Kategori: Pemprov

Pesawaran—Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung bersama Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan Tujuh Puluh Satu (ALTUS) mengadakan kegiatan Bakti Sosial Pelayanan Kesehatan anak-anak, Bakti Sosial Nelayan dan SIGER (Saatnya Ikut Bergerak untuk Rakyat yang membutuhkan) di Pulau Tegal Mas, Kabupaten Pesawaran, Jum’at (10/2/2023).

Dalam sambutannya  Kepala DKP Provinsi Lampung, Ir. Liza Derni,M.M menyampaikan   ucapan terima kasih kepada para alumni kedokteran UI atas terselenggaranya  Bakti Sosial pelayanan kesehatan untuk anak-anak dan nelayan.

“Selamat datang kepada rombongan ALTUS, kami menghaturkan beribu rasa terima kasih karena telah berbagi bersama kami melalui kegiatan bakti sosial ini dan semoga dapat menikmati keindahan bahari Pulau Tegal Mas Teluk Pandan ini,” ucap Liza Derni.

Kegiatan ini merupakan gagasan ALTUS dalam rangka hari jadi yang ke-50 untuk ikut berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Lampung pesisir dan pulau keci,  khususnya anak-anak dan keluarga nelayan di Tegal Mas bekerjasama dengan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Rangkaian kegiatan Bakti sosial yang dilaksanakan berupa  pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah sebanyak 300 orang anak, penyuluhan kesehatan, serta pembagian souvenir dan sembako bagi 200 orang nelayan.

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan meliputi : poli umum, poli kulit, poli anak,THT, skrining jantung anak dan konsultasi penyakit dalam.

Kepala DKP Provinsi Lampung berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan terhadap penunjang kecerdasan pada anak.

Selanjutnya Kepala DKP Provinsi Lampung berharap agar melalui kegiatan ini masyarakat dapat merasakan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung hadir di tengah masyarakat dalam rangka pengembangan kapasitas  masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung.

Kepala DKP Provinsi Lampung mengajak kepada seluruh anggota ALTUS yang hadir untuk membagikan kesan baik yang didapatkan selama kegiatan bakti sosial ini.

“Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak ibu rombongan dokter untuk membawa pengalaman Bakti Sosial yang berkesan saat kembali ke kota masing-masing,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua ALTUS Prof.dr.Ruswan Dachlan SpAn KIC menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta kegiatan khususnya kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung Ir. Liza Derni,MM atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan Bakti Sosial ini.

“Saya atas nama teman-teman ALTUS mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas terselenggaranya acara bakti sosial ini dengan lancar, baik dan meriah,”  ucap Prof. Ruswan Dachlan.

Acara dilanjutkan dengan Pelatihan dan  Penyuluhan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan orang tenggelam yang disampaikan oleh Prof.dr.Ruswan Dachlan SpAn KIC, penyerahan souvenir dan sembako program SIGER secara simbolis dan penyerahan plakat untuk Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.

DELI SERDANG– Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut di Jalan Williem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023)

Pada kegiatan puncak peringatan  HPN yang dihadiri secara langsung Presiden RI Joko Widodo tersebut, Kadis Kominfotik Ganjar Jationo bersama Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Rudy Iwan Taruna mendampingi pelaku pers Provinsi Lampung.

Kadis Kominfotik Ganjar Jationo mengatakan Pers adalah mitra Pemerintah sebagai penyambung informasi kepada masyarakat, keberadaan rekan-rekan Pers sangat dibutuhkan bahkan tidak hanya sebagai mitra tetapi sebagai sahabat dan teman untuk mewujudkan pembangunan Lampung Berjaya.

“Selamat Hari Pers Nasional, seperti yang disampaikan pak Gubernur dalam beberapa kali pertemuan dengan rekan-rekan Pers bahwa Pers adalah mitra dan sahabat Pemprov Lampung untuk mewujudkan Lampung Berjaya, ” ucap Ganjar.

*Acara Puncak*
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan tantangan media tidak lagi kebebasan pers. “Tantangan pers saat ini adalah keberlangsungan media dan teknologi, tidak lagi soal kebebasan pers karena saat ini media massa sudah bisa memberitakan apapun dengan bertanggung jawab,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengigatkan derasnya arus informasi yang sampai kepada masyarakat, termasuk berita dari sosial media sehingga mengorbankan visi jurnalisme. “Dengan memanfaatkan algoritma, referensi masyarakat dapat dengan mudah dikendalikan. Ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama agar masyarakat memperoleh informasi dan berita yang benar,” ujarnya.

Mengenai keberlangsungan media nasional, Jokowi menyebut saat ini 60 persen belanja iklan dikuasai platfrom asing. “Artinya sumber daya keuangan media berkurang, larinya ke sana. Dominasi platform asing dalam periklanan menyulitkan media digital kita,” tuturnya

Selain kedua hal tersebut, Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung keberlangsungan pers. Salah satu dukungan pemerintah terkait segera hadirnya aturan tentang _publisher rights_ dan meminta seluruh pihak yang terkait menyelesaikan penyusunan aturan tersebut, agar bisa diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

BANDARLAMPUNG—Usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Mendagri, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi segera menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara daring di Mahan Agung, Rabu (08/02/2023).

Pada Rapat tersebut Gubernur memaparkan situasi capaian inflasi terkini Provinsi Lampung, secara tahun ke tahun (yoy) bulan Januari 2023 Inflasi Provinsi Lampung sebesar 5,95%, lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional (5,28%) serta menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-5 Inflasi terendah di Sumatera setelah Provinsi Kepri, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Aceh.

Dimana andil inflasi terbesar Provinsi Lampung menurut komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau ditempati oleh rokok kretek filter, beras, cabai merah, bawang, merah, dan telur ayam ras.

Sementara itu, sebagian besar harga barang per 7 februari 2023 beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan minggu lalu. Komoditas yang perlu menjadi perhatian diantaranya Beras, minyak goreng, Cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau.

Oleh karena itu menurut Gubernur perlu dilakukan langkah cepat untuk mengatasi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok strategis, terutama pada daerah yang angka inflasinya cukup tinggi.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyoroti pentingnya untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder, terkait stabilisasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan, yakni pada Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang.

Diantaranya yakni dengan mendukung realisasi cadangan pangan pemerintah dalam rangka stabilitas harga pangan, mendorong para pelaku usaha untuk berkomitmen menjaga pasokan dan harga pangan ditingkat yang wajar, dan bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemantauan harga ditingkat pasar.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara daring, di Mahan Agung, Rabu (08/02/2023).

Mengawali Rakor tersebut, Mendagri menyatakan bahwa berdasarkan data rilis BPS Per 1 Februari 2023, pada Januari 2023, angka inflasi turun dari 5.51% di bulan Desember 2022, turun ke angka 5.28% di bulan Januari 2023.

“Ini artinya angka inflasi kita terus mengalami penurunan dan inflasi kita sangat terkendali, mulai dari oktober 2022, angka inflasi terus mengalami penurunan, lalu sedikit naik pada Desember 2022 karena akhir tahun, lalu kembali turun pada Januari 2023, ini artinya inflasi kita masih sangat terkendali, dan tentu saja ini berkat kerja keras kita semua baik pemerintah pusat dan daerah,” ucap Mendagri.

Lebih jauh mengenai kondisi trend inflasi pada Januari 2023, dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuono, yang menyampaikan mengenai Perkembangan Inflasi Komoditas, Komponen Administered dan Volatile.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPS menyampaikan beberapa catatan dari BPS mengenai bagaimana menghadapi Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan jatuh tidak lama lagi, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan inflasi tetap terkendali.

Kepala BPS juga menyampaikan meski angka inflasi turun, namun semua kota di Indonesia mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi ada di Kotabaru yakni sebesar 7.78%. Adapun andil atau penyebab inflasi tertinggi tersebut diantaranya berasal dari angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bensin, beras, rokok kretek filter dan bawang merah.

Berdasarkan hal tersebut maka pada rakor yang diikuti Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia tersebut juga dilakukan pemaparan dan pembahasan oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto yang menjelaskan isu-isu terkait bahan pangan yang perlu di kontrol kenaikannya.

Kemudian paparan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, yang menjelaskan tentang komoditas-komoditas yang perlu diwaspadai kenaikannya, terutama beras dan minyak goreng, sesuai dengan arahan presiden pada rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Selain itu juga dilakukan pemaparan oleh Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni, mewakili Menteri Perhubungan yang membahas tentang tingginya harga angkutan udara, dilanjutkan dengan pemaparan terkait harga listrik oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ir. Jisman P. Hutajulu, M.M.

Selain itu juga dilakukan pembahasan terkait masalah beras oleh Direktur Supply Chain & Pelayanan Publik Perum Bulog M. Suyanto, kemudian terkait bahan bakar rumah tangga oleh Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Maompang Harahap, serta terkait komoditas-komoditas yang perlu diintervensi dan di waspadai adalah pengendalian inflasi, disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementan Ketut Karyasa.

Paparan kemudian ditutup oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis (Wakabais) Marsekal Muda (Marsda) Jemi Tri Sonjaya yang mewakili Panglima TNI yang memaparkan terkait peran TNI dalam pengendalian inflasi, dan Program Ketahanan pangan.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menghadiri Pelantikan Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2027, di Gedung Pusiban, Rabu (8/2/23).

Ketua APSI Pusat Dr. Agus Sukoco, M.M., melantik Suhariyanto, M.Pd sebagai Ketua Umum APSI Provinsi Lampung dan Drs. Sukisno, M.Pd sebagai Sekretaris Umum APSI Provinsi Lampung masa bakti 2022-2027.

Wakil Gubernur Chusnunia dalam sambutannya mengatakan bahwa Pengawas sekolah atau madrasah menjadi salah satu komponen yang memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan. Dimana pengawas sekolah atau madrasah mendapatkan peran melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pengawal terselenggaranya pendidikan yang bermutu dalam upaya mencapai tujuan  pendidikan nasional.

Wagub Chusnunia mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, sejak 2018 sampai 2022 terus meningkat. Bahkan pada tahun 2022 lalu IPM Provinsi Lampung sudah berstatus “TINGGI,” yaitu sebesar 70,45. Hal ini menunjukkan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Provinsi Lampung semakin membaik.

“Peran pengawas pendidikan dilaksanakan dengan baik, karena hasilnya pasti akan terukur dan terlihat. Apabila tidak dilaksanakan dengan baik, angkanya pasti tidak sampai _segitu_,” ungkap Wagub Chusnunia.

Wagub Chusnunia kemudian mengajak APSI Provinsi Lampung untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam program-program pendidikan seperti Gerakan Literasi Sekolah. Selain itu, Wagub juga berharap kepada semua pihak dan stakeholder untuk bersinergi dan ikut mengawal agar mutu pendidikan di Provinsi Lampung dapat mencapai target maksimal.

Di akhir sambutannya, Wagub Chusnunia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi seluruh pengurus terdahulu yang telah mengabdi dan mengemban tugas dengan baik. Kepada kepengurusan yang baru dilantik, Wagub berharap agar dapat menjalankan roda kepengurusan dengan lancar dan membawa manfaat yang maksimal dalam dunia pendidikan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung— Wakil Gubernur Lampung Chusnunia membuka acara Advokasi Keamanan Pangan Pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas dan pangan jajanan anak sekolah aman,  bertempat di Hotel Emersia, Rabu (8/2/2023).

Kegiatan ini bertujuan untuk menggugah komunitas desa, pasar dan sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam menggunakan dan mengawasi keamanan pangan di komunitas masing-masing, sekaligus sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengawal keberlanjutan program ini di tingkat desa dan sekolah.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur menyampaikan bahwa keberadaan pangan yang sehat untuk dikonsumsi masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak yang terkait.

“Karena urusan kesehatan ini menjadi kunci bagi yang lainnya, tidak beres urusan kesehatan pasti urusan yang lain terkena efek dominonya,” ucap Wakil Gubernur.

Faktor pangan menjadi bagian yang sangat menentukan kesehatan masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat sudah mengetahui tentang adanya keamanan pangan, namun penerapannya masih rendah.

Hal ini terkendala pada masalah kebiasaan, sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan. Akibatnya penerapan keamanan pangan sekarang ini terkesan hanya diketahui sebagian kecil masyarakat.

Selanjutnya Wakil Gubernur sangat mengharapkan adanya percepatan penyadaran masyarakat terhadap keamanan pangan yang akan berpengaruh tidak hanya pada lingkungan kecil sekolah namun berdampak luas terhadap generasi masa depan anak bangsa.

“Di pundak Bapak/ibu saat ini lahir dan bathin masa depan nasib bangsa ini berada, menjadi tanggung jawab semuanya, mari kita bersama-sama dengan penuh tanggung jawab sebagai ladang amal ibadah kita untuk memberikan yang terbaik dalam mewujudkan jajan pangan yang sehat di desa, di sekolah dan di pasar,” tegas Chusnunia.

Wakil Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Lampung.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan BPOM ini namun BPOM tidak bisa melakukannya sendiri dan harus melibatkan banyak pihak, tentunya Pemerintah Provinsi Lampung terus hadir dan berkomitmen untuk menghadirkan pangan sehat di desa, pangan sehat di pasar dan sekolah,” tutup Chusnunia.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung Periode 2022-2024, di Gedung Pusiban, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa (07/02/2023).

Menurut Gubernur, pengukuhan tersebut berdasarkan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah, maka di setiap daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung wajib dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

“Provinsi Lampung telah membentuk FPK berdasarkan SK Gubernur Nomor : G/811 /VI.07/HK/2022, hal ini menjadi sangat penting guna mengantisipasi timbulnya berbagai potensi konflik dan kerawanan sosial di tengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas,” tutur Gubernur.

Untuk diketahui, Gubernur mengatakan bahwa Provinsi Lampung saat ini menduduki peringkat 3 (tiga) penanganan konflik sosial dan capaian indeks demokrasi dengan skor 80,18 yang menandakan telah terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

“Salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama kita menjaga keutuhan dalam bermasyarakat,” ucap Gubernur.

Kemudian dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024, agar meminimalisir potensi konflik ancaman di daerah, Gubernur menilai bahwa FPK perlu turut serta menjaga keutuhan, Persatuan, dan kesatuan NKRI dalam kebhinekaan.

“Untuk itu pada kesempatan ini, saya menekankan kepada FPK untuk turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan pemahaman bahwa keragaman itu bukan perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk kemajuan, serta turut menyajikan laporan informasi secara cepat dan akurat kepada Kepala Daerah sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan,” tegas Gubernur.

Ketua FPK Provinsi Lampung Prof. Bustomi Rosadi, M.S dalam sambutannya mengatakan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah benar-benar dari masyarakat, dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.

Sementara itu, Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung Drs. M. Firsada, M.Si, dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dibentuknya FPK adalah Sebagai wadah Komunikasi dan konsultasi serta kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Adapun tujuannya yakni adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar ras, suku, etnis, di kalangan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam melaksanakan program pembauran kebangsaan,  agar dapat di pahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.

Hadir pada kegiatan tersebut Kabinda Lampung Brigjen Pol Hasena, S.I.K., M.M, serta 30 perwakilan organisasi suku, ras, etnis dan agama di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, meninjau langsung kegiatan donor darah sub rayon 17 SMA Bandar Lampung bertempat di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, Senin (06/02/2022).

Dalam kesempatan tersebut Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal  menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan donor darah tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya acara ini, dan kepada anak-anak, saya juga mengucapkan terimakasih. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua.” ucapnya.

Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal berharap  melalui kegiatan ini  dapat menumbuhkan rasa empati pada anak-anak muda di Provinsi Lampung.

“Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dalam diri anak muda untuk berbagi, membantu sesama dengan setetes darah. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus kita laksanakan di Provinsi Lampung ini.” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, PMI Provinsi Lampung bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bantuan hidup dasar serta senam Hip Heart yang diharapkan mampu mengedukasi anak muda untuk membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat.

Kegiatan Donor Darah ini diikuti oleh tujuh sekolah yang tergabung dalam Sub Rayon 17 SMA Bandar Lampung, yaitu : SMA Negeri 2 Bandar Lampung, SMA Negeri 11 Bandar Lampung, SMA YP Unila, SMA Pelita Bangsa, SMA Immanuel, SMA Arjuna, dan SMA Muhammadiyah 2.

Bandar Lampung —- Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, didampingi Kepala OJK Provinsi Lampung dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung mengikuti Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 secara virtual dari Mahan Agung, Senin (6/2/23).

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian dan dukungan pada sektor UMKM mengingat peran usaha kecil pada perekonomian nasional yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.

“Jangan dilupakan yang kecil-kecil. Jangan dilupakan yang mikro, kecil, dan menengah. Berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya, tentunya dengan kehatian-hatian yang tinggi,” kata Presiden.

Presiden kemudian meminta dukungan yang konkrit pada sektor hilirisasi di semua komoditas, seperti CPO, Minerba, Sumber Daya Alam Laut. Presiden mengatakan bahwa konsistensi hilirisasi  merupakan kunci Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

“Hilirisasi itu menjadi kunci, konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci,” kata Presiden.

Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 9,6 juta.

Di akhir arahannya, Presiden Joko Widodo meminta OJK memberi perhatian terkait perlindungan terhadap produk jasa keuangan, baik asuransi, pinjaman online, investasi, tur haji dan umroh, karena langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Presiden juga meminta agar pengawasan terkait pinjaman online hingga investasi ditingkatkan.

“Hati-hati, yang kita bangun adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit membangun kembali. Saya yakin, OJK yang sekarang, bisa,” kata Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam kegiatan yang bertemakan “Penguatan Sektor Jasa Keuangan Dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi” tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD, Plt Karo Perekonomian

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mewakili Gubernur Lampung menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada pelaksanan upacara gabungan Forkopimda Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (06/02/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekdaprov menyampaikan  bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya  mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui Visi-Misi ke-4 Gubernur Lampung yaitu : “Peningkatan Infrastruktur untuk konektivitas dan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah”.

Program pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 diselaraskan dan sejalan dengan program pembangunan nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023 setidaknya akan melaksanakan 6 (enam) kebijakan terkait pembangunan, yaitu : Penguatan kualitas SDM;  Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;  Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru; Revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi; dan  Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru telah  dijalankan yang didahului dengan dibangunnya jalur dan trotoar jalan Mayjend Ryacudu Korpri sepanjang 3,315 Km kearah Gerbang Tol Kota Baru, sebagai wajah Ibu Kota Provinsi dan telah diresmikan pada Kamis 5 Januari 2023 yang juga berfungsi sebagai akses menuju ataupun keluar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni-Terbanggi besar.

“Cita-Cita mulia Provinsi Lampung dalam waktu dekat memiliki Masjid Raya Provinsi Lampung dan tidak meninggalkan fungsi spiritual dan fungsi sosial. Pembangunan tersebut direncanakan akan dibangun di Eks lokasi GOR Saburai Bandar Lampung,” ucap Sekdaprov.

Sebagai pengganti GOR Saburai Pemerintah Provinsi Lampung akan memusatkan dan memaksimalkan Pusat Kegiatan Olahraga di (PKOR) Way Halim Bandar Lampung serta membangun Sport Center di Wilayah Administrasi Lampung Selatan tepatnya diwilayah Kecamatan Jati Agung Desa Way Huwi, Kecamatan Tanjung Bintang Desa Way Galih dan Desa Sabah Balau.

Dengan membangun Sport Center di Wilayah Administrasi Lampung Selatan ini akan berdampak baik memajukan pembangunan dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Sejalan dengan pembangunan tersebut tentunya setiap pembangunan perlu dijaga dan dikawal agar hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Lampung.

Sekdaprov melanjutkan untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah harus di Implementasi dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi Lampung, saya harapkan dapat menjalankan Peraturan Daerah tersebut dengan baik bersama stakeholder lainnya agar hasil pembangunan dapat terjaga dengan baik, Masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan tersebut untuk kepentingan Masyarakat luas,” tambah Sekdaprov.

Sebagaimana diketahui,  kejadian bencana dan fenomena iklim ekstrim terasa meningkat frekuensi dan intensitasnya selama beberapa waktu terakhir.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah Bencana Hidrometeorologi dalam bentuk Banjir, Cuaca Ekstrim dan Tanah Longsor yang dalam 1 dekade terakhir menjadi ancaman terbesar kejadian bencana.

Pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, data BNPB menunjukkan telah terjadi 3.288 kejadian Bencana di Indonesia, dan 68 Kejadian diantaranya terjadi di Provinsi Lampung, dengan dampak ekonomi sosial hingga korban jiwa yang tidak dapat dinilai dengan materi atau penghitungan untung rugi. Dan baru –baru ini, telah terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau.

Tidak ada wilayah di Indonesia yang bebas bencana termasuk di Provinsi Lampung yang memiliki kelas risiko bencana tinggi secara Nasional.

Untuk itu, Gubernur meminta kepada Perangkat Daerah terkait dan didukung oleh Forkopimda Provinsi Lampung, untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mengantisipasi penanggulangan bencana di Provinsi Lampung.

Diakhir sambutannya, Gubernur mengajak kepada seluruh  ASN untuk terus meningkatkan disiplin, loyalitas, dedikasi, motivasi dan etos kerja serta membudayakan untuk berfikir kreatif, inovatif, solutif sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Hadir sebagai peserta upacara, mewakili Forkopimda, Inspektur, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, unsur TNI, unsur POLRI,  Satuan Polisi Pamong Praja, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.