Kategori: Pemprov

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para Kepala Desa se-Provinsi Lampung, sekaligus peluncuran perdana Beras Medium Berjaya dalam rangka pengendalian inflasi 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung, Selasa (05/12/2023).

Rakor tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan 2.500 orang peserta yang terdiri dari Bupati/Walikota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, serta Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan Kepala Tiyuh se-Provinsi Lampung.

Mendag Zulkifli Hasan dalam sambutannya menyatakan bahwa masyarakat Lampung patut bersyukur karena saat ini pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh diatas rata-rata Nasional.

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh diatas 5%, dan hebatnya, ini yang harus kita syukuri, ini hebatnya Gubernur Lampung, pertumbuhan ekonomi Lampung tumbuh hingga 8%, saya mau naikin sampe 5.5% aja setengah mati,” ujarnya.

Kemudian terkait pengendalian inflasi, Zulkifli Hasan juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, karena produksi beras Provinsi Lampung Surplus bahkan mampu mensuplai Provinsi lainnya di Sumatera bahkan daerah-daerah lainnya.

“Kementerian Perdagangan atas permintaan Badan Pangan Nasional dan Bulog sampai harus impor beras untuk mengatasi inflasi, Lampung malah surplus dan mampu mensuplai daerah lainnya,” ucap Mendag.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa Rakor hari ini merupakan sarana untuk berdialog langsung dengan kepala desa dan menyerap aspirasi masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan visi Rakyat Lampung Berjaya.

Gubernur juga mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dan meningkatkan kualitas serta pemerataan pelayanan publik, diperlukan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung telah menelurkan beberapa program, diantaranya yakni Program SMART VILLAGE atau Desa cerdas berbasis digital.

Program Smart Village dalam implementasinya  berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu :

1. Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa dan  pelayanan publik berbasis digital yang prima dan terintegrasi, baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi (Smart Government).

2. Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya sentra ekonomi baru di  Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa (Smart Economy).

3. Mendorong budaya masyarakat di desa untuk memanfaatkan teknologi, membangun jejaring dan kolaborasi/ kerjasama desa dalam rangka membangun  kekuatan ekonomi kreatif digital di Provinsi Lampung (Smart People).

“Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) saat ini terdapat 181 Desa Mandiri, 1.008 Desa Maju, 1.253 Desa Berkembang di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur.

Sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap kemajuan Desa, pada kegiatan tersebut Gubernur Arinal memberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Desa-desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung sebanyak 2.446 Desa dan 205 Kelurahan, masing-masing sebesar 6 (enam) juta rupiah sebagai upaya peningkatan Smart Village di Provinsi Lampung.

Kemudian dalam rangka pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Operasi Pasar Beras Medium 1000 ton untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Harga Eceran Tertinggi Rp. 10.900 / kg nya.

“Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, saya berharap dapat memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap keluarga di Provinsi Lampung. Semoga langkah kita ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” harap Gubernur.

“Melalui kesempatan ini, saya harapkan kepada Kepala Desa beserta perangkat dapat melakukan proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa yang semakin berhasil guna dan berdaya guna, sebagaimana harapan Kami, desa-desa di Provinsi Lampung makin Berjaya,” tutup Gubernur.

Usai kegiatan, Gubernur bersama-sama dengan Kepala OPD terkait dan Kepala Desa, melakukan pelepasan kendaraan yang membawa 1000 ton Beras Medium Berjaya dalam rangka pengendalian inflasi menuju ke 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri International Coconut Community (ICC) ke-59, di Hotel Santika, Selasa (5/12/2023).

ICC merupakan organisasi kerja sama antar negara penghasil kelapa yang diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada tahun 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa. Kerjasama tersebut diantaranya melalui fasilitasi pertukaran informasi, teknologi, statistik, program, dan proyek guna meningkatkan kesejahteraan petani dan pemangku kepentingan kelapa, serta pencapaian tujuan pengembangan kelapa yang berkelanjutan.

Saat ini, anggota ICC berjumlah 20 negara dan mewakili 86 persen produksi kelapa dunia. Selain Indonesia, anggota ICC lainnya yaitu Fiji, Filipina, Negara Federasi Mikronesia, Guyana, India, Jamaika, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kenya, Kiribat, Malaysia, Papua Nugini, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Tonga, Vanuatu, dan Vietnam.

Gubernur Arinal mengapresiasi Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, yang memberikan kehormatan dan kepercayaan bagi Provinsi Lampung sebagai tuan rumah dan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 pada 5 – 7 Desember 2023 yang mendatangkan delegasi dari berbagai negara penghasil kelapa di dunia.

“Semoga momen ini menjadi kesempatan bagi Provinsi Lampung untuk lebih memperkenalkan destinasi pariwisata, peluang investasi, kelezatan kuliner dan produk ekonomi kreatifnya ke kancah internasional,” kata Gubernur Arinal.

Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor agraris, Provinsi Lampung merupakan salah satu penyangga pangan nasional, terutama untuk beberapa komoditi pertanian dan perkebunan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan upaya penguatan melalui Program Kartu Petani Berjaya, hilirisasi produk-produk unggulan, serta penguatan perdagangan dalam dan luar negeri.

Sampai dengan triwulan III Tahun 2023, sektor perdagangan tumbuh dengan baik yaitu sebesar 10,32%, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 dan menjadi sektor pendorong utama ketiga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Jika melihat kinerja perdagangan luar negeri, pada bulan Januari sampai dengan September tahun 2023, Provinsi Lampung telah mencatatkan nilai ekspor sebesar 3,4 miliar USD, impor sebesar 1,48 miliar USD, dan menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 1,93 miliar USD.

Ekspor Provinsi Lampung didominasi oleh produk hasil pertanian dan perkebunan, di antaranya CPO, kopi robusta, nanas kaleng, karet dan produk kelapa.

Kelapa merupakan salah satu komoditi andalan utama dari Provinsi Lampung. Gubernur Arinal menyebutkan, saat ini total produksi kelapa di Provinsi Lampung mencapai 78.571 ton dengan luas area sebesar 89.673 Ha pada tahun 2022. Berbagai produk kelapa telah disalurkan ke pasar dalam negeri dan diekspor ke berbagai negara.

Adapun negara tujuan ekspor produk kelapa secara utama adalah Amerika, China, Belanda, Jepang, dan Australia. Variasi produk kelapa dari Provinsi Lampung yang telah diekspor diantaranya yaitu santan kelapa, karbon aktif, briket, sabut kelapa, kopra, nata de coco, minyak kelapa, kelapa utuh dan lidi nipah.

Produksi produk kelapa ini didukung dengan sejumlah perusahaan industri besar pengolahan kelapa yang berada di Provinsi Lampung. Selain itu, melalui UMKM di Provinsi Lampung kelapa juga telah dimanfaatkan menjadi berbagai produk kerajinan diantaranya fashion dan home dekor.

Saat ini Provinsi Lampung juga telah berkolaborasi dengan berbagai instansi,  terutama Kementerian Perdagangan serta instansi terkait lainnya, dalam membantu penguatan pasar dari UMKM termasuk produk kelapa, diantaranya sertifikasi halal, pemberian pendampingan ekspor, dan kerjasama perdagangan antar wilayah.

Sebagai daerah penghasil kelapa, Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan kelapa di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung, antara lain hama dan penyakit, alih fungsi lahan, dan lainnya. Selain itu belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk atau hilirisasi untuk produk kelapa.

Melalui Forum Pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 ini, Gubernur berharap seluruh stakeholder dapat bersinergi agar komoditi kelapa semakin berjaya, khususnya peningkatan produktivitas, memperkuat industri kelapa melalui diversifikasi dan hilirisasi produk kelapa yang dibutuhkan dunia.

“Saya berharap hasil pertemuan ini juga bisa diadaptasi untuk menjadi acuan Provinsi Lampung dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas tanaman kelapa, peningkatan daya saing produk olahan industri kelapa, penguatan pasar, serta program lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, dunia usaha, dan seluruh masyarakat,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menjelaskan, dipilihnya Lampung sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tingkat Menteri ICC ke-59 yang dihadiri 80 delegasi dari 15 negara anggota ICC, dikarenakan Provinsi Lampung merupakan salah satu penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia mendorong pengembangan sektor kelapa berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan harga kelapa, teknologi pengembangan produk kelapa bernilai tambah sehingga petani menjadi lebih sejahtera.

“Diharapkan forum ini dapat memberikan nilai tambah bagi para petani melalui peningkatan produktivitas, tersedianya bibit unggul serta hilirisasi,” kata Menteri Perdagangan.

Bandar Lampung – Gubernur  Arinal Djunaidi mendampingi Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengunjungi Pasar Kangkung Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023).

Kunjungan dilaksanakan untuk mengecek secara langsung ketersediaan pasokan bahan pangan dan harga bahan kebutuhan pokok.

Gubernur Arinal Djunaidi bersama Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mendatangi sejumlah kios pedagang pasar yang menjual bahan pangan pokok, seperti beras, bawang, daging, dan sayuran serta  berdialog langsung dengan para pedagang.

Menteri Perdagangan  mengatakan bahwa secara umum harga bahan pokok di Lampung relatif aman, sedangkan untuk beras disarankan membeli beras yang telah disediakan oleh Bulog.

“Kalau stok suplai pangan sudah pasti ada, tapi kalau stok suplai pangan banyak dan harganya tetap tinggi, maka Pemerintah Daerah bisa melakukan kebijakan  subsidi,” ucap Zulkifli.

Hadir mendampingi kunjungan Menteri Perdagangan,  Wakil Walikota Bandar Lampung Deddy Amarullah, Plt. Kadis Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefullah, Plt. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Elvira Umihanni, dan  Camat Bumi Waras Budi Ardianto.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Senin (04/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa informasi itu menjadi hak yang sangat penting bagi setiap warga, oleh karenanya warga negara wajib mengetahui apa kebijakan dan program pembangunan terutama untuk badan publik.

“Warga negara wajib mengetahui apa kebijakan dan program pembangunan terutama untuk badan publik, oleh karena badan publik itu tugasnya memang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan publik menggunakan resources atau menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh negara,” ucapnya.

Lebih jauh, Sekdaprov menjelaskan bahwa salah satu unsur penting dalam menciptakan Good Governance adalah transparansi, akuntabilitas dan peran serta.

“Nah, di dalam konteks transparansi inilah sebetulnya agar ini bisa tercapai maka badan Publik harus lebih transparan terhadap informasi baik itu informasi tentang kebijakan informasi tentang program dan lain-lain yang mesti disampaikan kepada publik agar publik dapat berperan serta dalam kepemerintahan yang semakin terbuka saat ini,” lanjutnya.

“Peran serta itu selain kewajiban juga menjadi hak bagi masyarakat oleh karena masyarakat berhak menentukan masa depannya, hal-hal yang menentukan nasibnya,” jelasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi yang faktual dan dapat dipercaya.

“Hadirnya undang-undang ini merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Undang-undang harus kita implementasikan oleh badan publik di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya dan melayani keterbukaan Informasi Publik,” lanjut Sekdaprov.

Sekdaprov juga menegaskan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap informasi.

“Setiap badan publik harus terbuka terhadap informasi apabila badan publik menolak memberikan informasi yang bukan kategori informasi yang dikecualikan maka bisa dilakukan penyelesaian sengketa informasi di komisi informasi Provinsi Lampung,” tegasnya.

Dalam menghadapi era Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu badan publik juga dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat murah transparan dan akuntabel.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan semakin leluasanya masyarakat berbagi informasi kepada masyarakat lainnya melalui media sosial, Sekdaprov mengimbau untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi atau berbagi informasi terutama di media sosial.

“Karena saat ini masyarakat sudah semakin concern terhadap informasi sehingga begitu menerima informasi yang dianggap informasi penting itu langsung di share, tapi ini kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa informasi itu harus kita cek lagi, apakah informasi itu berasal dari suatu lembaga yang bisa dipercaya apakah informasi itu up to date, akurat dan benar,” lanjutnya.

“Jadi tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman pada masyarakat dan ini tidak terlepas dari semakin dinamisnya masyarakat dan semakin terbukanya berbagi informasi di ruang-ruang publik,” ucap Sekdaprov.

Komisi informasi melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Publik khususnya yang melayani informasi pada masyarakat dimana hal ini selaras dengan Pasal 9 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa seluruh badan publik diwajibkan untuk mempublikasikan informasi secara berkala.

“Untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dan pelaksanaan undang-undang tersebut maka dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana terbukanya informasi diimplementasikan dalam pengelolaan pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun sampai pada kabupaten dan kota,” ucapnya.

Melalui upaya ini, Sekdaprov berharap badan publik dapat menjalankan kewajibannya dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Diharapkan badan publik dapat menjalankan kewajibannya dengan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”

Diakhir Sekdaprov juga menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023.

“Kami ucapkan selamat pada badan publik yang memperoleh Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi Lampung tahun 2023, dengan harapan dapat terus kita meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat dan bagi badan publik yang belum dapat Anugerah maka ini menjadi pemicu bagi kita untuk semakin baik,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Syamsurrizal menyampaikan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan manifestasi dari kerja badan publik selama tahun berjalan.

“Kegiatan Anugerah ini kami berharap akan terus berjalan di tahun-tahun yang akan datang sehingga kepedulian badan publik untuk transparan dapat membantu meningkatkan pencapaian pemerintah atau Gubernur,” ucapnya.

Adapun penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, yaitu :

Pada Organisasi Perangkat Daerah :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang meraih kategori *Informatif*
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang meraih kategori *Cukup Informatif*
3. Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta yang meraih kategori *Cukup Informatif*

Pada Instansi Vertikal :
1. BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung yang meraih kategori *Informatif*
2. Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung yang meraih kategori *Informatif*
3. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang meraih kategori *Informatif*
4. Bawaslu Provinsi Lampung yang meraih kategori *Informatif*
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung yang meraih kategori *Menuju Informatif*
6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung yang meraih kategori *Cukup Informatif*
7. Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung yang meraih kategori *Cukup Informatif*

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Pemerintah Kota Bandar Lampung yang meraih kategori *Cukup Informatif*
2. Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang meraih kategori *Cukup Informatif*
3. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang meraih kategori *Cukup Informatif*

Pada BUMN :
1. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Cabang Lampung yang meraih kategori *Informatif*

Pada Perguruan Tinggi :
1. Universitas Lampung yang meraih kategori *Informatif*
2. Institut Teknologi Sumatra (ITERA) yang meraih kategori *Informatif*
3 Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya yang meraih kategori *Menuju Informatif*
4. Polinela Lampung yang meraih kategori *Cukup Informatif*

Pada Pemerintah Desa/Kelurahan :
1. Kampung Panca Mulia, Kabupaten Tulang Bawang yang meraih kategori *Cukup Informatif*

Lampung Timur — Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyerahkan bantuan 150 Paket Sembako dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, di Desa Sambi Rejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Senin (4/12/2023).

Riana Sari mengatakan, bantuan paket sembako yang berasal dari Gubernur Arinal Djunaidi tersebut diserahkan kepada perwakilan keluarga yang terdampak AIDS juga kepada komunitas penderita AIDS.

Riana Sari kemudian menjelaskan, keluarga, khususnya para orangtua, sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memiliki peran dalam mengedukasi anak-anaknya agar terhindar dari perilaku menyimpang, terutama dalam menghindari AIDS.

“Saya harapkan bapak ibu agar menjaga anak-anak kita dari pergaulan bebas, dari pengaruh narkoba, supaya kita bisa mengantarkan anak cucu kita meraih masa depannya,” harap Riana Sari.

LAMPUNGSELATAN—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meninjau perbaikan ruas jalan Simpang Sidomulyo – Belimbing Sari dan ruas Belimbing Sari- Jabung, Kabupaten Lampung Selatan, yang telah selesai diperbaiki oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin (04/12/2023).

Menurut Gubernur, perbaikan ruas jalan tersebut menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, hal ini dikarenakan wilayah tersebut selain merupakan salah satu penompang sektor pertanian dan perkebunan, juga salah satu lumbung padi di Lampung.

Selain itu, ruas jalan tersebut juga merupakan poros konektifitas antar wilayah, yaitu ruas penghubung antar Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera, penghubung antara Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan.

“Alhamdulillah jalannya sudah selesai diperbaiki, semoga dapat semakin meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga berkesempatan untuk bercakap-cakap dengan penduduk setempat. Gubernur berpesan kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama merawat jalan yang telah selesai diperbaiki.

“Tolong dirawat, dijaga, dan dipertahankan jalannya, tolong dijaga dari kendaraan yang memiliki muatan berlebihan, saya juga sudah bicara dengan polda dan dishub, tolong dibantu, dilakukan pendekatan, jangan sampai ada kendaraan dengan muatan berlebihan,” imbau Gubernur.

Plt. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M Taufiqullah dalam keterangannya mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan Simpang Sidomulyo – Belimbing Sari dan ruas Belimbing Sari – Jabung dilakukan dengan menggunakan metode hotmix dan rigid beton.

Dimana panjang yang dilakukan perbaikan pada ruas jalan Simpang Sidomulyo – Belimbing Sari yakni sepanjang 7.718,42 meter, dan ruas Belimbing Sari – Jabung sepanjang 3.627,1 meter.

Sementara itu Kepala Dusun III Desa Wonosari Karyadi mengaku bahwa sudah 5 tahun lebih beberapa ruas jalan didesanya rusak dan bergelombang sehingga sulit untuk dilalui, namun saat ini kondisinya sudah sangat baik, mulai dari Sidomulyo hingga Jabung.

“Dulu kalau mau ke Jabung bisa sampai 3 jam, apalagi kalau musim hujan, karena didaerah kami itu ada tanggul yang selalu banjir dan airnya meluap sampai ke jalan, akibatnya jalan rusak dan padi juga habis,” kenang Karyadi.

“Tapi sekarang Alhamdulillah jalannya sudah diperbaiki, sudah dibikinkan tanggul untuk menahan banjir, paling setengah jam sudah sampai Jabung, pokoknya lancar,” lanjut Karyadi penuh semangat.

Oleh karenanya Karyadi bersama warga Desa Wonosari merasa senang saat Desanya dikunjungi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Karyadi pun tidak lupa mengucapkan terimakasih atas perbaikan jalan di daerahnya.

“Terimakasih Pak Gubernur, semoga dengan diperbaikinya jalan kami, konektifitas semakin lancar, ekonomi semakin meningkat, dan semoga Pak Gubenur selalu diberikan kesehatan,” ucapnya.

Lampung Timur — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Pengajian Akbar dalam rangka Silaturahmi Gubernur Lampung dengan Masyarakat Lampung Timur, di Desa Gunung Mekar Kecamatan Jabung Lampung Timur, Senin (4/12/2023).

Gubernur Arinal menjelaskan, Pengajian Akbar ini diselenggarakan untuk mengingatkan dan meningkatkan ketakwaan seluruh masyarakat kepada Allah SWT serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat dan syiar Islam di kehidupan sehari-hari.

Gubernur selanjutnya menyebutkan, Kabupaten Lampung Timur saat ini telah menjadi salah satu Kabupaten yang maju dan berkembang. Lampung Timur memiliki banyak potensi di sektor pariwisata dan memiliki warisan keagamaan yang sangat kaya.

“Saya bangga akan keberagaman agama dan keyakinan yang ada disini yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat,” kata Gubernur.

Provinsi Lampung terdiri dari berbagai macam suku, agama dan kepercayaan. Hal tersebut, menurut Gubernur, merupakan kekayaan yang harus dijaga kelestariannya dengan penuh rasa saling menghormati dan saling toleransi, khususnya dalam meyongsong pemilu serentak 2024 guna menciptakan pemilu yang sejuk, aman dan damai.

Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Tokoh Agama dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

“Saya juga mohon doa dan dukungan agar pembangunan yang saat ini dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sukses,” pungkas Gubernur.

Dalam pengajian akbar ini, Gubernur Arinal didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Wakil Ketua TP PKK Provinsi Lampung Mamiyani Fahrizal menyerahkan sejumlah bantuan berupa paket sembako serta santunan kepada pengurus masjid, TPA, Pondok Pesantren dan anak yatim. Acara kemudian diakhiri dengan ceramah agama yang diisi oleh Ustad Taufiqurrahman.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti acara penyerahan sertipikat tanah dan launching sertipikat elektronik di seluruh Indonesia secara Virtual oleh Presiden Republik Indonesia, bertempat di Hotel Novotel, Senin (04/12/2023).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa negara Indonesia harusnya memiliki 126 juta sertipikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, tetapi di tahun 2015 baru ada 46 juta. Artinya masih ada bidang tanah yang belum bersertipikat sejumlah 80 juta bidang, sehingga saat terjadi konflik tanah, konflik agraria, harap dimaklumi karena 80 juta sertipikat tanah masih belum diberikan kepada masyarakat.

Satu tahun hanya bisa 500 ribu sertipikat tanah yang diedarkan ke masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Indonesia harus menunggu 160 tahun lagi untuk bisa menerima sertipikat.

“Tapi dengan lompatan dan kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertipikat yang telah kita berikan kepada masyarakat. 2024 total akan mencapai angka kurang lebih 120 juta sertipikat, artinya kurang 6 juta lagi,” ujar Presiden

“Dan hari ini kita luncurkan lagi, yang namanya sertipikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan sertipikatnya dan penyerahan kepada 2.550.800 sertipikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong, dan saya ingin pastikan para masyarakat sudah menerima sertipikat,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang sudah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui sertipikat tanah secara elektronik, implementasi dari konsep digital melayani.

“Saya minta agar Kementerian ATR/BPN beserta seluruh jajarannya diseluruh tanah air Indonesia, agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat. Tidak hanya diperkotaan tetapi juga sampai ke desa dan seluruh wilayah Indonesia,” ujar Presiden.

Presiden meminta untuk pihak-pihak terkait menyebarkan informasi sejelas-jelasnya, agar masyarakat mengerti dan tidak bingung.

Sertipikat tanah elektronik penting karena mengurangi resiko kehilangan, pencurian, kerusakan terhadap bencana dan kebakaran. Dan juga, dari sisi pemerintah memudahkan untuk pengelolaan data, penghemat biaya transaksi juga meningkatkan kerahasiaan serta keamanan data.

Presiden juga meminta kepada seluruh Kementerian dan lembaga, untuk menertibkan administrasi tata kelola serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan sebanyak 2.550.800 sertipikat tanah elektronik telah di serahkan secara Luring dan Daring kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Implementasi konsep Digital Melayani (Dilan) yang dicanangkan oleh Presiden tahun 2019, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan 4 layanan pertanahan secara digital yaitu Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertipikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Hadi Tjahjanto juga melaporkan, melalui penerapan sertipikat tanah elektronik proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien. Melindungi keamanan sertipikat dari resiko terjadinya bencana alam, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertipikat, mengurangi interaksi masyarakat dalam pelayanan pertanahan dan membatasi ruang gerak para mafia tanah.

Ke depannya melalui implementasi sistem lock data diharapkan keamanan autentisitas dan validitas data, sertifikat akan ditingkatkan sehingga mengurangi resiko sertipikat palsu dan duplikasi data.

Sertipikat tanah elektronik, memberikan kemudahan akses bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi tentang data sertifikat, di mana saja dan kapan saja secara Real Time melalui aplikasi sentuh tanahku. Aplikasi sentuh tanahku terdapat fitur notifikasi juga saat terjadi perubahan data dalam sertifikat tanah elektronik.

Dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik artinya, negara Indonesia sudah mengikuti negara lain yang juga menerapkan sertifikat tanah elektronik. Penerapan sertifikat elektronik diberlakukan secara bertahap mulai dari sertifikasi aset BNN, BUMD, badan hukum, BUMN, pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan masyarakat seluruh Indonesia.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah atau lahan. Sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini merupakan
dokumen negara yang sangat penting karena terkait dengan masalah legalitas serta tanda bukti kuat penguasaan lahan.

Gubernur menyebutkan banyaknya manfaat yang di dapatkan dengan adanya sertipikat tanah yang dimiliki yaitu : Memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah, Harga tanah menjadi lebih mahal/tinggi, Memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan.

Perkembangan teknologi saat ini mengharuskan pelayanan digital seluruh bidang tidak terkecuali digitalisasi data di Kementerian ATR/BPN. Transformasi digital di sektor pemerintahan adalah strategi paling populer dalam reformasi sektor publik yang umumnya dilakukan melalui modernisasi layanan publik, peningkatan transparansi pemerintahan, proses bisnis pemerintahan yang efisien melalui smart governance, serta penguatan partisipasi dan keterlibatan publik.

“Sertipikat elektronik yang akan dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN dan sudah di launching oleh Presiden pada hari ini wajib kita dukung dan apresiasi,” ujar Gubernur.

Pelayanan berbasis digital ini bukan hanya mengubah manual menjadi digital dan offline ke online, tetapi juga pelayanan yang diterima masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat waktu. Dalam hal pelayanan pengelolaan pertanahan, terobosan ini diharapkan dapat mengurangi konflik-konflik terkait tanah khususnya mafia tanah.

Kewajiban pembayaran BPHTB pada kegiatan pendaftaran tanah, khususnya pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah menjadi  hambatan
dalam kegiatan administrasi pendaftaran tanah dikarenakan pada masyarakat tertentu kemampuan ekonomi dan kondisi masyarakat ada kalanya tidak mampu untuk membayar BPHTB tersebut.

BPHTB merupakan kewenangan kabupaten/kota, akan tetapi dengan pembebasan atau pengurangan BPHTB pemerintah daerah tidak akan kehilangan pemasukan namun sebaliknya akan menambah volume layanan pertanahan seperti peralihan hak, hak tanggungan serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Kepada masyarakat penerima Sertipikat Hak Tanah untuk dapat memelihara dan menjaga sertipikat ini dan yang utama adalah menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki dan dikuasai untuk kepentingan keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Kalvin Andar Sembiring dalam laporannya menyebutkan total peserta hadir saat pelaksanaan kegiatan hari ini berjumlah 200 orang, dari3.125 penerima sertipikat di Provinsi Lampung.

Penyerahan Sertipikat dilakukan secara simbolis kepada 10 masyarakat perwakilan dari 4 Kabupaten, diantaranya Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pringsewu.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Derah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (04/12/2023).

Dalam pengantarnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian memaparkan bahwa beberapa waktu yang lalu BPS telah merilis inflasi pada bulan November, dimana terjadi kenaikan.

“Trend inflasi untuk bulan November kita perlu waspadai betul karena mengalami kenaikan year-on-year dari 2,56% ke 2,86% year on year dibanding dengan tahun sebelumnya pada bulan November 2022. Kemudian kalau inflasi dari bulan ke bulan, kita naik 0,38% dibanding di bulan Oktober,” ucapnya.

Saat ini, dari 185 negara di dunia Mendagri juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik.

“Memang ada negara-negara yang tinggi sekali, tapi kita juga gak buruk, cukup bagus di angka 4,94%,” lanjutnya.

Dan untuk inflasi, Mendagri menjelaskan bahwa Indonesia berada di posisi 138 dari 186 negara dengan angka inflasi 2,86%.

“Kalau pertumbuhan ekonomi rangkingnya makin kecil angkanya makin bagus tapi kalau inflasi makin rendah atau makin besar angkanya (peringkatnya) itu makin baik,” jelasnya.

Jika dibanding dengan Negara G20, inflasi Indonesia juga berada diposisi yang tidak buruk, dan diantara negara ASEAN, Indonesia berada diposisi ke 8 dari 11 negara.

“Kita pada posisi yang relatif stabil, tapi harus waspada karena 2 bulan ini trendnya naik dari 2,2% ke 2,5% sekarang 2,8% tapi 2,8% ini jangan dilihat secara umum nasional karena terjadi variasi tiap daerah ada di daerah-daerah yang tinggi ada daerah yang rendah,” tekannya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tantangan global ditengah perekonomian global yang tidak menentu terdapat fenomena gradual disinflation.

“Di tengah perekonomian global yang tidak menentu ternyata juga ada fenomena gradual disinflation yang artinya bahwa penurunan inflasi di berbagai negara itu cenderung akan menurun secara lambat karena masih adanya tekanan-tekanan inflasi dari beberapa komoditas di pasar global,” ucapnya.

Kemudian yang kedua juga tantangan di tingkat global adalah pemulihan ekonomi global itu juga akan terjadi secara divergent atau divergensi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang menyebabkan nantinya juga akan terjadi gap pemulihan ekonomi diantara negara-negara, ada yang bisa pulih cepat dan juga ada yang pulih perekonomiannya secara lambat.

Selain itu, Negara Amerika akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang agak lama yang terkenal dengan nama Higher For Longer dan ini menyebabkan tekanan dari nilai tukar atau depresiasi nilai tukar di berbagai negara di luar Amerika termasuk Indonesia.

“Oleh sebab itu depresiasi dari nilai tukar juga dapat ditransmisikan ke dalam tekanan inflasi di berbagai negara termasuk Indonesia yang memberikan risiko juga terhadap tekanan inflasi dalam beberapa waktu ke depan,” jelasnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, juga menjelaskan bahwa meskipun dalam tiga bulan belakang trend inflasi di Indonesia mengalami peningkatan, namun demikian inflasi di Indonesia masih relatif rendah.

“Tingkat inflasi Indonesia masih relatif rendah dan kita termasuk negara yang dapat mengendalikan inflasi secara baik,” lanjut Amalia.

Amalia juga menegaskan bahwa peningkatan dalam tiga bulan belakangan perlu menjadi catatan untuk inflasi di bulan selanjutnya.

“Trend peningkatan inflasi month-to-month dan year-on-year dalam 3 bulan belakangan ini tentunya perlu menjadi catatan yang yang relatif kita perhatikan untuk kita terus bisa di bulan-bulan berikutnya dapat mengendalikan inflasi ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di bulan ini,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto melakukan Pelepasan Purna Bakti serta melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Jumat (1/12/2023).

Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan tali asih, penghargaan dan santunan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berjumlah 255 orang.

Terdiri dari penyerahan tali asih bagi PNS yang memasuki masa purna bakti periode September – Desember sebanyak 240 orang. Kemudian pemberian santunan bagi keluarga/ahli waris anggota Korpri yang meninggal sebanyak 8 orang serta pemberian bantuan bagi putra/putri PNS yang berprestasi sebanyak 7 orang.

Di kesempatan yang sama juga dilakukan pelepasan Ir. Kusnardi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) dan Ir. Ria Andari. M.Pd. (Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Lampung) yang telah memasuki masa Purna Bakti.

Masih di kesempatan yang sama, dilakukan pelantikan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor : 821.21/538/VI.04/2023 tanggal 30 November 2023.

Dua pejabat tersebut adalah Mulyadi Irsan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Lampung dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung dan Elvira Umihanni yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Perindustrian dan Perdagangan menjadi Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Sekdaprov mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dan Dewan Pengurus KORPRI terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memasuki purna bakti, serta memberikan penghargaan kepada ASN yang telah mengabdi dan melaksanakan tugasnya dengan baik dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan serta disiplin secara terus menerus.

Menyampaikan amanat Gubernur, Sekdaprov meminta agar seluruh ASN dan non ASN yang telah memasuki purna tugas agar terus bersemangat memberikan pengabdian.

“Memberikan pengabdian itu tidak pernah terputus, baik kita sebagai ASN maupun non ASN. Bagi ASN ada kewajiban yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Tapi bagi yang sudah purna tugas, tidak lagi mengikat. Tapi tetap, sebagai purna tugas, kita menjadi panutan dan teladan bagi masyarakat di sekitar kita tinggal,” kata Sekdaprov.

Gubernur juga meminta agar seluruh ASN menjaga nama baik dan martabat sebagai ASN, juga sebagai alumni ASN Pemprov bagi yang telah memasuki purna tugas.

“Tunjukkan kepada masyarakat, meskipun kita sudah purna tugas kita tetap memiliki peran yang cukup signifikan di masyarakat, baik sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang yang dituakan, maupun sebagai orang yang memberikan contoh. Sebagai purna bakti kita taat pada peraturan perundang-undangan untuk bersama-sama kita membangun Provinsi Lampung,” ucap Sekdaprov.

Secara khusus, Sekdaprov mengucapkan selamat memasuki masa Purna Bhakti kepada Ir. Kusnardi (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) dan Ir. Ria Andari. M.Pd. (Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Lampung) serta mengucapkan terimakasih atas 35 tahun pengabdian yang telah diberikan.

Kepada pejabat yang baru dilantik, Sekdaprov meminta agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, serta harus menanamkan dalam diri untuk selalu berintegritas, dan berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.