Kategori: Pemprov

Lampung Timur — Gubernur Arinal Djunaidi membuka Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wilayah Lampung Tahun 2023, di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur Sukadana, Senin (19/06/2023).

Dalam arahannya, Gubernur meminta para Bupati untuk membangun ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes. Gubernur juga meminta agar para Bupati turun langsung ke lapangan agar mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada.

“Desa itu bangkit bila Badan Usaha Milik Desa berdaya. BUMDes itu bisa berjalan bila (pemerintah) provinsi, (pemerintah) kabupaten bersama aparatur desa membangun desa untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan,” kata Gubernur.

Gubernur juga meminta para Bupati memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berada di pelosok desa di Provinsi Lampung melalui program E-Samdes. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberi alternatif kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Gubernur Arinal menyebutkan bahwa 70% penduduk Lampung tinggal di wilayah pedesaan dan berprofesi sebagai petani (dalam artian luas). Oleh karenanya Gubernur mengajak para Bupati untuk memberikan dukungan kepada petani dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani melalui program e-KPB.

Program ini, kata Gubernur, bertujuan untuk mengintegrasikan petani dengan sistem keuangan digital sehingga para petani dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan non-keuangan yang dapat mendukung kegiatan pertanian.

Melalui e-KPB, petani dapat mengakses berbagai layanan seperti kemudahan mendapatkan sarana produksi pertanian, pinjaman modal usaha (KUR), asuransi pertanian, pemasaran, beasiswa, dan pelatihan pertanian.

Selain itu, Gubernur juga mendorong para Bupati untuk menjalankan program Desa Baznas. Program kolaborasi Baznas dengan Pemerintah Provinsi Lampung ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kemiskinan, sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha peternakan dan dalam jangka panjang diharapkan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

Terkait stunting, Gubernur mengajak seluruh Bupati dan tenaga kesehatan untuk menjaga dan mendorong percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan (Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2023, Provinsi Lampung sudah mendapatkan penghargaan dari kementerian dan lembaga terkait sebanyak 117 penghargaan. Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh bupati, camat, aparat desa dan seluruh masyarakat atas dukungan terhadap 33 Agenda Kerja Gubernur.

Di akhir arahannya, Gubernur Arinal mengajak Kepala Daerah dan seluruh masyarakat untuk menjaga kondusivitas situasi politik dan keamanan daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2024.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo berharap, Rakorwil APKASI yang ketiga ini mampu menghadirkan ide dan gagasan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kemajuan dan perkembangan Kabupaten di wilayah Lampung.

Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad selaku Ketua Korwil APKASI Provinsi Lampung menambahkan, Forum APKASI diharapkan mampu menjembatani kondisi serta keadaan di daerah dan kemudian mampu memperjuangkan apa yang diharapkan oleh seluruh kepala daerah sampai ke tingkat pusat.

Wakil Ketua Umum APKASI yang juga merupakan Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan bahwa APKASI mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa dan sektor lainnya. Kerjasama antar daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah.

APKASI diharapkan menjadi solusi bersama dalam menetapkan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan semua pemerintah daerah.

Dadang Supriatna berharap, Rakorwil ini dapat membahas dan merumuskan rekomendasi yang akan menjadi materi Rakernas APKASI ke-15 Tahun 2023.

Bandar Lampung–Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengikuti senam bersama pada Peringatan Hari Konsumen Nasional Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di PKOR Way Halim, Jumat (16/06/2023).

Peringatan Harkonas ditetapkan setiap tanggal 20 April sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Selain itu, pada 20 April 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut merupakan tonggak sejarah kehadiran negara untuk melindungi konsumen.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung membuka Acara Peringatan Hari Konsumen Nasional Provinsi Lampung Tahun 2023.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa Peringatan Hari Konsumen Nasional Tahun 2023 yang bertemakan ‘Konsumen Berdaya, Ekonomi Lampung Berjaya’ diharapkan mampu meningkatkan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya serta menempatkan konsumen sebagai penentu kegiatan ekonomi.

“Peringatan Harkonas merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi konsumen sekaligus momentum yang tepat ini juga menjadi momentum sebagai pengingat untuk meningkatkan perlindungan konsumen,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama,  Ivan Fitriyanto Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan yang hadir dalam peringatan Hari Konsumen Nasional Provinsi Lampung Tahun 2023 menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan pak gubernur dan seluruh jajarannya di Provinsi Lampung dengan mengadakan acara hari konsumen Nasional ini,” ucapnya.

Menurutnya  sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat dalam Peringatan Hari Konsumen Nasional merupakan hal yang dinilai  sangat penting.

“Konsumen itu melekat kepribadi masing-masing jadi siapapun kita siapapun profesi kita apapun profesi kita apapun pekerjaan kita, kita semua adalah konsumen. Sehingga penting sekali untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi dan dengan masyarakat melakukan transaksi berarti masyarakat Indonesia memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu penting untuk menjaga keamanan kepercayaan dari konsumen untuk melakukan transaksi,” ucapnya.

“Kami apresiasi sekali kegiatan pada hari ini karena masih banyak provinsi yang belum mendukung sepenuhnya kegiatan Harkonas dan Provinsi Lampung sendiri adalah Provinsi ke-2 yang menyelenggarakan Harkonas setelah Papua Barat,” ucapnya.

“Dengan penyelenggaraan ini berarti pemerintah provinsi Lampung peduli pada konsumen yang dalam hal ini masyarakat Lampung,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi tampak berintraksi dan berdialog dengan para peserta senam yang berasal dari ASN seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung dan masyarakat.

Gubernur juga berkesempatan mengumumkan pemenang sekaligus menyerahkan hadiah doorprize berupa sepeda listrik, kulkas, sepeda lipat, mesin cuci, ponsel Android, dan hadiah hiburan lainnya kepada pemenang.

Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, memimpin Rapat Koordinasi Antisipasi dan Kesiapan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta Instansi Terkait untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Pangan Pokok Masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H, di ruang rapat Staf Ahli, Jumat (16/06/2023).

Dalam rapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan  mengatakan bahwa ada 2 hal yang perlu diperhatikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H, yaitu ketersediaan komoditas dan pengendalian inflasi.

“Biasanya, pada Hari Raya Idul Adha, kebutuhan komoditasnya memang tidak semeriah seperti di Hari Raya Idul Fitri, biasanya naik kurang dari 10%, jadi kita tingkatkan lagi ketersediaannya,” ucap Kusnardi.

Diperkirakan pada Hari Raya Idul Adha 1444 H, konsumsi daging akan meningkat, namun hal ini diyakini tidak akan menyebabkan inflasi, karena ada hewan kurban.

Ketersediaan komoditas yang ada di Provinsi Lampung saat ini  terbilang cukup, dimulai dari beras, minyak goreng kemasan, tepung terigu, telur ayam ras, daging ayam ras, gula, bawang putih dan cabai.

Selain itu, ketersediaan hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing dan domba di Provinsi Lampung juga tercukupi.

Terkait dengan kesiapan Pemprov Lampung menghadapi Idul Adha, saat ini telah tersedia sebanyak 1.116 orang tenaga medis pemeriksa kondisi hewan kurban yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Pemeriksaan hewan kurban direncanakan akan dilakukan sejak h-7 Hari Raya Idul Adha 1444 H, serta pada saat pemotongan hewan kurban akan dilakukan hingga h+3 Hari Raya Idul Adha 1444 H.

Bandar Lampung – Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim, membuka Kegiatan Tindak Lanjut Penetapan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Pemerintah Daerah 2023, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur, Kamis (15/06/2023).

Hub JIPP merupakan sarana dalam membantu implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan, tukar menukar pengalaman dan pengetahuan dengan instansi lain, serta promosi inovasi untuk mendapatkan kepercayaan publik, yang dapat dilakukan secara offline maupun online.

Gubernur Lampung menyambut baik dan mendukung kegiatan tersebut, sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menciptakan berbagai inovasi yang dapat diperoleh melalui pembinaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik.

“atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyambut baik dan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini, sekaligus sebagai wujud nyata dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan pada peningkatan pelayanan publik” ucapnya.

Terciptanya Jaringan Informasi Pelayanan Publik (JIPP) dapat memperkuat dan meningkatkan jumlah serta kualitas inovasi pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/kota. Sehingga dapat dijadikan transfer ilmu pengetahuan dan mengetahui kemajuan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat berinteraksi dengan penyedia layanan publik dengan lancar dan cepat.

Gubernur berharap kerjasama dalam rangka Penajaman Program Hub dan memulai kegiatan pembinaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat terus ditingkatkan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Koordinasi dan fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik KeMenPANRB Ajib Rakhmawanto, Karo Organisasi Lukman, dan Kepala OPD dan Jajaran ASN terkait.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia membuka Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme Bagi Generasi Muda, bertempat di Hotel Horison, Kamis (15/06/2023).

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Chusnunia menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi yang  diikuti 120 peserta berasal dari pengurus dan anggota kwarda Provinsi Lampung.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat penting memberikan kontribusi yang nyata dalam pencegahan terorisme di provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia secara umum,” ucap Wakil Gubernur.

Chusnunia melanjutkan bahwa bibit-bibit terorisme dan ekstremisme yang dapat membawa kehancuran harus dicegah demi menjaga dan merawat keutuhan Indonesia sampai dengan generasi selanjutnya.

“Jangankan hidup, tidak boleh tumbuh dan berkembang yang namanya bibit terorisme apalagi sampai mengarah ke ekstremisme dan sebagainya karena kita ingin negara yang kita cintai Indonesia tempat kita hidup berbahagia bersama keluarga, teman, sahabat dan sanak saudara tetap kita rawat utuh sampai generasi selanjutnya,” lanjut Chusnunia.

Dengan situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah saat ini, Wakil Gubernur Lampung berpesan untuk mewaspadai informasi-informasi yang menyebar disekitar kita, khususnya dikalangan generasi muda.

“Begitu mudahnya informasi menyebar, artinya perlu kita waspadai terutama di generasi muda yang semuanya bergadget, sehingga sangat mudah mendapat informasi, maka harus betul-betul punya bekal buat bagaimana kita bisa memilah dan memilih informasi yang tepat untuk kita percayai,” ujar Chusnunia.

Melalui sosialisasi seperti ini, Chusnunia berharap anak muda atau generasi muda dapat memiliki bekal yang cukup untuk memilah dan memilih informasi dan pengetahuan, termasuk informasi yang bisa mengarah kepada ekstrimisme dan terorisme.

“Jadi, pertemuan-pertemuan semacam ini, dapat menjadi salah satu cara bagimana kita cegah sedini mungkin terjadinya arah bibit-bibit ekstremisme, radikalisme dan terorisme,” ucap Chusnunia.

Diakhir, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia berharap sinergitas dan kerjasama yang mengedepankan nilai-nilai Pramuka agar bisa menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis.

“Melalui kesempatan yang baik ini, kita ingin agar kita terus saling bergandeng tangan yang mana karena ini pesertanya dari Pramuka, bagaimana kita bersama-sama mengedepankan nilai-nilai Pramuka agar bisa menciptakan masyarakat yang damai, harmonis dan bebas dari ancaman terorisme ekstremisme,” pungkas Wakil Gubernur Lampung Chusnunia.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Hermansyah Saleh dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara aktif dalam melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman paham ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selain itu juga, kegiatan sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari paham ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Ken Setiawan dan Direktorat Pencegahan Densus 88 Mabes Polri Ipda Rudi.

Lampung Selatan, — Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyerahkan Bantuan Sosial di Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung, Kamis (15/06/2023).

Kegiatan ini merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan LKKS Provinsi Lampung dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-27 Tahun 2023 yang mengusung Tema Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat.

Riana Sari Arinal disambut dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan oleh masyarakat desa Jatiagung yang sudah menunggu sejak pagi di halaman rumah Haji Irawan di Gang Mawar Dusun Jatimulyo.

Dalam sambutannya Riana Sari Arinal merasa senang atas antusias sambutan masyarakat terhadap dirinya.

“Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat di kediaman Bapak Haji Irawan dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan keluarga menyiapkan tempat mengumpulkan Bapak Ibu di lingkungan sini,” ucap Riana Sari Arinal.

Dalam kesempatan tersebut Riana Sari Arinal menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako  sebagai  sarana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya kepada para Lanjut usia.

“Jadi bapak ibu semua kehadiran saya di sini sebagai ketua LKKS Provinsi Lampung dan salah satu program dari LKKS ini di bidang sosial yaitu yang ngurusin Bapak Ibu yang sudah lansia,” ucapnya

“Saya lihat hari ini wajahnya cantik-cantik ganteng-ganteng ya masih muda-muda semua ini Amiiin,” canda Riana Sari Arinal.

“Yang jelas Bapak dan Ibu dan pasti senang mau ketemu saya ya, katanya senang mau ketemu saya dan saya juga tentunya sangat senang sekali bisa bersilaturahmi dengan bapak ibu semua,” katanya.

Riana Sari menjelaskan bahwa kegiatan pemberian bantuan sosial ini sejalan dengan salah satu dari 33 program kerja Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Halim selain bidang infrastruktur, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.

“Nah saya hadir di sini untuk menyampaikan pesan dari Pak Gubernur Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur ibu Chusnunia untuk menyampaikan ada bantuan pemenuhan dasar untuk bapak ibu semua,,” ungkap Riana.

Dalam kesempatan tersebut Riana Sari Arinal tampak  berdialog dan membuka sesi tanya jawab dengan para lansia.

Ibu Sopiah (80 Tahun), salah satu penerima bantuan menyampaikan rasa bahagianya dapat  berjumpa langsung dengan isteri Gubernur Lampung tersebut.

“Terimakasih Bu atas bantuan yang diberikan, semoga ibu Riana selalu diberikan kesehatan,” ucapnya.

Adapun Paket Bantuan yang diserahkan berjumlah 200 Paket, yang diserahkan secara langsung oleh Ketua LKKS sebanyak 100 paket dan sebanyak 100 paket lainnya dibagikan dari rumah ke rumah oleh Pengurus LKKS.

Masyarakat Jatiagung menyambut baik pemberian bantuan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh Ibu Widya (70 Tahun) sesaat setelah mendapatkan bantuan.

“Saya ibu widya, mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lampung atas Bantuan Paket sembako ini, semoga Bapak Gubernur diberikan kesehatan dan panjang umur amin,” ucap Ibu Widya.

Kegiatan Pemberian Bantuan oleh LKKS tidak hanya dilaksanakan di Lampung Selatan saja namun di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai wujud kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya masyarakat Lanjut Usia.

Padang — Gubernur Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pada penutupan Pekan Nasional Tani Nelayan XVI Tahun 2023 di Lanud Sutan Sjahrir Padang Sumatera Barat, Kamis (15/06/2023).

Adapun Penghargaan yang diberikan oleh Mentan kepada Gubernur Arinal Djunaidi, atas dedikasi, kontribusi dan keberhasilan dalam membangun bidang pertanian.

Penghargaan dari Menteri Pertanian diserahkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedy Nursyamsi dan diterima oleh Kepala Dinas PMDT Zaidirina mewakili Gubernur Lampung.

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah Kepala Daerah serta kepada petani, penyuluh dan petugas pertanian lainnya dan tokoh yang berjasa di bidang pertanian.

Mewakili Gubernur Lampung, Kepala Dinas PMDT Zaidirina mengucapkan terimakasih kepada Menteri Pertanian yang telah memberi perhatian khusus kepada Provinsi Lampung dalam bidang pertanian. Zaidirina juga menegaskan bahwa Gubernur Arinal Djunaidi sangat fokus terhadap peningkatan sektor pertanian.

Penyerahan penghargaan juga turut disaksikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Lampung Hanan, A Rozak.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Senen Mustakim membuka acara Sosialisasi Ketaspenan Program (THT) Tabungan Hari Tua, Pensiunan, JKK dan JKM dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Hotel Emersia, Kamis (15/06/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum menyampaikan bahwa Perlindungan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2015 merupakan penghargaan dari pemerintah kepada pegawai ASN.

“Dengan Perlindungan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diatur dalam PP No. 70 Tahun 2015 yang merupakan penghargaan dari pemerintah kepada pegawai ASN. Para ASN pun akan dengan mudah mendapat pelayanan Program JKK dan JKM,” ucapnya.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk  Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

“Walaupun rasio klaim jaminan kecelakaan kerja terbilang kecil, karena ASN memiliki prosedur kerja yang detail sehingga risiko kecelakaan kerja dapat terhindar, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja,” lanjutnya.

ASN dalam hal ini dapat memanfaatkan beberapa program yang masuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja, diantaranya : perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Diakhir, Gubernur Lampung berharap bahwa seluruh peserta dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik mungkin.

“Saya mengharapkan kepada peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat mengetahui, memahami dan mengerti untuk mendapatkan hak dan kewajiban antara ASN dan PT. TASPEN dengan semua program-program dan produknya,” pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Lampung Sri Wahyuni dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengabdi dan memahami semua program yang ada pada PT TASPEN serta mengetahui semua kewajiban atas kepesertaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dan program-program yang di kelola oleh PT TASPEN.

Adapun kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber yang berasal dari PT TASPEN dan diikuti oleh Kasubag Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Bendahara Keuangan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Siger Berjaya Tahun 2023 antara Pemerintah Provinsi Lampung, Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Itera, Universitas Bandar Lampung, dan Darmajaya, di Ruang Sidang Lt.2 Gedung Rektorat Universitas Lampung, Selasa (13/06/2023).

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyatakan bahwa KKN merupakan sinergi peran perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan daerah. Peserta KKN dapat memberikan masukan positif terkait program pembangunan di Desa.

“Mohon maaf, yang sudah-sudah, saat ini KKN hanya sebagai salah satu syarat kelulusan, belum mampu memberikan partisipasi aktif perguruan tinggi terhadap pembangunan, padahal perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan dan kepada masyarakat,” ucap Gubernur.

Gubernur juga mengatakan bahwa setiap Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki karakteristik dan potensi berbeda-beda, oleh karenannya diperlukan penanganan yang berbeda-beda pula sesuai dengan wilayahnya.

Dengan adanya KKN Siger Berjaya, Pemerintah diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid terkait program pembangunan yang optimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan Desa tersebut.

“Dengan demikian, KKN betul-betul bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan, terutama bagi wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah KKN mahasiswa,” ucap Gubernur.

Sementara itu Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani menerangkan, bahwa KKN Siger Berjaya merupakan kependekan dari Kuliah Kerja Nyata Sinergi Bersama, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berbudaya.

“Siger Berjaya ini artinya bahwa program ini merupakan Sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh PTN serta PTS di Provinsi Lampung, sehingga Desa-desa memiliki Daya Saing dan Sejahtera, yang kemudian menjadi Budaya,” ucapnya.

“Kami berharap kedepan pola yang kita terapkan ini menjadi pola Nasional seperti apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur, kemarin kami juga sudah diskusi dan sudah kami klasifikasikan Desa-desa yang memerlukan dukungan, misal dukungan perekonomian nanti kita akan dibantu oleh IBI Darmajaya, atau Fakultas Perekonomian Unila, dan lain sebagainya, sesuai kebutuhannya,” tutup Lusmeilia Afriani

Kemudian Selanjutnya Rektor UIN Raden Intan Wan Jamaluddin Z, juga menambahkan bahwa KKN Siger Berjaya dapat menjadi percontohan di Indonesia, “ini sangat menarik, karena KKN ini dari berbagai sumberdaya, UIN juga selain dari sisi keagamaan, saat ini memiliki program studi sains dan lain sebagainya yang siap mendukung program ini, program ini adalah gerakan bersama dari desa untuk desa, sehingga menjadi lampung yang berdaya dan pada akhirnya berjaya,” ungkapnya

Turut menyambut dengan antusias, Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha mengatakan bahwa KKN adalah salah satu dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan sinergi ini tentu menurut Pugeg akan menghasilkan kompetensi dan keunikan tersendiri dalam berkontribusi untuk pembangunan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Rektor Dharmajaya Firmansyah Y Alfian dan Rektor UBL yang diwakili oleh Wakil Rektor I UBL, keduanya sepakat mengatakan bahwa sebagian besar sumberdaya memang berada didesa,  oleh karenanya menjadi tantangan bagi pimpinan PTN dan PTS Lampung untuk berkontribusi pada pembangunam di Desa.

Kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kuliah Kerja Nyata (KKN) Siger Berjaya Tahun 2023 oleh Gubernur Lampung yang kemudian diikuti oleh oleh Rektor Universitas Lampung, UIN Raden Intan, Itera, Universitas Bandar Lampung, dan Darmajaya.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dengan tema ‘Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi’ secara virtual bertempat di Ruang Sakai Sambayan, Rabu (14/06/2023).

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kerja keras BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan saat ini.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada BPKP yang telah bekerjasama menjaga tata kelola pemerintahan sehingga bisa lebih efektif, bisa lebih efisien dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju Indonesia emas 2045,” ucapnya.

Dengan situasi global yang tidak mendukung serta ekonomi dunia yang juga tidak mendukung, maka untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 tidaklah mudah.

“Situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung saat saya berada di Hiroshima Jepang pada pertemuan G7 kemarin, Managing Director IMF Kristalina Georgieva beliau menyampaikan bahwa yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara. Ini menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul berada di situasi yang sulit,” lanjutnya.

Dengan situasi yang seperti itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembelanjaan yang dilakukan baik itu melalui APBN maupun APBD harus dilakukan secara bijak.

“Oleh sebab itu setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dari APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena memang cari uang sangat sulit. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 itu tidak mudah disinilah pentingnya peran pengawasan,” ucap Presiden Joko Widodo.

“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan betul sampai betul ke rakyat sampai ke masyarakat,” lanjut Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam hal ini juga meminta pengawasan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil, bukan pada prosedurnya.

“Saya minta pengawas itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi hasilnya apa. Karena banyak APBN APBD kita yang berpotensi tidak optimal, perlu saya ingatkan pada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” pinta Presiden Joko Widodo.

BPKP sebagai badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam hal ini juga diminta untuk melakukan pengawasan yang berorientasi di hasil.

“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya kesitu orientasinya ke hasil. arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkrit biar produktif,” lanjut Joko Widodo.

Jokowi dalam arahannya juga kembali menekankan bahwa pengawasan internal juga diharapkan tidak hanya menjadi aksesoris formalitas saja.

“Perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris saja. Jangan ada yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahannya,cara memperbaikinya seperti apa,” tegas Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo juga meminta kepada seluruh daerah untuk tidak mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.

“Kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh meminta kerjasama seluruh pihak dalam melakukan pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditingkatkan.

“Kami berharap komitmen pimpinan kementerian lembaga daerah memberikan akses pada pengawasan internal serta menindak lanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ucap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh melanjutkan bahwa BPKP pada sisi kualitas akan terus meningkatkan pengawasan intern.

“Dari sisi kualitas pengawasan intern, kami akan terus mendorong pemerataan kompetensi kapasitas kelembagaan serta konvergensi  kegiatan pengawasan antar apip,” lanjut kepala BPKP.

BPKP dan jajaran APIP dalam hal ini, kedepannya akan terus berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan.

“Kami juga berkomitmen untuk menjadi Leading Agent Pengawasan yang akan terus mendorong upaya pengawasan intern yang intens komprehensif, proaktif dan terintegrasi,” pungkas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh