Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/03/23).

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam menjaga tingkat inflasi daerah. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga barang dan jasa menjadi perhatian masyarakat dan ketersediaan barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan bahan pangan, merupakan kebutuhan yang paling mendasar.

“Semua survei menunjukkan itu. Apa yang menjadi perhatian masyarakat, pertama kenaikan harga barang dan jasa, kedua lapangan kerja, kemudian baru isu-isu lain,” kata Mendagri.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bersinergi dan berkoordinasi untuk terus memantau daerah mana saja yang perlu mendapatkan atensi terkait tren kenaikan harga barang dan jasa, kemudian komoditas apa saja yang perlu diberikan atensi dan diintervensi.

Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengimbau pemerintah daerah untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya perubahan permintaan dan fluktuasi harga yang bersifat musiman, terutama dikarenakan perubahan cuaca, memasuki musim panen dan menjelang bulan suci ramadan.

Pudji menerangkan, berdasarkan Kajian BPS tahun 2019, perubahan konsumsi makanan/minuman masyarakat, khususnya pada bulan ramadan dan idul fitri, terjadi 3 minggu sebelum datangnya bulan ramadan dan mencapai puncaknya pada H-20 (sebelum) idul fitri.

Akhir efek ramadan terlihat sekitar H-2 (sebelum) idul fitri yang kemudian beralih ke konsumsi transportasi (mudik) dan akan berakhir pada H+15 (setelah) idul fitri.

Dari data SP2KP Kemendag, tiga komoditas yang akan cenderung meningkat konsumsinya di bulan ramadan dan sudah mulai menunjukkan peningkatan fluktuasi harga diantaranya daging sapi, daging ayam ras dan cabai merah.

Selain itu, Pudji Ismartini juga meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga komoditas pangan yang berpotensi menyumbang inflasi pada minggu kedua bulan maret 2023 jelang bulan ramadan, diantaranya cabai rawit, beras, cabai merah dan minyak goreng.

Bandar Lampung–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syaiful Dermawan menjadi pembina pada apel gabungan mingguan dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  bertempat di Lapangan Korpri, Senin (13/03/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Syaiful Dermawan menyampaikan beberapa harapan Gubernur Lampung kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang mengikuti apel gabungan tersebut.

“Pertama, perkuat soliditas dan solidaritas korps dan perkuat kerjasama dengan segenap komponen bangsa dalam rangka menegakkan fungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dan pegang teguh core values Aparatur Sipil Negara, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.” ucapnya.

Gubernur Lampung melalui Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meminta ASN yang hadir untuk melakukan terobosan dan berinovasi secara berkelanjutan, mengubah mindset, cara berpikir, dan cara bekerja, serta menerapkan e-government untuk meningkatkan kecepatan dan kredibilitas pelayanan.

ASN juga diminta untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel dan bangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, Gubernur berharap agar ASN dapat mengantisipasi dini terhadap berita hoax, fitnah, politik identitas, polarisasi, dan potensi konflik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Selanjutnya, Syaiful Dermawan kembali menegaskan  pesan Gubernur Lampung untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa.

“Kelima, perkuat peran saudara-saudara sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, penjaga NKRI, Pancasila, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjalin kerja sama yang kokoh dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang kita cita- citakan.” tegasnya.

“Selamat bertugas. Pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara.” tutupnya.

Jakarta — Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rakernas KONI, di Hotel Sultan Senayan Jakarta, Minggu (12/03/23). Rakernas yang diselenggarakan selama dua hari dari  tanggal 12-13 Maret 2023, mengusung tema “Sinergitas Soliditas Pemangku Kepentingan Olahraga Mengantar Atlet Meraih Juara”.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi yang juga merupakan Ketua Umum KONI Provinsi Lampung mendampingi Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang berjasa untuk olahraga Indonesia.

Terdapat empat mantan atlet legendaris Indonesia yang juga masih mendedikasikan dirinya untuk olahraga melalui KONI Pusat. Mereka adalah Ellyas Pical, Icuk Sugiarto, Chris John, dan Yayuk Basuki. Ada juga pelatih sepak bola Bima Sakti dan mantan Ketum KONI Jawa Timur dua periode, Erlangga Satriagung.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Gubernur Arinal melaporkan kepada Ketua Umum KONI, terkait rencana Lampung yang akan membangun Sport Center untuk mewadahi dan membina atlet asal Lampung agar lebih berprestasi lagi.

Kawasan Lampung Sport Center direncanakan dibangun di sebelah gerbang tol Kotabaru Lampung Selatan. Di atas lahan seluas 170 hektare, menurut rencana akan dibangun berbagai fasilitas olahraga dan berbagai fasilitas penunjang olahraga lainnya.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Desca Tama Paksi Moeda menghadiri Malam Puncak Pesta Rakyat Lampung Elephant Bike Week Tahun 2023, di Lapangan Korpri, Lingkungan Kantor Gubernur Lampung, Sabtu malam (11/03/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Plt Kadispora Provinsi Lampung menyampaikan bahwa keberadaan Komunitas motor di Provinsi Lampung penuh dengan dinamika.

“Mulai dari munculnya fenomena geng motor sampai dengan bikers sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, banyak kritik dan juga pujian dari unsur masyarakat, namun hari ini komunitas motor di Lampung telah memberikan bukti yang nyata, yaitu turut membantu berbagai program pemerintah dalam membangun masyarakat Lampung menjadi lebih maju,” ucapnya.

Menurut Gubernur, komunitas motor memiliki keunikan dalam membangun budaya klub yang sesungguhnya merupakan kekuatan yang bila diarahkan kepada aktivitas yang positif akan menjadi potensi yang baik bagi pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

“Disamping itu kedatangan bikers maupun tamu undangan dari berbagai daerah merupakan sumber pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan bagi masyarakat Lampung, baik langsung maupun tidak langsung, ajang ini juga merupakan ajang silaturahmi dalam kebhinekaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat madani yang kita inginkan,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) Lampung Wendy Melfa mengatakan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan perwakilan IMBI dari 17 Provinsi, serta rider dari seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia dan Thailand.

Malam Puncak Pesta Rakyat Lampung Elephant Bike Week Tahun 2023 ini merupakan kegiatan puncak dari Lampung Elephant Bike Week (LEBW) 2023 yang diselenggarakan selama tiga hari, mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 12 Maret 2023 dalam rangka memeriahkan HUT ke-59 Provinsi Lampung.

Kegiatan diisi dengan acara bakti sosial berupa donor darah, ganti oli dan servis gratis bagi 200 ojek online serta pemberian beasiswa bagi 50 mahasiswa.

LEBW 2023 juga diisi dengan kegiatan Bazar UMKM sebagai upaya menggerakkan ekonomi mikro di Provinsi Lampung serta pesta rakyat yang dimeriahkan oleh band Tipe-X.

PESAWARAN — Memperingati hari jadi Provinsi Lampung ke-59, Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan acara bhakti sosial pembagian bantuan sebanyak 50 paket sembako kepada warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di UPTD Mardiguna Desa Hurun Kabupaten Pesawaran, dan Lembaga Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Sinar Jati, Kemiling Bandar Lampung, Kamis (9/3/2023).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya di acara tersebut, yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Drs. Aswarodi M.Si mengatakan, acara bhakti sosial digelar sebagai bentuk wujud rasa syukur dalam rangkaian hari jadi Provinsi Lampung yang hampir mencapai usia 60 tahun ini.

Kami menyadari, bahwa bantuan yang diberikan ini belum dapat mengatasi berbagai permasalahan perekonomian masyarakat yang semakin kompleks terlebih usai pandemi covid 19 melanda Sai Bumi Ruwa Jurai tercinta ini. Namun demikian kami terus berupaya sekuat tenaga memberikan perhatian dan kepedulian guna membantu meringankan beban yang dihadapi masyarakat.

Diharapkan para penerima bantuan tidak menilai dari besar atau kecil bantuan yang diberikan. Insya Allah, bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk meringankan beban kebutuhan keluarga Bapak Ibu sekalian.

“Harapan saya, kita semua bisa bersyukur atas adanya bantuan ini, dan ingatlah bahwa Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu bentuk Terima kasih atas segala kenikmatan rezeki kebahagiaan yang kita terima dan jalani di dunia ini. Dengan bersyukur, Insya Allah kita akan lebih memaknai segala sesuatunya dengan pikiran dan perasaan positif serta lebih bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, untuk dapat bersama-sama memberikan sumbangsih sebagai wujud kepedulian kita kepada warga masyarakat. Karena permasalahan perekonomian, tidaklah semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat,” kata Gubernur yang disampaikan Kadis Sosial Lampung Aswarodi.

Sementara itu, Sugiyanto, salah satu warga binaan UPTD Mardiguna yang menerima bantuan paket sembako mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung beserta Jajarannya atas bantuan yang diberikan, dan mendoakan agar selalu diberikan kesehatan, dan Lampung semakin sukses ke depannya.

” Terima kasih atas bantuan Pak Gubernur Arinal Djunaidi bersama stafnya mudah-mudahan sukses dalam menjalankan tugasnya, semoga jaya di Lampung kedepannya amin ya rabbal alamin, sekali lagi terima kasih,” ujar Sugiyanto.

Sumber : _Dinas Sosial Provinsi Lampung_

Pringsewu, — Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan sejumlah program kerja Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2023 yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu.

Program tersebut diantaranya adalah Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas,  Kejuruan dan Pendidikan Khusus, Pembangunan Fisik Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kemudian Penyediaan Layanan Kesehatan dan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan; Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Pengelolaan Sumber Daya Air Sistem Irigasi, Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan saat mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Pringsewu, Kamis (9/3/2023)

“Untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 perlu mensinergikan Tema pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Pringsewu,” ujar Mulyadi Irsan.

Kegiatan tersebut mengambil tema pembangunan Nasional Tahun 2024 yaitu ”Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, untuk Provinsi Lampung ”Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju  Rakyat Lampung Berjaya”. Khusus Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan Tema yaitu “Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Kepala Bappeda menambahkan, bahwa terlihat sekali sudah ada sinergi antara perencanaan pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Pringsewu dengan penekanan pada isu peningkatan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.

“Ada enam prioritas yang harus kita perhatikan pada Tahun 2024, yaitu Meningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan;Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia;Pembangunan Infrastruktur, Reformasi Birokrasi,  Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya,  Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana,” tambahnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Pj Bupati Pringsewu; Adi Erlansyah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Anggota Fokorpimda Kabupaten Pringsewu,  Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Para Asisten/Kepala Badan/Dinas/Instansi/ Camat se-Kabupaten Pringsewu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan, Akademisi/Perguruan Tinggi, Kalangan Dunia Usaha, dan Media Pers.

Bandar Lampung – Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yang diselenggarakan di Aula Semergo Kota Bandar Lampung, Kamis (09/03/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Lampung mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95% tumbuh positif dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 3,07%, dengan PDRB per-kapita sebesar 56,15 Juta di dominasi oleh 3 (tiga) sektor unggulan yaitu Industri Pengolahan sebesar 19,88%, Transportasi Pergudangan sebesar 15,22% dan Perdagangan Besar dan eceran sebesar 14,94%.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandar Lampung tahun 2022 adalah 7,91% lebih tinggi dari Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,52%. Untuk Angka Kemiskinan Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 8,21%, lebih baik dari capaian Provinsi Lampung sebesar 11,44%.

Sekdaprov juga mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit (dibawah 10%) pada tahun 2024.

“Perlu peningkatan peran dan komitmen kita semua, dengan kebijakan dan program yang lebih efektif, terarah, dan terpadu menyasar rumah tangga miskin secara tepat, dengan berdasar basis data yang akurat sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Upaya pnurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, tambah Sekdaprov, menjadi salah satu fokus dan tantangan, yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera untuk Rakyat Lampung Berjaya.

Selanjutnya, terkait Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia ditunjukkan dengan angka IPM, pada Tahun 2022 Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45. IPM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 sebesar 78,01 yang masuk kategori tinggi, dan ke depan untuk terus bahu membahu melakukan peningkatan terhadap capaian IPM yang ada.

“Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kolaborasi program penanganan IPM Kota Bandar Lampung yang menunjukkan kinerja kategori tinggi dengan optimalisasi pengelolaan sektor Pendidikan, Kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat. Dan saya berharap Bandar Lampung untuk terus meningkatkan terhadap capaian IPM yang ada dalam upaya mendongkrak capaian IPM Provinsi Lampung,” Ucap Sekdaprov.

Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung juga berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi lebih mengoptimalkan peran yang lebih besar, dengan menggerakkan dan memoderatori pembangunan wilayah dan kawasan, memperhatikan peluang, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, antara lain: terkait transportasi, kependudukan, pengangguran, perumahan dan kawasan permukiman, banjir, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta manajemen sanitasi dan persampahan yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan.

“Saat ini, terdapat beberapa Progres dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Prioritas Pemerintah dan Provinsi Lampung Tahun 2023 yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, diantaranya Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional (Way Sabu) untuk wilayah Teluk Betung dan Panjang, serta  Pembangunan Masjid Raya Provinsi Lampung,” jelas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, untuk penyusunan rencana pembangunan ke depan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan pembangunan Provinsi Lampung diantaranya; Percepatan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Pencapaian target SPM dan SDGs, serta kebijakan ekonomi yang inklusif untuk Provinsi Lampung.

Bandar Lampung,–Pemerintah Provinsi Lampung Menggelar  Operasi Pasar Minyak Goreng Kemasan di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Kamis (9/3/2023)

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Elvira Umihanni, Satgas Pangan polda Lampung dan juga pihak Bulog.

Operasi pasar minyak goreng kemasan yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Lampung dari harga awal Rp14.000 menjadi Rp10.000 /per liter. Kemudian beras kemasan 5 kg dengan harga Rp43.000 dari harga normal Rp60.000.

“Kita lakukan operasi pasar, dan stok kebutuhan pokok masih normal siap untuk menghadapi Ramadhan tahun ini,” ujar Wagub Chusnunia

Wagub menjelaskan operasi pasar tersebut dilakukan sebagai upaya menekan laju inflasi menjelang Ramadhan.

“Pasar murah ini kita berikan kepada masyarakat sebagai upaya menekan inflasi. Tadi memang kita cek terkait dengan harga-harga komoditas ada beberapa temuan lapangan yang memang harganya naik komoditas dan memang ini tugas kita untuk menekan laju inflasi,” tambahnya.

Wagub juga memastikan kebanyakan harga kebutuhan pokok saat ini masih dalam kondisi normal.  “Kebutuhan pokok cabe, sayuran, tempe, tahu, daging masih harga normal. Bawang merah bawang putih saja yang perlu kita stabilkan,” sambungnya.

Pada keseempatan itu Wagub juga menyebutkan bahwa Pemprov Lampung bersama Bulog memastikan distribusi beras dan minyak lancar di pasaran. Dalam kegiatan Operasi Pasar, Bulog telah menyiapkan 33 ribu ton Beras dan 500 ribu ton minyak goreng dari PT Asia Menara.

“Beras dan minyak goreng Insyaallah  pasokan lancar. Kita punya beras 33 ribu ton stok di Bulog.  Distribusi minyak goreng Minyak Kita 500 ribu ton siap untuk menghadapi  ramadhan denga HET 14 ribu kita disiplinkan,” pungkasnya.

Selain itu Wagub juga mengatakan bahwa saat ini transaksi di pasar tradisional sudah bisa menggunakan QRIS. QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau Barcode digital yang digunakan untuk transaksi pembayaran.

Transaksi tersebut dilakukan  agar proses transaksi pembayaran menggunakan QRIS dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Usai kegiatan operasi pasar Wagub Chusnunia Chalim bersama Kepala Kpw BI Lampung, sejumlah pejabat Pemprov Lampung dan yang hadir lainnya melanjutkan dengan melakukan peninjauan lokasi pasar Kangkung untuk memastikan bahwa menjelang bulan puasa dan lebaran yang tidak lama lagi ketersediaan bahan pokok aman.

Dalam kesempatan itu Wagub Chusnunia bersama rombongan terlihat berdialog dengan sejumlah pedagang lapak pasar dan masyarakat yang berbelanja dipasar tersebut.

Sementara Kepala Kpw BI Lampung Budiyono menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan layanan penukaran uang bagi masyarakat. Biasanya, layanan penukaran uang dilakukan beberapa hari menjelang lebaran.

Sedangkan untuk mengantisipasi kerumunan dan ketersediaan, Bank Indonesia sudah menyiapkan layanan penukaran uang sejak saat ini.

BANDARLAMPUNG—Jelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Kamis (09/03/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindakan antisipasi pada momen menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 yang berimplikasi kepada tidak stabilnya harga pangan.

Oleh karenanya, menurut Gubernur diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi antara TPID dan TP2DD menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional, dan dalam rangka digitalisasi untuk Lampung berjaya oleh TP2DD.

“Beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Salah satu issue penting yang biasanya terjadi adalah kenaikan harga bahan pangan pokok akibat peningkatan permintaan yang signifikan,” ucap Gubernur.

“Mengingat kondisi seperti itu merupakan hal yang selalu berulang, maka seharusnya kita bisa lebih siap menghadapinya dengan berbagai kebijakan, strategi dan program kegiatan agar tingkat inflasi di Provinsi Lampung tetap terkendali,” lanjut Gubernur.

Untuk itu, pada kegiatan tersebut, Gubernur meminta kepada TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota melakukan langkah  langkah sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan pangan, berfokus pada komoditas penyumbang inflasi seperti: beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam ras.

2. Jaga harga dan pasokan, sinergi dan Kerjasama antar daerah terutama bagi daerah surplus kepada daerah yang kurang.

3. Kontrol langsung dengan turun ke pasar.

4. Meningkatkan koordinasi dan optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing.

Selain komoditas pangan, menurut Gubernur, secara historis sektor transportasi juga mengalami peningkatan saat Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.

“Oleh karenanya, kita perlu memastikan ketersediaan armada, frekuensi penerbangan dan penyeberangan yang cukup, penanganan jalan dan pengendalian arus kendaraan. Apalagi Provinsi Lampung sebagai daerah perlintasan,” tegas Gubernur.

Kemudian terkait, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi.

Gubernur menyatakan bahwa penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan didorong penguatan kelembagaan melalui pembentukan TP2DD.

Provinsi Lampung berhasil  mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan untuk perkembangan TP2DD, dimana telah terbentuk total 16 TP2DD pada Tahun 2021 dengan rincian 1 TP2DD Provinsi, 13 TP2DD Kabupaten dan 2 TP2DD Kota.

“Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah merupakan sebuah proses panjang dengan tahapan yang dinamis. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama sinergikan langkah serta perkuat jalinan koordinasi dan kerja sama, untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di Tahun 2023 ini,” tutup Gubernur.

Pada kegiatan High Level Meeting tersebut, juga dilakukan pemaparan kondisi terkini dan diskusi, terkait apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi HBKN tahun 2023, Diskusi yang dimoderatori oleh Plt Kepala Biro Perekonomian Provinsi Lampung Rinva Yanti dengan menghadirkan narasumber, diantaranya yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti, Perwakilan dari Polda Lampung.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi pada kesempatan tersebut memaparkan ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan pokok strategis Provinsi Lampung pada Bulan Maret hingga Mei 2023, bahan pangan tersebut diantaranya yakni Beras, Bawang Merah, Cabai Besar, Cabai Rawit, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, Gula,  Minyak Goreng dan Kedelai.

Dalam laporannya, Kusnardi juga menyatakan bahwa Pemerintah memastikan ketersediaan bahan pangan pokok strategis
dapat terpenuhi selama HBKN dengan
harga relatif stabil. Pemerintah juga akan terus berupaya dalam mengantisipasi lonjakan harga
bahan pokok strategis yang akan memacu inflasi daerah.

Sebelumnya, pagi ini sebelum dilaksanakan HLM, Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Chusnunia telah melakukan sidak dan operasi pasar dalam rangka pengawasan dan perlindungan konsumen menjelang HBKN di Pasar Kangkung, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Kemudian perwakilan Polda Lampung juga memberikan laporan terkait kesiapsiagaan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam menghadapi HBKN.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Perum BULOG Divre Lampung Etik Yulianti yang melaporkan bahwa stok Bulog Kanwil Lampung, baik Beras maupun Non-Beras seperti Gula dan Tepung terigu dalam kondisi aman dan siap menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444H.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono, dalam paparannya memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk terus melakukan monitoring harga dan pasokan serta terus melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinuitas hingga
harga kembali turun sampai dengan HET.

Kemudian memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Provinsi Lampung, utamanya komoditas-komoditas yang sering bergejolak, termasuk rencana KAD G2G dan B2B bawang merah antara Pemerintah Kota Metro dengan Pemerintah
Kabupaten Brebes.
Selain itu juga, terus melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan
secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Pada kegiatan HLM tersebut, juga dilakukan pemaparan oleh Dara Ayu Prastiwi
Analis Kebijakan Ahli Muda
, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil, Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian
RI, yang memberikan pemaparan terkait urgensi peningkatan kinerja TP2DD di Provinsi Lampung.

Dara Ayu Prastiwi melaporkan bahwa saat ini, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Lampung masuk Top 10 skor IETPD Wilayah Sumatera, bahkan menempati POSISI KEDUA setelah Provinsi Riau pada Semester II Tahun 2022, dengan angka yang sama, yakni 96.5%.

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemda dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemda di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya, Peningkatan capaian ETPD bersumber dari peningkatan pajak, retribusi, dan belanja serta penggunaan system keuangan berbasis elektronik oleh pemda, hal tersebut juga tercermin dari peningkatan penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi.

Bandar Lampung–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 Pemerintah Provinsi Lampung kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kamis (09/03/2023).

Dalam sambutannya Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited TA. 2022 Pemerintah Provinsi Lampung.

“Saya minta agar BPK tetap konsisten tegak lurus aja supaya kita nyaman di dunia maupun akhirat, bukan hanya pemeriksaan sekedar hanya formalitas benar atau salah.” ucapnya.

Selain itu, Gubernur juga meminta BPK untuk terus menjalin  koodinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawal seluruh agenda Pemerintah dalam penggunaan APBD.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Yusnadewi menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah Provinsi Lampung yang melakukan.  penyerahan laporan keuangan  lebih cepat dari waktu yang ditetapkan.

“Alhamdulillah pak gubernur kami mengapresiasi hari ini bisa dilakukan penyerahan LKPD Unaudited kepada BPK untuk nanti kami lakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat diserahkan sampai tanggal 31 Maret, namun diserahkan lebih cepat tanggal 9 Maret.” ucapnya.

Yusnadewi melanjutkan bahwa penyerahan LKPD yang lebih cepat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung  sudah baik.

“Saat tanggal 9 Maret kita sudah terima itu menunjukkan tanda-tanda bahwa pengelolaan keuangannya kalau kita lihat secara formalnya itu sudah baik dan moga-moga nanti substansinya juga baik.” lanjutnya.

Yusnadewi menjelaskan bahwa Pemeriksaan BPK bukan semerta-merta menunjukkan yang benar ataupun salah tapi fokus pada perubahan pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih baik lagi.

“BPK bukan mau menunjuk salah benar bukan pak tapi lebih utamanya Kami ingin mendorong pengelolaan keuangan daerah ini menjadi lebih baik dan apabila di dalam pengelolaan masih ada kekeliruan, kami akan memberikan rekomendasi yang membangun.” jelasnya.

Lalu, menanggapi harapan Gubernur, Yusnadewi menyampaikan kesetujuannya terkait hal tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi hal tersebut Pak karena memang tidak bisa satu pihak saja yang bekerja, harus ada kerjasama kedua belah pihak kalau kita mau menuju yang bagus pasti harus sama-sama.” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo K, ST, MM, melalui rilisnya mengatakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 190 ayat 3 yang berbunyi “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Dari peraturan tersebut setiap Pemerintah Daerah memang sudah diberi batas waktu untuk menyusun laporan keuangan hingga tanggal 31 Maret setelah tahun anggarannya berakhir.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mampu menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum batas waktu yang telah ditentukan dan diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Lampung.

Seperti diketahui bersama, Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini sudah mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 8 kali berturut-turut. Hal ini merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan.

Tidak hanya sebagai salah satu Pemerintah Provinsi yang mampu menyelesaikan kewajibannya dalam menyusun Laporan Keuangan, pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Lampung juga menjadi salah satu Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi Belanja tertinggi.

Selanjutnya Laporan Keuangan yang telah diserahkan oleh Gubernur Lampung tersebut akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan keuangan untuk dinilai empat aspek yang menjadi dasar pemberian opini yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.