Kategori: Pemprov

BANDARLAMPUNG–Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Intizam, membuka
pelaksanaan Rapat Kerja Daerah IX Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung tahun 2023, yang dilaksanakan di Gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Bandar Lampung, Sabtu (6/5/2023).

Intizam, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Lampung, mengatakan, bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Kerja Daerah IX Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi program kerja pengurus daerah RAPI Provinsi Lampung dan merencanakan program kerja lanjutan.

“RAPI adalah merupakan Organisasi Sosial yang siap membantu menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Tahun 2018,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, menyampikan dukungan Gubernur Lampung dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Daerah IX RAPI Provinsi Lampung ini.

“Rakerda organisasi RAPI ini adalah forum untuk mengevaluasi dan merencanakan program kerja serta kegiatan-kegiatan, perbaikan tata kelola Organisasi RAPI sebagaimana yang tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Peraturan Organisasi (PO) tahun 2022,” tambahnya.

Rapat Kerja Daerah IX RAPI Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada hari ini tentunya akan menghasilkan dan menetapkan progam kerja lanjutan ataupun program kerja yang belum terselesaikan pada periode kepengurusan ini.

Berkaitan dengan pelaksanaan Rakerda IX RAPI Provinsi Lampung, kami mengharapkan agar Rakerda IX RAPI ini dapat dilaksanakan secara demokratis, sehingga dapat memiliki komitmen dan pemahaman tentang organisasi, dalam rangka untuk meningkatkan eksistensi RAPI.

Pada akhir sambutannya Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meminta Program kerja yang akan disusun agar  benar-benar program kerja yang realistis yang dapat dilaksanakan untuk mendukung program-program Pemerintah.

LAMPUNGTENGAH—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan peninjauan ruas jalan mulai dari Seputih Raman, Simpang Randu hingga ke Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah, Jumat (05/05/2023).

Sebelumnya, Gubernur juga mendampingi Presiden Jokowi meninjau Pasar Tradisional Natar dan ruas jalan Purwotani arah Kota Baru, Jati Agung Lampung Selatan.

Menurut Presiden Jokowi, Pemerintah Pusat akan melakukan perbaikan ruas jalan di beberapa daerah, termasuk salah satunya adalah di Provinsi Lampung, hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektifitas Jalan Daerah.

“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat, baik jalan Kabupaten, Jalan Kota, Jalan Provinsi yang rusak parah,” ucap Jokowi.

“Masyarakat juga harus tahu bahwa tanggung jawab jalan negara itu ada di pemerintah pusat, jalan provinsi ada di Gubernur, jalan kabupaten itu ada di Bupati dan Walikota,” lanjut Presiden.

Menurut Presiden, Pemerintah Pusat tahun ini akan mengucurkan dana kurang lebih 800 milyar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Provinsi Lampung, yang pembangunannya akan dimulai bulan Juni.

Presiden juga menegaskan, bahwa pembangunan jalan ini bukan karena viral maka pemerintah bekerja. “Bukan urusan viral atau nggak viral, memang tugasnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota memberikan layanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan jalan yang baik, karena itu menyangkut mobilitas barang dan orang termasuk didalamnya ongkos logostik,” tegasnya.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meminta kepada masyarakat dan pengusaha yang memiliki kendaran, terutama pengusaha untuk dapat ikut memelihara jalan yang sudah diperbaiki.

“Ini kan sudah dibantu Pak Presiden, hanya satu yang saya minta, masyarakat dan pengusaha harus menyadari kemampuan tonase jalan, jangan berlebihan, jika ada yang melanggar nanti kita akan lakukan penertiban, saya akan koordinasi dengan Kapolda, mohon juga bantuan dan dukungan masyarakat,” ucap Gubernur.

Adapun perbaikan ruas jalan Simpang Korpri – Purwotani sepanjang 1.3KM akan ditangani melalui APBD sebesar 13.8 Milyar, dan 2.4KM diusulkan ditangani APBN sebesar 69.16 milyar.

Kemudian untuk ruas jalan Simpang Randu – Seputih Surabaya (Kecamatan Rumbia) sepanjang 7KM akan ditangani melalui APBD sebesar 50.8 Milyar, dan 17.7KM diusulkan ditangani APBN sebesar 72.28 milyar.

Lampung Selatan —- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung di Pasar Natar Lampung Selatan, Jum’at (5/5/2023).

Kunjungan Presiden Joko Widodo bersama rombongan dan Gubernur Lampung ke Pasar Natar Lampung Selatan ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja di beberapa wilayah di Provinsi Lampung.

Salah satu tujuan kunjungan Preiden Joko Widodo dan Gubernur Lampung di Pasar Natar untuk memastikan kestabilan harga bahan pangan pokok sekaligus ketersediaannya di pasar-pasar tradisional terjamin yang mengindikasikan rantai logistik dan transportasi pengiriman bahan pangan berjalan dengan lancar.

Rantai logistik dan transportasi mempengaruhi kestabilan harga di pasar dan ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur jalan yang baik. Sementara dalam kunjungan dan perbincangan Presiden Joko Widodo dengan para pedagang di Pasar Natar beliau menyatakan bahwa harga-harga bahan pokok di Pasar Natar sangat murah.

“Yang paling penting sekarang ini yang berkaitan dengan inflasi, tadi saya cek pertama telur harganya 26-27 ribu per kilogram, cabai merah 25 ribu per kilogram sangat murah sekali disini, bawang merah baik, bawang putih baik,” ucap Jokowi.

“Saya kira jika harga ini bisa kita jaga dan kendalikan maka inflasi akan terjaga dan infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam rantai logistik untuk ketersediaan dan kestabilan harga,” lanjut Jokowi.

Sambutan para pelaku usaha di  pasar Natar dan masyarakat begitu luar biasa menyambut kedatangan rombongan Presiden Jokowi dan Gubernur Lampung.

Dalam kesempatan tersebut dibagikan juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pedagang kecil di dalam kompleks pasar Natar. Terlihat bersama rombongan Presiden dan Gubernur Lampung  beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menteri BUMN,Menteri Perdagangan, dan Menteri PUPR.

BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk memperbaiki 14 ruas jalan yang tersebar di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Bappeda provinsi Lampung pada Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022, tercatat panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah  sepanjang 1.693,273 km yang terdiri dari 99 ruas jalan (16 Koridor)  dan tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/243.a/III.09/H/2016.

Terkait dengan Kemantapan jalan provinsi, berdasarkan Perda No. 12  Tahun 2021 tentang Perubahan Perda no.13 Tahun 2019 tentang
RPJMD Provinsi Lampung, Target Kemantapan jalan Provinsi  Lampung Tahun 2022 sebesar 76% dengan capaian di akhir tahun
2022 sebesar 76,85 %

Di provinsi Lampung telah terbangun Jalan tol Trans Sumatera  antara lain : Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 142 Km, dengan 10 gerbang tol dan ruas Terbanggi Besar – Pematang  Panggang –(Terpaka) sepanjang 110 Km, dengan 5 gerbang tol.

Sedangkan Panjang Jalan Nasional yang ada di Provinsi Lampung yang  terdiri atas jalan Lintas Timur, Lintas Tengah, Lintas Barat dan Feeder
(Penghubung) memiliki panjang total 1.296,510 Km dengan kondisi  kemantapan Jalan Nasional Tahun 2022 sebesar 94,817%.

Perencanaan perbaikan jalan prioritas di Lampung dilaksanakan Tahun 2022 dan sudah masuk dalam penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung 2023.

Terdapat 14 ruas jalan prioritas Pemprov Lampung 2023 sudah dimulai perbaikannya, yaitu :

1. Ruas Simpang Soponyono – Serupa Indah
(Kabupaten Way Kanan)

2. Ruas Simpang Trimulyono – Bungin – Tugu sari (Kabupaten Lampung Barat)

3. Ruas Kotabumi – Ketapang (Kabupaten Lampung Utara)

4. Ketapang Negara Ratu (Kabupaten Lampung Utara)

5. Negara Ratu – Simpang Sonyopo (Kabupaten Lampung Utara)

6. Ruas Talang Padang – Ngarip (Kabupaten Tanggamus)

7. Ngarip – Ulusemong (Kabupaten Tanggamus -Kabupaten Lampung Barat)

8. Ulusemong – Simpang Trimulyono (Kabupaten Tanggamus)

9. Ruas Bujungtenuk – Penumangan (Kabupaten Tulang Bawang)

10. Penumangan – Tegalmukti (Kabupaten Tulang Bawang Barat)

11. Serupa Indah – Tajab (Kabupaten Way Kanan).

12. Ruas Kota Gajah – Simpang Randu (Kabupaten Lampung Tengah)

13. Simpang Randu – Seputih Surabaya
(Kabupaten Lampung Tengah)

14. Seputih Surabaya – Sadewa (Kabupaten Lampung Tengah)

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Penanganan Jalan/ Jembatan di Provinsi Lampung, di Hotel Golden Tulip, Kamis (4/5/23).

Gubernur Arinal mengungkapkan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung. Pada RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, misi ke-4 mengamanatkan untuk “Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah”.

Misi ini pun didukung 33 Agenda Kerja Utama melalui program Infrastruktur Lampung Berjaya. Termasuk di dalamnya, sektor infrastruktur jalan harus terus dibenahi dan ditingkatkan, mengingat pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana yang paling mendasar untuk menunjang kelancaran distribusi barang ditingkat masyarakat.

Provinsi Lampung memiliki banyak potensi sumber daya alam cukup melimpah yang belum dikembangkan secara optimal karena kendala konektivitas. Tidak hanya komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan, yang menjadi produk unggulan di tingkat nasional, tetapi juga keindahan alam, baik berupa pegunungan ataupun hamparan pantai terutama di kawasan Teluk Lampung cukup berpotensi menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Indonesia. Untuk itu perlu didukung dengan sarana prasarana jalan yang memadai.

Di Provinsi Lampung, telah terbangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) trase Bakauheni – Terbanggi Besar – Pematang Panggang, sepanjang 252 Km dengan 15 exit tol. Gubernur mengatakan, hal tersebut merupakan peluang (value capture) yang harus ditangkap untuk memaksimalkan potensi di seluruh sektor pembangunan. Sehingga konektivitas antar wilayah yang memiliki potensi ekonomi dan pengembangan wilayah dapat terintegrasi dengan jalan tol.

Pada Rabu tanggal 3 Mei 2023, telah dilaksanakan rapat teknis Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Lampung. Rapat ini dihadiri oleh unsur Bappeda, BPKAD dan Bina Marga se-Provinsi Lampung dimana telah dirumuskan mengenai strategi penanganan dan pengelolaan jalan di Provinsi Lampung.

“Kita menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah sebagai instrumen pembangunan juga terbatas. Kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus meningkat perlu diimbangi dengan kemandirian fiskal daerah, serta mendorong peran swasta dalam pembangunan,” kata Gubernur.

Dalam hal penanganan jalan, Pemerintah Provinsi Lampung juga bersinergi dengan pihak swasta melalui program CSR sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/ PKBL di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar seluruh Bupati, Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah dibawahnya untuk lebih intensif lagi mempublikasikan, mengkomunikasikan dan mengedukasi masyarakat tentang kinerja pemerintah, hari perhari, terutama melalui media sosial.

“Jangan sampai, kinerja kita yang baik, prestasi yang telah banyak kita capai, tidak tersampaikan kepada publik, dan capaian kinerja yang kita raih dengan perjuangan, serta-merta hilang hanya karena informasi viral yang tidak jelas kebenarannya. Bupati, Walikota serta OPD dibawahnya harus terjun ke masyarakat dan menyampaikan informasi kepada publik dengan sebaik-baiknya,” ucap Gubernur.

Di akhir sambutannya, Gubernur berharap agar rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penentuan arah kebijakan pada sektor infrastruktur jalan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw mengharapkan agar terjadi perubahan yang signifikan di bidang infrastruktur di Provinsi Lampung. Menurut Tomsi Tohir, hal tersebut dapat tercapai melalui sinergi antar provinsi, kota dan kabupaten.

Tomsi Tohir juga mengajak seluruh  pihak untuk mereview kembali perencanaan yang telah dibuat, telah memenuhi target persyaratan terkait anggaran infrastruktur.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, kehadiran jajaran Kemendagri di Provinsi Lampung adalah untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan terkait permasalahan infrastruktur. Hal tersebut,  sesuai dengan tugas Kemendagri yaitu melakukan pembinaan terhadap daerah

“Sekda dan Kepala OPD terkait dari provinsi dan kabupaten kota, membahas secara teknis, mengumpulkan data, kemudian menyatukan langkah sehingga dari data-data tersebut bisa ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Termasuk didalamnya, perubahan anggaran untuk keperluan infrastruktur tersebut,” kata Agus Fatoni.

Agus Fatoni juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara bertahap harus menganggarkan 40% anggaran APBDnya sampai 2027 untuk infrastruktur.

“Tapi apabila tahun ini bisa 40 persen untuk infrastruktur, ya lebih bagus lagi,” kata Agus Fatoni.

Bandar Lampung–Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi arah kebijakan ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2024, di Hotel Emersia, Kamis (04/05/2023).

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi menyampaikan bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka pengangguran di Provinsi Lampung pada Agustus 2022 sebesar 4,52 persen, hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar lima orang penganggur.

Meskipun demikian menurut Gubernur, angka tersebut masih lebih rendah dari capaian rata-rata Nasional yang mencapai 5,86%. TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau yakni 9,91 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah 3,65 persen terjadi di Provinsi Bengkulu. TPT Lampung merupakan TPT terendah ketiga di Pulau Sumatera.

“Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu sentral di Provinsi Lampung, yang memerlukan langkah-langkah efektif dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi pembangkit ekonomi di provinsi Lampung maupun nasional,” ucap Kusnardi.

Lebih jauh, Gubernur juga menyatakan bahwa Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan tenaga kerja terampil bersinggungan erat dengan dunia pendidikan dan pelatihan, dimana Balai Latihan Kerja (BLK) memegang peran penting di dalam pelaksanaannya.

Menurut Gubernur, kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM kompetitif yang berdaya saing berpandangan maju dan produktif, sehingga akan dapat meningkatkan taraf hidupnya sebagai pilar utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Produktivitas yang tinggi mencerminkan daya saing tinggi dan daya saing tinggi berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Daya saing tinggi menuntut pemenuhan “prasyarat dasar” yang diantaranya meliputi infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro, serta pendidikan,” ucap Kusnardi

“Tentu kita berharap angka Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung maupun nasional dapat terus diturunkan pada waktu mendatang, agar dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial ekonomi yang terjadi akibat pengangguran,” lanjutnya.

Tujuan utama dalam pengentasan pengangguran menurut Gubernur, tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja, namun diperlukan kerjasama dengan semua lapisan, terutama terhadap para stakeholder baik, Perbankan, Dunia Usaha Dunia Industri, Pers dan Kelompok-kelompok Strategis Masyarakat.

Selain itu, Gubernur juga menegaskan bahwa perencanaan adalah awal dari segala aktivitas pemerintahan, sehingga di dalam merencanakan, baik di pusat maupun provinsi sampai kabupaten/ kota harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas dan efisiensi. Perencanaan dalam pembangunan ketenagakerjaan di daerah juga harus dijadikan target dalam RPJMD Provinsi maupun kabupaten/kota.

Oleh karenanya Gubernur berpesan, bahwa dalam penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja Lampung untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Syifa, dalam laporannya mengatakan bahwa dasar dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan, penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dalam tenaga kerja.

“Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk menyamakan langkah dan persepsi pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Dengan tujuan dapat memberdayakan dan mendayasumbangkan tenaga kerja se-Provinsi Lampung yang manusiawi, membuka pemetaan kesempatan kerja penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah serta memberikan ruang kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada sesuai dalam dokumen perencanaan pembangunan ketenagakerjaan serta menjadikannya sebagai pedoman pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Lampung,” paparnya.

Rapat Koordinasi dan konsolidasi arah kebijakan ketenagakerjaan Provinsi Lampung Tahun 2024 ini juga turut dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PKP dan Cipta Karya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekraf, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas BM dan BK, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Plt. Kepala Dinas Perkebunan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas KPTPH, serta Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi memimpin Rapat Persiapan Kunjungan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Lampung, bertempat di ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kamis (04/05/2023).

Pada pengantarnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa rapat ini membahas persiapan kunjungan misi dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Lampung yang membawa pelaku usaha.

“Kegiatan ini dalam rangka persiapan untuk kita bersama-sama Misi Dagang Provinsi Jawa Timur yang akan dilakukan pada Senin nanti.” ucap Kusnardi.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung M. Zimmi Skil memaparkan misi dan tujuan misi dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Lampung.

“Misi Dagang adalah kegiatan mempertemukan para pelaku usaha/calon penjual (eksportir) asal Jawa Timur dengan para pembeli potensial (buyers) dari Provinsi Lampung. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berbentuk G to B (Government to Business) dan B to B (Business to Business).” papar Zimmi.

“Tujuan dilakukannya Misi Dagang ini adalah memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli untuk memperlancar arus informasi barang dan pasar dapat terjadi secara lebih baik dan akurat sehingga potensi terjadinya kesepakatan bisnis menjadi lebih besar.” lanjut Zimmi.

Dalam paparannya, Zimmi menjelaskan bahwa dari Jawa Timur terdapat 42 pelaku usaha dari berbagai sektor usaha yang akan mengikuti misi dagang Jawa Timur ke Provinsi Lampung dan dari Provinsi Lampung sendiri 100 pelaku usaha yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Terkait pelaksanaan kegiatan Misi Dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Lampung ini direncanakan akan dilaksanakan pada Senin, 08 Mei 2023 di Graha Parahita Marcopolo Kota Bandar Lampung dan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menutup rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi berharap bahwa dari kegiatan misi dagang Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Lampung akan ada tindak lanjut selanjutnya sehingga kesinambungan kerjasma antar daerah akan terus berjalan.

“Tolong semuanya disiapkan, mudah-mudahan kegiatan ini tidak berakhir di MoU saja dan akan ada tindak lanjut selanjutnya. Dengan adanya misi dagang ini diharapkan kita baik dari Provinsi Lampung maupun Provinsi Jawa Timur dapat saling mengisi dan memperkuat serta dapat saling menghidupkan kegiatan ekonomi di daerah.” pungkasnya.

Bandar Lampung— Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, mengikuti rapat koordinasi teknis penanganan gagal panen akibat banjir secara virtual bertempat di ruang video Conference Lt. 1 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (03/05/2023).

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Letjen (TNI Purn) Sudirman mengatakan bahwa pada rentan waktu dari Januari 2023 – April 2023 terdapat 113.792.8 Ha yang terdampak banjir dan 48.701.13 Ha diantaranya gagal panen (puso) yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia.

Stimulan Gagal Panen pada petani terdampak banjir berupa penggantian kerugian yang dibayarkan hanya biaya produksi sebesar Rp. 8.000.000 dengan melibatkan Forkopimdes untuk penyaluran bantuan.

Untuk kriteria penerima bantuan adalah Petani gagal panen akibat bencana banjir yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah. Sampai dengan saat ini penyaluran bantuan masih dalam tahapan pendataan _by name by address._

Usai rapat koordinasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa  tujuan dari penyaluran bantuan adalah agar petani tetap semangat.

“Tujuan dari penyaluran bantuan adalah agar Petani tetap semangat dan juga petani mendapatkan modal untuk tanam berikutnya ” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kusnardi mengatakan bahwa tata cara pengajuan penerimaan bantuan masih dalam tahap penyusunan juknis.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (3/5/23).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memimpin Rakor tersebut menyebutkan bahwa angka inflasi nasional pada periode April 2023 sebesar 4,33% (yoy) atau 0,33% (mtm). Angka tersebut cukup menggembirakan bila dibandingkan situasi global yang sedang mengalami gejolak ekonomi.

“Inflasi kita, baik pekerjaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya bagus sehingga di angka yang terkendali,” kata Mendagri.

“Terimakasih karena kita bekerja bersama-sama antara pusat dan daerah, sehingga angka inflasi relatif terkendali di angka 4,33%. Ini harus dipertahankan terus, agar situasi politik, keamanan, masyarakat bisa lebih tenang, dan pembangunan bisa berjalan,” lanjut Mendagri.

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, Inflasi ramadan dan lebaran 2023 lebih rendah dibanding inflasi ramadan dan lebaran tahun lalu. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga periode ramadan dan lebaran 2023. Selain itu, inflasi pangan dapat ditekan yang ditopang aktivitas panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang maret-april.

Adapun 3 kelompok pengeluaran yang memiliki andil tertinggi yang menyumbang inflasi pada periode April 2023 diantaranya kelompok transportasi, makanan minuman tembakau dan perumahan air listrik bahan bakar rumah tangga.

Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, yaitu dengan melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan (beras, daging, telur ayam).

Selain itu, melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan di wilayahnya masing-masing kemudian menyusun strategi kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023, di Lapangan Korpri, Selasa (2/5/23).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan semakin mendekatkan dengan cita-cita luhur Ki Hadjar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat.

“Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri,” kata Mendikbudristek.

“Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data Asesmen Nasional di Platform Rapor Pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan,” lanjutnya lagi.

Mendikbudristek kemudian menjelaskan, para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya Platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya Kurikulum Merdeka.

Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar.

“Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka,” kata Nadiem Anwar Makarim.

Dari segi pendanaan, Mendikbudristek menjelaskan bahwa pencairan langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah dan pemanfaatannya yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi.

Selain itu, mekanisme Dana Indonesiana yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan.

“Saudara saudariku, mari kita ingat, bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar,” ucap Mendikbudristek.

Di akhir sambutan, Mendikbudristek mengatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil sepanjang tiga tahun terakhir, untuk merancang arah perjalanan ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar.

“Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan, perjuangan mesti kita teruskan, agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita,” kata Mendikbudristek.

“Mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi Pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional,” pungkas Mendikbudristek.

Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 dengan tema “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar” ini juga diikuti oleh Forkopimda Provinsi Lampung, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta para Pelajar/Mahasiswa.