Kategori: Pemprov

JAKARTA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan ke Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Langkah ini sebagai upaya memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani

Langkah itu diwujudkan melalui penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) strategis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/4/2025). Kerja sama ini memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui transformasi digital dan penguatan ketahanan pangan.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal kolaborasi dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi.Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan kerja sama ini bukan hanya seremoni administratif.

Melainkan langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Salah satu sorotan utama adalah adopsi aplikasi Super-APP JAKI (Jakarta Kini) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbukti sukses menjadi asisten digital warga ibu kota.

“Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga,” tegas Gubernur Mirza.

Langkah ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI menurut Gubernur Mirza dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.

Data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan bahwa per Januari 2025, aplikasi ini  digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulannya. Efektivitas dan jangkauannya inilah yang mendorong Provinsi Lampung untuk mengadopsinya dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.

*Tingkatkan Pasar Pangan Lampung*

Kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada sektor digital. Gubernur Mirza secara tegas menyebut potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan beras (nomor lima nasional), jagung (nomor tiga nasional), singkong (nomor satu nasional), daging ayam (nomor tiga nasional), pisang (nomor satu nasional), dan nanas (nomor satu nasional).

Di sisi lain, DKI Jakarta sebagai wilayah konsumen terbesar dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah. “Sektor ketahanan pangan merupakan yang sangat potensial dan saling menguntungkan, bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta bisa kita kelola secara terintegrasi, efisien, dan digital. Kita bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, tetapi juga menjamin pasokan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi warga Jakarta,” ungkap Gubernur Mirza.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah DK Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk investasi langsung melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung.

“Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa momentum mudik Lebaran 2025 memberikan pelajaran penting tentang perlunya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.

Dengan kerja sama dua provinsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak besar kepada masyarakat. Terlaksananya kerja sama ini juga diperkirakan dapat menurunkan biaya logistik antarprovinsi hingga 18% (data BPS 2023).

Kemudian, meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung, Meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi. Lalu, mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.

Kesepakatan ini menjadi bukti  kolaborasi antardaerah bukan sekadar retorika. Tetapi instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. “Semua untung, semua tumbuh, dan rakyat kita menjadi pemenangnya,” tutup Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Bandar Lampung — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung menggelar acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H bersama Penasihat DWP Provinsi Lampung dan jajaran DWP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, di Saung Desa, Senin (14/4/2025).

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui peran aktif perempuan.

Penasihat DWP Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, mengajak seluruh jajaran DWP untuk berperan aktif dalam mewujudkan perempuan yang mandiri, cerdas, dan berdaya saing guna mendukung visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Wulan Mirza juga meminta agar seluruh jajaran DWP Provinsi Lampung terus menjaga sinergi dan kekompakan seperti yang ditunjukkan pada berbagai kegiatan saat bulan ramadan lalu, salah satunya, kegiatan berbagi takjil pada masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh jajaran DWP untuk turut serta menyukseskan rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Kartini yang akan digelar pada 21 April mendatang. Salah satu agenda utama adalah Upacara bendera yang akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dengan seluruh petugas dari jajaran DWP Provinsi Lampung.

Selain itu, akan diselenggarakan lomba menghias nasi tumpeng dan peluncuran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) oleh TP PKK Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wulan Mirza juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusinya menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan berbagai program organisasi.

“Harapan saya, ibu-ibu semua tetap semangat, sehat, kompak dan terus bersinergi dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan ini. Semoga ikhtiar kita dalam membangun Lampung Maju menuju Indonesia Emas dapat tercapai,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj. Ketua DWP Provinsi Lampung, Hanita Firsada, serta dua mantan Ketua DWP Provinsi Lampung, Mamiyani Fahrizal dan Siti Fatimah Fredy.

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Stella Christie Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) menjelaskan bahwa Kemdiktisaintek ditugaskan oleh  Presiden Prabowo Subianto untuk menyelenggarakan program Sekolah Unggul Garuda.

“Sekolah Unggul Garuda merupakan gagasan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari Asta Cita terutama Asta Cita nomor 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, inilah yang menjadi latar belakang fondasi atas gagasan membangun Sekolah Unggul Garuda,” jelasnya.

Stella juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melihat bahwa akses pada bidang sains dan teknologi masih sangat sulit sehingga melalui Program Sekolah Unggul Garuda diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang berkualitas yang bisa melahirkan masyarakat Indonesia yang mampu memajukan sains dan teknologi Indonesia.

“Akses kepada sains dan teknologi itu harus dibangun sejak awal. Berdasarkan data-data, riset-riset yang telah kami lakukan, Bapak Presiden Prabowo Subianto mencanangkan bahwa akses ini harus diberikan sejak sekolah menengah atas atau SMA sehingga ditugaskanlah kami, Kemdiktisaintek untuk menyelenggarakan Sekolah Unggul Garuda terutama di jenjang SMA,” tegasnya.

Stella juga menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraannya, Program Sekolah Unggul Garuda akan berada dibawah naungan Kemdiktisaintek.

“Ini adalah program strategis nasional yang sehingga untuk kita bisa membuat suatu kebijakan secara menyeluruh secara nasional termasuk bagaimana kita akan bisa menyalurkan siswa-siswa secara nasional, ini diletakkan di pemerintah pusat,” jelasnya.

Program Sekolah Unggul Garuda akan menjadi satu kesatuan dari konsep pra-universitas.

“Bapak presiden menginginkan agar program ini menjadi suatu kesatuan dari konsep pra-universitas sehingga inilah mengapa progam ini ditempatkan di Kemdiktisaintek. Tujuan dan perencanaan sekolah unggul garuda ini seperti suatu fast track atau track yang sangat terpadu terhadap penerimaan siswa di perguruan tinggi terbaik di dunia, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Sehingga ini menjadi suatu kesatuan dan dalam segala perencanaan di Kemdiktisaintek pun penyelenggaraan program Sekolah Unggul Garuda selalu melibatkan perguruan tinggi dan para pelaku di perguruan tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, Inflasi bulanan Maret 2025 lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya dan Maret 2024. Inflasi tahunan Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya namun lebih rendah dibandingkan Maret 2024,

“Pada Maret 2025 terjadi Inflasi Bulan ke Bulan (Maret 2025 terhadap Februari 2025) sebesar 1,65%, Inflasi Tahun ke Tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) 1,03% dan Inflasi Tahun Kalender (Maret 2025 terhadap Desember 2024) 0,39%,” jelasnya.

Amalia juga menjelaskan bahwa komoditas pendorong inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri didominasi oleh komoditas volatile food dan beberapa komoditas administered prices.

“Inflasi di momen Ramadan umumnya disumbang oleh komoditas pangan bergejolak dan komoditas diatur pemerintah, seperti tarif angkutan udara dan tarif angkutan antarkota. Secara umum, komoditas yang menyumbang inflasi Maret 2025 adalah komoditas pangan, yang merupakan komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau,” ucapnya.

“Beberapa komoditas dengan andil yang cukup besar adalah bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras; dengan tingkat inflasi Maret 2025 masing-masing sebesar 24,07%; 13,67%; dan 1,64%,” tambahnya.

Amalia juga menjelaskan bahwa secara historis empat tahun terakhir, komoditas bawang merah dan daging ayam ras selalu mengalami inflasi pada momen Ramadan dan Idul Fitri, kecuali pada Maret 2023 untuk bawang merah dan Mei 2022 untuk daging ayam ras.

Amalia juga memaparkan bahwa pada Maret 2025 sebagian besar provinsi mengalami inflasi, 36 provinsi mengatami inflasi 2 provinsi mengalami deflasi serta 142 Kabupaten/Kota mengalami Inflasi, 8 Kabupaten/Kota mengalami Deflasi.

Pada M2 April 2025, Amalia juga menjelaskan bahwa terdapat 25 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, 12 provinsi yang mengalami penurunan IPH, dan 1 provinsi yang menunjukkan IPH stabil dibandingkan bulan. sebelumnya serta Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 25 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya mengatasi inflasi yang kerap kali terjadi pada 3 komoditas pangan.

“Sejak kita melaksanakan dari awal rapat koordinasi pengendalian inflasi ini, kita selalu tidak lepas dari 3 hal tersebut. Berkaitan dengan harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, kemudian tidak bosan-bosannya kami juga selalu mengajak bapak ibu sekalian kepala daerah cobalah untuk menanam, tidak terlalu luas tapi bisa paling tidak untuk kabupatennya sendiri untuk kebutuhannya sendiri,” ucapnya.

Bandar Lampung, — Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi yang dirangkai dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H, bertempat di Kantor PKK Provinsi Lampung, Senin (14/04/2025).

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dan diikuti segenap jajaran pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

Rapat koordinasi digelar untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program kerja PKK Provinsi Lampung ke depan.

Dalam sambutannya Purnama Wulan Sari mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar halal bihalal, melainkan momen yang sangat berharga untuk menjalin kebersamaan dan bertukar pikiran dalam upaya menjalin sinergi antar Pokja.

“Selain halal bihalal kita juga melaksanakan rapat koordinasi yang diadakan di kantor PKK yang kita cintai ini, kegiatan ini bukan hanya pertemuan tetapi juga sebagai ajang bertukar pikiran untuk menyampaikan program – program dan tugas fungsi masing masing Pokja,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung mengimbau kepada seluruh pengurus untuk bekerja dengan baik dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Kita harus memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung, kita harus bergotong royong dan bersama – sama turun ke masyarakat, membina kemasyarakatan, membina keluarga dan memberdayakan keluarga di provinsi Lampung ini secara gotong royong,” lanjutnya.

TP. PKK Provinsi Lampung merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan program program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan semangat kebersamaan, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari berharap seluruh jajaran dapat terus bergerak aktif, kreatif, dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Senin (14/4/2025).

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, yang mewajibkan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi kami sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi kinerja dalam melayani masyarakat,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam laporan tersebut, Gubernur memaparkan sejumlah capaian strategis selama tahun 2024, antara lain :

1. Pendidikan: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah dan kejuruan, termasuk melalui revitalisasi SMK, pengembangan program smart school, serta pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi.

2. Kesehatan: Penurunan angka stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta penguatan layanan rujukan menjadi fokus utama di sektor kesehatan.

3. Infrastruktur: Pembangunan jalan, irigasi, dan permukiman terus ditingkatkan demi mendukung konektivitas antarwilayah.

4. Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan: Program unggulan seperti Kartu Petani Berjaya, intensifikasi tanaman unggulan, serta penguatan kelompok budidaya dan pelabuhan perikanan berhasil mendongkrak produktivitas petani dan nelayan.

5. Investasi dan UMKM: Pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan, memfasilitasi promosi investasi, dan menyediakan pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.

Gubernur Mirza juga menegaskan bahwa berbagai kebijakan strategis telah dijalankan selama tahun 2024, seperti penguatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta upaya menjaga stabilitas daerah.

Menjelang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Lampung mengusung tema pembangunan: “Sinergi Memperkuat Kapasitas dan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan serta Kualitas Pembangunan Manusia.” Tema ini diterjemahkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan dalam RKPD 2025, yaitu : reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang merata, pemantapan kehidupan masyarakat yang aman dan demokratis, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

“Kami menyadari bahwa capaian ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi erat antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Mirza.

Gubernur mengajak DPRD untuk terus memberikan masukan konstruktif guna perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan apresiasi atas kinerja Gubernur Mirza. Ia secara khusus menyoroti terobosan di sektor pendidikan, yakni pembebasan lebih dari 20 ribu ijazah siswa SMA di Bandar Lampung yang sebelumnya tertahan karena kendala administrasi.

“Ini adalah bukti nyata keberpihakan Gubernur terhadap rakyat, kami berharap tetap istiqomah, pada paripurna yang lalu, jalan-jalan infrastruktur mulai diperbaiki, sektor pendidikan, kesehatan, reformasi birokrasi, kita harapkan Gubernur dan wakil Gubernur istiqomah dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Lampung,” ujar Giri.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Focus Group Discussion (FGD) pembangunan rendah karbon berketahanan iklim dan ketangguhan bencana di Ruang Sidang Utama Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Senin (14/04/2025).

Diskusi ini merupakan bagian penting dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2025-2029.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan bahwa RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, yang berada pada tahapan “Penguatan Pondasi Transformasi”.

Wagub menyampaikan bahwa RPJMD ini akan mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terutama dalam pencapaian Asta Cita pembangunan nasional.

“Sinergitas pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu program ekonomi menuju 8%, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM yang dilihat sebagai trisula pembangunan,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, Wagub Jihan menjelaskan bahwa pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan akan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Visi Gubernur Lampung Tahun 2025-2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, yang akan dicapai melalui tiga misi utama (TIGA CITA): Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif; Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif; serta Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Potensi sumber daya alam Lampung yang melimpah dan lokasinya yang strategis sebagai pintu gerbang Sumatera menjadi modal penting untuk menarik investasi dan mendukung integrasi ekonomi, perdagangan, dan industri berskala nasional maupun global yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan peran tersebut, Wagub Jihan menekankan perlunya pembangunan yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana secara lebih efektif, demi melindungi masyarakat dan lingkungan.

Di tengah potensi tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, pembangunan infrastruktur yang belum merata, serta penanganan masalah lingkungan dan kebencanaan yang belum maksimal.

“Untuk memperbaiki kondisi tersebut, penyelenggaraan diskusi hari ini penting artinya sebagai wadah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” tegas Wagub Jihan.

Ia mengajak seluruh elemen pembangunan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa, untuk berkolaborasi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Polinela, Sarono, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Polinela sebagai salah satu lokasi penting untuk FGD pembangunan daerah. Ia memaparkan profil Polinela sebagai pusat Fasilitas Vokasi dan Pendidikan (FVD) dengan ribuan mahasiswa dan fasilitas yang memadai.

Sarono juga menegaskan komitmen Polinela dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyiapan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, pariwisata, dan pengembangan kopi.

Diskusi ini juga menyoroti isu hangat terkait dampak perubahan iklim yang semakin terasa di Provinsi Lampung, termasuk peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir.

Beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Lampung mengalami banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024 juga mencatat delapan kabupaten di Lampung rawan banjir tahunan.

Isu Triple Planetary Crisis (TPC) yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi juga menjadi perhatian utama dalam FGD ini.

Wagub Jihan menekankan perlunya upaya integratif dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif untuk mengatasi krisis global tersebut.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029, serta strategi konkret untuk meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan bencana di daerah. Peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan juga menjadi salah satu target utama dari FGD ini.

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Provinsi Lampung yang baru saja dilantik. Wagub juga menyampaikan harapan besar terhadap peran strategis PMII dalam pembangunan daerah dan pembinaan generasi muda.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para pengurus PKC PMII Lampung yang baru saja dilantik. Semoga dapat mengemban amanah dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan kaderisasi dan pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Lampung,” ujar Wagub Jihan saat menghadiri kegiatan Pelantikan dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) Pengurus Koordinator Cabang PMII Lampung yang Ke-VIII di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/04/2025).

Dalam kesempatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda) yang mengangkat tema “Penjaga Gerbang Peradaban, Pengawal Perubahan”, Wagub Jihan menilai bahwa tema tersebut sangat relevan dengan peran PMII sebagai organisasi kader yang berada di garis depan dalam menjaga nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

“PMII adalah wadah yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Perannya sebagai penjaga gerbang peradaban bukan sekadar slogan, melainkan tanggung jawab besar untuk membentengi bangsa dari disintegrasi, radikalisme, dan kemunduran moral,” tegasnya.

Wagub Jihan juga menekankan pentingnya peran PMII sebagai pengawal perubahan, yang dituntut mampu menjawab tantangan zaman dengan gagasan-gagasan progresif, inklusif, dan berkeadaban.

Lebih lanjut, Wagub Jihan mengajak seluruh kader PMII untuk menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Lampung, dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi kerakyatan, pembangunan berkelanjutan, hingga penguatan demokrasi dan kebangsaan.

“Sebagai pemuda Islam yang progresif, sahabat PMII harus tampil sebagai agen transformasi sosial, yang tidak hanya berpikir global tetapi juga berpijak kuat pada akar lokal dan nilai-nilai kultural bangsa,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan keyakinannya bahwa dengan semangat kaderisasi dan pengamalan Nilai Dasar Pergerakan (NDP), PMII Lampung akan terus menjadi pilar penting dalam mencetak generasi muda yang unggul, cerdas, moderat, dan berintegritas.

“Selamat bermusyawarah, selamat mengabdi, dan selamat menjadi penjaga peradaban serta pengawal perubahan di Bumi Ruwa Jurai,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Besar PMII yang diwakili Ketua Kaderisasi PB PMII Acep Jamaludin mengatakan bahwa ini pertama kalinya ada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama-sama alumni dari PMII.

“Baru ini pertama kali ada Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama-sama alumni dari PMII, untuk itu semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman PMII untuk terus berproses dan berjuang, karena fokus hari ini bukan hanya berbicara soal bagaimana kita bisa berbuat terhadap negara, tapi bagaimana PMII membawa ide besar mengenai branding PMII untuk menciptakan kepemimpinan yang Profesional di era teknologi,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Kaderisasi PB PMII Acep Jamaludin atas nama Ketua PB PMII, melantik Pengurus Koordinator Cabang PMII Provinsi Lampung masa khidmat 2024-2026, dengan M. Yusuf Kurniawan sebagai Ketua PKC PMII Lampung.

Pesawaran – Semangat persaudaraan dan kebersamaan mewarnai acara Halal Bihalal Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung yang digelar di Aula D’Junjungan Café, Kabupaten Pesawaran, pada Sabtu (12/4/2025).

Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur Lampung yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Lampung, Jihan Nurlela, jajaran pengurus Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Kwartir ranting, serta para tokoh dan pembina Pramuka Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Jihan Nurlela menekankan pentingnya memperkuat tali silaturahmi dan nilai-nilai persaudaraan dalam tubuh Gerakan Pramuka.

“Pertemuan ini begitu besar dan sungguh tak ternilai, terutama untuk lebih memperkuat rasa kekeluargaan, jiwa persaudaraan, meningkatkan toleransi dan kesepahaman dalam menyikapi berbagai tantangan yang senantiasa menyertai segala aspek kehidupan,” ujar Jihan.

Ia juga menyampaikan salam hangat dan sayang dari Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang juga menjabat sebagai Ketua Mabida Pramuka Lampung, untuk seluruh pengurus dan anggota Pramuka Lampung yang hadir.

Lebih lanjut, Jihan mengapresiasi terselenggaranya halal bihalal ini sebagai langkah strategis dalam membangun sinergi dan solidaritas antar anggota. Menurutnya, hal ini adalah sebagai langkah yang tepat untuk menyatukan, memperkokoh dan mempererat jalinan silaturahmi penggiat Gerakan Pramuka di Provinsi Lampung.

Jihan berharap agar momentum ini dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh pengurus Gerakan Pramuka Provinsi Lampung untuk terus melanjutkan program kerja, berinovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menitipkan pesan kepada para generasi muda Pramuka agar siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

“Kepada adik-adik pramuka, kakak berpesan jadilah kalian putra-putri bangsa yang siap menerima tongkat kepemimpinan bangsa, dan untuk menjadi pemimpin di masa depan diperlukan kader-kader bangsa yang sehat, kuat, terampil, berakhlak baik dan kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, ” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Pesawaran, Nanda Indira Dendi mengajak semua yang hadir untuk dapat merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dan tolong menolong yang telah menjadi tradisi dan budaya kita sebagai masyarakat.

Halal bihalal diisi  ceramah keagamaan oleh Ustadz Damhuri S.Ag., dalam ceramahnya beliau menyampaikan bahwa tujuan puasa ramadan adalah membentuk insan yang bertakwa, dan ciri insan yang bertakwa diantaranya adalah : Semangat berbagi dengan orang lain, selalu memaafkan, senantiasa memohon ampunan dengan taubatan nasuha. Dan menurutnya nilai-nilai yang diajarkan dalam puasa juga diajarkan dalam kegiatan Pramuka.

Kegiatan halal bihalal ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung Gerakan Pramuka Lampung untuk terus menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan, persatuan, dan pembangunan karakter, selaras dengan semangat pembinaan generasi muda yang berkelanjutan.

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mempererat sinergi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung melalui acara silaturahmi dan halal bihalal yang berlangsung
di Hotel Soeltan Luxe, Sabtu (12/04/2025).

Acara yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Muhammadiyah se-Provinsi Lampung ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan potensi besar yang dimiliki organisasi kemasyarakatan Islam tersebut.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam sambutannya menyampaikan kedekatan personal dan historisnya dengan Muhammadiyah sejak kecil. Ia menekankan bahwa kehadirannya dalam acara ini bukan sebagai tamu organisasi lain, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah.

“Bagi saya, hadir di halal bihalal ini bukan hadir ke suatu organisasi lain, bagi saya hadir ke rumah saya sendiri,” ujar Gubernur Mirzani  dengan penuh kehangatan.

Gubernur mengenang didikan kakeknya yang merupakan seorang ulama Muhammadiyah dan bagaimana nilai-nilai organisasi tersebut telah tertanam kuat dalam dirinya.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung periode 2025-2030, yang salah satunya adalah mewujudkan Lampung Maju. Dalam konteks ini, Gubernur menyoroti potensi besar Provinsi Lampung di sektor pertanian dan sumber daya alam, namun juga tantangan tata niaga pasar yang perlu diintervensi untuk kemakmuran rakyat.

“Kita daerah yang sangat kaya. Dulu Lampung pernah men-support 40% lada nasional,” ungkap Gubernur, menggambarkan potensi yang dimiliki Lampung.

Gubernur mengajak Muhammadiyah untuk berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang terjadi, Gubernur mengapresiasi program-program pemerintah pusat terkait kenaikan harga gabah dan jagung, namun menekankan perlunya sinergi dengan organisasi seperti Muhammadiyah untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan adil.

Selain sektor ekonomi, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lampung. Ia mengajak Muhammadiyah, dengan jaringan pendidikan yang luas, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi muda Lampung yang kompeten dan berdaya saing.

Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Prof. Dr. H. Sudarman, M.Ag., menyampaikan komitmen Muhammadiyah untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan peran serta aktif dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

“Jika waktu Gubernur berkenan memberikan sebidang tanah, yakinlah Muhammadiyah akan memanfaatkan tanah itu untuk keperluan ibadah, sosial, dan kemanusiaan,” tegas Prof. Sudarman.

Sinergi antara Pemprov Lampung dan Muhammadiyah merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan dalam  pembangunan Provinsi Lampung kedepan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030 yang ingin mewujudkan Lampung Maju tercermin jelas dalam ajakan kolaborasi ini. Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, yang memiliki jaringan luas dan komitmen kuat terhadap pembangunan umat, akan menjadi modal penting dalam mencapai visi tersebut.

Fokus pada penguatan ekonomi petani, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kualitas pendidikan yang disampaikan Gubernur dalam acara ini merupakan penjabaran konkret dari upaya mewujudkan Lampung yang lebih maju dan sejahtera.

Bandar Lampung — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Lampung menerima kunjungan Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sruningwati Burhanuddin, Jumat (11/04/2025).

Kedatangan Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sruningwati Burhanuddin, disambut langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari dengan pengalungan Selendang Tapis.

Dalam kunjungannya, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sruningwati Burhanuddin terlihat antusias melihat berbagai koleksi yang ditampilkan hasil karya dari pengrajin dan UMKM, serta berkesempatan menyaksikan dan berdialog secara langsung dengan pengrajin pada proses pembuatan kain wastra khas Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga mengungkapkan bahwa Lampung bangga mendapat kehormatan dikunjungi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Sruningwati Burhanuddin yang sangat peduli dan mencintai budaya.

“Beliau mencintai budaya dan pengkoleksi juga, sehingga beliau berharap bahwa Dekranasda Provinsi Lampung ini yang juga dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih melestarikan budaya, kerajinan, wastra khas Lampung,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung juga mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk turut   berperan serta aktif dalam upaya melestarikan wastra khas Lampung sebagai kekayaan  budaya daerah.

“Ayo kita memajukan dan mensupport teman-teman pengrajin lokal untuk lebih memajukan, lebih semangat lagi berinovasi untuk memproduksi barang-barang produk-produk unggulan ini,” ajaknya.

“Kita semua harus bangga memiliki kekayaan wastra yang luar biasa cantiknya dan berbagai macam rupanya. Kalau bukan kita yang pakai produk dari kita sendiri, kita yang bangga sendiri, siapa lagi,” sambungnya.