Kapolres Lampung Selatan dan Tim Polda Lakukan Monitoring TPS Pilkada 2024

Lampung Selatan Kamis 28 Nopember 2024 – Memastikan keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2024, Kapolres Lampung Selatan bersama jajaran Polda Lampung melaksanakan monitoring dan pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah hukum Polres Lampung Selatan.

Rabu (27/11/2024) pukul 08.00 WIB mendampingi Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Medyanta, S.Ik., dan Kabid Keuangan Polda Lampung Kombes Pol Wahyuni Mariyati, S.E., untuk memantau TPS di Kecamatan Jati Agung. Lokasi yang menjadi fokus utama adalah TPS 10 Karang Anyar, TPS 1 dan 2 Rutan Kelas I Way Huwi, TPS 10 Way Huwi, dan TPS 21 Jati Mulyo.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriadi Yusrin, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pencoblosan berjalan aman dan kondusif.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur,” ujar Kapolres.

Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol Medyanta turut memberikan arahan kepada petugas di lapangan agar selalu sigap terhadap potensi gangguan keamanan.

“Kesiapan TPS harus terus dipantau, terutama mengantisipasi hal-hal tak terduga yang dapat mengganggu jalannya Pilkada,” tegasnya.

Kegiatan pengecekan ini juga oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, Kasat Lantas, Kasat Polair, Danramil Tanjung Bintang, serta Kapolsek Jati Agung. Semua pihak dilibatkan untuk memastikan situasi tetap terkendali.

“Kami juga mengingatkan kepada petugas TPS untuk melaporkan segera jika ada indikasi gangguan keamanan,” tambah AKBP Yusriadi

Patroli dan monitoring berakhir dengan situasi di seluruh TPS yang dilaporkan aman dan kondusif. Tidak ada insiden yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara hingga saat ini.

Dengan pengamanan yang maksimal, Polres Lampung Selatan optimis Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar, mencerminkan demokrasi yang tertib dan damai di wilayah tersebut.

Kapolda Lampung: Berterima Kasih dan Apresiasi Pengamanan Tahapan Pilkada 2024 Kondusif

Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang bertugas mengamankan jalannya tahapan Pilkada Lampung 2024.

Menurutnya, keberhasilan pengamanan ini tidak terlepas dari dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras semua pihak yang terlibat termasuk sinergitas TNI-Polri bersama seluruh unsur Element Masyarakat

“Seluruh personel pengamanan telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan aman. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, tetapi berkat kerja sama tim yang solid dan semangat tinggi, kita berhasil menjaga situasi tetap terkendali,Saya Berterima Kasih Untuk itu dan Juga Memberikan Penghargaan yang Tinggi Untuk Mereka (red Petugas).” ujar Kapolda pada Kamis (28/11/2024).

Saat ini, tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Lampung memasuki proses rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Tahapan ini merupakan salah satu bagian krusial dalam memastikan integritas hasil pilkada.

Kapolda berharap agar seluruh personel pengamanan dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar operasional yang berlaku.

“Saya berharap seluruh personel yang terlibat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar operasional yang ada sehingga situasi kamtibmas pada tahapan ini tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Keberhasilan pengamanan ini mencerminkan kerja sama antara aparat Kepolisian,TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bahu-membahu menjaga stabilitas selama pesta demokrasi berlangsung. Serta dukungan masyarakat yang menginginkan pilkada tetap kondusif. Hak ini dapat menjadi modal yang sangat baik untuk membangun dan memajukan lampung kedepannya

Kapolda juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian, menguatkan persatuan dan kesatuan serta mendukung terciptanya suasana terus kondusif hingga seluruh tahapan pilkada selesai.

Kapolres Tanggamus Tegaskan Netralitas, Video TikTok Viral Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Tanggamus – Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda S.I.K., menegaskan bahwa Kepolisian tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tanggamus.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya video viral di TikTok yang menuduh adanya pengondisian dan keterlibatan aparat dalam mendukung salah satu pasangan calon (Paslon).

Video berdurasi 1 menit 18 detik yang diunggah oleh akun TikTok @Ika.rahayu692 tersebut menampilkan klaim dari dugaan oknum tim Paslon 02 yang menyebut keterlibatan aparat Kepolisian, KPU, dan Bawaslu.

Dalam rekaman itu terdengar pernyataan, “Masalah pengawalan menyerahkan barang itu ada polisi, jadi jangan ragu-ragu… InsyaAllah Kapolres langsung yang ngawal kita. KPU dan Bawaslu orang kita semua.”

Menanggapi tuduhan tersebut, Kapolres Tanggamus AKBP Rivanda menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa Kepolisian telah berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pilkada.

“Terkait tuduhan kami membela salah satu paslon, jelas tidak ada. Kami hanya bertugas melakukan pengamanan dan menjaga agar situasi Pilkada tetap kondusif. Kami juga rutin memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam politik uang, isu SARA, atau politik identitas,” jelas AKBP Rivanda.

Kapolres juga menjelaskan bahwa dirinya dan jajaran selalu berhati-hati dalam setiap aktivitas, terutama saat berada di ruang publik.

“Saya pribadi selalu waspada, baik saat bertemu Paslon 01 maupun 02. Sebisa mungkin saya menghindar dari situasi yang bisa dipelintir. Kami menjaga netralitas sepenuhnya,” tambahnya.

Kapolres Tanggamus memastikan bahwa video yang viral tersebut akan diusut tuntas. Menurutnya, informasi hoaks seperti ini dapat memicu konflik dan mengganggu jalannya Pilkada yang damai.

“Video ini akan kami selidiki secara mendalam untuk menemukan pelaku penyebar informasi tidak benar tersebut,” tegasnya.

Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif menjelang Pilkada,” imbaunya.

Akibat Dibohongi Timses Banyak Masyarakat Yang Tidak Datang Ke TPS

SERANG,Mediarepublika.com– masyarakat mancak serta tim yang bagian pendataan untuk 01 dan 02, banyak yang merasa kecewa sekali, diduga mereka merasa dibohongi oleh oknum kader,” 01 dan 02. kecamatan Mancak kabupaten serang Rabu (27/11/24).

masyarakat se-kecamatan mancak rata-rata kecewa berat dengan calon 01 dan 02. padahal mereka masing-masing pengemar 01 dan sebagian 02, apa lagi yang sudah banyak mendata warganya masing-masing. ketika sudah mendekati hari H. ternyata putus hubungan alias miskomunikasi dengan para tim Sukses.

menurut informasi tim Edison DPR (RI) berikan serangan fajar ke masyarakat desa telaga, sebesar 25.000 ribu ada yang menerima 20.000 ribu rupiah, ini tidak masuk akal sekelas gebernur dan bupati hanya diberikan segitu jangan-jangan di potong lagi itu pak, ucap salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya.

“Memang kalau kita mengikuti peraturan pemerintah itu dilarang keras yang namanya politik Money/uang, akan tetapi dari dulu sudah berjalan dan sudah umum dalam hal itu, ibaratnya kita Bawak anak dua kan pengen jajan di lokasi TPS tersebut, masa kami sebagai orang tua kebobolan demi membela orang mau jadi pejabat. pada intinya kami merasa kecewa sebagai pengemar 02. yang tadinya di suruh mendata masyarakat mancak,’ Ungkap Warga.

hasil pantauan awak media di TPS 3. Seraga desa Mancak sepi-sepi saja kemungkinan tidak banyak yang hadir untuk penjoblosan. ada yang nyoblos iya mengaku di kasi 50.000 ribu rupiah sama pak Ade namanya, untuk nyoblos 02.
Sehingga banyak yang cemburu sosial, padahal untuk penduduknya se-kecamatan mancak ini bisa mencapai Ribuan untuk hak pilihnya bukan ratusan lagi.

“Endang korlap dari lembaga Ormas BPPKB Banten, juga merasa kesal dan kecewa iya merasa malu dengan saudara dan tetangganya karna hasil datanya sudah di setorkan sama ketua Dedi kelana, teryata apa yang di harapkan Hoax alias Zonk.

“Endang berharap jangan seperti ini lagi kalau memang tidak ada dana jangan pernah bermain politik dengan orang kampung atau membodohi masyarakat dengan cara janji-janji manis. yang bikin kesal saya mendengar ada yang namanya serangan fajar, lah kami yang capek-capek mendata malah tidak ada sama sekali serangan fajar tersebut, ini namanya tidak seportif saya duga pilih kasi,’ tegas Endang dengan kesal.

sama halnya Welly warga kampung Cipanas RT 07. Iyapun menjadi korban pendataan oleh para tim sukses di pilkada kali ini. Dan dirinya menginginkan diadakan pemungutan suara ulang khususnya di kecamatan mancak, dan harus seportif Tanpa ada serangan fajar dari pihak 01 maupun 02 agar tidak menimbulkan cemburu sosial terhadap yang lain. Sehingga tidak ada money politic di pilkada ini, Harapannya kepada KPU,’’ pungkasnya.

(Red)

Srikandi Movement PLN Lampung, Peduli Kesehatan Ibu dan Anak di Ganjar Asri

Kota Metro, 21 November 2024 – Komitmen PT PLN (Persero) untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat terus dibuktikan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Peduli dengan tajuk Srikandi Movement: Peduli Kesehatan Ibu dan Anak yang merupakan inisiasi program dari Komunitas Karyawati PLN atau yang dikenal sebagai Srikandi PLN.

Berlokasi di salah satu Kelurahan/Desa Binaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, yaitu Kelurahan Ganjar Asri – Kota Metro, Srikandi PLN menggelar Program Peduli Kesehatan Ibu dan Anak dengan memberikan bantuan berupa pelatihan kader posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), dukungan sarana dan prasarana posyandu, pengolahan sampah organik, serta pemberdayaan masyarakat mandiri gizi dengan memberikan unggas jenis Ayam Kampung Unggul (KUB) beserta kelengkapan pakan dan kandang.

Dilaporkan oleh Ketua Srikandi PLN UID Lampung, Elok Faiqoh Saptining Ratri bantuan tersebut akan diserahkan kepada ibu hamil dan juga keluarga dengan anak tergolong wasting ataupun stunting, dan untuk pelatihan akan diikuti oleh kurang lebih 200 kader yang tersebar di 8 Posyandu di Kelurahan Ganjar Asri yang juga menjadi penerima bantuan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pemeriksaan rutin di Posyandu.

“Adapun bantuan sarana prasarana seperti contohnya bed periksa, lemari obat, sampai dengan peralatan makan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelas posyandu serta dapur sehat yang ada di Ganjar Asri. Kami juga memberikan unggas hidup kepada keluarga sasaran dengan tujuan pengembangbiakan unggas tersebut dapat menumbuhkan iklim kemandirian gizi di masyarakat,” terang Elok Faiqoh.

Turut hadir pada acara penyerahan bantuan, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum (SRM KKU) PLN UID Lampung, Rio Widiya Nugraha dalam sambutannya menjelaskan bahwa program Srikandi Movement ini dilaksanakan sejalan dengan salah satu Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Kesehatan Layak terkhusus yang saat ini menjadi isu bersama adalah pengentasan stunting di Indonesia.

“PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan selalu mendukung program-program pemerintah dimana diantaranya adalah upaya penurunan angka stunting guna mewujudkan Generasi Emas 2045. Kami sadar bahwa peran serta dan kolaborasi berbagai instansi perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, hingga hadirlah Program Peduli Kesehatan Ibu dan Anak yang diinisiasi oleh Srikandi PLN UID Lampung,” jelas Rio Widiya Nugraha.

Rio juga menambahkan harapan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh keluarga sasaran maupun kader Posyandu.

“Besar harapan kami, program Srikandi Movement ini dapat bermanfaat bagi ibu dan anak, serta kader posyandu semoga terus semangat dalam mengawal upaya penurunan angka stunting di Ganjar Asri,” ucap Rio Widiya Nugraha.

Sementara itu, Pj. Walikota Metro yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro, M. Supriadi, S.H., M.M. menyampaikan apresiasi dalam sambutannya kepada PLN UID Lampung yang telah memberikan perhatian besar terhadap masalah sosial ini melalui program Srikandi Movement.

“Inisiatif ini merupakan langkah yang sangat positif dan penting dalam upaya kita bersama untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program ini menjadi wujud kolaborasi dan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat,” tutur Supriadi.

Supriadi juga berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya keluarga sasaran dan kader posyandu untuk bersama menjaga bantuan yang telah diberakan sehingga dapat terus bermanfaat hingga waktu mendatang.

“Mari bersama kita jaga dan dukung program yang telah dilaksanakan oleh PLN, saya juga yakin para kader Posyandu setelah mengikuti sosialisasi dan pembekalan dapat lebih percaya diri dan siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga bersama kita bisa meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak di Kelurahan Ganjar Asri,” tutup M. Supriadi, S.H., M.M.

Oknum Kades Tobat Balaraja Diduga Korupsi Dana Desa Serta Alergi Terhadap Wartawan

Tanggerang, – Disinyalir Oknum Kepala Desa Tobat diduga melakukan Kolusi Korupsi dan Nepotisme terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sampai 2023.

Sebelumnya, Adanya Anggaran Dana Desa ialah untuk membantu oprasional kebutuhan desa dalam menumbuh kembangkan kemajuan disetiap Desa. Namun tidak terlepas dari pengawasan Control Sosial Baik Insan Pers Maupun Lembaga Masyarakat, Anggaran Dana Desa juga sering menjadi unsur pemanfaatan untuk memperkaya diri, hal ini didasari oleh fakta fakta yang ada di lapangan salah satunya Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tanggerang yang sedang di awasi oleh Organisasi Pers Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) melalui Kadiv Litbang DPP GWI Pusat Batu Pandiangan.

Dalam Keterangannya, Desa Tobat terindikasi banyaknya kejanggalan dan diduga adanya memanipulasi Anggaran Dana Desa. Namun saat akan dimintai Keterangan, Oknum Kepala Desa setempat tidak bisa ditemui atau alergi terhadap wartawan.

Pada data yang telah dihimpun, Desa Tobat menganggarkan Penyediaan bantuan bibit ikan senilai Rp 80.250.00 pada tahun anggaran 2022. Kemudian pada tahun 2023 Desa Tobat Kembali menggelontorkan anggaran untuk Program Ketahanan Pangan berupa Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan Ayam Petelur senilai Rp 57.335.000, Bantuan Sarana dan Prasarana Bibit Pertanian senilai Rp 42.090.500, Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) senilai Rp 21.960.000, serta Pembuatan/Peningkatan Tempat Wisata Memancing senilai Rp 165.051.550.

Merujuk pada Undang – undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan Pers, yang tertuang pada Pada BAB kedua tentang Azas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Pers, Pasal 4 (empat) ayat 3 (tiga) berbunyi “Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai Hak mencari, Memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan Informasi”.

Kemudian, pada BAB VIII dalam Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kesempatan itu, Batu Pandiangan menerangkan bahwa, Mengutip Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sementara pada Pasal 3 dijelaskan korupsi ialah menyalahgunakan wewenang jabatan publik untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun faktor yang biasanya membuat kepala desa terjebak dalam tindak pidana korupsi adalah karena tingginya biaya politik pada saat turun gelanggang pemilihan kepala desa. Akibatnya, setelah menjabat, kepala desa cenderung memanfaatkan dana desa yang jumlahnya sangat besar untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

Sementara itu, modus yang biasa digunakan untuk berkorupsi umumnya sangat sederhana. Misalnya, dengan menggelembungkan anggaran, penggelapan kegiatan, dan proyek fiktif. Ironisnya, modus-modus ini seringkali tidak dimengerti oleh kepala desa dan perangkatnya bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan data yang di ketahui Batu Pandiangan, setelah kroscek di lapangan banyak di temukan kejanggalan yang diduga fiktif, dengan adanya temuan hasil insvestigasi tersebut, Batu Pandiangan meminta kepada seluruh instansi terkait untuk segera mengaudit kembali desa Tobat, mulai tahun anggaran 2022 sampai 2023.

Sampai diterbitkan berita ini, Oknum Kepala Desa Tobat belum bisa di konfirmasi.

Laporan : Batu Pandiangan.

Kapolres Way Kanan Hadiri Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang turut hadiri dalam kegiatan apel siaga pengawasan tahapan masa tenang pemungutan dan penghitungan surat suara Pilkada Serentak 2024 yang digelar Bawaslu Kabupaten Way Kanan, di Lapangan Buay Pemuka Kabupaten Way Kanan. Minggu (24/11/2024).

Apel siaga pengawasan pemilihan serentak Tahun 2024 ini mengangkat tema “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

Turut hadir Ketua Bawaslu Way Kanan, Dandim 0427/Way Kanan, Kajari Way Kanan, Asisten I Pemda Kabuapten Way Kanan, Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan, Kadis Perhubungan Kabupaten Way Kanan, Komisioner dan anggota staf Bawaslu Bawaslu, Kasat Pol-PP, Kadis Dukcapil, Camat Blambangan Umpu, anggota Sat Pol PP, Panwascam dan PKD Se-Kabupaten Way Kanan, perwakilan PPK Kecamatan Blambangan Umpu, Saka Adyasta Pemilu Kabupaten dan anggota staf Bawaslu Kabupaten Way Kanan.

Dalam kehadirannya pada kegiatan apel siaga ini, Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kasihumas Ipda Mukhtiar menyampaikan komitmen pihaknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada serentak 2024, sekaligus memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan lancar.

Menurutnya apel ini merupakan bagian dari tugas pengawas untuk dapat mensukseskan pesta demokrasi yang akan segera dilaksanakan,”ujarnya.

Dalam sambutan Ketua Bawaslu Way Kanan Sukindra Rahayu menyampaikan kegiatan apel siaga ini dilaksanakan secara serentak Se-Provinsi Lampung dalam rangka optimalisasi pengawasan masa tenang Pilkada dan pengawasan masa pemungutan serta penghitungan suara Pilkada 2024.

Lanjutnya, masa tenang dilaksanakan selama 3 hari yang dimulai dari hari ini tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024. pada tahapan masa tenang tidak ada satu Paslon yang melaksanakan Kampanye.

Tugas kita sebagai pengawas, oleh karenanya Bawaslu akan melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, semoga Pilkada di Wilayah Kabupaten Way Kanan berjalan, aman, damai dan kondusif,” ungkap Sukindra.

Lanjutnya dalam rangka melaksanakan suksesi pembangunan demokrasi dalam hal ini pemilihan Kepala Daerah, Bawaslu Kabupaten Way Kanan menugaskan seribu lebih anggota untuk melakukan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” jelas Sukindra.

Setelah selesai apel siaga pada pukul 08.30 WIB, Bawaslu didampingi Forkopimda, KPU, Panwascam, Dishub, Sat Pol PP dan Pramuka Kabupaten Way Kanan melaksanakan patroli penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang disepanjang jalan utama Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

Sementara, pelaksanaan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) ini juga dilaksanakan secara serentak di 15 Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan oleh Panwaslu Kecamatan dengan Uspika masing – masing Kecamatan,”tambahnya.

Sosialisasi Warga Kurang Mampu, Kades (BOY) Winong Harapkan Pemkab Serang Bantu Warganya

Serang, – Mukhtar Lutfi Kepala Desa Winong atau biasa disapa Kades BOY mengunjungi kediaman Junariah warganya yang sedang mengalami kerusakan pada dinding dan atap rumah di Kampung Gunung Kepuh. Kunjungan tersebut sekaligus membantu Junariah dalam mengatasi kendala rumahnya, Kamis (21/11/24).

 

Melihat kondisi rumah Junariah, Mukhtar Lutfi menilai bahwa keadaan tersebut layak mendapatkan bantuan dari pemerintah Daerah, atas dasar itu Mukhtar Lutfi besama jajaran pemerintahan Desa Winong serta pendamping Desa mengusulkan Junariah supaya mendapatkan dorongan dan bantuan yang layak.

 

“Junariah itu tinggal bersama anaknya yang mengalami kekurangan atau disabilitas, kita patut membantu warga yang memang layak untuk dibantu, atas dasar ini pemerintah Desa Winong akan berusaha membantu Junariah dalam segi apapun,” Ucap Mukhtar Lutfi.

 

Menyikapi hal ini, Mukhtar lutfi berharap kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang agar dapat membantu warganya tersebut. Selain itu, turut hadir jajaran Kasi Pemdes dan Kesos Pemerintah Kecamatan. (Mugiono)

Bawaslu Kota Cilegon Dengan Para Media Siap Kawal Pilkada 2024, Agar Bisa Kondusif.

Cilegon,Mediarepublika.com– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menggelar acara Media Meeting bersama insan pers pada Sabtu (23/11/2024).

Untuk memperkuat pengawasan dalam menghadapi masa tenang kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2024.

Dalam acara tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Cilegon, Subiah, menekankan pentingnya peran media sebagai pengawas partisipatif selama masa krusial ini.

“Harapan kami kepada rekan media, dapat menjadi pengawas partisipatif di masa tenang ini. Karena di masa tenang ini, mungkin masih ada aktivitas grasak-grusuk,” ujar Subi’ah.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bawaslu, bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan, akan melakukan patroli pengawasan selama 24 jam sehari untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

Subi’ah menambahkan, kendati memasuki masa tenang, pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Cilegon justru semakin meningkat.

Karena selain mengawasi agar tidak adanya kampanye yang dilakukan pihaknya juga melakukan pengawasan terkait distribusi logistik yang dilaksanakan oleh KPU.

“Terkait pendistribusian logistik pemilu oleh KPU, kami terus mengawal mulai dari gudang KPU ke PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) hingga TPS.” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Archy, berharap peran media dalam mendukung proses pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini.

“Dalam beberapa kegiatan pengawasan pemilu ini, Bawaslu terbantu dengan pemberitaan yang dilakukan oleh insan pers,” terangnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon, Ichan, turut menyampaikan harapannya agar kerja sama antara media dan Bawaslu terus terjalin dengan baik juga kondusif.

“Semoga kerjasama yang terjalin ini dapat memberikan dampak positif bagi penguatan proses demokrasi di Kota Cilegon,” ungkapnya.

Masa tenang Pilkada 2024 diharapkan menjadi momentum untuk menciptakan suasana kondusif menjelang hari pencoblosan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan mendorong terciptanya pemilu yang jujur dan adil di Kota Cilegon.

(Mudi/Ibnu)

Lampung Tengah Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Digitalisasi, Luncurkan Program “Lamteng Easy” dan Resmikan Pembayaran E-Retribusi dengan QRIS

Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Tengah sukses menyelenggarakan High-Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Puskesmas Kecamatan Punggur. Acara ini
Simple, Yakin Bisa) sekaligus meresmikan pembayaran E-Retribusi Pelayanan Kesehatan menggunakan QRIS.

digital, seperti QRIS, Mobile Banking, dan E-Commerce, khususnya pada pajak dan retribusi daerah.
Program ini juga dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di 39 puskesmas,
1 laboratorium, dan 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah, serta mendorong transparansi
dan akuntabilitas pendapatan daerah. Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan
keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi digital, sekaligus meminimalkan risiko
kebocoran keuangan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kab. Lampung Tengah, Bobby Irawan, S.E., M.Si, menegaskan
bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan
anggaran pembangunan.

Lampung Tengah, memungkinkan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi lebih
efisien dan transparan. Ini tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga mempercepat
pencatatan ujar Pj Bupati. Beliaumenambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan panduan strategis pembangunan nasional “Asta Cita”, yang menekankan bahwa digitalisasi juga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik,
penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Berdasarkan kinerja transaksi pembayaran digital di Lampung Tengah, telah menunjukkan potensi
yang kuat, dengan adanya peningkatan signifikan pada penggunaan QRIS di masyarakat Lampung Tengah sebesar 50,3% di September 2024, hal ini menjadi salah satu potensi untuk perluasan kanal pembayaran transaksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat mempertahankan statusnya sebagai pemda digital.” demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.