Kategori: Pemprov

Bandar Lampung–Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim, membuka acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengutamaan Penggunaan Produk Lokal, pada Belanja Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta di Provinsi Lampung”, di Hotel Emersia, Rabu(10/05/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum  menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung dan memperhatikan pengembangan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Lampung, baik dari sisi kebijakan, regulasi, penguatan sumberdaya, permodalan hingga pemasaran.

Untuk itu, sebagai bagian dari kebijakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” (BBI) dan “Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri” (P3DN), maka Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk melakukan kegiatan afirmasi khususnya bagi peningkatan penggunaan dan pengembangan produk-produk lokal yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menengah di Provinsi Lampung.

Dalam rangka  mendukung upaya tersebut, maka pemerintah telah menargetkan seluruh pengadaan barang dan jasa di tahun 2023 menggunakan metode pengadaan secara elektronik (e Purchasing).

Oleh karenanya, Pemprov Lampung mengimbau kepada stakeholder di Kabupaten/Kota agar terus mendorong UMKM di daerahnya untuk dapat tayang pada e-katalog lokal, mengingat potensi pasar yang terbuka lebar, baik dari instansi vertikal, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan swasta di Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut Senen Mustakim juga menyampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung  dalam mendorong Program P3DN khususnya upaya peningkatan penggunaan Produk Lokal antara lain :

1. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 045/1784/V.26/2023 tahun 2023 tentang Pengutamaan Penggunaan Produk Lokal (Daerah) Pada Pengadaan Barang Jasa pada Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta di Provinsi Lampung;

2. Mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha UMKM dan IKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, penayangan pada e-katalog lokal, serta penerbitan sertifikasi dan standarisasi industri;

3. Melakukan kegiatan _business matching_ pada tanggal 11 Mei 2023, untuk mempertemukan demand terhadap kebutuhan pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Vertikal, OPD Provinsi, BUMN dan BUMD dengan pelaku usaha UMKM khususnya untuk produk lokal souvenir/tapis/seminar kit dan produk mesin produksi pertanian.

“Untuk itu kami sangat mengharapkan kiranya Instansi Vertikal, OPD, BUMN dan BUMD dapat melakukan komitmen transaksi dengan UMKM dan IKM terkait, sesuai dengan kebutuhan pengadaan Barang dan Jasa di Instansi masing-masing,” tambahnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,  Elvira Umihanni dalam  laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai persiapan, penyamaan persepsi, dan komitmen dari seluruh pihak baik Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Swasta di Provinsi Lampung dalam pengutamaan penggunaan produk lokal Lampung (Bangga dan Beli) sebagai afirmasi kepada pengembangan IKM di daerah.

Kemudian mendorong peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah melalui penggunaan e-katalog dan toko daring;  dan mendukung pelaksanaan Gerakan “Bangga Buatan Indonesia” dan Bangga Buatan Lampung” serta peningkatan P3DN di Provinsi Lampung.

Kegiatan diikuti oleh 100 orang peserta, yang berasal dari instansi vertikal, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten Kota yang mengampu urusan Perindustrian, BUMN, BUMD dan Swasta di Provinsi Lampung. (

Bandar Lampung — Di hari kedua kunjungannya ke Provinsi Lampung, 45 Finalis Putri Indonesia 2023 mengunjungi beberapa destinasi wisata dan UMKM Lampung, Selasa (09/05/2023).

Dalam kesempatan tersebut, para Finalis Putri Indonesia mengunjungi Dekranasda Lampung, UMKM Rumah Batik, dan pabrik kopi PT Asia Makmur di Bandar Lampung.

Para Finalis kemudian melanjutkan kunjungan ke pantai Marina Bay dan Mutun serta mengunjungi Desa Wisata Pulau Pahawang Pesawaran dalam acara Lampung Tourism Fest. Terpilih sebagai nominasi The Best Tourism Village, sebanyak 13 Finalis Putri Indonesia dan 60 Muli Mekhanai mengunjungi Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran.

Selain mengunjungi sentra UMKM dan destinasi wisata di Bandar Lampung dan Pesawaran, para finalis juga mengunjungi beberapa lokasi di Kabupaten Tanggamus seperti Bukit Idaman, Way Lalaan dengan mengenakan kain sulam usus dan Galeri Dija yang merupakan sentra para pengrajin tapis motif belah ketupat.

Melalui kunjungan tersebut, para Finalis Putri Indonesia 2023 diharapkan dapat memperkenalkan potensi wisata dan produk-produk UMKM yang dimiliki Provinsi Lampung ke tingkat nasional bahkan internasional.

Sehari sebelumnya, Para Finalis Putri Indonesia tersebut disambut langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, di Mahan Agung dan dilanjutkan dengan menggelar acara nyeruit bersama. Di hari yang sama juga digelar acara Gala Dinner di Hotel Novotel.

BANDARLAMPUNG–Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang telah menyampaikan informasi terkait keterlambatan pembayaran pajak beberapa Kendaraan Dinas Pemprov Lampung.

Plh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, mengatakan Informasi tersebut adalah masukan yang positif untuk Provinsi Lampung.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan pengawasan inilah fungsi  kontrol dan masukan yang baik untuk pemerintah, Koreksi ini adalah koreksi yang membangun”, ujarnya Selasa (09/05/2023).

Achmad Saefullah menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung juga sudah membangun sistem untuk pengecekan pembayaran pajak kendaraan dinas, sehingga selain dinas yang melakukan pemantauan, masyarakat juga bisa melihat perkembangannya. Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung sudah mengeluarkan Surat Edaran No 045:/4851/VI/03/2022 tanggal 18 Desember 2022 tentang Kewajiban Membayar Pajak kendaraan Bermotor Dinas yang ditandatangani Sekdaprov Fahrizal Darminto.

Surat Edaran ditujukan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Lampung agar segera membayar kendaraan dinas dan melakukan pendataan bagi kendaraan yang menunggak. Terhadap pembayaran yang menunggak harus dilakukan pembayaran dan jika belum teranggarkan maka harus dianggarkan pada APBD berikutnya.

Plh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Saefullah juga menegaskan bahwa setelah menerima masukan tersebut Biro Umum langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan dimaksud.

“Kami sudah konfirmasi ke Biro Umum, beliau sudah menyadari dan melakukan permohonan maaf bahwa ini adalah suatu kelalaian,” ujar Achmad Saefullah.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi melakukan Pelepasan Kepala SMK Mengabdi Angkatan I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2023, di Mahan Agung, Selasa (09/05/2023).

Menurut Gubernur Arinal Djunaidi, Program Kepala Sekolah Mengabdi merupakan suatu terobosan yang sangat baik dalam upaya menularkan tata cara pengelolaan sekolah yang baik ke sekolah-sekolah lain di kabupaten, mendorong penguatan kapasitas kepala sekolah, dan mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Lampung.

Program ini juga merupakan bagian implementasi dari nawa cita nomor tiga dan lima yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan.

“Dengan dilaksanakannya Program Kepala Sekolah Mengabdi ini, saya harapkan sekolah akan lebih memahami program yang memfokuskan pada bidang pembelajaran di sekolah,” kata Gubernur.

Gubernur Arinal selanjutnya meminta kepada seluruh peserta program ini agar dapat mengimplementasikan pengalamannya dalam hal manajemen pendidikan berbasis sekolah. Gubernur juga meminta para kepala sekolah untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola satuan Pendidikan.

“Lakukan diskusi bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru setempat, bagaimana melakukan perencanaan program sekolah yang baik dimulai dari evaluasi diri sekolah,” ucap Gubernur.

Di akhir arahannya, Gubernur Arinal berharap kepada seluruh peserta Program Kepala Sekolah Mengabdi SMK Provinsi Lampung untuk dapat bekerja sebagai Kepala sekolah yang humanis, dengan menyampaikan ilmu yang sudah didapat selama puluhan tahun kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah tujuan.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung beserta jajaran, yang terus melakukan terobosan dan inovasi di bidang pendidikan, sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Sulpakar menjelaskan maksud dan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemerataan mutu pendidikan, penguatan kapasitas kepala sekolah, memberikan pengalaman yang baik dalam pengeloalaan satuan pendidikan serta mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

Adapun peserta yang mengikuti Program Kepala Sekolah SMK mengabdi angkatan I ini berjumlah 46 orang, terdiri dari Kepala Sekolah SMKN Bandar Lampung 9 orang, Metro 4 orang, Pringsewu 2 orang, Lampung Selatan 6 orang, Pesawaran 2 orang, Tanggamus 2 orang, Lampung Barat 3 orang, Pesisir Barat 1 orang,  Lampung Utara 4 orang, Way Kanan 1 orang, Lampung Timur 4 orang, Lampung Tengah 4 orang, Tulangbawang Barat 1 orang, Tulangbawang 1 orang, Mesuji 2 orang.

“Pak Gubernur, kita pilih Kepala Sekolah yang punya kompetensi sehingga bisa menularkan atau memberikan contoh di daerah tujuan,” kata Kadis Pendidikan.

Peserta program ini akan ditempatkan di 12 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Barat,  Lampung Barat, Way Kanan, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pringsewu dan Lampung Selatan dengan waktu pelaksanaan selama 5 hari, dari tanggal 15 Mei – 19 Mei 2023.

Program Kepala Sekolah Mengabdi ini juga sebagai upaya menindaklanjuti program _Smart School_ dimana Kepala Sekolah memiliki kemampuan dalam memberikan pembelajaran secara modern dan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat 1  Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (09/05/2023).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menyampaikan bahwa naskah LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022  telah di sampaikan  pada Maret lalu kepada Dewan yang Terhormat melalui surat Gubernur Lampung Nomor : 120/1364/01/2023 tanggal 20 Maret 2023.

Chusnunia menyebutkan bahwa Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban ini merupakan pengejawantahan atas amanat ketentuan Pasal 71 ayat (3) untuk dibahas oleh DPRD untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.

“Pada kesempatan ini, kami ucapkan terimakasih kepada perangkat daerah instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini.” ucapnya.

Selain perangkat daerah, Wagub juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama Tahun 2022.

“Semoga   dengan   penjelasan  ini,  Dewan   yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga pada saatnya nanti, saya berharap kiranya Dewan yang terhormat dapat memberikan Rekomendasi untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi ke depan.” pungkasnya.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri kegiatan _Gala Dinner_ dan _Awarding Night_ dalam rangka Hipmi Lampung Tourism Putri Indonesia 2023 di Ballroom Hotel Novotel, Senin (08/05/2023).

Hipmi Lampung Tourism Putri Indonesia 2023 adalah kegiatan yang digelar oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung bekerjasama dengan Yayasan Putri Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong berkembangnya potensi industri pariwisata Lampung sehingga, membantu percepatan ekonomi daerah.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyatakan menyambut baik diselenggarakannya _Gala Dinner_ dan _Awarding Night_ Hipmi Lampung Tourism Festival sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, regional sumatera serta nasional.

Menurut Gubernur, letak Geografis Provinsi Lampung sebagai Pintu Gerbang Pulau Sumatera, menjadi perlintasan utama antara pulau Jawa dan Sumatera serta kedekatannya dengan ibukota Jakarta menjadikan Provinsi Lampung daerah yang strategis dalam gerak ekonomi dan roda pembangunan nasional.

“Rangkaian acara yang kita hadiri malam hari ini, merupakan bagian dari titik pijak menyongsong pemulihan serta kebangkitan Ekonomi Nasional, dimana Lampung memiliki peran dan kontribusi strategis khususnya di wilayah regional Sumatera. Kinerja Perekonomian Lampung juga menunjukan trend yang positif, meskipun dalam tekanan pandemi covid-19,” ucap Gubernur

Pencapaian tersebut menurut Gubernur, tentunya diraih dengan partisipasi dan dukungan seluruh pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung, termasuk diantaranya adalah Hipmi Lampung.

Selanjutnya, Gubernur juga mengucapkan selamat berkompetisi kepada 45 Finalis Putri Indonesia 2023, dengan harapan kelak dapat menjadi duta pariwisata yang profesional

“Malam ini merupakan ajang silaturahmi antara Yayasan Puteri Indonesia, para Pelaku Usaha (HIPMI) dan Stakeholder Pariwisata, oleh karenanya, saya ucapkan selamat berkompetisi kepada 45  Finalis  Puteri  Indonesia 2023, besar
harapan saya event ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membuktikan kemampuan terbaik dari masing-masing Finalis sehingga nantinya menjadi duta-duta pariwisata yang profesional dan dapat dibanggakan oleh Provinsinya masing-masing juga dikancah Internasional,” ungkap Gubernur.

Sementara itu, Ketua HIPMI Lampung Ahmad Giri Akbar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Yayasan Putri Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada Hipmi untuk bekerjasama dalam kegiatan Hipmi Lampung Tourism Putri Indonesia 2023.

“Saya ucapkan selamat datang kepada kepada 45 Finalis Putri Indonesia, juga mohon perkenannya untuk dapat mempromosikan sebesar-besarnya potensi pariwisata, potensi UMKM dan berbagai potensi lainnya yang ada di Provinsi Lampung, sehingga kerjasama kita dapat memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat Provinsi Lampung.

Adapun Ketua Pelaksana kegiatan Hipmi Lampung Tourism Putri Indonesia 2023, Najib Muhammad dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian dari event skala Nasional yang nanti akan kita laksanakan pada bulan November mendatang yaitu Sumatera Investment Tourism Summit (SITS).

Najib berharap dengan diselenggarakannya event ini, dapat membantu Pemerintah Provinsi Lampung dalam Peningkatan dan percepatan pemulihan Ekonomi melalui sektor-sektor Industri Pariwisata pasca pandemi Covid-19.

Pada kegiatan tersebut juga digelar ajang penganugerahan penghargaan _Awarding Night_ tahun 2023 yang akan diberikan kepada Industri pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, komunitas serta tokoh pariwisata atas komitmen, kontribusi dan konsistensinya dalam membangun, mengembangkan, mempromosikan memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi di Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka acara Misi Dagang dan Investasi yang diselenggarakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Grand Krakatau Swiss Bell Hotel, Senin (08/05/2023).

Acara yang mengusung tema meningkatkan jejaring konektivitas antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Lampung ini merupakan salah satu upaya Provinsi Lampung dalam mengembangkan kolaborasi, sinergi dan kerjasama dalam investasi dan perdagangan untuk meningkatkan nilai Pendapatan Daerah.

Dalam sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekaligus atas terselenggaranya kegiatan misi dagang dan investasi ini.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Gubernur beserta jajaran atas pelaksanaan misi dagang ini,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kualitas kerjasama ini dapat meningkat pada masa yang akan datang dan terus berlanjut.

“Saya berharap Kualitas semakin menigkat kedepannya dan kontinyu kedepannya,” lanjut Gubernur.

Acara yang diikuti oleh kurang lebih 151 pelaku usaha yang terdiri dari 100 dari Provinsi Lampung dan 51 pelaku Usaha Provinsi Jawa Timur ini menghadirkan berbagai produk industri mulai dari produk pertanian, perkebunan, perikanan dan produk olahan, produk pakaian dan kerajinan serta produk jasa.

Sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor agraris, Provinsi Lampung merupakan produsen utama secara nasional untuk beberapa komoditi pertanian, yaitu : padi, ubi kayu, Nanas, Tebu, Lada, Kopi Robusta, Jagung, Pisang, dan lainnya.

Upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani dilaksanakan melalui  Program Kartu Petani Berjaya, Hilirisasi produk unggulan, dan Pemberdayaan UMKM yang jumlahnya mencapai 157.263 unit usaha di Provinsi Lampung, serta penguatan pasar dalam dan luar negeri.

Program Kartu Petani Berjaya untuk memberikan kemudahan kepada petani dalam mendapatkan sarana bibit dan obat-obatan, pinjaman modal, pembinaan teknologi, dan beasiswa bagi anak petani.

Selanjutnya perbaikan infrastruktur prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, Pembangunan Kawasan pariwisata Bakauheni Harbour City dan UMKM Centre, Pembangunan fasilitas olahraga GOR Saburai dan Sport Centre, serta Masjid Raya, Pengembangan Smart Village.

Dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku Usaha dengan meningkatnya nilai transaksi penjualan produk sehingga hasil akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari masing-masing Provinsi yang sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah sebagai sarana untuk memperluas jaringan pasar produk unggulan daerah untuk menjalin kerjasama strategis di sektor industri, memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan bahan substitusi impor guna mengurangi ketergantungan bahan baku impor, pemenuhan kebutuhan barang pokok dan penting untuk memperkecil disparitas harga antar daerah, mempertemukan para pelaku usaha antar kedua provinsi dan meningkatkan belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri.

Masih dalam rangkaian acara ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama misi dagang dan investasi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mewakili Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh 11 OPD, 5 BUMD dan 10 Asosiasi Pelaku Usaha dari kedua Provinsi.

Gubernur berharap melalui kegiatan Misi Dagang dan kerjasama lainnya yang telah disepakati pada hari ini, perdagangan antara Lampung dan Jawa Timur semakin berkembang dan juga terjadi transfer teknologi dari Jawa Timur ke Lampung, terutama di bidang industri pengolahan.

Bandar Lampung–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual di Ruang Command Center lt.II Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (08/05/2023).

Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Pemerintah Provinsi Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi didampingi sejumlah unsur pemerintah daerah.

Mendagri menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, sudah mengevaluasi capaian bulan April yang sangat baik, inflasi relatif terkendali dan itu juga bagus perkembangannya turun ke angka 4,33% year to year dibanding dengan tahun yang lalu dimasa yang sama.

“Meskipun untuk month to month, sedikit ada kenaikan 0,33% dikarenakan adanya musim liburan, hari raya dan juga perayaan Ramadhan yang membuat demand yang cukup tinggi.” ucapnya

Tito Karnavian menambahkan banwa Presiden RI dalam hal ini juga mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang selalu konsisten melakukan pengendalian inflasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada bapak Presiden langsung, beliau menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan utamanya pemerintah daerah yang sangat konsisten  untuk melakukan pengendalian di daerahnya masing-masing bersama sejumlah stakeholder Pemerintah Pusat.” lanjutnya

Dalam hal ini, Tito Karnavian menyampaikan bahwa terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu.

“Terdapat tiga komponen yang menjadi penyumbang inflasi yang signifikan di bulan lalu, pertama tarif transportasi khususnya angkutan udara menyumbang inflasi sebesar 11,96% waktu menjelang lebaran penumpangnya banyak kemudian tarifnya juga ikut naik. Seharusnya demand yang tinggi, jangan juga diikuti kenaikan tarif yang tinggi.” jelasnya.

Selanjutnya, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pada komponen kedua, makanan minuman dan tembakau menyumbang inflasi sebanyak 4,58 dengan andil inflasi sebanyak 1,20. Lalu, komponen selanjutnya yang turut andil menyumbang inflasi yang signifikan pada bulan lalu adalah komponen perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang menyumbang inflasi sebanyak 2,53 dengan andil inflasi sebanyak 0,49.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memaparkan mengenai perkembangan harga pasca lebaran.

“Berdasarkan Data SP2KP Kemendag bahwa komoditas penyumbang kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah bawang merah di 112 kabupaten/kota, daging ayam ras di 94 kabupaten/kota, bawang putih di 47 kabupaten/kota dan beras di 42 kabupaten/kota.” jelasnya.

“Disisi lain, terdapat beberapa komoditas yang menjadi penyumbang penurunan IPH (Indeks Perkembangan Harga) disejumlah kabupaten/kota sampai dengan Minggu pertama Mei 2023 adalah cabai merah di 112 kabupaten/kota, cabai rawit di 109 kabupaten/kota, telur ayam ras di 62 kabupaten/kota dan beras di 45 kabupaten/kota.”lanjut Pudji Ismartini.

Selanjutnya, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan dan stabilisasi pangan serta  kesiapsiagaan krisis pangan, yang mana dalam hal ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan seperti beras, daging dan telur ayam.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan pemetaan pendataan Champion atau produsen pangan disetiap wilayah masing-masing dan selanjutnya menyusun strategi Kerjasama antar daerah guna stabilisasi wilayah defisit dan surplus.

Identifikasi strategi aksi juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi
ekstrim alam El Nino atau kemarau panjang.

Nyoto Suwignyo juga meminta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi APBD I dan ll terkait pengendalian ketersedian dan stabilisasi pangan untuk kemampuan penyelenggaraan GPM dan FDP serta pengendalian inflasi akibat komoditas pangan (volatile food).

Terakhir, Nyoto Suwignyo meminta kolaborasi dan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam kesiapsiagaan krisis pangan.

Bandar Lampung — Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Lampung yang disaksikan  Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (08/05/2023).

Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Keuangan Negara V Ir. H. Ahmadi Noor Supit menyampaikan, capaian ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan.

Dalam kesempatan tersebut, BPK RI juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022.

Ahmadi Noor Supit berharap, IHPD dapat menjadi acuan bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selam-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

Ahmadi Noor Supit juga mengungkapkan, berdasar pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan laporan pemantauan semester II tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah menindaklanjuti 1388 rekomendasi dan 1711 rekomendasi atau 81,12%, diatas rata-rata nasional sebesar 75%.

Di akhir sambutannya, Ahmadi Noor Supit berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya.

Ahmadi Noor Supit juga berharap agar hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan dorongan untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hadir dalam Rapat Paripurna, Forkopimda Provinsi Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Sekdaprov Lampung, Para Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (8/5/2023).

Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Opini BPK RI tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras seluruh pihak, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” kata Gubernur Arinal Djunaidi.

Gubernur mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan _good governance_ khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut.