian acara tersebut, Wakil Menteri Kebudayaan didampingi Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung,, berkesempatan mengunjungi stand-stand UMKM diantaranya Stand UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung. Bahkan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela berkesempatan mengikuti kelas melukis sunset painting sundowner.

Pesenggiri Festival 2025 menampilkan beragam event  seperti : Temu Rasa dan Rupa Market, talkshow budaya, pameran seni lukis, kelas lukis di keramik, sunset painting sundowner, festival kuliner dan UMKM, Tarian kolaborasi. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M. sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, di Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/06/2025).

Dalam prosesi upacara pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung.

Pelantikan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan pelantikan tersebut, Marindo Kurniawan tercatat sebagai Sekretaris Daerah termuda dalam sejarah Pemerintahan Provinsi Lampung, dengan usia 44 tahun 6 bulan saat dilantik.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut dan menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah bukanlah sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang sarat makna.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah momen penting karena kita tidak hanya menunjuk pejabat, tetapi menitipkan amanah besar untuk mengawal perjalanan pembangunan Lampung ke depan,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menekankan bahwa posisi Sekretaris Daerah merupakan tangga pengabdian tertinggi yang menuntut kerja keras, keputusan bijak, serta kepemimpinan yang dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

“Jabatan ini bukan tentang gelar atau posisi tertinggi di birokrasi, tetapi tentang dampak nyata dari kepemimpinan. Sekda adalah nahkoda di ruang kendali pemerintahan yang harus mampu membaca arah, menjaga stabilitas, dan memastikan semua kru bekerja dalam semangat melayani masyarakat,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat semangat melayani dengan penuh integritas, dedikasi, dan inovasi.

“Kita butuh pemimpin yang bukan hanya memberi instruksi, tapi juga menjadi teladan dalam etika kerja, loyalitas, dan semangat melayani. Sekda adalah “leher” birokrasi. Kalau leher lemah, kepala bisa oleng,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa birokrasi saat ini harus mampu hadir sebagai solusi, bukan hanya administrasi. Dengan jumlah masyarakat Lampung yang mencapai 9,4 juta jiwa, Gubernur menekankan perlunya perubahan cepat dan cara kerja yang adaptif, profesional, serta berorientasi pada hasil.

“Ini tidak bisa dikerjakan dengan biasa-biasa saja. Sekda harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi bisa gesit, lincah, dan menjadi solusi,” tambah Gubernur.

Dalam momentum tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung. Gubernur menyampaikan ucapan selamat bertugas kepada Ketua DWP yang baru dan berharap organisasi ini dapat terus menjalankan peran strategisnya dalam mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas keluarga ASN, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Pelantikan Dr. Marindo Kurniawan sebagai Sekda merupakan hasil dari proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 11/PANSEL-JPTM/III/2025 tentang hasil akhir seleksi terbuka JPTM Sekda Provinsi Lampung Tahun 2025.

Sebelum menjabat sebagai Sekda, Marindo menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung serta Penjabat Bupati Pringsewu pada tahun 2024–2025.

Karier Marindo di pemerintahan dimulai sejak tahun 2003 sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II/a. Dengan ketekunan dan dedikasi tinggi, ia menapaki berbagai jenjang jabatan, di antaranya :

1. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan – Dinas Pendapatan Daerah Tulang Bawang (2008).

2. Kepala Bidang Pengadaan dan Anggaran – BPKAD Tulang Bawang (2011–2012).

3. Kepala Bagian Anggaran – Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung (2014).

4. Kepala Bidang Anggaran – Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung (2017).

5. Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung (2020–2021).

6. Kepala BPKAD Provinsi Lampung (2021–2024).

7. Penjabat Bupati Pringsewu (2024–2025).

Selain prestasi di bidang pemerintahan, Marindo Kurniawan juga memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi, antara lain :

1. Lencana Bakti Inovasi Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2024).

2. Satyalancana Karyasatya X dan XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia (2014 dan 2024).

3. Satya Lencana Adhitya Karya Mahatva Yodha Utama dari Karang Taruna Provinsi Lampung.

4. Lencana Pancawarsa III dari Pramuka Lampung (2023).

5. Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas dan Universitas dari Universitas Lampung pada jenjang Doktor (2024).

Dengan latar belakang dan rekam jejak yang kuat di bidang pemerintahan, Marindo Kurniawan diharapkan mampu menjalankan tugas sebagai Sekretaris Daerah dengan penuh tanggung jawab dan menjadi penggerak utama dalam mentransformasi birokrasi di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Jakarta — Pemerintah Provinsi Lampung ikut ambil bagian dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) tahun 2025 yang digelar pada 16-17 Juni di Hotel Borobudur, Jakarta.

Forum yang diikuti 10 provinsi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas daerah guna menghadapi tantangan pembangunan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Adapun 10 provinsi anggota FKD-MPU, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan DKI Jakarta.

Pada Rapat Kerja FKD-MPU Tahun 2025 dibahas lima prioritas kerja sama, yaitu :
1. Ketahanan Pangan.
2. Pariwisata.
3. Perlindungan Khusus Kelompok Rentan (PKKS) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
4. Kebencanaan.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain kelima fokus utama, dibahas pula penegakan Perda dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), serta penyusunan Kebijakan Bersama untuk menyelaraskan langkah pembangunan di seluruh daerah anggota. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, membuka secara resmi Seminar Perempuan Bercerita Ayo Bersuara, di Balai Keratun, Rabu (18/06/2025).

Seminar ini bertujuan meningkatkan kepedulian dan upaya perlindungan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak, serta mendorong sinergi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi terkait.

Dalam sambutannya, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya seminar ini sebagai wadah bagi para perempuan untuk menyuarakan pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh panitia serta pengurus Mighul Lampung Bersatu yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik,” ujar Purnama

Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih marak terjadi.

“Data menunjukkan 636 kasus kekerasan sepanjang tahun 2024 telah dilaporkan, dengan mayoritas korban adalah perempuan,” tambahnya

Prihatin terhadap 568 korban perempuan dari total 698 korban yang tercatat. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengajak seluruh pihak, khususnya organisasi wanita di Lampung, untuk lebih peka dan proaktif dalam membantu korban kekerasan.

“Kita harus lebih aware, lebih mendengarkan, dan memiliki gerak hati untuk saling menolong permasalahan wanita yang terjadi di sekeliling kita,” tegasnya.

Ketua TP. PKK berharap seminar ini dapat melahirkan usulan konkret dan kebijakan yang mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak.

Sementara itu, Ketua Umum Mighul Lampung Bersatu, Dwitaria Gunadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa seminar ini adalah wujud nyata kepedulian dan komitmen organisasi dalam mengadvokasi hak-hak perempuan.

“Masih banyak perempuan yang belum merasakan arti kemerdekaan, suara-suara terbungkam, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan awal dari kehancuran keluarga,” ujarnya.

Dwitaria Gunadi juga menegaskan pentingnya perempuan dan anak untuk dilindungi karena mereka adalah penentu masa depan.

Ketua Pelaksana Seminar, Yeni Karmiutari, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 69 peserta dari berbagai organisasi wanita di Lampung.

Seminar “Perempuan Bercerita Ayo Bersuara” diharapkan dapat menjadi langkah awal yang nyata dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung telah menyelesaikan tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Seleksi terbuka dimulai sejak awal Januari 2025 dan berlangsung hingga Maret 2025. Salah satu tahapan penting dalam proses ini adalah Uji Kompetensi (assessment) yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jumlah peserta seleksi sebanyak 9 orang, yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dengan kualifikasi dan pengalaman yang memenuhi syarat jabatan.

Setelah melalui tahapan seleksi administratif, rekam jejak, assessment, makalah dan wawancara, panitia seleksi menetapkan 3 nama calon terbaik untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dengan nama sebagai berikut :

1. Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M.
2. Dr. Anang Risgiyanto, SKM, M.Kes 3.  Slamet Riadi,  S.Sos., M.M.

Proses seleksi ini didasarkan pada sejumlah regulasi dan rekomendasi, antara lain :

1. Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22528/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Rencana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/10371/OTDA tanggal 19 Desember 2024 perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.2.6/6978/VI.04/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi;

4. Rekomendasi Kepala BKN Nomor: 2802/R-AK.02.02/SD/K/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Hasil Seleksi Terbuka;

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menyampaikan bahwa nama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung definitif akan dibacakan dan diumumkan secara resmi pada saat acara pelantikan yang rencananya digelar pada Jumat, 20 Juni 2025 di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung pukul 08.30 WIB.

Rendi menegaskan bahwa proses seleksi dan penetapan Sekdaprov telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semua tahapan telah dilalui dengan transparan dan akuntabel. Nama pejabat definitif akan dibacakan saat pelantikan,” ujar Rendy, Selasa (17/6/2025).

Pelantikan Sekdaprov Lampung tersebut akan dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta undangan terkait. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama pembangunan daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menempatkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas ASN sebagai prioritas nasional.

Hal ini ditekankan dalam Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/06/2025), dengan Inspektur Upacara Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Zainal Abidin.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekubang, ditegaskan bahwa ASN yang kompeten dan profesional memegang peranan vital dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung mengakui adanya tantangan, salah satunya adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, khususnya pada dimensi kompetensi yang pada tahun 2023 baru mencapai angka 26,53 dari angka tertinggi 40. Capaian ini menjadi dorongan bagi seluruh ASN untuk lebih proaktif dalam mengembangkan diri.

“Salah satu tantangan nyata yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Lampung, Ini adalah alarm bagi kita semua untuk lebih aktif dan serius dalam mengembangkan diri.” tegasnya.

Pengembangan kompetensi ASN saat ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pelatihan klasikal (tatap muka terstruktur) dan pelatihan non-klasikal. Pelatihan non-klasikal menawarkan fleksibilitas melalui praktik kerja, magang, coaching dan mentoring, pembelajaran jarak jauh (e-learning dan webinar), komunitas belajar, pembelajaran mandiri, hingga detasering dan penugasan khusus.

“Dengan adanya opsi pelatihan non-klasikal, kami mengajak seluruh ASN untuk tidak bergantung hanya pada pelatihan klasikal, ini penting agar transfer of knowledge dapat terus berlangsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran.” tambahnya.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung terus berinovasi, salah satunya dengan menerapkan blended learning pada pelatihan struktural seperti PKN II, PKA, PKP, Latsar CPNS, dan pelatihan pengadaan barang/jasa.

Pendekatan ini memadukan metode tatap muka dengan daring, mencerminkan transformasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi modern untuk menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel, efektif, dan partisipatif.

Penyelenggaraan pelatihan yang terukur dan berkelanjutan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN adalah bagian integral dari strategi transformasi birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi hasil.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transformasi digital, Pemerintah Provinsi Lampung juga baru saja meluncurkan Super Aplikasi Lampung-In. Inovasi layanan publik berbasis digital ini dirancang untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat Lampung, mempercepat, dan mempermudah layanan pemerintahan di era digital.

“Kami mengajak seluruh ASN dan masyarakat Lampung untuk mengunduh aplikasi ini, guna memanfaatkan layanan pemerintah secara lebih efisien dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.” ujar Gubernur.

“Sebagai ASN, mari terus belajar, tidak cep

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/06/2025).

Sebelum membahas terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan terkait perkembangan Pelaksanaan Program Prioritas Presiden RI (Minggu III Juni 2025), yaitu  Program Makan Bergizi Gratis, Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Program Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Berkaitan dengan sejumlah program unggulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir mengintruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan berbagai program prioritas tersebut untuk segera melaksanakan program tersebut di daerahnya masing-masing.

“Kami mohon untuk atensinya, ini program prioritas Bapak Presiden, memiliki dampak hukum atau sanksi bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Ini sudah Minggu ke-3, tinggal satu minggu lagi yang belum mengusulkan. Nanti masing-masing kepala daerah akan kita undang khusus untuk mempertanggungjawabkannya, menjelaskan kenapa tidak atau belum mengusulkan,” tegasnya.

Terkait inflasi, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus dalam penurunan harga di sejumlah komoditas yang saat ini sedang mengalami kenaikan harga.

“Kalau telur dan ayam ras itu masih dalam batas toleransi. Yang utama adalah beras, minyak kita, cabai merah dan cabai rawit. Oleh sebab itu, kita fokus pada empat jenis barang tersebut supaya bisa dalam waktu singkat harganya akan lebih baik atau menurun,” lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik, Pudji Ismartini dalam peparannya menyampaikan bahwa pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2023 secara umum terjadi inflasi. Akan tetapi, pada hari raya Idul Adha tahun 2024 terjadi deflasi.

Pudji Ismartini juga melanjutkan bahwa secara historis tahun 2021-2024, tingkat inflasi pada momen hari raya Idul Adha biasanya lebih rendah dibandingkan momen ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Kecuali pada tahun 2022, tingkat inflasi momen hari raya Idul Adha lebih tinggi dibandingkan momen hari raya Idul Fitri.

Apabila dilihat dari komoditas penyumbang andil inflasi pada momen hari raya Idul Adha, komoditas pada komponen bergejolak dominan memberikan andil inflasi.

Cabai rawit dan cabai merah dominan memberikan andil inflasi terbesar pada momen hari raya Idul Adha tahun 2021-2024

Pada Mei 2025, komoditas pada komponen bergejolak yang menyumbang andil inflasi antara lain: tomat, beras dan ketimun.

Terkait Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-2 Juni 2025 berdasarkan data SP2KP-pencatatan sampai dengan 13 Juni 2025, Pudji menjelaskan bahwa pada Minggu ke-2 Juni 2025, terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi yang mengalami penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

Adapun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah beras dan daging ayam ras. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG–Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari yang diwakili oleh Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung, Hanita Farial Firsada  membuka secara resmi kegiatan workshop “Ayo Membatik dan Seminar Golda Institut (cara memahami karakter dan bakat minat anak dari genetik AB dan O)”, bertempat di lt.III Balai Keratun (16/06/2025)

Ketua TP PKK Provinsi Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung Hanita Farial Firsada  menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Lampung.

IGTKI adalah organisasi profesi guru yang berfokus pada pendidikan anak usia dini di Indonesia, yang mewadahi dan mendukung guru TK di indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini khususnya Taman kanak – kanak.

“Harapan kami, guru – guru nantinya cepat dapat memahami karakter dan minat anak anak TK,” ucap Hanita.

Diharapkan dari kegiatan seminar ini dapat membantu guru memahami pola belajar yang sesuai untuk anak – anak usia TK.

Menurut Sekretaris TP PKK Provinsi Lampung, membatik dapat menumbuhkan minat seni dari anak usia Taman kanak – kanak, bersama narasumber pelaku industri batik, yaitu omah batik laweyan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung berpesan kepada seluruh jajaran IGTKI sebagai Mitra dari dinas pendidikan dan kebudayaan untuk berkolaborasi dalam merealisasikan seluruh program pemerintah untuk memajukan guru pendidikan anak usia dini dan taman kanak – kanak di provinsi lampung, sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia emas tahun 2045. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).