Kategori: Pemprov

Selain Menteri Kabinet Indonesia Maju, kegiatan juga diikuti oleh Gubernur di Seluruh Provinsi di Pulau Jawa.

Dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, dimana Pemerintah Pusat sedang melakukan beberapa persiapan seperti pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan sektor-sektor penting lainnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Ajakan itu disampaikan Wagub Nunik usai melakukan donor darah di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/4/2020).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sendiri atas inisiasi Wagub Nunik bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan donor darah bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nunik meminta masyarakat tidak perlu risau di tengah situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, akibat yang ditimbulkan dari kerisauan tersebut terjadi kekurangan stok darah di PMI Lampung.

“Donor darah yang kita lakukan hari ini karena melihat stok darah di PMI menipis dan membutuhkan tambahan lagi stok darah untuk menolong warga kita yang membutuhkan,” ujar Wagub Nunik.

Nunik menyebutkan masyarakat bisa melakukan donor darah seperti biasanya dengan langsung mendatangi Kantor PMI.

“Setetes darahmu berharga, maka kawan-kawan yang ingin dan bisa donor darah untuk bisa datang langsung ke PMI. Anggota PMI semua siap untuk menerima donor darah kalian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Lampung dr. Aditya M. Biomed mengatakan PMI sangat terbantu dengan inisiasi Wakil Gubernur Lampung menyelenggarakan kegiatan donor darah.

“Terus terang kami di PMI merasa sangat terbantu karena stok darah dikantor kami sudah sangat menipis sementara kebutuhannya tetap seperti biasa. Alhamdulillah teman-teman lingkup Pemprov Lampung bisa menyumbangkan darahnya. Mudah-mudahan langkah Ibu Wagub bisa ditiru oleh instansi lainnya,” ujar Aditya.

Aditya mengatakan dengan tetap memberlakukan social distancing, tidak menghambat pelaksanaan donor darah.

“Dengan tetap memberlakukan social distancing pelaksanaan donor darah masih bisa dilakukan dengan baik dan memenuhi aturan sehingga tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya.

Aditya mengimbau masyarakat yang kondisinya sehat, bisa datang langsung ke PMI untuk mendonorkan darahnya.

“Mungkin memang sekarang ada imbauan untuk tetap di rumah tetapi jika merasa sehat dan biasa donor darah, mohon menyempatkan waktunya sebentar untuk datang ke PMI,” ujarnya.

Aditya menyebutkan donor darah sangat diperlukan bagi para pasien di rumah sakit dan PMI siap buka 24 jam bagi masyarakat yang ingin donor darah.

“Kami buka jam berapa saja, intinya kami berharap tetap ada yang mendonorkan darahnya karena memang pasien-pasien dirumah sakit yang memerlukan tranfusi darah sangat memerlukan uluran tangan dari bapak ibu sekalian untuk donor darah secara suka rela,” katanya.

Melalui akun media sosialnya, PMI juga mengimbau agar masyarakat jangan takut berdonor darah karena berdonor darah itu aman dan donor darah tidak menularkan virus Covid-19.(Adpim)

Adapun video conference tersebut dilakukan dalam rangka pembahasan langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa di daerah dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid-19.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menjelaskan bahwa dalam instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah, diantaranya adalah dengan melakukan percepatan penggunaan alokasi Anggaran Kegiatan tertentu dan perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas, serta melakukan koordinasi dengan Forkopimda, Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Agama.

Selain Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Inpektur Inspektorat Lampung ADI Erlansyah, Karo Hukum Zulfikar, Kadis Kominfotik Lampung Achmad Chrisna Putra, dan Kepala OPD terkait lainnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Adapun Rapat Koordinasi tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra, Plt. Kadis PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung Fitri Anita, Koordinator P3MD KPW 2 Provinsi Lampung, Kadis PMD Kabupaten se-Provinsi Lampung, dan Perwakilan Tenaga Ahli P3MD se-Provinsi Lampung.

Dalam Rapat tersebut Wakil Gubernur menghimbau agar dilakukan percepatan penyusunan dokumen guna merealisasikan APBDes, termasuk penyaluran dan pencairan Dana Desa bagi desa-desa yang belum mencairkan Dana Desa tahap pertama.

Hal tersebut dilakukan guna mengakselerasi upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 tingkat desa, baik dalam pembiayaan Satgas Desa Tanggap Covid-19 maupun penaggulangan dampaknya.

Selain itu, Wagub juga mengimbau agar dilakukan pendataan terhadap pemudik (Pekerja Migran Indonesia/TKI dari luar negeri dan pemudik lokal termasuk daerah asal pekerja) serta pendatang dan mewajibkan setiap desa memiliki database penduduk yang masuk/keluar.

“Seperti kita ketahui, letak Bandar Lampung berdekatan dengan ibu kota Jakarta, yang saat ini berstatus sebagai zona merah pandemi Covid-19. Apalagi kedepan kita akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, namun demikian kita tidak dapat menutup akses transportasi seperti Pelabuhan, Bandara, dan Stasiun.” ucapnya

Oleh karena itu, Lanjut Chusnunia, diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Diantaranya adalah dengan mendorong lahirnya regulasi daerah terkait Desa Tanggap Covid-19, kemudian membentuk Tim Relawan Desa Lawan Covid-19, melakukan kegiatan pencegahan penularan Covid-19, dan melakukan perubahan APBDes 2020.

Adapun dalam rapat tersebut disebutkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa di Provisni Lampung, seperti Pendirian Posko Tim, Sosialisasi hidup sehat/Lawan Covid-19, Penyediaan tempat cuci tangan ditempat-tempat publik, penyemprotan disinfektan, pengadaan masker bagi warga, dan pendataan pemudik/pendatang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Pada kesempatan itu, Gubernur Arinal minta agar penanganan corona dilakukan ketat agar perekonomian Lampung tidak terganggu.

“Saya mengingatkan penanganan corona ini kita harus ketat, tetapi ekonomi kita tidak boleh terganggu,” ujar Gubernur Arinal.

Pada kesempatan itu, Gubernur mendengarkan secara langsung kesiapan dari PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang dan Kantor Bea Cukai Bandar Lampung.

Arinal mengatakan Pelabuhan Panjang selain sebagai pemberhentian penumpang, juga alat angkut ekpor maupun impor komoditi Provinsi Lampung, agar bagaimana melakukan deteksi dan petugas Pelabuhan Panjang juga harus berpakaian aman.

“Oleh karena itu penyeberangan antar pulau jalan terus, ekspor harus lebih ditingkatkan dan ternyata beberapa komoditi kita meningkat karena memang saya genjot dari awal seperti lada, kopi dan lainnya. Ini jangan sampai terganggu akibat hal-hal yang tidak menguntungkan,” katanya.

Arinal menyebutkan bersama dengan Forkopimda Provinsi Lampung juga akan ikut membantu melakukan pengamanan di area Pelabuhan Panjang.

“Dimana di sini harus diperketat jangan sampai banyak masyarakat masuk yang tidak berkepentingan,” ujarnya.

Arinal menyampaikan apresiasi semua pihak yang terlibat di Pelabuhan Panjang sesuai dengan protap dan menyiapkan protokol kesehatan.

“Saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua di pelabuhan dengan keterlibatan semua unsur ini berjalan dengan baik,” katanya.

Menurutnya, jika ini dilaksanakan maka telah memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah prihal penanganan corona.

“Bila perlu dalam waktu yang tidak lama, corona sudah punah dari Indonesia,” ujarnya.

Arinal menyebutkan selain kunjungannya di Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, juga akan meneruskan melakukan pengecekan di Bandara Radin Inten II, Stasiun Kereta Api Tanjungkarang dan Terminal Rajabasa. “Kita harus terus besinergi dan saling berkoordinasi,” katanya.

Sementara itu, Kepala KSOP Kelas I Panjang Andi Hartono mengatakan bahwa Pelabuhan Panjang sudah melakukan sosialisasi terkait dengan bagaimana penanganan Covid-19 sejak bulan Januari.

“Kita sudah membuat surat edaran dan SOP kesepakatan semua stakeholder yang ada di Pelabuhan Panjang karena ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Andi.

Salah satunya, Andi menegaskan bahwa KSOP melarang ABK untuk turun di Pelabuhan Panjang. “Saya larang semua ABK turun di Pelabuhan Panjang dari semua kapal, untuk kebutuhan ABK itu bisa dilayani dari agen,” katanya. Andi menuturkan Pelabuhan Panjang tetap beroperasi dan tidak ada larangan untuk ekspor.

“Kami tetap beroperasi tidak ada larangan untuk ekspor, semua standar protokol kesehatan kami lakukan disini. Insya Allah semua tetap berjalan disini, kita beri semangat kepada teman-teman, tidak boleh sampai menghambat logistik, semua harus lancar dan berjalan,” ujarnya.

General Manager PT. Pelindo II/IPC Cabang Panjang Drajat Sulistyo mengatakan Pelabuhan Panjang sejak bulan Januari terus menangani dan menyediakan fasilitas baik untuk customer maupun internal Pelabuhan Panjang.

“Kami juga menyediakan ruang isolasi baik diarea kantor maupun dilapangan,” ujar Drajat.

Drajat mengatakan Pelindo II juga telah memberlakukan work from home (WFH) bagi para pegawai sampai 70 persen.

“Kita juga melakukan WFH hampir 70 persen karyawan kami, karena Pelabuhan Panjang saat ini satu-satunya pelabuhan yang sudah menerapkan digitalisasi, jadi customer kami larang untuk ke pelabuhan namun untuk operasi lapangan kami sangat protektif bekerjasama dengan KKP untuk protokol kesehatan,” katanya.

Selain itu, Drajat menyebutkan bekerjasama dengan Forkopimda juga melakukan keliling untuk mengedukasi hampir setiap waktu tentang bahaya corona.

“Termasuk Kapal Ro-Ro yang masuk untuk dilakukan pengecekan bersama dengan KKP setelah itu barulah bisa turun. Semua disini juga memakai masker,” katanya.

Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Lampung Esti Wiyandari mengatakan semua unsur insan kemaritiman di Pelabuhan Panjang semua bersinergi dalam memerangi Covid-19.

“Kami semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan terutama dilingkungan Pelabuhan Panjang, karena Pelabuhan Panjang ini adalah salah satu pintu masuk terhadap barang atau komoditas di Lampung,” ujar Esti.

Esti mengatakan terkait impor, Bea Cukai melakukan pemeriksaan yang selektif terkait dengan asal barang, terutama barang-barang yang berasal dari China.

“Terkait ekspor, kita tetap jalan dan tidak ada larangan sama sekali karena ekspor adalah bagian dari penggerak roda perekonomian di Provinsi Lampung. Anggota kami yang dilapangan tetap kita lengkapi dengan pengamanan untuk melakukan tugasnya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala KKP Kelas II Panjang R. Marjunet mengatakan para petugas KKP yang memakai APD disiapkan untuk khusus penanganan PDP.

“Jika ada penumpang atau kru kapal yang berstatus PDP mereka yang tangani kemudian diantara mereka juga sudah disiapkan untuk tim tindaklanjutnya. Kita mempunyai lebih dari 20 orang,” ujar Marjunet

Menurut Marjunet dalam penanganan Covid-19, Pelabuhan Panjang sendiri semuanya sudah tertara rapih termasuk kapal penumpang dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Panjang.

“Semua kapal yang datang merapat ke Pelabuhan Panjang tidak langsung merapat tetapi disediakan area zona karantina sekitar 4 mil dari titik disini,” katanya.

Marjunet menuturkan KKP juga melakukan pencatatan, pendataan dan notifikasi semua para pendatang.

“Kami mencatat, mendata dan menotifikasi semua pendatang terutama yang beresiko menjadi OTG dan ODP. Hasil catatan kami selama 24 jam disemua titik masuk, kami laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,” katanya.(Adpim)

Dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, mengatakan bahwa desa memiliki peran sangat penting dalam pembangunan nasional, “Membangun desa berarti juga melaksanakan pembangunan nasional,” ucapnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Lanjut Chusnunia, bahwa mayoritas penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi dalam pembangunan desa. “Untuk lebih memajukan dan mengembangkan potensi desa dengan tujuan menyejahterakan masyarakatnya diperlukan adanya inovasi, salah satunya adalah dengan konsep Smart Village yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, “terangnya.

Lebih lanjut, Wagub Chusnunia juga mengimbau agar tidak ada program desa yang berjalan secara tumpang tindih. Kemudian beliau juga berharap agar program Smart Village dapat berjalan dengan baik, sehingga desa-desa di Provinsi Lampung akan menjadi desa yang maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Pertemuan ini merupakan mediasi dan tindak lanjut dari adanya penolakan warga masyarakat sekitar tempat dimakamkannya korban wabah virus Covid-19 yang meninggal dunia dan pemakamannya dilaksanakan beberapa hari yang lalu di lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada di desa Purwotani.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Balai Pertemuan desa Purwotani dengan suasana santai dan tetap memperhatikan sosial distancing tersebut, turut hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, Ketua MUI KH Bukhori Muslim, Kadis Kominfotik A. Chrisna Putra, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Irwan S Marpaung, Karo Kesos dan Dinas Pendidikan, Tim Forensik RS. Abdoel Moeloek, unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta warga masyarakat desa Purwotani.

Selain memberikan sosialisasi, dalam pertemuan tersebut telah disepakati juga oleh masyarakat bahwa masyarakat berkomitmen untuk tidak akan menolak apabila di waktu yang akan datang terjadi korban meninggal dunia dimakamkan di wilayah desa Purwotani.

Menurut Camat Jati Agung Jhoni Irzal, S.Sos, dari masyarakat di desa purwotani tidak ada penolakan hal tersebut dilakukan oleh oknum dengan memasang banner penolakan, pihak keamanan dan Aparat desa telah melakukan upaya persuasif dan penindakan terhadap pemasangan banner yang memprovokasi warga dengan mencabut semua banner yang berisi penolakan yang mengatasnamakan warga tersebut.

“Yang jelas, kita masyarakat Purwotani dan Jati Agung khususnya tidak ada bahasa menolak, dengan adanya sosialisasi ini masyarakat dapat dibuat tenang berkaitan dengan berita – berita hoax yang tersebar melalui WA, Facebook, IG, nah ini yang membuat masyarakat panik” jelas Jhoni.

Menanggapi adanya banner yang berisi penolakan yang dipasang disekitar lokasi, lebih lanjut Jhoni mengatakan :

“Banner dibuat dan dipasang oleh oknum, bukan oleh masyarakat dan tadi malam kami telah mencabut semua banner tersebut” terangnya.

Pada prinsipnya masyarakat menerima dan ini merupakan salah satu bentuk paritisipasi masyarakat desa Purwotani dalam upaya turut menanggulangi masalah ini.

Sosialisasi penanganan korban meninggal akibat Covid 19 disampaikan oleh dr. Aberta Karoline Sp. F.M.

“Jenazah Covid yang telah ditatalaksana di Rumah Sakit oleh petugas medis di rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan itu sudah aman, sehingga pada saat dimakamkan, di pemakaman umum maupun pemakaman khusus itu aman” ujar dokter spesialis Forensik tersebut.

Warga masyarakat di desa Purwotani pada dasarnya tidak menolak dengan adanya Pemakaman korban wabah Corona di wilayah desa mereka, namun ada permohonan dari masyarakat agar Lokasi pemakaman dapat digeser karena dekat dengan akses masyarakat menuju ke ladang dan mengangkut hasil bumi.

Pada akhir pertemuan ditandatangani komitmen bersama yang diwakili oleh warga dan Kasdim 0421 Lampung Selatan Mayor inf. Agus Waluyo.

Berkaitan dengan pergeseran lokasi makam saat ini, Fahrizal mengatakan bahwa tidak ada persoalan untuk menggeser sedikit lokasi pemakaman sesuai harapan warga masyarakat.

“Itu tidak ada persoalan, tinggal kita geser saja, kan lahannya masih luas.” ujar Fahrizal (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Hal itu diungkapkan Gubernur Arinal saat meninjau langsung Posko Terpadu tersebut, Minggu (5/4/2020) sore.

“Didirikannya Posko terpadu ini sebagai awal untuk lebih fokus bergerak mengendalikan dan memusnahkan Covid-19. Karena Covid-19 membuat hal yang tidak menguntungkan bagi bangsa dan daerah,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan di Posko, di antaranya mempersiapkan kebutuhan sarana dalam pengendalian atau penyembuhan dari sisi aspek kesehatan. Posko ini juga untuk meningkatkan koordinasi di tingkat kabupaten, kecamatan sampai pedesaan.
“Sore ini sudah kita resmikan posko ini sebagai pusat informasi dan pusat koordinasi,” jelas Gubernur Arinal.

Dalam pengendalian Covid-19, Gubernur Arinal membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Tanpa daya dukung kita semua, ini tidak akan mungkin. Jadi jangan hanya Pemerintah sendiri, tapi kita semua harus terlibat. Dan di sinilah kita tunjukkan semangat nasional, semangat juang, dan semangat kebersamaan kita,” jelas Gubernur Arinal.

Gubernur menjelaskan bahwa masing-masing susunan kepengurusan gugus tugas harus menyampaikan programnya dan menggunakan anggaran sesuai arahan dari BPKP.

Pada bagian lain, Gubernur Arinal menilai berita hoax terkait Covid-19 harus ditindak tegas. “Berita Hoax harus dihilangkan. Kita sudah capek-capek bekerja, tapi begitu mudahnya berita hoax beredar. Oleh karena itu perlu peran berbagai pihak untuk melawan berita hoax. Dan Polda harus bertindak tegas dalam keadaan seperti ini,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal juga mengajak media pers untuk masuk dalam gugus tugas, terutama dalam melawan berita hoax.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menjelaskan bahwa Posko tersebut untuk mengefektifkan koordinasi yang menjadi bagian penting dalam mengendalikan penyebaran corona.

“Dalam Gugus Tugas ini komponennya banyak. Anggotanya bukan hanya unsur Pemerintah tetapi juga ada media dan lain-lain. Untuk itu koordinasi ini menjadi penting,” jelas Fahrizal.

Posko ini, jelas Fahrizal, buka selama 1×24 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi. Ada 8 (delapan) desk per satker itni, termasuk sekretariat kebutuhan administrasi.

Fahrizal mendorong agar Kabupaten/Kota juga membuat posko yang nantinya data tersebut akan direkap disini.

Posko ini juga difungsikan sebagai pusat penanganan korban Covid-19, terutama proses pemakaman dan apabila terjadi kematian tiba-tiba di tengah kerumunan atau di jalan raya. Adapun personil ini terbagi menjadi 5 regu, masing-masing regu terdapat 10 orang terdiri dari unsur TNI, Polda, dan Pol PP.

Dalam kesempatan itu, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana menjelaskan bahwa berdasarkan data terbaru 5 April 2020, kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 13 kasus (9 isolasi, 2 meninggal, dan 2 sembuh). Kemudian sebanyak 37 PDP (15 rawat rumah sakit, 4 isolasi, dan 18 negatif), dan 1530 ODP (1179 proses pemantauan dan 351 selesai pemantauan 14 hari). (Adpim)

Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat video conference dengan Bupati/Walikota se- Provinsi Lampung terkait penanganan penyebaran Covid-19 di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Jumat (3/4/2020).

Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19 di kabupaten/kota, Gubernur minta Bupati/Walikota membantu pengawasan ODP dan penanganan PDP.

“Saya menginstruksikan Bupati/Walikota untuk terus melakukan pengawasan terhadap penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing,” tegas Gubernur.

Gubernur Arinal menyebutkan Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melakukan pemantauan terhadap masyarakat perantauan di pintu masuk Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak berpergian atau mudik dengan berdiam diri di rumah.

“Saya akan membantu mendata masyarakat perantauan baik di penyeberangan Bakauheni ataupun Bandara Radin Inten II. Tetapi kita terus menghimbau agar masyarakat tetap dirumah dan tidak berpergian,” katanya.

Arinal mendorong Bupati/Walikota untuk memerintahkan Camat hingga Kepala Desa juga ikut mendata para masyarakat yang pulang ke Provinsi Lampung.

“Kita bisa lakukan pendekatan kekeluargaan dan menghimbau agar beraktivitas dirumah saja, agar ini semua terkendali dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Arinal meminta semua pihak untuk saling mengulurkan tangan, bergotongroyong untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

“Rakyat membutuhkan pertolongan kita dan Negara harus hadir melalui Gubernur dan Bupati/Walikota,” katanya

Arinal minta Bupati/Walikota untuk dapat melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan ataupun yang disiapkan.

“Kita harus bersinergi menyesuaian beberapa hal untuk penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung karena ini tugas kita bersama,” ujar Gubernur.

Salah satu sinergi itu yakni terhadap daya dukung pendanaan.

Gubernur mengatakan para Bupati/Walikota diperbolehkan melakukan rasionalisasi anggaran atau mengalokasikannya di wilayah masing-masing untuk penanganan Covid-19.

Arinal juga meminta para Bupati/Walikota  mempersiapkan sumberdaya fasilitas kesehatan yang dimiliki seperti kapasitas puskesmas, rumah sakit dan juga ruang isolasi.

“Siapkan juga standar ruang isolasi dan melengkapi sarana prasarana di ruang isolasi tersebut,” ujar Gubernur. (Adpim)