Kategori: Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menjadi narasumber Webinar dengan tema “Pekon/Tiuh Pekhang Melawan Corona di Sai Bumi Ruwai Jurai, Menguak Strategi Penthalik Lampung Melawan Covid-19” melalui Virtual Meeting, di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Jumat (18/09).

Webinar tersebut juga diikuti oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Achmad Chrisna Putra, Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Dirjen Bina Pemdes Dr. Nata Irawan, Anggota DPR RI Ir. Hanan Rozak, Rektor Universitas Lampung Prof. DR. Karomani, Ketua Satgas Perwakilan BNPB, Perwakilan Tim Penulis Buku.

Gubernur mengungkapkan situasi terkini terkait Covid-19 di Provinsi Lampung pada 3 minggu terakhir, peningkatan penderita Covid sangat signifikan. Data Gugus Tugas dalam penanganan Covid-19 per 16 September menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung terdapat 45 kasus suspect positif Covid-19 dengan 9 kasus baru dan 36 kasus lama. Terdapat 666 kasus konfirmasi dengan 12 kasus baru dan 654 kasus lama.

Data terakhir, yang meninggal dunia dalam kasus konfirmasi Covid-19 menunjukkan perubahan bahwa penambahan konfirmasi kasus terdapat 7 orang, 4 orang dari Lampung Tengah, 1 orang dari Metro, 1 orang dari Bandar Lampung, 1 orang dari Tulang Bawang. Total kasus yang sudah terkonfirmasi ada 694 kasus.

Gubernur mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus baru Covid-19 diantaranya, Protokol Kesehatan belum dilaksanakan dengan baik, adanya relaksasi terhadap Provinsi yang mengapit Lampung memberikan efek pada mobilitas penduduk, banyaknya orang tanpa gejala yang tinggal di Lampung tapi bukan berasal dari Lampung. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Provinsi-Provinsi lain untuk memperhatikan masyarakatnya bila ingin bepergian keluar daerahnya serta longgarnya pintu masuk menuju Provinsi Lampung.

Strategi dan upaya yang bisa dilakukan antara lain, pendisplinan pelaksanaan Protokol Kesehatan melalui pelaksanaan regulasi, sosialisasi dan edukasi cultural kearifan lokal dan pembentukan tim pendisplinan. Gubernur meminta kepada TNI, Polri, Pol PP juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya agar masyarakat bisa memahami betapa pentingnya menjaga Protokol Kesehatan, termasuk pengawasan ketat di beberapa pintu masuk.

“Saya mengimbau kepada para Gubernur se-Sumatera, Gubernur se-Jawa, ketika akan melakukan perjalanan terkait dengan kepentingan ekonomi maupun angkutan barang, maka harus memberikan surat keterangan bebas Covid, sehingga aman jika menyeberang wilayah,” imbau Gubernur.

“Mudah-mudahan Lampung menjadi Provinsi yang mampu, dan dalam posisi yang baik sehingga menjadi penopang di bidang ekonomi. Dan mudah-mudahan, ini akan memberikan pembelajaran bagi Provinsi lain, jangan gentar walaupun sedang dilanda pandemi,” tambahnya lagi. (Red)

Lampung, — Acara Penyelenggaraan Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020 Diselenggarakan Di Hotel Golden Tulip Sringhill pada tanggal 17 september 2020.

Acara ini di dasari dengan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan ada dua tujuan dalam penyelanggaraan.

“Meningkatkan sosialisasi dan promosi Program Bangga Kencana melalui Program GenRe di kalangan remaja, agar memiliki pengetahuan sikap dan perilaku yang positif dalam pengembangan diri secara mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial, yang pada saatnya nanti dapat mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.” ujar Ketua Penyelenggara.

Tujuan Khususnya Terseleksinya Duta GenRe Tahun 2020 yang dapat menjadi contoh figur dan teladan bagi remaja lainnya. Mengembangkan citra positif Program GenRe melalui figur Duta GenRe, Meningkatkan promosi Program Bangga Kencana di lingkungan remaja, Menambah wawasan jejaring kemitraan dan pemangku kepentingan terhadap Program Bangga Kencana dan GenRe melalui Duta GenRe.

Jumlah peserta Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini berjumlah 40 orang finalis yang terdiri dari 20 putra dan 20 putri.

Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung dan Ibu Kepala Perwakilan BKKBN hadir dalam acara tersebut. “Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami atas nama penyelenggara manyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GenRe Lampung, semoga di masa yang akan datang selalu dapat men-support pengembangan program GenRe sebagai upaya pembentukan remaja yang berkualitas dalam rangka menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.” ujar Ketua Penyelenggaraan.

“kami mohon kepada Ibu Ketua TP PKK Provinsi Lampung, berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi acara Puncak dan Penobatan Apresiasi Duta GenRe, PIK R dan BKR Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2020.” lanjutnya. (Red)

mediarepublika.com

BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka acara Bimbingan Teknis Program Smart Village Provinsi Lampung Tahun 2020, di Gedung Pusiban, Kamis (17/09).

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Plt. Kepala Dinas Pemerintah Desa dan Transmigrasi.

Konsep utama Program Smart Village yaitu mendorong desa-desa menjadi cerdas, memahami potensi desanya, memetakan apa yang menjadi nilai positif dari desa mulai dari material maupun imaterial, dan memetakan dengan maksimal baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Desa dan seluruh penggerak desanya, aparatur desa, aktivis, anak-anak muda di desa, seluruh kelompok-kelompok, elemen-elemen yang ada di desa, bergerak secara harmonis ke arah kemajuan desa. Dalam hal ini secara konkret, dimana ada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beroperasi secara maksimal diharapkan bisa bekerja sama menuju kesejahteraan desa dengan local system yang ada. Apapun nilai-nilai yang ada tidak akan disamaratakan, namun Smart Village sangat menyesuaikan apa yang menjadi kekayaan di desa tersebut.

Mayoritas bagian dari Provinsi Lampung adalah wilayah pertanian. Bukan rahasia umum bahwa para petani menghadapi beberapa persoalan untuk komunitasnya. Program Smart Village dihadirkan untuk menjadi pemecah dari persoalan-persoalan tersebut.

BUMDes diharapkan bisa mendorong dengan maksimal, ekonomi yang bergerak di desa secara manual maupun tradisional. Pemuda-Pemudi serta organisasi-organisasi yang bergerak di desa juga akan didorong untuk turut membantu. Termasuk juga dengan adanya Program Smart Village ini diharapkan bisa memfasilitasi kegiatan inovasi di bidang pertanian.

Beberapa desa memiliki fokus masing-masing dan Smart Village tidak akan menyeragamkan desa manapun, namun mendorong fokus-fokus desa ke arah kemajuan.

“Smart Village ini di Tahun 2020 memang belum bisa mendapatkan anggaran yang maksimal. Namun jangan khawatir, dengan waktu yang ada kita akan maksimalkan anggaran yang kita miliki dan di awal tahun Insya Allah Program Smart Village ini sudah bisa kita jalankan,” ujar Wagub.

Smart Village ini bukan hanya menjadi satu kewajiban atau tanggung jawab suatu OPD. Jika hari ini di tahun 2020 masih berada di Bappeda, tahun 2021 akan bergeser ke PMD. Namun Program Smart Village ini akan menjadi tanggung jawab bersama lintas OPD termasuk dinas-dinas lain.

“Semoga Program Smart Village di Provinsi Lampung ini bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya visi misi Bapak Gubernur tidak akan terwujud tanpa mendorong desa-desa di Provinsi Lampung ini menjadi desa-desa yang berjaya dan itu semua akan menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutup Wagub. (Red)

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, melantik sekaligus mengukuhkan Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia (ASIAFI) Provinsi Lampung, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (16/09).

Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Hanibal, Wakil Ketua PERWOSI, Ketua ASIAFI Yurike, Pengurus ASIAFI Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur selaku Pembina ASIAFI atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terimakasih atas kerja keras ASIAFI selama ini. Dirinya berharap agar ASIAFI ini bisa ditingkatkan lagi untuk menjadikan olahraga di Lampung semakin berjaya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan satu hal yang disayangkan, yaitu bahwa sampai saat ini Provinsi Lampung belum memiliki venue untuk diadakannya perlombaan nasional maupun internasional.

“Kelak Provinsi Lampung akan ada venue untuk mengadakan Perlombaan Nasional maupun Internasional, hal itupun sedang diusahakan oleh Gubernur Lampung,” ungkap Wagub.

“Saya juga menantang ASIAFI untuk menindaklanjuti Lomba Senam Lampung Berjaya agar semakin luas masyarakat yang ikut senam dan semakin sehat, ASIAFI dan Perwosi berkolaborasi. Lomba tersebut wajib dimasukkan Senam Lampung Berjaya,” tambahnya lagi. (Red)

Bandar Lampung, mediarepublika.com — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung Tentang Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (16/09).

APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019, telah didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung Nomor 160/2267/III.01/11/2019 dan 903/3438/VI.01/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia dalam kesempatannya mengungkapkan bahwa beberapa asumsi makro ekonomi pendukung yang ditetapkan pada awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain Pertumbuhan Ekonomi berada pada kisaran 5,3% sampai dengan 5,6%; tingkat inflasi 3,0 sampai dengan 3,5%; tingkat Pengangguran Terbuka 3,75%; Persentase Penduduk Miskin ditargetkan 11,10%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 70,23; Tingkat Pendapatan Mayarakat (PDRB) per kapita sebesar 45,54 juta rupiah perkapita; Pemerataan antar kelompok Pendapatan masyarakat (gini ratio) ditargetkan kisaran 0,32%.

Kontraksi terbesar dialami pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (-13,22%), Industri Pengolahan (-12,53%) dan Jasa Lainnya (-11,44%), Perdagangan dan Reparasi Kendaraan (-10,33%). Sementara pertumbuhan positif pada Sektor Pertanian (1,65), Lapangan Usaha Informasi dan Komumkasi (11,03%), Administrasi, pertahanan dan jaminan Sosial Wajib (5,40%) serta Jasa Pendidikan(4,45%).

Sebagaimana dimaklumi dalam perjalanan pelaksanaan APBD Tahun 2020, terjadi hal yang sangat luar biasa bagi seluruh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yaitu adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan, sehingga dalam rangka percepatan dilakukan refocusing, realokasi, dan rasionalisasi anggaran dengan melakukan beberapa kali perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

“Berdasar kondisi tersebut maka pada penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020, yang menjadi dasar perubahan selain beberapa asumsi penyebab perubahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017, juga dipengaruhi oleh penyesuaian anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan untuk diketahui bahwa penyesuaian anggaran ini telah dilakukan melalui perubahan penjabaran APBD sebelum dilaksanakannya perubahan APBD,” ungkap Wagub. (Red)

Mediarepublika.com

BANDAR LAMPUNG- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Firli Bahuri melakukan kunjungan ke provinsi Lampung bersama Stakeholder pemerintahan setempat dalam rangka mempertegas dan menyerukan Pilkada Bersih di provinsi Lampung khususnya.

Menurut Firli, pelaksanaan Pilkada bersih sangat penting. Dari pengalaman KPK, Pilkada bagaikan ajang penciptaan koruptor baru karena tak lama setelah terpilih, sejumlah kepala daerah bergantian menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

“Dalam catatan KPK, sejak Pilkada Langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah di Indonesia menjadi tersangka kasus korupsi dan 124 di antaranya ditangani KPK. Antara tahun 2016 sampai 2019, telah 5 (lima) kepala daerah di Lampung tertangkap tangan oleh KPK,” kata Firli saat pertemuan pada tanggal 6 Agustus lalu.

Selain Ketua KPK, belum lama ini, Menkopolhukam Mahfud MD juga menyatakan hal serupa. Ia menyatakan bahwa Calon-calon kepala daerah 92 persen dibiayai oleh cukong dan ketika sesudah terpilih, rentan melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud. Dikutip melalui media Nasional.

Praktik semacam ini, kata Mahfud, banyak ditemukan pada sistem pemilihan langsung. Sebab para calon membutuhkan dana besar untuk bisa berkampanye di daerah pemilihan.

Hal inilah yang kemudian melahirkan korupsi kebijakan, yang bahayanya melebihi korupsi uang. “Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi pengusaan hutan, lisensi-lisensi penguasan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih,” cetus Mahfud, dikutip dalam rilisan media fajar.co.id pada Sabtu, 11 September 2020 lalu.

Menyikapi dua pernyataan tersebut, baik dari KPK maupun Menkopolhukam. Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung, Iqbal Ardiansyah, S.Si, M.M, menurutnya apa yang disampaikan oleh kedua pejabat penting Negera itu adalah sebuah sinyal bagi para pelaku pilkada hari ini.

“Itu sinyal, atau lampu kuning lah baik untuk penyelenggara pilkada, kontestan serta orang-orang di sekelilingnya,” kata Iqbal, melalui rilis yang diterima lampungone.com, Selasa(15/09)

Iqbal juga menjelaskan, terkait statmen tersebut, semua pihak tidak boleh mengangap itu biasa, mereka menyampaikan atas nama negara, satu ketua KPK yang satu Menteri, keduanya terlegitimasi oleh hukum dan regulasi negara.

“Mereka berkata atas analisis, data dan informasi serta fakta, maka menurut saya, ini perlu menjadi perhatian dan cacatan khusus bagi pihak-pihak yang berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh ketua KPK maupun Menkopolhukam itu,” tegas Iqbal.

Terakhir Ketua DPD KNPI Kota Bandarlampung itu mengatakan, menyikapi hal tersebut, maka kita yang ada dibawah hari ini, wajib hukumnya untuk bersama-sama melihat, menilai, dan bergerak guna memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan baik dan tanpa ada kecacatan baik hukum dan etik.

“Dan KNPI Kota sudah mengawali itu, sejak sebelum tersiar bakal calon, kita sudah pantau itu dari jauh-jauh hari, maka munculah Tagline (Selamatkan Pemuda Dengan Pilkada Bersih) itu, serta pembentukan posko-posko Pengaduan tindak pidana pemilu di setiap kecamatan dan kelurahan yang di kawal oleh Pengurus Kecamatan setempat, bahkan kita sudah membangun sinergitas bersama Bawaslu perihal pengawalan KNPI di pilkada kota,” papar Iqbal. (Red)

mediarepublika.com

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menghadiri Acara Pemusnahan Barang Bukti Milik Negara Hasil Penindakan Bea Cukai Lampung, di Gudang TPP PT Fortuner Panjang, Selasa (15/09).

Turut hadir dalam acara ini Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Kepala Kantor Bea Cukai Lampung M. Hilal Nur Sholihin beserta jajaran, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Esti Wiyandari, serta Instansi terkait lainnya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun senantiasa melakukan peningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang impor ekspor dan barang bea cukai ilegal.

Gubernur juga mengatakan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung telah banyak melakukan sinergi dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Lampung.

Sinergi lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang mana terdapat kegiatan-kegiatan pada Provinsi Lampung yang menggunakan dana bagi hasil cukai diantaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialiasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang ilegal.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung yang dari tahun ke tahun senantiasa melakukan peningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang impor ekspor dan barang bea cukai ilegal, khususnya di wilayah Lampung yang selaras dengan program pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap barang-barang berbahaya dan tentunya pengawasan ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara serta peningkatan pertumbuhan perekonomian,” ucap Gubernur.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada Bea Cukai Tipe Madya Bandar Lampung atas keberhasilan melakukan tindakan pada pelanggaran ketentuan di bidang bea dan cukai, serta keberhasilan dalam menyelenggarakan kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Milik Negara Hasil Penindakan Bea Cukai Lampung,” tambahnya lagi.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, Esti Wiyandari mengatakan, sebagai salah satu institusi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas dan fungsi sebagai Revenue Collector atau pengumpul penerimaan negara untuk biaya pembangunan dan sekaligus memiliki tugas dan fungsi sebagai Community Protector dalam berperan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya di bidang Kepabeanan dan Cukai, berupa mencegah beredarnya barang-barang ilegal khususnya terkait Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)/Minuman Keras serta barang berbahaya lainnya agar tidak dikonsumsi masyarakat.

Adapun KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti hasil penindakan berupa 6,5 Juta Batang Rokok ilegal, 71 Buah Sex Toys, 3 Karton 3 Bungkus Obat, 201 Bungkus bibit/benih tumbuhan, 3 Bungkus biji kopi, 1 Bungkus Buah Etrog, 3 Buah Buku Pornografi, 16 Buah Poster Pornografi, dan 457 Paket Barang Kiriman Pos.

Seluruh barang ilegal yang dimusnahkan kali ini merupakan barang hasil penindakan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung selama Tahun 2019 dengan total nilai barang sebesar Rp 6,8 Miliar (Enam Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan barang kiriman pos tahun 2020 dengan total nilai barang sebesar Rp 489 Juta (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

“Selanjutnya pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas peran serta masyarakat yang telah berperan aktif mendukung pelaksanaan tugas kami khususnya penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta seluruh instansi terkait lainnya khususnya di wilayah Bumi Ruwa Jurai Lampung sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ucap Esti. (Red)