Kategori: Pemprov

Pesawaran — Setiap momentum liburan, terutama saat Idul Fitri, terjadi lonjakan pengunjung yang sangat tinggi di lokasi objek wisata di Provinsi Lampung, tidak terkecuali di Pantai Mutun.

Ini merupakan potensi ekonomi yang luar biasa, sekaligus membawa tantangan besar yaitu persoalan sampah. Sampah yang ditinggalkan wisatawan kerap mencemari pantai dan bahkan mengancam ekosistem laut.

Oleh karenanya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela melakukan aksi bersih-bersih Pantai Mutun bersama komunitas Bank Sampah, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat penggiat lingkungan, Jumat (11/4/2025). Tak hanya di Pantai Mutun, Wagub Jihan juga melakukan aksi bersih-bersih di Pulau Tangkil.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat diikuti di seluruh objek wisata lainnya di Provinsi Lampung karena persoalan sampah, khususnya di objek wisata, juga menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo,” ujar Wagub Jihan.

Kegiatan yang diinisiasi Wagub Jihan ini juga sejalan dengan Aksi Hari Peduli Sampah Nasional 2025 yang mengusung tema “Kolaborasi Untuk Indonesia Bersih”, dimana salah satu astanya adalah pantai.

Juga sebagai bagian dari Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 untuk melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber (hulu).

Wagub Jihan kemudian mengajak seluruh elemen, baik masyarakat dan pemerintah, untuk membangun kesadaran kolektif terkait pengelolaan sampah dan aksi nyata, khususnya di Provinsi Lampung.

Menurutnya, ada 3 kunci untuk membangun kesadaran tersebut. Yaitu, kesadaran memberikan edukasi pengelolaan sampah di hulu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik sehingga sampah dapat dimanfaatkan serta praktik atau aksi nyata.

“Semoga kegiatan hari ini menjadi stimulus bagi masyarakat. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang dibekali pemerintah, harus ada praktiknya dan ini menjadi praktik kita bersama untuk melakukan kolaborasi untuk Indonesia bersih,” kata Wagub.

Wagub Jihan menjelaskan bahwa Provinsi Lampung telah menerbitkan beberapa aturan terkait pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Plastik.

Wagub Jihan selanjutnya mengimbau agar dibentuk paling sedikit 1 Bank Sampah Unit (BSU) di setiap RW dan 1 Bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan.

Menurut Wagub, Bank tersebut dapat diberdayakan untuk membantu pengelolaan sampah di Kawasan Pantai. Untuk edukasi awal pendiriannya, kata Wagub, diharapkan peran aktif dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Pesawaran dengan melibatkan Bank Sampah.

BANDARLAMPUNG — Cuti bersama dan libur Hari Raya Idulfitri 1446 H telah usai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki kinerja dan memperteguh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan momen Idulfitri 1446 H ini sebagai titik tolak perubahan, agar kita dapat bekerja lebih ikhlas, lebih cepat, dan lebih tepat dalam menghadirkan kebijakan serta layanan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujar Gubernur dalam sambutannya pada kegiatan Halalbihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 1446 H/2025, yang digelar di halaman Kantor Gubernur Lampung, Rabu (9/4/2025).

Gubernur menegaskan bahwa ASN sebagai aparatur pemerintah memikul amanah yang tidak ringan. Dalam menghadapi tantangan global, perubahan iklim, serta dinamika sosial dan ekonomi, ASN dituntut untuk sigap, adaptif, dan inovatif.

“Mari kita selaraskan langkah, satukan niat, dan kuatkan tekad dalam mewujudkan visi besar kita: ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas’,” tegasnya.

Gubernur menekankan bahwa visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah juang bersama yang mengajak pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak selaras dalam bingkai kebangsaan, menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Indonesia akan menghadapi tonggak sejarah penting pada tahun 2045 melalui peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Dimana visi tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

“Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Untuk mewujudkannya, kita perlu meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan bonus demografi,” ujarnya.

Gubernur menyatakan bahwa Provinsi Lampung juga akan turut mengalami kemajuan besar dalam 20 tahun ke depan. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan tersebut hanya akan terjadi jika diusahakan oleh putra-putri Lampung sendiri.

“Lampung akan menjadi daerah yang maju dan hebat. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan membawa Lampung maju? Apakah orang Lampung sendiri atau orang luar?” ungkapnya.

Oleh karena itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sebagai pelayan publik harus hadir secara nyata di tengah masyarakat, tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

“Kita adalah nahkoda dari kapal besar bernama Provinsi Lampung, yang mengangkut 9 juta penumpang. Tugas kita adalah menjaga keseimbangan kapal dan memastikan arah pelayaran menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Ia mengapresiasi kebijakan nasional oleh Presiden Prabowo yang menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah menjadi Rp6.500/kg, yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

“Dulu petani hanya mendapat penghasilan Rp1,5 juta per bulan, sekarang bisa Rp4 juta hingga Rp5 juta. Begitu juga dengan petani jagung. Inilah tugas kita sebagai pemerintah, sebagai nahkoda,” tambahnya.

Dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, Gubernur juga memberikan penghargaan kepada 22 ASN yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an sebanyak 4, 5, hingga 6 kali selama bulan Ramadan. Mereka diundang naik ke panggung dan menerima hadiah umrah gratis sebagai bentuk apresiasi atas komitmen spiritual yang luar biasa.

“Semoga ini menjadi contoh bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur’an, memperkuat ibadah, dan meningkatkan kualitas diri,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Firsada, menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal ini menjadi momen penting untuk menjalin tali silaturahmi serta memperkuat rasa persaudaraan antar ASN dan antara Pemerintah Provinsi dengan seluruh instansi di Lampung.

Acara Halalbihalal turut diisi tausiyah oleh Al Mukarrom Dr. KH. Annas Hidayatullah, M.A., dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung serta ribuan ASN dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyerahkan bonus kepada para atlet dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada ajang Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII di Solo yang berlangsung pada 6–13 Oktober 2024 lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara langsung menyerahkan penghargaan kepada dua atlet peraih medali perak, yaitu Muhammad Aswari Nugroho dari cabang olahraga atletik lompat jauh dan Oko Minaldi dari cabang olahraga tenis meja. Masing-masing atlet menerima bonus sebesar Rp150 juta.

Selain itu, pelatih cabang olahraga tenis meja, Mirhan, juga menerima penghargaan senilai Rp75 juta.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa penghargaan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh atlet, termasuk atlet disabilitas.

“Atlet disabilitas diberikan penghargaan atas prestasinya, masing-masing setara dengan atlet PON. Ini adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung, tidak ada ketimpangan, tidak ada perbedaan. Kami memperlakukannya sama,” ujar Gubernur di Lobi Kantor Gubernur, Rabu (9/4/2025).

Ia juga berharap bonus ini dapat menjadi motivasi bagi para atlet disabilitas lainnya serta anak-anak muda Lampung  untuk terus berprestasi dan menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Lampung.

“Kami sangat mendukung semua atlet dan anak-anak muda di Provinsi Lampung. Dengan adanya kompetisi dan banyaknya raihan prestasi, itu menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM Lampung menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, turut mengapresiasi komitmen Gubernur dalam menyetarakan bonus antara atlet Peparnas dan atlet PON.

“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah menyamakan nilai dari bonus atlet ini sama dengan bonus atlet PON. Ini sejarah, karena baru kali ini Provinsi Lampung meraih medali di ajang Paralimpik. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah,” jelas Descatama.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tengah menargetkan perbaikan sarana olahraga dan pembinaan atlet dalam rangka menyongsong target besar sebagai tuan rumah bersama PON 2032 bersama Provinsi Banten.

Sementara itu, atlet tenis meja Oko Minaldi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada Gubernur Lampung dan seluruh pihak yang telah merealisasikan komitmen dalam mendukung para atlet disabilitas dan kemajuan olahraga di Provinsi Lampung.

“Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh pihak yang telah membantu atlet Paralimpik. Semoga ini bisa menjadi momentum bagi para disabilitas untuk tetap semangat, jangan menyerah, dan terus berprestasi bagi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Dengan apresiasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam memberikan penghargaan yang layak bagi setiap insan olahraga, tanpa membedakan latar belakang, demi kemajuan dan kejayaan olahraga Lampung di kancah nasional maupun internasional.

Lampung Tengah — Ribuan petani di Lampung turut merayakan keberhasilan panen raya padi serentak yang digelar di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurjo, Senin (7/4/2025).

Acara ini diikuti oleh 14 provinsi sentra pangan di Indonesia, termasuk Lampung, dan dihadiri secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Para petani menyambut gembira kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gabah di kisaran Rp4.500–Rp6.500 per kilogram.

Meikurnianto, salah seorang petani yang hadir, mengungkapkan rasa syukurnya.

“Kami bersyukur, harga Rp6.500/kg ini benar-benar membantu kami. Semoga penyerapan gabah oleh Bulog bisa lebih maksimal ke depannya,” ujarnya.

Presiden Prabowo dalam sambutannya, menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada mereka dan menjaga stabilitas harga pangan.

“Saudara adalah tulang punggung bangsa. Tanpa pangan, tidak ada negara. Saya ingin menjadi presiden yang berhasil menurunkan harga pangan untuk rakyat Indonesia. Ini adalah keinginan daripada semua menteri, semua gubernur, semua bupati, dan seluruh rakyat,” tegasnya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan bahwa kebijakan penetapan harga gabah ini telah memberikan dampak nyata. Namun, ia juga mengingatkan ancaman spekulasi pedagang saat panen raya.

Gubernur kemudian mengharapkan kerjasama dari para Bupati dan Bulog untuk bekerja secara maksimal dalam upaya menstabilkan harga gabah.

Di lapangan, petani masih menghadapi sejumlah tantangan. Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, menyoroti masalah irigasi dan penyerapan gabah.

“Jadwal air belum optimal, jaringan irigasi butuh perbaikan. Kami harap ada sinergi lebih kuat antara pusat dan daerah,” katanya.

Acara ditutup dengan panen simbolis menggunakan Combine Harvester dan transaksi serap gabah oleh Bulog, sebagai bukti nyata dukungan pemerintah terhadap petani.

Panen raya ini menjadi momentum penting bagi petani Lampung, yang produksi padinya terus meningkat. Dengan dukungan mekanisasi pertanian dan kebijakan harga yang menguntungkan, kesejahteraan petani diharapankan menjadi lebih baik.

Lampung Selatan — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda dan stakeholder terkait telah melakukan berbagai langkah antisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat selama bulan ramadan dan lebaran tahun 2025, seperti mengendalikan laju inflasi, menjaga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok serta kesiapan arus mudik.

Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi dengan Polda Lampung dan Korem 043 Gatam melakukan berbagai langkah persiapan pengamanan dan antisipasi puncak arus balik lebaran tahun 2025.

Menurut perkiraan, puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 5,6 dan 7 April 2025 dengan jumlah penumpang sebanyak 522.000 orang dan 128.000 kendaraan, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sampai dengan 3 April.

“Mari sama-sama kita hantarkan seluruh masyarakat dengan rasa puas dan mereka merasa terlayani dengan baik oleh negara. Sinergisitas kita, kekompakan kita, pelayanan kita adalah pelayanan negara,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal pada Rapat Terbatas Kesiapan Arus Balik Lebaran 2025, Jumat (4/4/2025).

Berbagai langkah juga telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus balik seperti penerapan delay system, buffer zone di rest area tol dan jalan arteri untuk mengurai penumpukan kendaraan, skrining tiket, dan kesiapsiagaan posko kesehatan.

“Ini semua karena negara ingin agar masyarakatnya terpuaskan, karena negara ingin melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ucap Gubernur Mirza.

Selain melakukan persiapan antisipasi puncak arus balik, Gubernur Mirza bersama seluruh stakeholder terkait juga mempersiapkan berbagai langkah untuk mendukung kelancaran menuju tempat wisata di Provinsi Lampung.

Sesudah mengikuti Ratas, Gubernur Mirza meninjau langsung dua posko mudik lebaran untuk memastikan kesiapan dan memfasilitasi pemudik selama melakukan perjalanan arus balik agar tetap aman dan nyaman. Kedua posko tersebut yaitu Pos Pelayanan Terpadu Begadang V Bypass dan Posko LHR Panjang.

Di Pos Pelayanan Terpadu Begadang V Bypass, Gubernur Mirza meninjau kesiapan posko tersebut yang juga difasilitasi dengan Pos Pelayanan Medis dan tempat beristirahat yang nyaman.

Sedangkan di Posko LHR Panjang, Gubernur Mirza menyempatkan untuk berbincang langsung dengan  pemudik yang sedang beristirahat di posko tersebut. Salah satunya merupakan pemudik roda dua yang akan kembali ke Kota Salatiga, Jawa Tengah.

Gubernur berpesan agar seluruh pemudik tetap memprioritaskan keamanan berkendara selama perjalanan serta menjaga kesehatan dan stamina tubuh.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika menyebutkan berdasarkan pantauan udara sampai dengan H+4 pukul 08.00 WIB, situasi penyeberangan di seluruh dermaga Pelabuhan Bakauheni masih dalam kondisi landai.

Meski demikian, Kapolda meminta agar 5 Rest Area di jalan tol jalur B tetap bersiaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan walaupun delay system belum diterapkan.

“Ada atau tidak ada delay system, mereka bekerja,” kata Kapolda Lampung.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Brigade Infanteri (Brigif) 4 Marinir/Berdiri Sendiri (MAR/BS) menunjukkan solidaritas tinggi dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi dahsyat yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Posko Bantuan Kemanusiaan Tugu Adipura, Bandar Lampung, pada Rabu (2/4/2025).

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 tersebut telah menyebabkan lebih dari 2.700 orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Dilansir dari CNN Indonesia, para korban sangat membutuhkan bantuan makanan, air bersih, dan tempat berlindung.

Pemprov Lampung bersama Brigif 4 MAR/BS bergerak cepat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Lampung.

Bantuan yang terkumpul meliputi :

*Dari Pemerintah Provinsi Lampung :*

Genset 2 unit, Tenda keluarga 3 unit, Selimut 160 buah, Matras 150 buah Sembako 200 paket (beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula 1 kg), Obat-obatan dari RSUD Abdul Moeloek.

*Dari Brigif 4 MAR/BS :* Beras 1 ton.

*Dari Sahabat Marinir:*

Suhu Riki : Terpal 100 buah, Tikar 100 buah, Tali tampar 100 buah.
Dr. Imam Ghazali : Beras 1 ton, Indomie 100 dus.

Gubernur Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan untuk Myanmar telah diserahkan kepada TNI yang diwakili oleh Danbrigif Tarigan. Presiden juga menginstruksikan TNI-AD untuk segera melaksanakan misi kemanusiaan ke Myanmar, dengan rencana keberangkatan dijadwalkan esok hari.

Kolaborasi berbagai pihak untuk mengumpulkan bantuan diharapkan dapat meringankan beban korban bencana di Myanmar.

“Rekan-rekan, hari ini kami dari Pemprov Lampung, mewakili rekan-rekan organisasi kemasyarakatan dan stakeholder di Provinsi Lampung, menyerahkan bantuan secara simbolis kepada TNI. Bencana gempa bumi di Myanmar dengan skala 7,5 telah menimbulkan musibah yang sangat besar. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Myanmar,” ujar Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Sementara itu, Komandan Brigif 4 Marinir/BS, Kolonel Supriyadi Tarigan, menjelaskan bahwa penggalangan bantuan ini merupakan bentuk respon cepat TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang, khususnya penanganan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

“Kami bekerja sama dengan Pemprov Lampung dan berbagai pihak lainnya untuk mengumpulkan bantuan ini. Bantuan ini akan kami kirim ke Jakarta, dan selanjutnya disalurkan ke Myanmar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung atas kepeduliannya,” ujar Kolonel Supriyadi Tarigan.

Posko bantuan kemanusiaan di Tugu Adipura akan dibuka selama tiga hari ke depan. Bantuan yang dikumpulkan meliputi tenda, matras, selimut, genset, obat-obatan, bahan makanan, dan makanan siap saji. TNI juga akan mengirimkan personel gabungan dalam dua gelombang melalui Satgas Kemanusiaan Marinir. Presiden RI dijadwalkan akan memberangkatkan bantuan secara simbolis pada tanggal 3 April 2025.

Lampung Timur,— Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid At – Taqwa dusun 15 desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/03/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengungkapkan kebahagiaannya dapat hadir dalam rangkaian kegiatan safari ramadan di tanah kelahirannya untuk pertama kali sebagai Wakil Gubernur Lampung.

Wagub Jihan menyapa seluruh masyarakat Lampung Timur dengan penuh kehangatan.

“Lampung Timur adalah tanah Kelahiran saya, dan ini adalah safari Ramadan pertama yang saya kunjungi dari 15 kabupaten kota,” ucap Wagub.

“Semoga ini menjadi suatu simbol komitmen bahwa Jihan Nurlela selaku Putri daerah tidak akan melupakan kabupaten tercintanya yaitu Lampung timur, untuk terus bersama – sama membangun kabupaten tercinta ini,” kata Wagub Jihan.

Dalam kesempatan tersebut Wagub Jihan mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung Timur agar meningkatkan Iman dan Taqwa untuk dapat meraih sebanyak – banyaknya pahala di bulan ramadan ini.

Wagub Jihan juga mengatakan bahwa Safari Ramadan ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat silaturahmi kepada masyarakat Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan juga menyerahkan sejumlah bantuan diantaranya santunan anak yatim, bantuan kepada Lansia dan bantuan untuk Masjid. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Penyerahan Petikan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Perpanjangan Tenaga Kontrak Dalam Masa Transisi Penataan Tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 bertempat di GSG Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana didalamnya ditegaskan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dengan demikian, sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah tidak lagi diperkenankan mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN.

Sebagai bagian dari komitmen dalam penataan tenaga non-ASN, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan serangkaian tahapan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai non-ASN yang telah memenuhi syarat dan mengikuti tahapan seleksi tetap dapat bekerja hingga proses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara selesai.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 3.125 tenaga non-ASN menerima Petikan Keputusan Gubernur Lampung yang diserahkan secara simbolis oleh Gubernur  dan Wakil Gubernur Lampung yang dibagi menjadi dua sesi.

Pada sesi pertama diikuti oleh sebanyak 1.615 tenaga non-ASN yang berasal dari 27 perangkat daerah dan sesi kedua diikuti oleh 1.510 tenaga non-ASN yang berasal dari 14 perangkat daerah.

Gubernur Lampung  dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memastikan bahwa di masa transisi ini, tenaga non-ASN Pemerintah Provinsi Lampung akan tetap mendapatkan hak-haknya.

“Pemerintah Provinsi Lampung sudah pasti memastikan dalam masa transisi ini tenaga non-ASN yang kami angkat sudah kami pastikan memenuhi kriteria dan mendapat kepastian hingga proses seleksi aparatur sipil negara telah selesai,” tegasnya.

Menurut Gubernur Rahmat Mirzani, perpanjangan kontrak ini merupakan sebuah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya harapkan meskipun bapak ibu sekalian non-ASN, tapi tidak mengurangi pelayanan bapak ibu sekalian kepada masyarakat. Saya ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Rahmat Mirzani juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan visi dan misi provinsi Lampung yaitu ‘Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’.

“Kedepan kita memiliki tanggung jawab besar, sebagai pemerintah mari kita sama-sama mengajak, membawa Lampung kedepan untuk menjadi Lampung yang maju, Lampung yang lompat mengejar ketertinggalan, kita akan menuju Indonesia Emas Tahun 2045 visi ini menuntut kita semua untuk bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih cerdas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus pastikan birokrasi kita berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, pada kesempatan sebelumnya, Wagub Jihan Nurlela juga menegaskan kepada para pegawai Non ASN yang telah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik – baiknya.

“Diharapkan tenaga Non-ASN yang hari ini diberikan sk perpanjangan, baik kita tahap 1 maupun tahap 2 dapat semakin meningkatkan kinerjanya, dapat selalu menjaga integritasnya, tetap loyal dan berkualitas dalam pelayanan yang diberikan. Saudara sekalian adalah bagian dari sistem yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kerja nyata dengan bersinergi bersama semua pihak.

“Kita harus memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan integritas, efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak, kita akan mampu menjadikan Lampung sebagai bagian dari transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan sehingga seluruh tenaga non-ASN di masa transisi ini tetap mendapatkan hak-haknya.

“Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pendampingan. Pastikan bahwa dalam masa transisi ini tenaga Non-ASN tetap mendapatkan hak-haknya, gaji, THR dan lain sebagainya, sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Timur — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan Groundbreaking perbaikan ruas jalan Jabung – Simpang Maringgai, desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, Selasa (11/03/2024).

Perbaikan ruas jalan Jabung – Simpang Maringgai dengan Anggaran Rp. 10,8 Miliar ini merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur – Wakil Gubernur Lampung.

Wakil Gubernur Jihan menyebutkan bahwa dimulainya perbaikan  jalan ini merupakan momen yang penting dan bersejarah menandai dimulainya  upaya mewujudkan visi-misi Pembangunan Provinsi Lampung dibawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani dan Wagub  Jihan Nurlela.

“Acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga awal dari komitmen kami untuk membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung,” ucap Wagub.

Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang bertujuan untuk meningkatkan konektifitas antar wilayah dan peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Lampung.

“Insya Allah Provinsi Lampung dalam dua sampai tiga tahun lagi, akan mulus jalannya,
Dengan jalan yang sudah dibangun ini, tolong dijaga sama-sama agar jalannya tetap bagus,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Dinas BMBK, Sukmawan Hendriyanto mengatakan bahwa pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung.

Dari alokasi anggaran tersebut untuk di Kabupaten Lampung Timur sendiri terdapat 5 kegiatan penanganan jalan yaitu :

1. Rehabilitasi Jalan Ruas Metro-Tanjung Kari.
2. Rehabilitasi Jalan Ruas Tanjung Kari-Pugung Raharjo.
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kota Gajah-Gedong Dalam.
4. Pembangunan Duplikasi Jembatan Way Sekampung Kibang, dan
5. Rekonstruksi Jalan Ruas Jabung-Sp. Labuhan Maringgai.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi mengukuhkan dan melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Lampung periode 2025-2030, Selasa (11/03/2025).

Dalam acara yang berlangsung di Balai Keratun tersebut juga dilaksanakan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Lampung,

Berdasarkan Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 002/PKK.PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/169/V.12/M.Hk/2024 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung periode 2025-2030 resmi dilantik.

Dalam naskah pelantikannya, Gubernur juga menegaskan kepercayaan bahwa seluruh pengurus akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Gubernur Lampung juga mengukuhkan dan melantik Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Pusat Nomor 002/POS/POSYANDU/PST/2/2025 tertanggal 19 Februari 2025, Hj. Purnama Wulansari, S.E., M.M., dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/168/V.12/M.Hk/2025 tertanggal 3 Maret 2025, seluruh jajaran pengurus Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung masa bakti 2025-2030 resmi dilantik.

Dalam naskah pelantikannya, Gubernur juga menegaskan kepercayaan bahwa seluruh pengurus akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, demi meningkatkan peran serta Posyandu dalam melaksanakan enam bidang standar pelayanan minimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirzani, yang juga menjabat sebagai Pembina TP PKK dan Pembina Posyandu Provinsi Lampung, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi.

Gubernur berharap TP PKK Provinsi Lampung dapat segera menyusun dan melaksanakan program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, serta berinovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

“TP PKK diharapkan menjadi mitra strategis dalam program kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak di seluruh pelosok Lampung,” tegas Gubernur.

“Saya berharap TP PKK melalui berbagai programnya dapat menjadi mitra utama dalam sosialisasi dan pendampingan program kesehatan ibu dan anak di seluruh pelosok, terutama dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan keselamatan ibu dan anak.” tambahnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan program kerja TP PKK dengan kebijakan pemerintah provinsi dan perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi pembangunan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulansari, dalam sambutannya menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, dan kolaboratif.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, mengemban tugas mulia ini dengan rasa tanggung jawab, tulus, dan ikhlas,” ujarnya.

Purnama Wulan Sari  mengajak seluruh pengurus untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi demi mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas.

“Marilah kita melangkah bersama, bersinergi, berkolaborasi, dan berkoordinasi untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas,” ajaknya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).