Kategori: Pemprov

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dalam mendukung pembinaan sepak bola usia dini dengan mendukung perhelatan Kejuaraan Nasional Sepak Bola Anak Usia Dini Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Cup II Tahun 2025, bertempat di Lapangan Baruna Panjang, Sabtu (28/06/2025).

Gubernur Lampung, diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya ajang ini.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung menitipkan pesan dukungan dan harapan besar bagi masa depan sepak bola Lampung.

“Hari ini merupakan hari yang luar biasa. Anak-anak di usia 10, 11, dan 12 tahun, yang memang masanya adalah masa bermain, juga dipersiapkan untuk kesehatan dirinya yang utama dan meraih prestasi,” ujar Gubernur.

“Kegiatan olahraga merupakan sarana pembelajaran yang baik untuk menumbuhkan semangat juang, apalagi ini olahraga berkelompok. Kita bisa belajar apa arti kerja sama tim, menghargai lawan, menghargai kawan, dan kelegaan jiwa satria menerima apapun hasil pertandingan.” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti pentingnya aktivitas fisik di tengah fenomena kecanduan gawai pada anak-anak.

“Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, melakukan aktivitas fisik di tengah fenomena kecanduan bermain gadget di kalangan anak-anak,” tambahnya.

Gubernur juga mengapresiasi KWRI dan segenap elemen yang telah menyukseskan acara ini, khususnya dalam upaya pembinaan ekosistem sepak bola usia dini di Lampung.

Senada dengan dukungan pemerintah provinsi Lampung, Ketua Panitia Pelaksana, Devi, menyampaikan rasa syukur atas partisipasi 49 tim dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta tamu undangan yang mendukung kegiatan ini. Kehadiran peserta dari berbagai daerah adalah untuk mengembangkan bakat-bakat sepak bola,” ujar Devi.

Devi juga berharap kepada pemerintah daerah terus mendukung kegiatan olahraga sepak bola, terlebih dengan hadirnya klub Liga 1 yang menjadikan Lampung sebagai home base.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, dalam wawancaranya menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti ini harus diprakarsai oleh masyarakat, dengan pemerintah berperan sebagai pendorong dan fasilitator.

“Pembinaan sepak bola usia dini difokuskan untuk mencegah kecanduan digital pada anak-anak dengan pendekatan yang lebih proaktif,” jelas Ganjar.

Kadis Kominfotik juga menyebutkan kolaborasi KWRI dengan PSSI dan klub-klub Sekolah Sepak Bola (SSB) untuk menjaring bibit unggul.

Secara simbolis, pembukaan Kejuaraan Nasional Sepak Bola Anak Usia Dini KWRI Cup II Tahun 2025 ditandai dengan tendangan kick-off pertama oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ketua DPP KWRI Provinsi Lampung, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

Kejurnas KWRI Cup II Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Lampung kepada lebih banyak orang dan yang terpenting, menjaga kesehatan serta mengembangkan fisik dan mental anak-anak melalui olahraga. (Dinas Kominfotik  Provinsi Lampung).

Jakarta —– Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Kamis (26/6/2025).

Pertemuan tersebut guna memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam pertanian dan perkebunan.

Gubernur menegaskan pentingnya hilirisasi produk unggulan Lampung seperti gabah, jagung, singkong, karet, kopi, dan cokelat untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pembenahan tata niaga komoditas pertanian dan percepatan implementasi hilirisasi serta modernisasi sektor pertanian dan perkebunan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh.

Diantaranya dengan kebijakan Penetapan harga gabah dan pengendalian distribusinya, Penetapan harga ubi kayu, Pemberian bantuan alat pertanian seperti dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit serta Pembangunan Silo untuk mendukung penyimpanan hasil pertanian.

Pertemuan ini juga membahas terkait pengembangan kawasan industri baru berbasis sumber daya lokal di Provinsi Lampung untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Tanggamus —- Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, secara simbolis melakukan groundbreaking Proyek Eksplorasi Gunung Tiga PT. Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), di Desa Gunung Tiga, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Kamis (26/6/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Peresmian Pembangunan dan Pengoperasian 55 Pembangkit Energi Terbarukan di 15 Provinsi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekdaprov Marindo Kurniawan mengatakan bahwa peresmian groundbreaking ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung percepatan pengembangan energi nasional.

Proyek ini diharapkan membawa manfaat luas, mulai dari peningkatan ekonomi daerah hingga penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina Geothermal Energy berperan aktif dalam pemanfaatan energi panas bumi, sumber energi bersih yang stabil dan berkelanjutan.

Melalui inovasi teknologi dan investasi hijau, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan panas bumi sebagai pilar utama energi terbarukan Indonesia.

Sekdaprov kemudian menyebutkan bahwa proyek eksplorasi gunung tiga ini bukan hanya investasi dalam bentuk fisik saja, tetapi juga investasi terhadap masa depan generasi berikutnya, dimana PT PGE hadir sebagai pelaku utama yang berperan strategis melalui pemanfaatan energi panas bumi, sumber energi bersih yang stabil, terbarukan, dan berkelanjutan.

“Dengan teknologi yang terus berkembang dan pendekatan eksplorasi yang semakin presisi, Saya percaya, proyek ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama yaitu Kemandirian energi nasional, Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan, dan yang paling penting, Peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah,” kata Sekdaprov Lampung.

Sekdaprov juga mengatakan bahwa proyek eksplorasi panas bumi ini adalah langkah awal yang sangat krusial untuk dapat memastikan ketersediaan sumber daya energi yang dapat diandalkan untuk jangka panjang.

“Kami percaya, keberhasilan proyek ini akan menjadi pengungkit ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang proaktif dalam pengembangan energi hijau,” pungkas Sekdaprov.

Sementara itu, Direktur Operasi PT. PGE, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa PLTP Ulubelu saat ini menyuplai 220 Megawatt atau 20 persen dari total kebutuhan listrik Provinsi Lampung yang sebesar 1200 Megawatt.

Ahmad Yani juga mengungkapkan bahwa Proyek Gunung Tiga ini dirancang untuk menambah kapasitas daya kelistrikan di Provinsi Lampung sebesar 55 Megawatt untuk mewujudkan kemandirian energi di Provinsi Lampung yang saat ini masih bergantung dengan pasokan interkoneksi dari Sumatera bagian Selatan.

“55 Megawatt itu, kita bisa membantu atau mensuplai listrik untuk 450.000 rumah dengan rata-rata pemakaian sekitar 90 KWH perbulannya, sangat besar sekali,” ujar Ahmad Yani.

Di tahap awal, PT. PGE akan memulai proyek Gunung Tiga dengan pengeboran sumur eksplorasi di 3 cluster. Selain itu, juga dilakukan pembangunan jalan sepanjang 7 Km dengan nilai total investasi 36,6 juta dollar AS. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025, di Ruang Rapat Utama, Kamis (26/06/2025).

Pelantikan ini didasarkan atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.1.3/3146/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Gubernur Lampung.

Pelantikan ini merupakan hasil rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap mekanisme pengisian jabatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kompetensi.

Dalam sambutannya, Sekdaprov mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik dan menekankan pentingnya dedikasi serta loyalitas dalam menjalankan tugas.

“Saya minta kepada Saudara untuk terus bekerja dengan penuh semangat, berikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja demi memberikan manfaat dan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat Lampung,” ujar Sekdaprov.

Sekdaprov menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi.

“Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini bukan sekadar pergantian posisi atau rotasi jabatan semata. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” jelasnya.

Sekdaprov mengingatkan bahwa jabatan yang diemban adalah amanah besar dan bentuk kepercayaan dari masyarakat. Sekdaprov  menekankan pentingnya setiap kebijakan dan anggaran agar berdampak nyata bagi masyarakat.

“Jabatan yang Saudara emban hari ini adalah amanah besar, sekaligus bentuk kepercayaan dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan anggaran harus berdampak nyata bagi masyarakat, kita tidak lagi hanya berbicara tentang apa yang dikerjakan, tetapi apa hasilnya,” tegasnya.

Di tengah dinamika perkembangan dunia yang cepat dan harapan masyarakat terhadap teknologi yang terus meningkat, Sekdaprov  mendorong para pejabat untuk adaptif dan mampu mencari solusi kreatif dalam menghadapi tantangan.

“Jadilah pemimpin yang inovatif, cerdas, bekerja keras dan jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian, mampu menunjukkan dharma bhakti pada daerah, serta siap menerima tugas dan tanggung jawab dari pimpinan,” tambahnya.

Dua pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan Gubernur tersebut adalah :

1. Achmad Saefulloh, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, kini menempati posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung.

2. Ganjar Jationo, S.E., M.A.P., yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, kini mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

JAKARTA—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memperjuangkan nasib petani dan pengusaha singkong ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) penyusunan RUU tentang komoditas strategis di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Dalam RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Gubernur Mirza secara tegas menyuarakan aspirasi petani dan pengusaha singkong di Lampung yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya dukungan DPR RI agar pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang berpihak pada petani dan pelaku usaha singkong, serta menjadikan singkong sebagai komoditas pangan strategis nasional.

Dalam pertemuan tersebut, petani dan pengusaha sepakat untuk meminta penghentian impor singkong dan produk turunannya.

“Saya datang kepada Baleg DPR RI membawa teman-teman untuk memperjuangkan nasib petani singkong dan pengusaha singkong,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur memaparkan bahwa Lampung menyumbang 51 persen dari total produksi singkong nasional dengan volume mencapai 7,9 juta ton.

“Singkong adalah komoditas utama Lampung selain padi dan jagung. Dari total PDRB Lampung sebesar Rp483 triliun, sekitar Rp50 triliun berasal dari singkong dan turunannya,” ujarnya.

Dalam keberpihakan kepada petani singkong, Gubernur Mirza mengatakan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang penetapan harga sementara ubi kayu (singkong) di wilayah Lampung.

Dalam instruksi ini, ditetapkan harga pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan potongan maksimal 30 persen tanpa mengukur kadar pati.

Namun kenyataan di lapangan, petani terus berada dalam posisi rentan akibat tidak adanya kebijakan nasional yang melindungi harga dan tata niaga singkong karena harga ini hanya berlaku untuk Lampung.

“Petani senang, tapi pengusaha mengeluh karena harga ini membuat bisnis mereka tidak kompetitif,” ujarnya.

Menurut Gubernur, para pelaku industri akhirnya memilih untuk menutup pabrik, sehingga saat panen raya, petani tidak punya pembeli dan harga anjlok kembali.

“Saya tanya pengusaha, kenapa tidak bisa beli? Mereka jawab, karena tepung tapioka impor jauh lebih murah dan tidak dikenakan pajak masuk,” ucapnya.
“Kalau pusat tidak mengintervensi, petani singkong menyatakan siap mengganti komoditas. Kita masih punya padi, jagung, bahkan tebu. Tapi kalau ini terjadi, artinya singkong dan turunannya akan tergantung pada impor,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung Welly Soegiono dan Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Provinsi Lampung Dasrul Aswin kompak meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas menghentikan impor.

“Kesimpulan yang paling terbaik adalah stop impor,” tegas Welly.

Welly mengungkapkan kondisi terpuruk yang tengah dialami petani singkong di Lampung akibat harga jual yang sangat rendah dan praktik perantara yang merugikan.

Menurut Welly, saat ini petani tidak lagi menjual langsung ke pabrik, tetapi melalui pelapak atau tengkulak. Kondisi ini menyebabkan harga yang diterima petani jauh dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

“Pak Gubernur sudah menentukan harga yang berarti Rp945 per kilogram, tetapi petani saat ini hanya menerima Rp400 sampai Rp500 per kilogram,” katanya.

Welly juga menyampaikan bahwa para pelapak ini tidak semuanya beroperasi secara fair. Ada yang murni sebagai pelapak, namun ada pula yang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah.

“Pelapak atau tengkulak ini ada yang murni, tetapi ada juga yang dibuat oleh perusahaan untuk mensiasati agar beli lebih murah,” ungkapnya.

PPTTI bersama Gubernur dan para Bupati disebut telah membahas langkah-langkah untuk menata dan mengatur ulang sistem distribusi dan perdagangan singkong agar petani bisa lebih sejahtera.

“Kita bersama Bapak Gubernur dan Bupati sedang mencari cara bagaimana mengatur dan menata ini,” katanya.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan bahwa pembahasan di DPR saat ini sangat relevan dengan nasib petani singkong.

Setidaknya ada dua undang-undang yang tengah disusun yang akan memberikan ruang dan perlindungan bagi komoditas singkong salah satunya RUU tentang Pangan.

“RUU tentang Pangan. Singkong akan kita masukkan sebagai bahan baku pangan strategis, sehingga akan mendapat perlindungan dalam regulasi nasional,” ujar Firman.

Firman juga menyoroti peran Bulog dalam rancangan RUU Pangan tersebut, di mana terdapat satu pasal penting terkait transformasi Bulog.

“Bulog nantinya berperan sebagai buffer stock dan penyangga harga singkong. Jadi singkong akan dibeli oleh Bulog,” tegasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri penutupan Festival Ekonomi Syariah Sumatera (Fesyar) Tahun 2025, di Lampung City Mall, Rabu (25/06/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan Fesyar Regional Sumatera tahun ini.

“Kami berkomitmen penuh untuk terus mendorong perkembangan ekonomi syariah di Provinsi Lampung khususnya dan Sumatera pada umumnya melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung,” ujar Wagub.

Wagub menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk implementasi ajaran Nabi Muhammad SAW tentang keberkahan dalam perniagaan.

“Fesyar adalah program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, ini adalah program sebagai bentuk kita mengindahkan dari yang ditekankan Nabi Muhammad untuk bisa menjaga perniagaan kita, perdagangan kita khususnya di provinsi Lampung dan umumnya di Sumatera itu agar tetap dan menganut prinsip-prinsip Syariah,” tambahnya.

Fesyar 2025 yang berlangsung selama lima hari ini bukan hanya sekadar pameran atau kompetisi, tetapi juga platform penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Sumatera. Para pelaku UMKM Syariah mendapatkan ruang untuk mempromosikan produk mereka.

“Mereka sangat senang Ibu Deputi. Terima kasih atas berkenannya Fesyar ini terselenggara di Provinsi Lampung,” ucap Wagub.

Keberhasilan Fesyar di Lampung ini didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha di Sumatera.

Adapun dampak positif yang diharapkan dari penyelenggaraan  Fesyar ini meliputi peningkatan jejaring komunitas atau pelaku ekonomi syariah di Sumatera, khususnya Lampung, sehingga masyarakat lebih “melek” terhadap keuangan atau ekonomi syariah, penguatan ekosistem halal dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, sertifikasi, hingga pemasaran, dengan dukungan konkret dari Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan literasi keuangan syariah di regional Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung.

Wagub berharap semangat Fesyar terus digaungkan dan mengajak semua pihak untuk berkontribusi menjadikan Sumatera sebagai poros utama ekonomi syariah nasional, yang pada akhirnya akan memposisikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia.

“Kita harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam, dan inklusi keuangan syariah juga harus ditingkatkan,” ajaknya.

Keberhasilan Fesyar Regional Sumatera 2025 di Bandar Lampung adalah bukti nyata sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, serta diharapkan menjadi model berharga untuk inovasi dan komitmen yang lebih kuat di masa mendatang.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, turut menyampaikan apresiasinya. Ia menjelaskan bahwa nilai universal dalam ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Nilai yang terkandung dalam Ekonomi keuangan syariah itu jauh dan lebih luas daripada itu,” kata Destry.

Destry menyoroti bagaimana negara-negara non-muslim seperti Jepang mulai menerapkan prinsip ekonomi keuangan syariah dan mengembangkan produk halal.

Lebih lanjut, Destry Damayanti juga menyampaikan bahwa aktivitas Fesyar kali ini telah mengumpulkan sekitar 12,4 miliar rupiah, baik dari transaksi perdagangan langsung, bisnis matching, maupun pembiayaan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, melaporkan bahwa Fesyar Regional Sumatera tahun 2025 telah dimulai sejak tanggal 21 Juni 2025. Meskipun awalnya direncanakan berlangsung selama 3 hari namun karena antusiasme masyarakat yang luar biasa membuat acara diperpanjang hingga tanggal 25 Juni 2025.

Bimo menyampaikan bahwa FESYAR 2025 telah berjalan dengan sangat baik dan lancar, serta masyarakat antusias mengunjungi pameran UMKM dan kuliner dari seluruh wilayah Sumatera. Rangkaian kegiatan Fesyar ini merupakan puncak dari upaya Bank Indonesia dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera serta memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional.

Kegiatan ini terdiri dari 53 forum ekonomi syariah untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah regional, serta serial fair yang merupakan pameran UMKM dan kuliner Sumatera yang diikuti oleh 210 UMKM binaan maupun Mitra Bank Indonesia.

Produk-produk unggulan dari kategori wastra, modest fashion, dan kuliner halal dari seluruh wilayah Sumatera diharapkan dapat lebih dikenal. Selain itu, Fesyar juga menyelenggarakan berbagai perlombaan tingkat daerah dan regional, seperti model fashion desainer kompetisi, road to Indonesia kemandirian ekonomi pesantren, olimpiade ekonomi syariah nasional, dakwah ekonomi syariah, dan konten ekonomi syariah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah, kehadiran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada tugas pengendalian moneter, tetapi juga telah menjadi motor penggerak dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan yang inklusif di daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Rabu (24/06/2025).

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Lampung atas kontribusi nyata dan sinergi yang terus terjalin dalam mendukung pembangunan daerah,” ucap Wagub.

Menurut Wagub Jihan, salah satu peran penting yang dirasakan secara langsung adalah dukungan BI dalam penyediaan data dan analisis ekonomi yang komprehensif. Informasi yang disampaikan melalui laporan perekonomian regional, outlook inflasi, hingga kajian komoditas unggulan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Lebih jauh, melalui sinergi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia juga aktif memberikan asistensi teknis, analisis, dan strategi pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan strategis.

“Upaya ini sangat membantu kami, pemerintah daerah, dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi di tengah berbagai tantangan global maupun domestik,” ungkap Wagub.

Tak hanya itu, Wagub Jihan juga mengapresiasi peran BI dalam mendorong digitalisasi ekonomi, mendukung UMKM naik kelas, serta memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Kehadiran QRIS dan edukasi digital keuangan hingga ke pelosok desa adalah bukti nyata komitmen BI dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, kolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk penguatan halal value chain dan pemberdayaan ekonomi pesantren, juga menunjukkan bagaimana BI berperan dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan spiritualitas.

“Jika melihat Sumatera, baju muslimnya (acuannya) itu biasanya ada di Aceh, namun pada kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera Tahun 2025, Lampung sebagai perwakilan Sumatera dipercaya sebagai tuan rumah, semoga ini menjadi stimulus yang baik terhadap ekonomi syariah kita,” ucap Wagub.

Diakhir sambutannya Wakil Gubernur mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan yang telah dilantik dan kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Direktur Eksekutif Dept Komunikasi BI.

Tidak lupa, Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung yang baru Bimo Epyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

“Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bimo, mungkin tidak ada waktu untuk beradaptasi, tapi langsung bekerja dan memberikan energi terbaik untuk Provinsi Lampung, sedangkan untuk Pak Junanto selamat atas jabatan barunya semoga tetap menorehkan prestasi yang baik,” pungkas Wagub.

Sementara itu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan di Bank Indonesia adalah hal yang biasa, hal ini dilakukan agar para regulator BI dapat menguasai tidak hanya Booksmart tapi juga Street smart, hal inilah yang kemudian mempengaruhi keberhasilan dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam implementasi  TPID dan TP2DD.

Menurut Destry Damayanti, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung sebelumnya yakni Junanto Herdiawan telah memberikan legacy yang baik terhadap pembangunan di Provinsi Lampung, oleh karenanya dirinya berharap agar Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung yang baru dapat melanjutkan legacy tersebut.

“Kami berharap Pk Bimo bisa terus proaktive, visioning, cari peluang, dan cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian karena dalam kondisi sekarang ini tidak ada yang pasti kecuali perubahan atau ketidak pastian itu sendiri,” ucapnya.

“Kami juga tentunya berharap Pak Bimo untuk dapat mengoptimalkan seluruh informasi, tadi Bu Wagub katanya kami butuh masukan, analisa dan sebagainya, gunakan analisa yang ada dipusat, tinggal nanti disesuaikan dengan kondisi di daerah, dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendirian, kita harus bekerja sama, kita harus KIS antar satu dengan yang lain, KIS itu adalah Konsistensi, Inovasi, Sinergi,” tutupnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Selatan — Gubernur Lampung diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Instansi Vertikal Tahun 2025, bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Selasa (24/6/2025).

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki Kompetensi Kepemimpinan Kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, dan dilaksanakan mulai dari tanggal 08 Mei – 17 September 2025 dengan metode Blended Learning yang diikuti oleh 41 orang peserta.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis  yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan bahwa Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional.

“Salah satu langkah strategis yang kita tempuh adalah melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat administrator. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut,” ucapnya.

Menurut Gubernur Mirza, Sebagai pejabat struktural, para administrator dituntut tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial yang mumpuni, serta berjiwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi menuju kinerja yang optimal.

Kualitas pelayanan publik adalah cermin dari keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak lagi bisa menerima pelayanan yang lamban, tidak responsif, dan tidak berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan untuk bergerak cepat, adaptif, dan senantiasa mengejar standar kinerja terbaik.

Seiring dengan perkembangan zaman dan transformasi digital yang kian cepat, diperlukan penyesuaian cara kerja, dimana birokrasi masa depan adalah birokrasi yang efisien, adaptif, berbasis digital, dan berorientasi pada hasil.

“Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam menyongsong Visi Indonesia 2045, kita harus fokus pada pembangunan SDM yang unggul dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan iklim pelayanan dan investasi yang kondusif,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung visi tersebut melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi, penataan kelembagaan yang dinamis, serta reformasi pelayanan publik menuju digitalisasi yang responsif dan inklusif.

“Saya minta agar seluruh peserta pelatihan mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan dan semangat perubahan,” ucapnya.

Untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia di Provinsi Lampung, diperlukan penguatan implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh, penataan kelembagaan yang adaptif, serta penyempurnaan proses bisnis berbasis teknologi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi.

Transformasi pelayanan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, berani bergerak ke arah layanan publik berbasis digital yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Penerapan Integrated Digital Workspace dan sistem flexiwork merupakan salah satu langkah nyata untuk meningkatkan fleksibilitas kerja ASN tanpa mengorbankan produktivitas.

Di akhir, Gubernur Lampung mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan penuh kesungguhan, komitmen, dan semangat belajar yang tinggi.

“Semoga pelatihan ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin berkualitas, yang pada gilirannya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, dan mendukung tercapainya visi Gubernur Lampung, yaitu : Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan yang juga sebagai narasumber Pelatihan Kepemimpinan Administrator menyampaikan paparan materi yang bertema Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045 sebagai bahan pelatihan yang diharapkan dapat  memotivasi para peserta untuk terus bertransformasi dalam pelaksanaan birokrasi yang efektif, efisien, berdampak dan berbasis digital di masa depan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 yang berlangsung di Mahan Agung, Senin (23/6/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PMI Pusat, H. M. Jusuf Kalla berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI No.18/Kep/PP PMI/V/2025 yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor 070/10900/ORG/5/2025 tentang hasil Musyawarah PMI Provinsi Lampung tentang Kepengurusan PMI Provinsi Lampung masa bakti tahun 2025-2030.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasinya atas dedikasi PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang selama ini berperan besar dalam merespons berbagai situasi darurat, mulai dari bencana alam, pelayanan donor darah, hingga kegiatan sosial lainnya.

“Hari ini bukan hanya sekadar pelantikan. Hari ini adalah titik awal dari perjalanan mulia, sebuah panggilan hati untuk melayani sesama. Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggitingginya kepada para pengurus PMI Provinsi Lampung yang baru saja dilantik,” ujar Gubernur Mirza.

Menurut Gubernur Mirza, tugas ini bukan tugas yang ringan, tetapi sungguh mulia. Karena dalam setiap tetes darah yang disumbangkan, dalam setiap tangan yang terulur saat bencana datang, di situlah jiwa kemanusiaan PMI hidup dan berdenyut.

Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla, dalam amanatnya menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan pelayanan yang cepat serta profesional dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana dan situasi darurat lainnya.

“Kita mempunyai prinsip 6 jam sampai, artinya dimanapun bencananya, 6 jam relawan PMI atau pengurus PMI provinsi harus hadir membantu masyarakat terdampak,” kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah rela membantu dan bekerja dengan ikhlas. Karena menurutnya, dalam kemanusiaan yang dibutuhkan adalah keikhlasan dan kecepatan dalam penanganan.

Pada kesempatan tersebut, Purnama Wulan Sari Mirza, secara resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung periode 2025–2030 beserta jajaran pengurus lainnya.

Dalam sambutannya usai dilantik, ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran PMI sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang kemanusiaan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah dan penanggulangan bencana.

“Alhamdulillah kami dengan pengurus-pengurus PMI, teman-teman UDD, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, kami langsung turun ke masyarakat, langsung berkunjung ke daerah-daerah yang kemarin terdampak banjir” ujar Wulan Sari.

Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa dukungan semua pihak kepada PMI Provinsi Lampung sangat dibutuhkan untuk mewujudkan PMI Provinsi Lampung sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan secara profesional, ikhlas lahir dan batin serta berintegritas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)