Kategori: Pesawaran

Pesawaran, 3 Januari 2025 – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meresmikan Kantor Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pesawaran yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan pada Jum’at, (3/1/2025).

Gedung baru yang berdiri di lahan seluas 1.064 m² ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat serta memaksimalkan edukasi tertib lalu lintas bagi para pengguna jalan.

Acara peresmian ditandai dengan prosesi pemotongan pita serta pemasangan prasasti dan disaksikan langsung oleh Kapolres Pesawaran, Pabung, Pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Bupati Dendi Ramadhona mengatakan bahwa dalam bidang lalu lintas, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Lampung dan menjadi pintu masuk ke jalur lintas barat. Hal ini membuat mobilitas masyarakat menjadi padat dan banyak dilalui oleh pengguna kendaraan pribadi maupun muatan berat.

Oleh karenanya, diperlukan pengawasan dan patroli oleh Kepolisian untuk mengurangi kebiasaan masyarakat yang tidak tertib dalam berkendara, mengurangi terjadinya kecelakaan dan memberikan edukasi kepada Masyarakat agar tertib administrasi dan tertib dalam berlalu lintas.

Bupati menyebut, pembangunan Kantor Unit Gakkum Sat Lantas Polres Pesawaran menjadi penting dalam mewujudkan transformasi peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah, murah dan cepat dalam memperoleh pelayanan kepolisian.

“Selamat kepada Polres Pesawaran atas peresmian gedung baru Unit Gakkum Satlantas, semoga dapat menyelesaikan permasalahan lalu lintas sekaligus mengedukasi masyarakat agar terus tertib dalam berlalu-lintas,” ungkap Bupati.

Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Maya Heny Hitijahubessy dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kebupaten Pesawaran bersama DPRD dan juga pihak terkait yang sudah berkontribusi dalam merealisasikan pembangunan kantor Unit Gakkum Satlantas ini.

AKBP Maya mengatakan, sebelumnya lokasi pelayanan Unit Gakkum Satlantas hanya mengandalkan ruangan yang berada di Asrama Polsek Geding Tataan, kondisi ini membuat seluruh pelayanan menjadi kurang maksimal.

Oleh karenanya dengan dibangunnya kantor baru ini, pihaknya berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Semoga dengan lokasinya yang strategis ini bisa menciptakan pelayanan terbaik, angka-angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan bisa menurun sehingga edukasi tertib lalu lintas bisa tercapai,” ujar AKBP Maya.

Pesawaran – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona meninjau lokasi tanah longsor dan banjir di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Senin (11/3/24) malam.

Bupati Dendi mengatakan intensitas hujan lebat sejak sore hingga malam, ditambah tersumbatnya saluran air mengakibatkan luapan air merendam rumah warga setinggi 30 centimeter.

“Luapan air di Perumahan Sukajaya Darat itu, dari adanya saluran siring yang tersumbat akibat sendimen batu dan sampah dari pegunungan saat hujan lebat serta turunnya air membawa material dan masuk ke siring-siring di Perumahan tersebut,” katanya.

Dikarenakan itu juga siring – siring yang diketahui di Perumahan tersebut tidak begitu lebar dan menutup saluran – saluran sehingga air meluap ke jalan dan masuk ke rumah warga.

Ditambah dari hilir di saluran air dari gunung ke sungai air nya tidak keluar sampai ke laut. Permasalahan ini terkait pembebasan lahan.

“Jadi setelah sungai, setelah jembatan ada sumbatan sehingga air tidak langsung ke laut, hal itu karena ada permasalahan terkait pembebasan lahan sehingga warga dan pemerintah belum bisa membuat saluran siring menuju ke laut,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan di depan Queen Artha, dekat Tugu Pembatas Selamat Datang Kawasan Wisata, Desa Sukajaya Lempasing, adanya aktivitas-aktivitas pembuatan badan jalan di lahan milik perorangan yang belum adanya izin hingga material masuk ke jalan.

Pemilik lahan sudah bertanggungjawab dan dengan dibantu oleh jajaran Damkar dan Tim Rescue BPBD Pesawaran yang dikerahkan bupati untuk membersihkan jalan Provinsi tersebut.

Lebih lanjut, Pria yang juga Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung itu ingin sinergitas antar perangkat desa dan juga kecamatan ditingkatkan.

“Kades, Kadus, dan RT harus saling berkomunikasi saling bersinergi. Disisi lain kepada Camat, Kades, dan warga sekitar apabila ada aktivitas yang dirasa belum ada koordinasi tolong dihentikan dulu agar bisa dikomunikasikan bersama,” tegasnya.

Ia mencontohkan, di Perumahan Sukajaya Lempasing ini akan ada perumahan lagi tentu itu harus koordinasi dahulu dengan Camat, Kades dan Kadus untuk konsep yang akan dibangun fasilitas umum (Fasum), dan fasilitas Sosial (Fasos) termasuk saluran air siring yang dialiri pada perumahan yang akan dibangun itu.

“Maka daripada itu akan kita evaluasi, sebab kalau dulu mungkin belum sepadat seperti ini kalau untuk aliran siring airnya kecil dan cukup, tapi ini mungkin karena penduduk perumahan semakin padat, terlebih tadi kita lihat ada saluran air yang ditutup, sehingga kesulitan melakukan pembersihannya. Kedepan harus sama-sama sadar, sama – sama kompak agar saluran-saluran siring tidak tertutup dengan bangunan dan mudah dibersihkan,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, hujan lebat sejak sore hingga menjelang sholat terawih bulan suci Ramadhan 1445 Hijriyah melanda wilayah setempat, selain air sungai meluap, disertai sumbatan sampah, juga luapan material akibat aktivitas pembangunan di wilayah setempat.

Sebagian warga urung melaksanakan terawih melainkan membersihkan rumahnya pasca air meluap di sejumlah titik wilayah di Desa Sukajaya Lempasing, luapan tanah terjadi di depan PPI, dan dekat Tugu Selamat Datang kawasan wisata, sedangkan air meluap ke jalan Provinsi akibat drainase kecil dan terjadi sumbatan terjadi di depan lapangan Aryo, depan halaman Masjid Fathul Hidayah, SDN 4 Teluk Pandan, dan Samping SPBU Mini.

Kemudian, di depan Rumdis TNI AL, serta di depan Kantor UPTD PKS Insan Berguna Dusun Magan Desa Hurun, selanjutnya di depan Kafe Woods, Depan Balai Desa Gebang Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan.

Pesawaran – Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung, Dendi Ramadhona meresmikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yaitu PAUD KARTA (Karang Taruna) di Desa kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Sabtu (9/3/24).

Dalam sambutannya Dendi mengatakan Karang Taruna bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan organisasi multi sektor.

“Selain sosial, juga sektor pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif sampai sektor kesehatan,” ucapnya.

Hal itu kata Dendi, Karena Karang Taruna ada dan masuk dalam Undang Undang Pemerintah Daerah, Undang Undang Sosial bahkan Undang Undang Desa. Sehingga Karang Taruna ini bisa melintasi semua sektor.

Ia menegaskan Karang Taruna Provinsi Lampung mencoba meningkatkan sektor pendidikan yaitu dengan meresmikan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini yaitu PAUD KARTA.

Pria yang akrab disapa Bung Dendi itu meminta PAUD Karta secara spesifik mengajarkan budaya lokal dengan berbasis sosial.

“Agar anak – anak nanti dapat tumbuh dalam lingkungan yang mengedepankan budaya dan sosial kemasyarakatan dengan harapan PAUD Karta juga akan melahirkan kader – kader karang taruna penerus semua,” sambungnya.

Ketua Karang Provinsi Lampung juga mengajak seluruh pengurus Karang Taruna Kabupaten Kota yang lain untuk terus bergerak dengan mendirikan PAUD Karta ini dibawah naungan Karang Taruna kabupaten kota masing – masing dan di support Karang Taruna Provinsi Lampung.

Dirinya berharap Karang Taruna Kabupaten Pesawaran dapat membentuk PAUD Karta lainnya selain yang diresmikan saat ini.

Sementara Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Yayasan Karang Taruna, Lilis Pujiati mengatakan Karang Taruna Provinsi Lampung, menugaskannya sebagai Koordinator Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk membentuk PAUD Karta.

Sedangkan ide orisinil pembentukan PAUD Karta ini adalah asli dari Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi Ramadhona.

Lilis menjelaskan Karta adalah singkatan Karang Taruna, dalam Bahasa sangsekerta, secara harfiah adalah pekerjaan yang telah dicapai, atau dalam Bahasa jawa kuno berarti Makmur, maju sedang berkembang, ulung atau sempurna.

PAUD Karta ini sambungnya, tidak bisa berjalan sendirian, mulai dari pendirian Yayasan, izin operasional, pengadaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik sampai dengan acara peresmian ini, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh pengurus Karang Taruna maupun stakeholder lain nya untuk pengembangan PAUD ini kedepannya.

Saat ini, PAUD Karta memiliki 43 siswa pada Kelompok Bermain untuk anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dan Pendidikan anak usia dini untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan telah membuka Kembali pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025.

Pesawaran – Pemerintah daerah (K/L) wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pengelola PBJ), sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)/Pejabat Pengadaan.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan pada kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Aula Pemkab Pesawaran pada Kamis (07/03/2024).

Wildan mengatakan Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh personel selain pengelola PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa paling lambat 31 Desember 2023.

Lebih lanjut, Sekda Wildan mengharapkan sosialisasi dan koordinasi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan semua terkait jenjang jabatan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).

Dan juga peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui Sistem Pengadaan berdasarkan Pasal 74 A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Sistem Pengadaan terdiri dari Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E￾Tendering, E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing serta E-Kontrak,” imbuhnya.

Selain itu, berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI menegaskan aturan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pasca 31 Desember 2023. Dalam surat tersebut juga mewajibkan pengalokasian dan melaksanakan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja untuk usaha kecil dan koperasi.

Dirinya juga berharap dapat diberikan penjelasan dalam memenuhi keterisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) dan pengaturan bagi personel lainya yang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

Turut hadir Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, Para Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan se-Kabupaten Pesawaran, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa serta para peserta sosialisasi.

Pesawaran – Esensi dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah menentukan yang terpenting dari yang paling penting dalam konteks merencanakan arah pembangunan Kabupaten Pesawaran ke depan.

Demikian disampaikan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat menggelar Musrenbang Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 bersama jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dan Forkopimda Kabupaten Pesawaran di Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran, Gedong Tataan pada Kamis (7/3/24).

Bupati Dendi mengatakan perlunya musyawarah, karena saat ini Pemerintah Daerah masih bergantung dengan transfer pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara maksimal. Selain itu, keterbatasan APBD menjadi motor penentu arah musrenbang ini.

“Dana APBD Kabupaten Pesawaran terbatas, yang hanya 1.3 Triliyun termasuk dengan gaji ASN, operasional, Dana Desa, Dana BOS dan lain lain sehingga proporsi APBD kita belum ideal. Begitupun dengan pemerintah provinsi, selama belanja operasional lebih tinggi dibandingkan dengan belanja langsung dan tidak langsung ini menjadi tidak ideal, sehingga kita harus bermusyawarah menentukan prioritas pembangunan,” ucapnya.

Ia menyampaikan bahwa Pemkab Pesawaran akan terus mengusulkan program pembangunan melebihi apa yang ditargetkan pemerintah provinsi karena meyakini akan terealisasi.

“Usulan – usulan kami pasti lebih dari usulan yang diminta, karena kami yakin usulan – usulan tersebut suatu waktu akan terealisasi. Contoh, usulan saya 2018 terkait breakwater didaerah sokamaju Punduh Pedada, dapat terealisasi di 2024, 7 tahun saya menjabat baru dapat terealisasi,” katanya.

Orang nomor satu di Bumi Andan Jejama menambahkan pemerintah akan membangun dengan skala prioritas, namun terkadang kondisi dan situasi yang lebih mendesak menyebabkan usulan – usulan itu menjadi tertunda, begitu pun dengan usulan desa ke pemkab.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Bung Dendi itu menambahkan bahwa Pesawaran konsisten menjadi penyangga ibukota.

“Tujuan kami adalah menjadi penyangga ibu kota, satelitnya kota bandar lampung dan kami terus mengejar kekurangan dari daerah lain,” imbuhnya.

Menurutnya, jika bicara sumber daya alam, sudah tidak diragukan lagi Pesawaran lengkap ada laut, gunung, dataran luas, ladang dan lahan pertanian yang begitu luas, daerah pesisir pantai, kepulauan, dan secara geografis tidak jauh dari ibukota provinsi lampung yang menjadi keunggulan tersendiri.

Ia bersama jajarannya selalu mengikuti perencanaan tata ruang dan tidak ingin Pesawaran hanya menjadi kabupaten biasa.

“Saya dan Jajaran tidak mau 20 – 30 tahun ke depan, Pesawaran hanya sekedar nama, hanya kabupaten biasa, maka seluruh perencanaan pondasi pondasi pembangunan jangka panjang terus kami galakan walaupun kami paham provinsi juga punya prioritas pembangunan,” sambungnya.

Dirinya ingin pembangunan yang dilaksanakan berlandaskan pemerataan agar manfaatnya terasa bagi seluruh masyarakat di Bumi Andan Jejama.

“Di Pesawaran saya yakinkan membangun tidak dengan ego. Mungkin ada beberapa pandangan masyarakat bahwa Pesawaran tidak membangun sesuatu yang iconic. Jika mau, saya bisa langsung saja buat stadion kapasitas 15 ribu, tapi jika saya buat kira – kira bermanfaat tidak untuk Way Khilau, Punduh Pedada, Padang Cermin, Way Ratai, Kedondong untuk orang yang berada di pelosok Sumber Jaya dan Legundi,” pungkasnya.

Sementara Gubernur Lampung yang diwakili Perwakilan Bappeda Provinsi Lampung Decky Ferdiansyah berpesan masyarakat Lampung bersama kabupaten kota se- Provinsi Lampung juga harus bisa menjadi bagian dalam pembangunan Indonesia, sebab Indonesia dicanangkan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara maju lainnya dengan semangat Indonesia Emas 2045.

Dengan mengusung visi “Lampung Smart 2045 Sejahtera, Maju Merata Dan Berkelanjutan”, pembangunan ke depan dikontribusikan mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yaitu negara kesatuan berdaulat maju dan berkelanjutan.

Dirinya berharap dibulan agustus 2024 RPJPD Kabupaten sudah bisa disusun dan menjadi pedoman bagi kepala daerah terpilih.

“RPJPD 2025 – 2045 yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah harus menjadi acuan bagi para calon kepala daerah dalam menyusun visi misi dan program pembangunan tahun ke depan,” sambungnya.

Terkait RPJPD 2025 – 2045, Dekcy berpesan penyusunan visi Pesawaran Maju, berdaya Saing Berkelanjutan Dan Unggul dalam RPJPD harus mampu mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan eksistensi daerah di kancah regional, nasional, hingga global dalam bingkai NKRI.

Pemda juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berdasarkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Lampung untuk mendorong kemajuan yang meliputi transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, selain itu rpjpd harus bisa menetapkan tujuan dan sasaran yang lebih progresif dan jelas dan terukur.

“Selain itu, pembangunan mengedepankan kemampuan lebih cepat mengadaptasi kemajuan teknologi dan kebijakan yang lebih adaptif dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran berdasarkan RTRW Provinsi Lampung 2024-2044, Kabupaten Pesawaran masuk ke dalam wilayah Pusat Pertumbuhan I (Koridor Pusat-Tengah-Selatan) bersama Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro dan Bandar Lampung. Koridor ini ditetapkan berdasarkan Kajian Metropolitan Lampung Raya.

Dan Berdasarkan hierarki dan pola ruang, arah pengembangan Kabupaten Pesawaran fokus pada upaya pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan.

Turut hadir Ketua dan Anggota DPRD Kab. Pesawaran, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Jajaran OPD lingkup Pemkab Pesawaran, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, Pengurus MPAL Kabupaten Pesawaran, Perguruan Tinggi INSTIDLA, Mitra Bentala dan Forum Anak Kabupaten Pesawaran.

Pesawaran – Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah pertanggung jawaban keseluruhan kinerja dari pengurus kepada segenap anggotanya dan menjadi moment yang seyogyanya dimanfaatkan untuk mengevaluasi secara cermat tentang kinerja dan manajemen koperasi.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Wildan saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Andan Jejama Kabupaten Pesawaran Tahun Buku 2023 di Aula Islamic Center pada Rabu, (06/03/2024).

Sekda Wildan mengharapkan peran aktif dari seluruh anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Andan Jejama karena Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini merupakan salah satu agenda penting dan sekaligus merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan koperasi.

Ia menjelaskan dalam forum ini setiap anggota mempunyai hak berbicara untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga diharapkan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh pengurus benar -benar dapat dipelajari dan dipahami oleh anggota yang hadir.

Wildan juga menegaskan sejauh mana keberhasilan pengurus dalam mengembangkan koperasi ini dengan memberdayakan anggotanya melalui pelayanan simpan pinjam dan bidang usaha lainnya.

Ia pun mengajak kepada segenap anggota memikirkan dan mencari solusi yang terbaik, sehingga di tahun mendatang KPRI Andan Jejama semakin berkembang dan lebih maju.

“Mari tingkatkan partipasi anggota, saya harapkan pengurus Koperasi Andan Jejama dapat melakukan terobosan baru untuk menambah produk produk layanan yang sudah ada, baik bersifat komersil maupun bentuk bentuk layanan yang bersifat sosial,” sambungnya.

Harapannya di waktu yang akan datang, segenap pengurus dan anggota Koperasi Andan Jejama dapat lebih bekerja keras dan profesional demi kemajuan Koperasi dan kesejahteraan anggota.

Turut hadir para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Para Pengurus dan Pengawas KPRI Andan Jejama, serta Para Anggota dan Peserta Rapat Anggota Tahunan.

Jakarta – Kabupaten Pesawaran dinyatakan sebagai wilayah bebas penyakit Frambusia oleh Kementerian Kesehatan RI. Hal itu dibuktikan dengan diterimanya sertifikat bebas Frambusia kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menerima sertifikat tersebut dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada peringatan hari Neglected Tropical Diseases (NTDs) sedunia di Puri Agung Convention Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Selatan, Jakarta pada Rabu, 6 Maret 2024.

Kabupaten Pesawaran termasuk kedalam 99 kabupaten/kota se – Indonesia yang berhasil direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat bebas frambusia. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat 7 Kabupaten termasuk Pesawaran bebas frambusia, antara lain Lampung Selatan, Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, Lampung Barat dan Lampung Timur.

Tahun 2019, Indonesia menetapkan target Bebas Frambusia, tetapi sampai dengan awal tahun 2023, baru 158 kabupaten/kota telah dinyatakan bebas frambusia dengan mendapatkan Sertifikat Bebas Frambusia atau hanya 30,74 %.

Kemudian, target Indonesia Bebas Frambusia mundur menjadi tahun 2027 dan tahun 2030 menjadi tahun penentu Indonesia Bebas Frambusia yang ditetapkan oleh WHO.

Terdapat 10 kabupaten/kota endemis, pada tahun 2022 telah dinyatakan Bebas Frambusia dan Tahun 2023, telah dilakukan asesmen eradikasi frambusia di 101 kabupaten/kota (yang mengusulkan) dan 99 kabupaten/kota telah berhasil direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat bebas frambusia.

Frambusia sendiri merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum pertenue. Infeksi ini biasanya terjadi di negara wilayah tropis yang memiliki sanitasi buruk, seperti Afrika, Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Oceania.

Di Indonesia upaya mencapai Eradikasi Frambusia dimulai dengan melakukan penetapan status endemisitas Frambusia kabupaten/kota. Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai status non endemis Frambusia.

Berdasarkan hasil pelaporan tidak ditemukannya kasus frambusia 3 tahun terakhir dengan dilakukannya screening koreng dan pemeriksaan Rapid Test Diagnostik (RDT syfilis) pada suspek yg ditemukan mempunyai koreng. pada anak usia dibawah 15 tahun.

Tahun 2023 Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas di bawahnya melakukan kampanye dan sosialisasi Eradikasi Frambusia ke masyarakat serta melakukan screening Frambusia pada anak usia di bawah 15 tahun.

Selain dilakukan screening terhadap anak usia dibawah 15 tahun, tenaga kesehatan yang terdiri dari Kepala UPTD, Dokter, Surveilans, Promkes dan Pengelola Program Frambusia di Kabupaten Pesawaran dilakukan Uji Pengetahuan oleh Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang Frambusia sebagai syarat Kabupaten Pesawaran layak mendapat sertifikat Eradikasi Frambusia 2023.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk jangka panjang membuat gerakan hidup sehat.

“Kita wujudkan lingkungan yang bersih, kemudian cuci tangan sebelum makan, jangan buang air sembarangan, kemudian kalau jalan jalan keluar pakai sandal terutama anak-anak,” ucap Menkes.

Ia menyatakan jika upaya ini bisa diterapkan seharusnya bisa menurunkan angka ini dengan baik. Namun jika ini sulit dilakukan, Kementerian Kesehatan akan membagikan obat untuk bisa diminum supaya bisa mencegah penyakit ini.

Menkes Budi mengimbau para kepala daerah untuk mendorong Dinas Kesehatannya masing masing supaya bisa melaksanakan tugas itu.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat Bangsa kita lebih sehat dan yang paling penting anak anak kita sehat,” imbuhnya.

Dirinya memberikan apresiasi kepada seluruh Bupati / Walikota dan berharap menjadi contoh bagi daerah lainnya.

“Selamat bagi Kepala Daerah yang sudah berhasil mencapai targetnya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk daerah-daerah yang angkanya masih tinggi,” pungkasnya.

Pesawaran – Serangan siber menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, tak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Pesawaran – Dokumentasi dan usulan – usulan yang diberikan oleh desa melalui kecamatan menjadi pondasi di dalam merencanakan sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun berikutnya.

Demikian dikatakan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Khilau di Balai Adat Kedondong pada Senin (04/03/24).

Bupati Dendi menekankan agar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa serta para tokoh di masyarakat jangan lelah dan jenuh untuk meminta terkait pembangunan yang ada disetiap kecamatan.

Sebab, musrenbang ini dilaksanakan karena harus memilah dan memilih mana yang menjadi skala prioritas, sesuai mengatakan dengan yang dimandatkan dan diamanatkan oleh Undang – Undang dalam merencankan pembangunan kedepan.

“Saya mohon disini jangan lelah untuk mengusulkan terkait rencana-rencana pembangunan di tahun 2024 ini,” sambung Dendi.

Dirinya yakin dengan adanya musrenbang tersebut, terdapat usulan-usulan yang disampaikan oleh para Kepala Desa ini tidak ada usulan terkait urusan pribadi.

“Usulan – usulan itu tentunya pasti untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat seperti pembangunan jalan, jembatan, rehab sekolah dan puskesmas serta masih banyak lagi pembangunan lainnya,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Dirinya menekankan agar pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan, para Camat lebih cepat tanggap terhadap situasi dan kejadian yang ada di wilayahnya.

“Camat harus cepat paham dan senantiasa memantau situasi dan kondisi wilayahnya masing-masing, agar senantiasa menjaga kondisi yang kondusif di wilayahnya, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Musrenbang kali ini mengusung tema “Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mewujdkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Daerah”.

Sementara, Plt. Camat Kedondong Irwan Rosa menyampaikan ucapan terima kasih atas dana desa yang diberikan tahun 2023 lalu dan berharap untuk tahun 2024 ini rencana pembangunan akan terealisasikan dengan baik.

Dirinya juga melaporkan realisasi dan pembangunan yang telah di lakukan pada tahun 2023 di Kecamatan Kedondong.

“Yaitu pembangunan masjid Al-falah Desa Suka Maju, pembangunan SD Desa Gunung Sugih, pembangunan jembatan Desa Way Kepayang, dan pembangunan SD kedondong,” terangnya.

Selaras dengannya, Camat Way Khilau M. Nasroni juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Dendi yang telah memberikan pembangunan di Kecamatan Way Khilau.

Menurutnya pembangunan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Way Khilau.

Bupati Dendi juga menyerahkan pagu alokasi penyampaian hasil musrenbang tahun 2024 Kecamatan Kedondong Way Khilau serta beberapa bantuan dari OPD di lingkup Pemkab Pesawaran.

Bantuan tersebut berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk anak – anak sekolah di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau.

Selain itu, bantuan dari Dinas Kesehatan berupa PMT balita dan ibu hamil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa mesin dan peralatan bagi pelaku UMKM untuk kecamatan setempat.

Setelah Musrenbang di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau, Bupati Pesawaran melanjutkan penghimpunan perencanaan pembangunan di Kecamatan Way Lima dan Gedong Tataan.

Turut hadir dalam Musrenbang, Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Dapil Kecamatan Kedondong dan Way Khilau, Para Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkab Pesawaran, Camat Kedondong dan Way Khilau beserta jajarannya, Jajaran Uspika Kecamatan Kedondong dan Way Khilau, Para Kepala UPT Kedondong dan Way Khilau, Para Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM se- Kecamatan Kedondong dan Way Khilau, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, rekan-rekan pers, LSM, Tokoh Pemuda, Pengurus Forum Anak, serta Pemangku Kepentingan Pembangunan Lainnya se-Kecamatan Kedondong dan Way Khilau.