Kategori: Bandar Lampung

Bandar Lampung, —Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial Provinsi Lampung Ny. Liana Aswarodi, didampingi anggotanya, menyerahkan bantuan paket sembako untuk warga yang tertimpa musibah kebakaran di Bedeng Sinar Utama (Besitama) jalan Teluk Ratai, Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Jumat (8/7/2022).

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, kegiatan berbagi ini merupakan program Gerakan Saatnya Ikut Bergerak untuk Rakyat (SIGER).

Program SIGER diluncurkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung yang juga selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal beberapa waktu lalu, guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Diharapkan bantuan dari program SIGER ini bisa bermanfaat bagi para penerima,” ujarnya.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si.

Sehari sebelumnya, Kadis Sosial Lampung Aswarodi juga meninjau lokasi kebakaran.

Kadis juga dalam kesempatan itu, menyerahkan bantuan berupa terpal gulung untuk pengungsi korban kebakaran.

Turut mendampingi Kadis, Kabid Linjamsos Yulya Elva, Korwil Tagana Lampung Imam Setiawan, dan Korwil Pordam Lampung Ariansyah.

Perlu diketahui, berdasarkan laporan Korwil Tagana Lampung Imam Setiawan, peristiwa Kebakaran terjadi dilokasi tersebut pada Rabu (6/7/2022), sekitar pukul 20.00 WIB. Terhitung 20 bedeng, 3 rumah, 1 Mushola terbakar.

Sumber : _Dinas Sosial Provinsi Lampung_
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Serah Terima Aset Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan secara Hybrid bertempat di Ruang Video Conference Lt. I Diskominfotik Provinsi Lampung, Jumat (08/07/2022).

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro
, pembicara dalam kesempatan itu menyampaikan, “Aset-aset yang sudah dibangun oleh Negara dan kemudian harus segera diserahterimakan kepada kawan-kawan di daerah dan kemudian dimanfaatkan dalam pembangunan untuk pemajuan daerah.”ungkapnya.

Sementara Teguh Setyabudi dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
, juga memaparkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masuk kedalam  50 daerah yang menjadi prioritas percepatan serah terima BMN ke Pemda, yang
terdiri dari 2 Provinsi dan 48 Kabupaten/Kota
.

Selanjutnya Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti yang juga sebagai pembicara juga menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala dan penyebab terhambatnya proses hibah aset cipta karya serta tahapan dari proses serah terima aset kepada instansi pengusul.

Hadir dalam rapat tersebut, Perwakilan BAPPEDA Provinsi Lampung, Perwakilan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Perwakilan Dinas PKP dan Cipta Karya,  dan Sekretaris Inspektorat. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung– Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menyampaikan Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (06/07/2022).

Hadir dalam Rapat Paripurna  yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, tersebut Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur menyatakan, yakin bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang telah di sampaikan dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan  dan  menyelesaikan  segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan bersama.

Menanggapi pemandangan umum yang telah disampaikan oleh 8 (delapan) Fraksi DPRD Provinsi Lampung, yaitu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya,Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Nasdem Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Amanat Nasional, Gubernur menyampaikan beberapa substansi terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut :

*Pertama*, menyampaikan apresiasi dalam rangka  mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Lampung yang ke-8 (delapan) kalinya, hal tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak, termasuk pihak legislatif sebagai salah satu gerbang pengawasan sehingga dapat tetap bekerja sesuai koridor peraturan yang berlaku.

*Kedua*, kondisi perkembangan pasca Covid-19 yang sudah terkendali diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka IPM, penciptaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung yang sudah disusun bersama-sama eksekutif dan legislatif.

*Ketiga*, terhadap realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai  99,09% dari target APBD Tahun Anggaran 2021, capaian pendapatan tidak terealisasi sempurna akibat beberapa hal diantaranya belum terealisasinya target Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang merupakan Komitmen Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Program IPDMIP Tahun Anggaran 2021  2022. Pendapatan Hibah tersebut yang semula dianggarkan pada TA 2021, baru bisa direalisasikan melalui proses reimbursement pada tahun anggaran 2022 oleh Kementerian Keuangan.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan lain, guna membiayai program kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung. Diharapkan Pendapatan Daerah pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi program pembangunan menuju masyarakat Lampung Berjaya.

*Keempat*, pada sisi Belanja Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan sebesar 95,16%. Diantaranya terdapat belanja daerah yang realisasinya dibawah 90% dan mempunyai nilai signifikan yaitu Belanja Tidak Terduga. Pada tahun anggaran 2021, Belanja Tidak Terduga dianggarkan terfokus untuk pengeluaran yang sifatnya urgent dan tidak direncanakan.

Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Belanja Tidak Terduga terealisasi cukup tinggi dikarenakan ploting terhadap belanja-belanja penanganan Covid-19, tahun anggaran 2021, belanja penanganan Covid-19 penganggarannya sudah terdistribusi kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

*Kelima*, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2021 mencapai 383 Milyar yang didalamnya terdapat SiLPA BLUD sebesar 163 Milyar.

Hal ini terjadi akibat adanya peningkatan pendapatan pada sektor BLUD, terutama pada RSUD Abdul Moeloek. Pada tahun 2021 klaim terhadap pendapatan akibat penanganan dan pelayanan Covid-19 dari Pemerintah Pusat terealisasi, hal ini tentu saja menjadi sumber pendapatan yang sangat besar sehingga nilai SiLPA pada tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan yang akan dipergunakan kembali untuk kebutuhan belanja BLUD.

*Keenam*, mengenai kelanjutan pembangunan Kawasan Kota
Baru, sejauh ini Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan
tindak lanjut untuk keberlangsungan Kota Baru, dengan
melakukan Review Master Plan Kota Baru, dilakukannya
pematokan stackingout dan pengukuran untuk mendukung block plan masing-masing zonasi peruntukan dan dikembangkan pula
infrastruktur kewilayahan ,yaitu terminal, sport center serta pusat kegiatan Agropark serta melakukan pengamanan aset dengan
menempatkan Tim Satgas

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Kamis (7/6/2022).

Acara yang bertema “Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting” tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Ibu Negara dan Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk gerak bersama dalam menurunkan stunting dengan seluruh akar permasalahannya.

“Saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas,” ujar Presiden.

Kepala negara meyakini, dengan gerak bersama seluruh keluarga dan masyarakat, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah baik pusat dan daerah akan cepat membuahkan hasil.

“Saya percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan bangsa. Keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membentuk manusia yang sehat, manusia yang bergizi, manusia yang berkualitas,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa semua negara di dunia tidak berada pada posisi yang aman. Hal itu akibat pandemi Covid-19 yang hingga kini masih menghantui dunia.

“Semua negara tidak berada pada posisi yang aman-aman saja. Hati-hati mengenai ini. Kita telah dua setengah tahun, menghadapi tantangan berat yang namanya pandemi Covid dan sampai saat ini belum rampung, belum selesai”, ujar Presiden Jokowi.

Jokowi mewanti-wanti warga untuk waspada, meskipun kasus Covid-19 di Indonesia tak setinggi Negara lainnya. Sebab, pemulihan ekonomi negara bergantung pada pengendalian kasus.

“Negara-negara lain masih tinggi Covid-nya. Kita alhamdulillah meskipun masih berada pada posisi yang rendah. Inilah tugas kita semuanya untuk mengendalikan, tetap harus waspada. Jangan sampai naik lagi. Karena kalau Covid-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonomi ini lebih mudah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam sambutannya menyampaikan terimakasih Kepada Presiden Jokowi atas kehadirannya bersama Ibu Negara Iriana Jokowidodo.

“Harganas adalah momentum refleksi dan apresiasi kepada para stakeholder dan semua pihak yang terus berjuang dalam mewujudkan keluarga berkualitas, dan penurunan angka stanting di tanah air. Menjadi bagian dari tugas baru bagi BKKBN, bagaimana penanganan percepatan penanganan stunting. Perlu kerjasama seluruh pihak, kolaborasi lintas sektor, agar target nasional penurunan angka stunting 14 % di tahun 2024, dapat kita wujudkan,” ujar Hasto Wardoyo.

Selain itu, di tengah-tengah keluarga yang  tenteram, mandiri, bahagia, dan sejahtera akan lahir anak yang sehat dan cerdas. Menurutnya, keluarga memegang peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, budaya, dan perilaku hidup sehat.

Hasto menambahkan, keluarga dan orang tua yang merawat 1.000 hari pertama kehidupan anak menjadi kunci sukses dalam mencegah stunting dan mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul di masa datang.

Di kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyerahkan Anugerah Satya Lencana Wirakarya kepada Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, dan Bupati Tulang Bawang Barat Periode 2017 – 2022 Umar Ahmad.

Sehari sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal mendapat Penghargaan Manggala Karya Kencana 2022 dari BKKBN.

Arinal dan Riana dinilai memiliki prestasi yang menonjol dan komitmen, serta kepemimpinannya dalam menggerakkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung– Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung sekaligus Sub Koordinator Peraturan Pemda dan Analis Peraturan Perundang-undangan, Erman Syarif,  mewakili Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Pembahasan terkait Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan ke Tiga Atas  Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah serta Rencana Integrasi Perda Pajak dan Raperda Retribusi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara Hybrid di Ruang Video Conference Lt.I  Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (07/07/222).

“Dalam diskusi kita pada hari ini, saya ingin dari Direktorat Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah dapat memberikan pencerahan dan   penjelasan terhadap rencana kami menyusun perubahan Perda no 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.”  ucap Erman Syarif.

Selanjutnya, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Budi Ernawan menyampaikan lebih lanjut mengenai Perda Pajak dan Retribusi Daerah yang akan diterapkan di tahun 2023 nanti.

“Ada satu kebijakan yang saat ini menjadi dasar evaluasi maupun penyusunan perda terkait pajak dan retribusi yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang menjelaskan bahwa Perda terkait Pajak dan Retribusi Daerah itu diatur didalam satu Perda. Jadi, untuk kedepannya kita akan memuat satu perda saja, tidak ada lagi perda pajak sendiri.” ungkapnya.

Hadir secara langsung dalam rapat tersebut, yang mewakili Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Sukartini, mewakili  BAPENDA Provinsi Lampung Hendra Siswanto. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mendapat kunjungan kerja dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, Kamis (7/7).

Kunjungan perdana kali ini, Wamenkumham didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Edi Kurniadi, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Sebelum memasuki pintu portir Lapas, Wamenkumham dan rombongan disambut oleh dengan tarian tradisional sembah yang ditampilkan oleh 5 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) LPP Lampung.

Kalapas Perempuan Bandar Lampung, Putranti Rahayu beserta jajaran turut mendampingi Wamenkumham untuk meninjau kondisi blok hunian Lapas Perempuan secara langsung. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus berdialog dengan para Warga Binaan Pemasyarakatan serta melihat dan mencicipi kue kering hasil karya WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

BANDAR LAMPUNG— Direktur Binmas Polda Lampung Kombes Pol Anang Triarsono, sambangi salah satu peternak Sapi Misngat di desa Ganjaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, pada Kamis (7/7/2022).

Dalam kegiatan ini adalah guna memberikan dan menyampaikan edukasi dan pengetahuan bahaya PMK (Peyakit Mulut dan Kuku) pada hewat ternak terutama sapi, di peternakannya Misngat yang sudah menggeluti usaha peternakan sapi selama 30 tahun.

Diketahui, saudara Misngat dari usahanya tersebut, saat ini telah memiliki 65 ekor sapi, dan semuanya dalam keadaan sehat, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu.

Meskipun Kabupaten Pringsewu termasuk kategori daerah rentan terhadap penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) karena merupakan wilayah perlintasan serta menjadi daerah pemasaran hewan ternak disamping sistem pemeliharaan hewan ternak setempat yang masih dilakukan secara tradisional, namun hingga saat ini Pringsewu nihil kasus PMK.

Hal ini menurut Dir Binmas Polda Lampung, Kombes Pol Anang Triarsono, tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian setempat diantaranya melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, Dinas Kominfo, Kecamatan dan Pekon/Kelurahan dalam rangka melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bantuan pelaporan jika ditemukan kasus PMK.

Serta dengan instansi lainnya, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol-PP dalam upaya pengawasan lalulintas ternak, disamping dengan Bappeda dan Keuangan dalam hal penambahan anggaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan PMK di Kabupaten Pringsewu, kata Anang. (7/7)

Selain itu, kata Anang, pihak Pemda Kabupaten Pringsewu telah bekerjasama dengan Sat Binmas Polres Pringsewu dengan melakukan penulusuran terhadap hewan ternak yang ada di masyarakat.

“Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang Polda Lampung canangkan mengenai upaya penanggulangan PMK, dan Binmas selaku pengemban tugas Kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai kalangan, selalu berusaha memberikan informasi terkait perkembangan PMK, “ungkap Anang.

Kemudian personil kita khususnya dari satbinmas, juga mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya peternak Sapi dan Kambing sehingga para peternak dapat memahami serta ikut berperan aktif dalam penanggulangan PMK,tutup Anang.

Bandar Lampung. Jajaran Polsek Teluk Betung Timur Polresta Bandar Lampung Polda Lampung dan Koramil Teluk Betung Utara melaksanakan apel bersama di Keluarahan Kota Karang Raya dalam rangka Berkolaborasi memberikan bantuan dan mendirikan tenda darurat untuk korban kebakaran di Bedeng Sinar Utama kel. kota Karang Raya yang terjadi pada hari rabu (6/07/2022) kemarin malam.

Kejadian kebakaran hebat tersebut terjadi di Bedeng Sinar Utama kel. kota Karang Raya, sehingga mengakibatkan 24 bangunan milik warga di lalap sijago merah.

Kapolsek Teluk Betung Timur Kompol Yana, yang mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, S.I.K., mengatakan, Kamis (7/7/2022) bahwa Apel ini sebagai komitmen dari Kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung bersama Kodim 0410 Kota Bandar Lampung dalam hal ini Koramil Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung bahwa Polri dan TNI selalu ada untuk masyarakat dan Siap membantu masyarakat.

Dalam musibah kebakaran ini kami turut prihatin yang menimpah saudara kita yang mengakibatkan 24 (dua puluh empat) rumah hangus terbakar. Kehadiran TNI-Polri disini merupakan salah satu wujud kepedulian kami untuk membantu setiap kesulitan masyarakat, “pungkasnya.

TNI Polri bersama warga bahu membahu memasang tenda darurat baik untuk penampungan sementara maupun tenda untuk dapur umum, dalam kesempatan ini juga Polsek Teluk Betung Timur memberikan sedikit bantuan berupa beras dan telur ayam guna meringankan saudara-saudara kita yang sedang kesusahan.

Bandar Lampung — Pemprov Lampung diwakili Asisten Pemerintahan & Kesra, Qudrotul Ikhwan, menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung, di Ruang Rapat Asisten I, Rabu (6/7).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum HMI Cabang Bandar Lampung M. Rizki Al Safar menjelaskan maksud dari audiensi ini, selain bersilaturahmi, juga melaporkan bahwa HMI cabang Bandar Lampung telah selesai menggelar Pelatihan Senior Course Tingkat Nasional pada akhir Juni lalu di Pondok Rimbawan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para kader muda HMI dari seluruh Indonesia yang telah lulus seleksi Sindikat.

Rizki Al Safar juga menjelaskan, HMI sebagai mitra strategis pemerintah selalu siap mendukung pemerintah sepanjang kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat sekaligus menjadi penyambung kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan & Kesra Qudrotul Ikhwan menyambut baik atas telah terselenggaranya kegiatan Senior Course yang diselenggarakan oleh HMI cabang Bandar Lampung.

Qudrotul Ikhwan juga mengajak HMI untuk berkolaborasi serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun kesadaran masyarakat.

“Misalnya, kegiatan yang sifatnya kontra radikalisme atau terorisme. Atau juga membantu pemerintah untuk menularkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Qudrotul Ikhwan.

Hadir dalam kegiatan perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diantaranya Badan Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan & Kebudayaan. Hadir juga perwakilan pengurus HMI cabang Bandar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi, Memimpin Rapat Pengelolaan Kelembagaan Kartu Petani Berjaya, bertempat di Ruang Rapat Asisten II, Rabu (06/07/2022).

Pengelolaan Kelembagaan KPB dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT. Wahana Rahardja untuk  Pengelolaan Kartu Petani Berjaya, dan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Wahana Raharja dengan PT. Bina Tani Berjaya.

Direncanakan akan dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Aplikasi Kartu Petani Berjaya pada tanggal 11 Juli 2022 mendatang.

Saat ini progres KPB, yakni transaksi penebusan pupuk sebesar Rp8.666.285.950,- Realisasi penyaluran KUR melalui Program KPB, melalui Debitur sebesar Rp 179.948.000, (AUTP): 4.896,60 Ha, Asuransi Petani Lansia 1.175 petani, Bimbingan teknis Implementasi dan Transaksi pupuk subsidi, Kegiatan sosialisasi KPB oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kegiatan sosialisasi KPB oleh Dinas Kehutanan.

Rapat tersebut juga membahas beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti segera diantaranya terkait pendampingan oleh PT. Bina Tani Berjaya akan dilaksanakan selama 3 bulan setelah penyerahan aplikasi KPB.

Selain itu persiapan masa transisi, Penyiapan BUMD Pengelolaan transaksi KPB, Penyiapan system aplikasi KPB untuk menu-menu implementasi seluruh perangkat daerah, penyiapan aplikasi dan transaksi untuk pemasaran hasil pertanian.

Dalam arahannya Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Kusnardi, menyampaikan, dari sisi pengelolaan pemerintahan mulai dari administrasi hingga hal lain, Pemprov Lampung siap menerima limpahan migrasi KPB dari UBL.

“Pelaksanaan percepatan melalui OPD, masih harus lebih banyak disektor pertanian, perkebunan, dan sekarang sedang mencoba disektor  peternakan dan perikanan.” kata Kusnardi.

Kusnardi, juga menegaskan bahwa mulai bulan Juli 2022  hingga kedepan,  fokus KPB adalah pada  sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

“Aplikasi sudah disiapkan tinggal kesiapan dari OPD terkait saja,” ujarnya.

Hadir dalam Rapat Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi, Imformatika dan Statistik Provinsi Lampung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung, Direktur PT. Wahana Rahardja. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)