Kategori: Pemprov

Bandar Lampung, — Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung terkait Gaji Guru P3K, di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/4/2023).

Rapat tersebut menghasilkan solusi bersama, dimana Sekdaprov Lampung bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung sepakat untuk menyelesaikan masalah penggajian 422 Guru  P3K yang masuk pada formasi P3K 2022 dan telah ditempatkan.

Selain itu juga memprioritaskan 1007 Guru P3K yang telah lulus Passing Grade (PG) untuk diusulkan penempatannya ke Kemenpan-RB dan digaji pada anggaran perubahan 2023.

“Jadi kapasitas 1007 guru P3K ini kita bedakan dalam proses penganggaran dan anggarannya menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 yang 7130 guru P3K dan nanti kita mengusulkan anggaran untuk yang  6123 guru P3K selanjutnya,” ucap Fahrizal.

Sekdaprov meminta Dinas Pendidikan dan BKD berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan 1007 Guru Honorer yang lulus Passing Grade dan diajukan ke pusat.

“Prioritas 1007 guru ini dengan surat Gubernur dan dibawa ke pusat. Insya Allah di 2023 ini semua persoalan guru ini selesai dan gajinya sudah dianggarkan,” kata Sekdaprov.

Dalam rapat juga terungkap, dari data yang diterima oleh Komisi V, ditahun 2022 dinyatakan lulus Passing grade sebanyak 1429 dan baru akan ditempatkan 422 orang. Adapun 1007 orang yang sudah lulus PG, akan dimasukkan di anggaran perubahan 2023.

Adapun sumber alokasi anggaran gaji berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), yang didalamnya dialokasikan peruntukan gaji guru P3K di Provinsi Lampung, sebesar 109 miliar.

Selanjutnya Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 212 bahwa jumlah formasi tenaga P3K tahun 2022 sebanyak 422 orang dan tahun 2023 sebanyak 7130 orang.

Dalam kesempatan tersebut Yanuar Irawan menyampaikan kembali solusi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto tentang kepastian anggaran gaji di tahun 2023 bagi guru P3K di Provinsi Lampung.

“Jadi hampir dipastikan Rp.109.279.728.000 ini untuk menggaji 422 orang guru P3K ditambah 7130 orang,” tegas Yanuar Irawan

“Satu solusi yang diberikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa anggaran untuk tambahan 7130 guru P3K tadi dikurangi dulu 1007 guru P3K sehingga terakomodirlah gaji 1007 guru P3K pada tahun 2023 ini,” lanjut Yanuar Irawan.

Seluruh perwakilan Guru P3K yang hadir menyambut baik solusi bersama yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

“Ternyata permasalahan Guru Honorer di Provinsi lampung dapat diselesaikan dengan baik dan musyawarah,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG—Untuk mewujudkan perayaan Idul Fitri 1444H yang tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H/2023 bersama seluruh Jajaran Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (03/04/2023).

Menurut Gubernur, Hari Raya Idul Fitri merupakan hari yang paling dinanti oleh masyarakat. Antusiasme menyambut lebaran biasanya diikuti dengan melonjaknya mobilitas dan permintaan kebutuhan masyarakat, seiring tradisi dalam perayaan hari lebaran.

Untuk itu menurut Gubernur, ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang harus diwaspadai, diantaranya yaitu peningkatan permintaan kebutuhan pokok masyarakat dan kecenderungan peningkatan harga.

Selain itu, potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas, peningkatan kebutuhan layanan transportasi dan infrastruktur, potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, faktor cuaca ekstrem, serta kemungkinan penyebaran kembali Covid-19.

“Identifikasi isu dan permasalahan sejak dini tentu sangat berguna dalam mengantisipasi serta mempersiapkan situasi dan kondisi mendatang. Untuk itu, saya minta kita semua mematangkan rencana serta melaksanakannya dengan baik sesuai tupoksi masing-masing, sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan terkendali,” ucap Gubernur.

Gubernur juga meminta agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik provinsi dan kabupaten/kota bersama perangkat daerah dan instansi terkait terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar bekerjasama dengan BULOG, produsen dan distributor bahan pokok.

Di samping itu, Gubernur juga meminta untuk memastikan ketersediaan dan stok energi (BBM, Elpiji, listrik), serta melakukan pengawasan keamanan produk pangan yang beredar agar tidak ada yang kadaluarsa dan membahayakan kesehatan.

Skenario antisipatif lainnya dalam menghadapi Idul Fitri menurut Gubernur, adalah dengan meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat umum, yakni dengan membentuk posko terpadu, optimalisasi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas Pelayanan Kesehatan 24 jam di posko terpadu, pengaturan rest area, memastikan dan memantau kesiapan simpul transportasi, serta memastikan kesiapan sarana transportasi.

“Saya mengajak seluruh elemen pemerintahan, elemen masyarakat, dan pelaku usaha di semua sektor, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan kita. Peran aktif bersama juga sangat dibutuhkan untuk dapat menekan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum,” tegas Gubernur.

Pada Rapat Koordinasi tersebut juga dilakukan pemaparan kesiapan oleh beberapa instansi, pemerintah daerah, dan stake holder terkait di Provinsi Lampung dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 2023.

Diantaranya adalah pemaparan oleh Kepolisian Daerah Lampung yang disampaikan oleh Kabag Bina Operasi Biro Operasi AKBP Alim S.H, S.Ik. yang melaporkan bahwa Polda Lampung telah mempersiapkan time line pengamanan Idul Fitri 1444H.

Pengamanan dimulai pada tanggal 6 April 2023 melalui kegiatan Rakor Linsek Bid Ops dalam Kesiapan Pam Idul Fitri 1444 H, kemudian pada 17 April Gelar pasukan ops ketupat 2023, dilanjutkan dengan TMT Ops Ketupat Krakatau 2023 pada 19 April. Ops pengamanan akan terus dilangsungkan selama masa libur Idul Fitri 1444H untuk mengatisipasi puncak arus mudik dan arus balik hingga tanggal 02 Mei 2023.

Polda Lampung juga telah mengantisipasi beberapa permasalahan yang sebelumnya terjadi pada arus mudik 2022, diantaranya adalah menumpuknya pemudik roda dua di Bakauheni saat malam hari karena pemudik takut terjadinya kejahatan jalanan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Polda Lampung telah menyiapkan personil untuk melakukan pengawalan secara estafet bagi kendaraan yang berada di dermaga Bakauheni menuju ke Perbatasan Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Selain itu polda juga mendirikan posko tekab 308 di lokasi rawan tindak pidana C3,  dan menggelar Pos Pengamanan, Pos Pelayanan, dan Pos Terpadu sebanyak 83 pos disejumlah titik di Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo dalam laporannya menyampaikan rencanan operasi angkutan lebaran tahun 2023. Bambang Sumbogo juga menyampaikan prediksi peningkatan penumpang disemua moda transportasi, dan langkah langkah persiapan dalam menghadapi hal tersebut.

Selain melaporkan beberapa persiapan terkait kebijakan pembatasan angkutan barang, pelaksanaan Rampcheck seluruh moda transportasi, Bambang Sumbogo juga melaporkan terkait pengoperasian jalur transportasi penyeberangan melalui pelabuhan Ciwandan dan Panjang.

Penyeberangan Ciwandan-Panjang akan diperuntukan untuk kendaraan roda dua dan truk yang pengalihannya akan dilakukan  by system melalui aplikasi Ferizy sehingga  penjualan tiket khusus Roda 2 dan Truk  hanya ada pilihan melalui lintas Ciwandan-  Bakauheni dan Ciwandan-Panjang.

Kemudian terkait ketersediaan energi saat menghadapi hari raya idul fitri 1444H, Perwakilan Pertamina serta PLN Lampung menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan pasokan listrik untuk Hari Raya Idul Fitri 2023 dengan dengan mengupayakan kecukupan daya pada Pembangkit, Transmisi dan Distribusi umumnya dalam status NORMAL (cadangan daya lebih besar dari pada kapasitas pembangkit terbesar yang beroperasi).

PLN telah menyiapkan keandalan pasokan listrik dengan melakukan Assesmen dan Pemeliharaan preventif pada instalasi pembangkit, transmisi dan distribusi, Energi Primer berupa batubara, gas dan BBM juga telah dilakukan pengamanan dengan HOP yang mencukupi.

Setiap unit operasional juga telah disiapkan POSKO SIAGA yang dilengkapi dengan personil, perlengkapan pasokan backup, peralatan kerja, SOP dan basic communication, Jumlah Posko Seluruh PLN Sebanyak 1.562 Posko Dan Jumlah Personil Yang Terlibat Sebanyak 20.130 Personil PLN,  61.560 TAD Yantek serta termasuk tim PDKB TM dan TT.

Sementara itu, guna memastikan kelancaran pendistribusian BBM dan LPG selama periode arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 2023, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (SATGAS) terhitung mulai tanggal 1 April 2023 sampai dengan 2 Mei 2023.

Adapun saat ini, Stok BBM dan LPG ada dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan yang meliputi 1 Terminal BBM, 1 Terminal LPG, 199 SPBU, 17 SPBE, 174 Agen LPG, dan 1 DPPU. Kemudian untuk memastikan layanan terhadap masyarakat, Pertamina juga menyediakan layanan tambahan BBM dijalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama, berupa 87 SPBU Siaga, 159 Agen Siaga & 5540 Outlet Pangkalan LPG Siaga, 2 unit Kiosk Pertamina Siaga, 15 unit Motorist, 16 unit Mobil tanki standby.

Kemudian terkait persediaan bahan pokok selama Ramadan dan Idul Fitri 1444H, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti menyatakan bahwa Perum Bulog Kanwil Lampung siap menjaga kesediaan dan keterjangkauan beras menyambut hari raya idul fitri 1444 H, adapun stok pangan Perum BULOG Kanwil Lampung Per 31 Maret 2023 untuk komoditi beras adalah sebanyak 19,570,371.40 Kg.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, di Hotel Emersia, Senin (03/04/2023).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan  Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.

“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ucapnya.

Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem, Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, Kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai Indeks yang bagus

“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.

Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.

“Kita harus sudah sama – sama  memahami rambu – rambu, jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik  seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.

“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” katanya.

Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.

IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.

Hadir dalam acara,  Sekretaris Bappeda  Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto,  membuka acara Bank Syariah Indonesia (BSI) Gema Ramadan bersama Baznas Lampung, di Komplek _Islamic Cente_  Provinsi Lampung, Jumat(31/03/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Lampung menyambut baik kegiatan BSI Gema Ramadhan yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, dan beberapa mitra lainnya.

Terlebih kegiatan BSI Gema Ramadhan ini diisi dengan berbagai perlombaan seperti MTQ, Pidato Milenial, Adzan, mewarnai Kaligrafi dan lain-lain, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam pembinaan keagamaan kepada anak-anak dan generasi muda.

Sesuai data Baznas, bahwa potensi zakat secara nasional sebesar ratusan triliun. Sedangkan potensi zakat di Provinsi Lampung mencapai Rp4,5 triliun lebih. Dengan besarnya potensi ini diharapkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.

Guna memperkuat penggalangan zakat di instansi Pemerintah, Gubernur Lampung telah mengeluarkan Surat Edaran No: 451-12/1240/02/2023 tentang Pelaksanaan Zakat, Fitrah, Profesi, Maal, Infaq dan Shodaqoh pada Tanggal 24 Maret 2023. Dianjurkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai swasta yang beragama Islam agar dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan diri sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dan disalurkan melalui Baznas.

Salah satu peran Baznas yaitu, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu Gubernur mendorong 15 kabupaten/kota agar dapat mengembangkan kampung zakat. Dimana program Kampung Zakat sebagai upaya penuntasan kemiskinan yang berbasis pada daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal dengan prinsip amanah, bertanggungjawab, berkelanjutan, partisipatif dan terintegritas.

Dana yang dihimpun oleh Baznas dari masyarakat dapat digulirkan kembali ke masyarakat yang berhak/kurang mampu (mustahiq). Pemprov Lampung sangat mendukung pelaksanaan Program Kampung Zakat yang dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kegiatan BSI Gema Ramadhan dilaksanakan dari 23 Maret 2023 hingga 18 April 2023. Tidak hanya menyediakan takjil untuk berbuka puasa, di BSI Gema Ramadhan juga menyelenggarakan lomba-lomba untuk pelajar dan mahasiswa.

Terdapat kurang lebih 50 tenant dengan berbagai macam produk yang dijual, seperti produk UMKM khas  Lampung. Selain itu tenant-tenant lain juga menjual baju, makanan, minuman dan otomotif.

Area Manager Bank Syariah Indonesia Perwakilan Lampung Dede Irawan Hamzah menyebutkan bahwa di Bumi Lampung ini masyarakatnya sangat bersemangat untuk menggeloralan ekonomi syariah, tinggal disatukan dan disinergikan. Moment pada hari ini adalah salah satu contoh untuk mensinergikan semua pihak terkait ke dalam kegiatan BSI Gema Ramadhan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar  menambahkan bahwa pada kegiatan BSI Gema Ramadhan yang diselenggarakan selama satu bulan Ramadhan, akan diadakan event tiap hari Selasa di _Islamic center_ berupa pelayanan penukaran uang baru.

Ketua Baznas juga menyebutkan bahwa Baznas mempunyai 8 program unggulan diantaranya bedah rumah sebanyak 50 kuota dan dari tahun kemarin sudah berjalan, Baznas tanggap bencana ada di 15 Kabupaten/Kota, dan penyaluran beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi.

Hadir dalam acara,  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Budiono, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo,dan  Karo Kesra Ria Andari.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi membuka acara rapat koordinasi Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill, Selasa (14/03/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rapat koordinasi ini sebagai forum bagi pengampu data dan pengelola layanan pemerintah sebagai langkah awal untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi terintegrasi dalam sebuah sistem yang terpusat,” ucapnya.

Kusnardi melanjutkan, bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya merubah paradigma tata kelola pemerintahan dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik agar siap memasuki era digital dan dunia cyber dimana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.

Dalam mewujudkan program tersebut pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi mewujudkan kualitas pelayanan publik mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang bersaing.

Kusnardi dalam kesempatan ini juga mengapresiasi Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung 2022 yang meraih urutan keempat di Indonesia setelah Jakarta dan Kalimantan Barat dan mendapatkan perolehan nilai yang sama dengan Jawa Barat yang berada diposisi ketiga.

Dengan hasil yang dicapai tersebut, Kusnardi berharap Pemprov Lampung agar terus meningkatkan performanya.

“Capaian ini SPBE Provinsi Lampung ini sudah cukup baik, tapi memang harus kita kembangkan karena baik itu belum nilai tertinggi makanya ada nilai sangat baik. Jadi masih perlu kita kembangkan SPBE kita, jaringan satu sama lain juga harus kita giatkan. Kalau perlu ya kita jadi pelopor lah sehingga segala-segala aplikasi yang ada di tersebar banyak sekali ini yang bisa kita integrasikan dalam satu sistem yang saling mengait sebagai modal untuk bahan perencanaan kita yang lebih baik.” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi  Lampung telah berkomitmen untuk mempercepat tata kelola yang berorientasi pelayanan publik dengan unsur TIK didalamnya.

“Provinsi Lampung sudah berkomitmen pada hal yang sama yaitu mendorong dan mempercepat tata kelola pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik terlebih pada saat ini sudah mengharuskan berbagai institusi untuk menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik dengan tik sebagai unsur utamanya sehingga dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga data dan informasi antar perangkat daerah dapat diakses secara efektif dan efisien.” lanjut Kusnardi.

Dalam kesempatan tersebut Kusnardi juga menjelaskan bahwa Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP adalah sistem elektronik untuk melakukan pertukaran layanan data atau lazim disebut interferabilitas data pada suatu komunitas layanan melalui penerapan SPLP maka proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah akan sangat mudah dilakukan.

Dengan penerapan SPLP, diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif efisien serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

“Saya mengharapkan agar rakor ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah dapat terintegrasi dalam sebuah sistem saya juga mengharap masukkan serta sumbangan pemikiran yang akan dihasilkan nanti tidak berhenti sampai pada kegiatan rakor ini akan tetapi dapat implementasikan di satuan kerja masing-masing.” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan dan mematangkan sistem pelayanan instansi pemerintah.

“Kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan proses implementasi sistem penghubung pelayanan instansi pemerintah. Sistem penghubung layanan pemerintah ini merupakan bagian dari rangkaian kerja- kerja dalam kita meningkatkan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.” ucapnya.

Ganjar Jationo dalam laporannya juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 14 OPD yang memiliki aplikasi sendiri dan aplikasi dari akan menjadi perintis dalam SPL Berbagi Pakai di Provinsi Lampung.

“14 OPd ini kelak akan menjadi perintis dan ujung tombak Pemprov Lampung dalam menampilkan derajat berbagi pakai yang lebih baik lagi. Kami melihat 14 ini sebagai langkah awal untuk kita mencoba mengimplementasikan sistem penghubung layanan di provinsi Lampung namanya sudah kita kasih nama Jama Jama karena prinsipnya supaya bisa bersama-sama di berbagi pakaikan antar aplikasi yang ada di berbagai OPD.” pungkasnya.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Provinsi Lampung Periode 2022 – 2027 di Mahan Agung, Selasa (14/03/2023).

PAPPRI menurut Gubernur, merupakan organisasi profesi tertua di Indonesia yang menaungi para penyanyi, pencipta lagu dan pemusik di seluruh Indonesia, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“PAPPRI sebagai organisasi dan mitra pemerintah, saya harap dapat memberikan dukungan dalam pembangunan dan berpartisipasi aktif untuk mempopulerkan, serta mempromosikan citra budaya di Indonesia terutama, di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur

Pengukuhan dan Pelantikan ini, menurut Gubernur mempunyai arti dan kedudukan yang penting dan sangat strategis. Selain untuk melindungi profesi para musisi, PAPPRI juga diharapkan dapat memfasilitasi musisi lokal agar mampu membaca setiap perkembangan zaman, sehingga para seniman lebih termotivasi untuk berkarya, dan lewat karya pula mereka dapat menunjukkan eksistensi daerahnya kepada dunia.

Selain itu, PAPPRI juga diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan artis penyanyi, pencipta lagu dan Pemusik Lampung  dalam rangka perwujudan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang termaktub di dalam Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Dan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung sepenuhnya PAPPRI sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Sementara itu, Ketua DPP PAPPRI yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Bidang Internal Johnny William Maukar, menyatakan ungkapan terimakasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan yang telah di berikan kepada PAPPRI.

“Terimakasih kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepada Gubernur Lampung, atas dukungannya, karena sebagus apapun organisasinya jika tidak didukung oleh daerah maka tidak akan berjalan,” tukasnya.

Johnny William Maukar juga menyampaikan bahwa dengan visi-misi PAPPRI yang termaktub dalam jorgon PAPPRI, yakni “PAPPRI Bermanfaat”, diharapkan PAPPRI dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama kepada para anggotanya.

Adapun Ketua DPD PAPPRI Lampung yang baru saja dilantik, Andy Achmad Sampurna Jaya menyampaikan bahwa kedepan PAPPRI lampung akan melakukan beberapa langkah kerja, diantaranya adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait hak-hak musisi daerah Lampung.

Kemudian, melakukan perlindungan hak cipta terhadap musisi daerah Lampung, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menghargai pekerja seni, memberikan advokasi, mendorong dan memberikan bimbingan teknis terkait musik di era digital.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, menghadiri Rapimnas sekaligus Deklarasi dan Penganugerahan Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Award Tahun 2023, di Hotel Horison, Selasa (14/3/23).

Rapimnas PWDPI yang pertama kalinya digelar ini diselenggarakan selama dua hari, tanggal 13-15 Maret 2023 dan mengambil tema “Pers Sehat, PWDPI Jaya, Indonesia Maju”.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kusnardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum kebangkitan Pers di Provinsi Lampung, terlebih pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Gubernur berharap, kegiatan ini dapat memperkuat tali silaturahmi dan membangun Tri Interaksi positif antara pers dengan pers, pers dengan pemerintah, dan pers dengan masyarakat guna menunjang pembangunan daerah Provinsi Lampung.

Gubernur menyebutkan bahwa fungsi pers sejatinya adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pers nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai alat kontrol dilakukan melalui pemberitaan yang baik dan benar sesuai fakta tanpa tendensi apapun. Pers didorong dapat menampilkan pemberitaan yang bermartabat sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Insan pers adalah kekuatan pilar keempat yang dapat membangun bangsa dan menyuarakan kepentingan rakyat. Peran pers sebagai lembaga ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pemberitaan pembangunan yang bersinergi dengan pemerintah. Informasi pembangunan yang diberitakan pers akan mempengaruhi keputusan pelaku ekonomi dalam mengelola bisnisnya.

“Saya mengajak insan pers di Lampung agar senantiasa mendukung pemerintah dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, demi citra, kredibilitas dan integritas wartawan PWDPI,” kata Gubernur.

“Sinergi wartawan dengan Pemerintah Provinsi Lampung terus ditingkatkan demi kesejahteraan rakyat. PWDPI harus memiliki peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. Anggota PWDPI juga saya harapkan menjaga marwah organisasi secara konsisten,” lanjut Gubernur.

Di era revolusi 5.0, kata Gubernur, semua dituntut untuk terus-menerus meningkatkan keterampilan, kemahiran dan profesionalisme sebagai landasan berkarya khususnya bagi seluruh insan pers di Provinsi Lampung. Gubernur berharap agar profesi wartawan tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence) seperti yang terjadi pada sektor kerja lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PWDPI M. Nurullah RS mengungkapkan, kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan DPW/DPC PWDPI dari 25 Provinsi. Di usianya yang baru menginjak 6 bulan, PWDPI sebagai organisasi wartawan pertama yang lahir dari Pulau Sumatera, memiliki 800 media mitra yang tergabung dalam PWDPI, baik elektronik, online dan cetak.

M. Nurullah berharap, PWDPI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat karena PWDPI memiliki wartawan-wartawan yang berkualitas. M. Nurullah juga mengharapkan agar wartawan yang tergabung dalam PWDPI menulis berita yang benar, bukan menulis berita-berita kebohongan.

“PWDPI siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan memerangi berita hoaks, karena menurut kami, berita hoaks itu sangat merusak,” tegas M. Nurullah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi menerima Anugerah PWDPI Award Tahun 2023 kategori Duta Pemimpin Sukses Bangun Daerah Melalui Lampung Berjaya Terbaik Tingkat Nasional. Selain itu, Wakil Gubernur Chusnunia juga menerima PWDPI Award 2023 kategori Duta Wanita Inspiratif Peduli Sosial Tingkat Nasional.

Bandar Lampung —  Gubernur Lampung yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga membuka acara Lomba Senam “Cak Culay Arinal Gubernur Kita” dalam rangka memperingati HUT ke -59 Provinsi Lampung,  di Green Sport Area, Selasa (14/3/2023).

Perlombaan senam ini diikuti oleh 38 regu (1 regu terdiri dari 7 orang peserta ) yang merupakan perwakilan dari tiap Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung  dalam  sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda menyampaikan bahwa lomba ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari amanah dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang terencana, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi DBON yaitu mewujudkan Indonesia bugar berkarakter unggul dan berprestasi dunia dengan target yaitu 40% aktif siswa olahraga dan 10% tingkat kebugaran jasmani siswa dan mahasiswa Indonesia dengan kategori baik di tahun 2024.

Pola hidup yang serba elektrik ditambah sindrome metabolik yang berhubungan dengan perubahan aktivitas fisik manusia akibat pola hidup moderen dengan ditandai oleh pemilihan makanan siap saji yang mengandung tinggi lemak, aktivitas fisik rendah serta kebiasaan hidup yang tidak sehat.

Perilaku tidak sehat ini banyak ditemukan pada anak remaja sehingga membutuhkan  upaya sejak dini berupa literasi fisik yang mampu menjaga kebugaran jasmani masyarakat salah satunya dengan melaksanakan senam.

Mengawali rangkaian acara lomba Mamiyani Fahrizal berkesempatan memilih sekaligus menyerahkan hadiah untuk peserta perorangan terbaik, tersemangat dan terheboh.

Suasana semakin meriah saat dimulainya lomba senam, setiap grup menampilkan variasi gerakan yang berbeda dengan beragam kostum yang mencerminkan budaya adat Lampung.

Acara ditutup dengan pengumuman pemenang Lomba Senam yang diraih oleh Dinas Pendidikan sebagai Juara 1 disusul Badan Kepegawaian Daerah sebagai juara 2 dan Badan Pendapatan Daerah sebagai Juara 3.

Hadir dalam acara Ketua Harian Perwosi Ibu Rusdiana Dewi, Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili oleh ibu Mamiyani Fahrizal dan Pejabat Pimpinan Tinggi  Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Cianjur — Ketua PMI Provinsi Lampung diwakili oleh Wakil Ketua, Rudy Syawal Sugiarto, menyerahkan Bantuan Donasi dari Masyarakat Lampung kepada warga yang terkena dampak bencana gempa, di Cianjur Jawa Barat, Senin  (13/03/2023).

Bantuan Donasi Masyarakat Lampung tersebut dipergunakan untuk Pembangunan Madrasah Al-Qur’an dan Balai Pertemuan Warga di Kampung Dadapjajar, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Penyerahan bantuan ditandai dengan Peletakan Batu Pertama tanda dimulainya Pembangunan Madrasah Al-Qur’an dan Balai Pertemuan Warga.

Riana Sari Arinal berharap, bantuan yang terkumpul dari Masyarakat Lampung ini dapat bermanfaat untuk Masyarakat di Kampung Dadapjajar yang terkena dampak bencana gempa.

“Semoga masyarakat diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan yang sedang menimpa Desa Dadapjajar,”  kata Riana Sari Arinal.

Sementara itu, Ketua RT, Tokoh Agama, dan seluruh masyarakat Kampung Dadapjajar di kesempatan yang sama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PMI Provinsi Lampung, khususnya kepada Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dan seluruh masyarakat Lampung yang sudah menyisihkan rezekinya untuk pembangunan Madrasah Al- Quran dan Balai Pertemuan Warga di Kampung Dadapjajar.

Sumber : _PMI Provinsi Lampung_

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Rapat Koordinasi pemanfaatan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam penataan akses di Provinsi Lampung di Hotel Horison, Senin (13/3/2023).

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa skema reforma agraria harus berkesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, sehingga nilai manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Target Reforma Agraria Provinsi Lampung pada tahun 2022 adalah 11.500 bidang tanah sedangkan pada tahun 2023 memiliki target sebanyak 6.859 bidang tanah yang tersebar di  11 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang,Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur dan Mesuji.

Penataan aset dalam hal ini dimaknai dengan pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah (sertifikasi hak atas tanah) yang telah dilaksanakan melalui kegiatan redistribusi tanah.

Penataan akses dilakukan melalui  penyediaan dukungan atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya, sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

“Alhamdulillah di Provinsi Lampung Pak Gubernur sudah meluncurkan program yang sangat inovatif berkaitan dengan penataan ruang dan dukungan akses ini melalui Elektronik – Kartu Petani Berjaya (E-KPB),” jelas Fahrizal Darm into.

Pemerintah Provinsi Lampung telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur Nomor G/159/B.03/HK/2022 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2022 untuk berkoordinasi secara intensif dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dalam pelaksaaan Kegiatan Penataan Aset Redistribusi Tanah.

Program redistribusi tanah bukan hanya merupakan program bagi-bagi tanah, melainkan program untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan pemberian hak atas tanah Negara kepada masyarakat, baik pemilik tanah dengan luasan kecil maupun yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Program ini diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dengan kerjasama lintas sektor yang sinergi, diyakini mampu mengoptimalisasi capaian pembangunan guna mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya.

Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto berharap koordinasi ini dapat menjaring isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pertanahan khususnya reforma agraria yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis guna menyelesaikan berbagai permasalahan.

Harus ada kejelasan target dalam pencapaian tujuan reforma agraria agar mampu mendorong terwujudnya visi Gubernur Lampung untuk mencapai Masyarakat Lampung Berjaya.

“Kalau petani tadi sudah diberikan ruang tetapi masih tidak sejahtera berarti tujuan dari reforma agraria belum tercapai, jadi kita tidak boleh berhenti untuk melanjutkan program ini,” nanjut Fahrizal Darminto.

“Saya yakin dengan kolaborasi Kementerian/lembaga bersama pemda dan stakeholders yang sinergis, reforma agraria ini dapat diimplementasikan dengan baik bagi pembangunan Provinsi Lampung dan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan agenda reforma agraria di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Acara ini menghadirkan narasumber antara lain : Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian  ATR/BPN yang  diwakili oleh Bapak Dr. Ir. Dwi Budi Martono, S.T., M.T., IPU., CRMO. Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Bidang Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Ir. Nurbakti, M.Si. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN Provinsi Lampung Bapak Handry Uswander H.P.,S.ST., S.H., M.H.