Kategori: Pemprov

Bandar Lampung, 16 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen penuh dalam mendampingi perjalanan spiritual masyarakatnya. Hingga pertengahan Mei ini, dua kloter awal jamaah calon haji asal Lampung telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Setiap jamaah haji tahun ini mendapatkan tambahan uang saku senilai Rp1 juta dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian Gubernur Rahmat Mirzani Djausal (Gubernur Mirza).

Total anggaran yang dikucurkan untuk bantuan ini mencapai Rp7,05 miliar, diperuntukkan bagi seluruh 7.050 jamaah haji asal Provinsi Lampung. Bantuan ini melengkapi fasilitasi utama dari pemerintah pusat, yang tahun ini juga menurunkan biaya haji melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, sebagai wujud keberpihakan terhadap umat.

Pemberangkatan dimulai sejak 2 Mei 2025, dengan Kloter 4 JKG. Mereka dilepas langsung oleh Gubernur Mirza di Gedung Madinatul Hujjaj, Asrama Haji Provinsi Lampung. Gubernur menyampaikan bahwa ibadah haji adalah anugerah yang tidak semua orang bisa raih, dan karena itu perlu disambut dengan syukur dan keikhlasan.

“Saya titip, jaga niat, jaga ibadah, dan jaga nama baik Lampung. Bapak-Ibu adalah duta daerah di Tanah Suci. Jadikan keberangkatan ini sebagai ibadah sepenuh hati,” pesan Gubernur dalam sambutannya.

Kloter kedua, yang merupakan bagian dari gelombang dua, diberangkatkan pada 16 Mei 2025, dalam Kloter 38 JKG. Mereka memasuki Asrama Haji Lampung untuk persiapan sebelum diterbangkan ke Jeddah. Jamaah ini termasuk dalam skema fast track, yakni jalur cepat imigrasi yang memungkinkan mereka langsung menuju Makkah tanpa transit di Madinah.

“Skema ini sangat membantu, khususnya bagi jamaah lansia, karena mempercepat waktu perjalanan dan meminimalisir kelelahan,” ujar Ansori, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Lampung.

Dalam sambutannya saat pelepasan kloter pertama, Gubernur Mirza menyatakan bahwa uang saku yang diberikan oleh Pemprov Lampung bukan sekadar simbol. Melainkan bentuk konkret pelayanan daerah kepada umat Islam yang sedang menjalankan rukun Islam kelima.

“Dana ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kehadiran dan pelayanan pemerintah daerah di tengah umat. Kami ingin memastikan bahwa ibadah ini bisa dilaksanakan lebih nyaman, dan para jamaah bisa fokus menjalani setiap rukun haji,” kata Gubernur.

Ia juga mengingatkan agar dana ini digunakan untuk kebutuhan ibadah, bukan semata-mata oleh-oleh.

Dari total 7.050 jamaah yang akan diberangkatkan dalam 19 kloter, masing-masing kloter terdiri dari 393 jamaah. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada jamaah lansia dan difabel. Salah satu jamaah tertua, Sutiah Sunyoto (107 tahun) dari Kabupaten Lampung Selatan, tergabung dalam Kloter JKG 19. Sementara jamaah termuda adalah Muhammad Bahauddin (18 tahun) dari Lampung Utara.

“Keberangkatan ini bukan hanya ibadah individu, tetapi juga peristiwa kolektif umat. Maka kami mengingatkan para petugas agar menjalankan tugas dengan ikhlas, karena ini bagian dari ibadah,” ujar Plt. Kakanwil Kemenag Lampung, Erwinto.

Sejalan dengan dukungan daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama RI juga telah menyiapkan layanan menyeluruh bagi jamaah, termasuk akomodasi, katering, dan transportasi di Arab Saudi. Jamaah akan tinggal sekitar 41 hari, dan akan mendapatkan total 127 kali makan, termasuk selama di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

“Tim kami sudah berangkat sejak akhir 2023 untuk menyiapkan hotel, katering cita rasa nusantara, dan bus khusus sesuai standar,” ujar Subhan Cholid, Direktur Layanan Haji Luar Negeri.

Menutup rangkaian pelepasan, Gubernur Mirza menitipkan doa kepada seluruh jamaah agar pembangunan Lampung dapat terus berjalan baik, diberkahi, dan dijauhkan dari bencana. Ia juga berharap generasi-generasi saleh dan pemimpin yang amanah dapat lahir dari daerah ini.

“Mohon doakan agar Lampung menjadi provinsi yang religius, aman, dan makmur. Doakan agar ke depan lebih banyak lagi saudara kita yang bisa menunaikan haji,” tutupnya. (*)

KOTABUMI—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengantarkan dan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Bachtiar Basri sebelum dimakamkan di Pemakaman Keluarga, Kotabumi, Lampung Uatara, Jumat (16/5/2025).

Mantan Bupati Tulangbawang Barat yang akrab disapa “Om Bach” meninggal dunia di usia 71 tahun di RSUD Abdul Moeloek pada Kamis (15/5/2025), sekitar pukul 15.46 WIB.

Bachtiar Basri juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur mendampingi Ridho Ficardo, dan merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan Rahmat Mirzani Djausal–Jihan Nurlela pada Pilkada 2024.

Semasa hidupnya, Bachtiar dikenal sebagai tokoh birokrat dan politisi senior yang banyak berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung.

Kepergian Bachtiar Basri ini meninggalkan duka mendalam bagi banyak pihak, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang menyebut Bachtiar sebagai mentor dan guru politiknya.

“Beliau adalah orang yang besar, beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi pembangunan di Provinsi Lampung,” ucap Gubernur.

“Lebih dari itu, beliau juga adalah paman sekaligus guru saya berpolitik, semoga dosa-dosa beliau diampuni dan jasa-jasanya dikenang, mari kita sama-sama doakan,” tambahnya.

Adapun prosesi pemakaman dilakukan secara kedinasan, dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebagai Inspektur Upacara. Meski upacara tersebut dilaksanakan secara sederhana namun tetap khidmat, sesuai dengan permintaan keluarga.

Sejak pagi, kerabat, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar berdatangan untuk berbelasungkawa. Tampak juga sejumlah pejabat di Provinsi Lampung hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Selatan -– Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui program hilirisasi pertanian. Salah satu langkah konkret diwujudkan dengan penyerahan bantuan alat pengering gabah dan jagung (Dryer Rice Milling Unit/DRMU) berkapasitas 20 ton kepada Koperasi Pertanian Serbajadi Sukses Bersama di Desa Bandarrejo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat (16/5/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir langsung meninjau sekaligus mengoperasikan mesin Dryer RMU tersebut. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meninjau gudang penggilingan dan penyimpanan milik koperasi guna memastikan kesiapan fasilitas penunjang hilirisasi pertanian.

“Produksi gabah padi Lampung saat ini menempati peringkat lima nasional, sementara produksi jagung menempati posisi ketiga. Dari dua komoditas ini, ada sekitar 1,5 juta petani yang menggantungkan hidupnya,” ujar Gubernur Mirza dalam sambutannya.

Namun, lanjut Gubernur, masih banyak petani yang belum dapat menikmati hasil maksimal akibat terbatasnya fasilitas pengeringan pasca panen. Kondisi gabah dan jagung yang belum kering membuat produk cepat rusak dan dijual dengan harga rendah, seringkali dimanfaatkan oleh tengkulak.

“Dengan adanya dryer ini, petani bisa menyimpan hasil panennya lebih lama. Ini akan meningkatkan posisi tawar petani terhadap pedagang, pengumpul, bahkan industri,” jelasnya.

Gubernur Mirza juga menyebutkan bahwa Provinsi Lampung masih membutuhkan setidaknya 500 unit dryer berkapasitas 20 ton agar dapat mengimbangi volume produksi gabah dan jagung Lampung.

Ke depan, Pemerintah Provinsi juga merencanakan pembangunan silo atau gudang penyimpanan modern. Langkah ini menjadi bagian dari strategi hilirisasi berbasis industri di pedesaan.

“Nanti jika sudah ada silo, maka Lampung pada  tahun 2028 akan bisa melakukan hilirisasi jagung secara basis industri, kita kan membuat konsentrat atau tepung jagung di tingkat desa dan kecamatan, membuat tepung ikan, dan ini  akan meningkatkan pendapatan petani berkali kali lipat,” ungkap Gubernur Mirza.

Ia pun mengajak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk bersinergi dalam mempercepat hilirisasi. Mengingat daerah ini merupakan lumbung gabah terbesar di Lampung, peran strategisnya dinilai vital dalam menjaga stabilitas harga dan produksi pangan.

“Kolaborasi Lampung Selatan sangat penting untuk mendorong hilirisasi jagung dan beras secara menyeluruh di provinsi ini,” tambahnya.

Gubernur Mirza berharap langkah hilirisasi yang dilakukan secara inklusif dan masif akan menciptakan ekosistem bisnis baru di sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung secara signifikan yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya dan kesejahteraan seluruh masyarakat Lampung.

“Dan jika ini dilakukan secara masif di Provinsi Lampung, maka sesuai harapan Pak Presiden Prabowo, Ekonomi Lampung akan tumbuh,” pungkasnya.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung, — Dekranasda Provinsi Lampung menerima kunjungan Finalis Muli Mekhanai Provinsi Lampung Tahun 2025 bertempat di kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Jum’at (16/05/2025).

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan inspiratif yang menjadi ajang untuk lebih mengenal kekayaan kriya Lampung, mulai dari kain Tapis hingga ragam kerajinan daerah yang sarat dengan motif dan corak kearifan lokal.

Kunjungan disambut sejumlah Pengurus Dewan Kerajinan Provinsi Lampung.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah Finalis Muli Mekhanai Lampung tampak sangat antusias dan menikmati suguhan berbagai kerajinan daerah yang diproduksi oleh sejumlah UMKM di Provinsi Lampung dengan menampilkan ciri khas daerah Lampung.

Sebelumnya, sebanyak 46 finalis Muli Mekhanai perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tampil memukau  dengan memamerkan karya desainer lokal terbaik, dalam Fashion Show 2025 dengan tema “Ragam Warna Lampung Maju” di Mal Boemi Kedaton, Kamis (15/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Lampung, Dendy mewakili Ketua Dekranasda  Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas dipilihnya Dekranasda Provinsi Lampung sebagai destinasi inspiratif bagi para finalis Muli Mekhanai Tahun 2025.

“Mewakili segenap pengurus Dekranasda Provinsi Lampung, saya sampaikan salam hangat dari Ibu Ketua, semoga kegiatan ini menjadi goresan kesan dan pengalaman bagi adik – adik semua untuk lebih mengenal wastra yang dimiliki Lampung,” ucapnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan pendidikan yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, dilakukan  penandatanganan Pakta Integritas oleh sejumlah pemangku kepentingan di Ruang Sungkai, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (16/05/2025).

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan sistem baru yang menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru serta Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/289/V.01/HK/2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 4 jalur pendaftaran yang digunakan pada SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, yaitu :

1. Jalur Domisili, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung).

2. Jalur Afirmasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas (kuota paling sedikit 30% dari daya tampung, terdiri dari 25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu dan 5% untuk calon murid penyandang disabilitas).

3. Jalur Prestasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik (kuota paling sedikit 35% dari daya tampung).

4. Jalur Mutasi, yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar (kuota paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/wali dan 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas).

Pada SPMB tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 35 SMA Unggul, dimana untuk seleksi jalur prestasi pada sekolah unggul merupakan hasil penggabungan nilai dari tiga komponen utama: Tes Kemampuan Akademis (TКА), nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, dan sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Kuota jalur prestasi untuk sekolah unggul sebesar 35%.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyatakan bahwa SPMB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan asas berkeadilan.

“Semua anak Indonesia berhak mendapatkan layanan Pendidikan. Penyempurnaan kebijakan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Dimana Pemerintah Provinsi Lampung telah memperbaiki mekanisme seleksi, memperjelas persyaratan pada setiap jalur, serta memperkuat koordinasi untuk memastikan daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal,” ucapnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) memiliki peran penting dan dalam penerapannya diperlukan dukungan penuh dari semua pihak dan pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas.

“Sekolah harus memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk menerima murid baru. Orang tua perlu memberikan dukungan dan pemahaman kepada anak-anak mereka tentang proses pendaftaran. Masyarakat luas juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan SPMB,” tegasnya.

Melalui dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, Gubernur berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil.

“Dengan dukungan dari semua pihak dan komitmen kita yang diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas, kita berharap pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2025/2026 dapat berjalan lancar dan berhasil dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru yang adil, transparan, dan inklusif,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Ketua Dekranasda Provinsi Lampung,  Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Lampung Fashion Show 2025 dengan tema “Ragam Warna Lampung Maju” di Mal Boemi Kedaton, Kamis (15/5/2025).

Ajang bergengsi yang telah diselenggarakan sejak 1989 ini kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap generasi muda yang aktif berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Lampung.

Sebanyak 46 finalis Muli Mekhanai perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tampil memukau dengan memamerkan karya desainer lokal terbaik.

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar perhelatan biasa, melainkan panggung kebanggaan bagi Muli Mekhanai yang telah terpilih mewakili daerah masing-masing.

“Lampung Fashion Show 2025 menjadi momentum lahirnya generasi muda yang cerdas, tidak hanya cantik dan rupawan, tetapi juga memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, serta kreativitas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keindahan wastra (kain tradisional) khas Lampung yang ditampilkan dalam ajang ini. Setiap kabupaten/kota memperlihatkan kekhasan wastranya, dipadukan dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai budaya dan filosofi Lampung.

Wulan Mirza berharap para Muli Mekhanai dan masyarakat Lampung terus bangga menggunakan wastra daerah sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung —- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025).

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindungan PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran.

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khusus SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir.

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

“Misalnya negara tujuan jepang, kurikulumnya yang sesuai jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa kita sesuaikan,” ujarnya.

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI.

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara,” jelasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada bersama Pj. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Hanita Firsada dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengikuti acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dharma Wanita Provinsi seluruh Indonesia secara virtual di ruang Abung Balai keratun Lt.1, Kamis (15/5/2025).

Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung menjadi salah satu yang dilantik dan dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Nomor 229 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung masa bakti 2024 – 2029.

Mengawali sambutannya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat, Ida budi Gunadi Sadikin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan.

“Selamat dan sukses Selamat bekerja kepada ibu-ibu yang baru saja dikukuhkan, semoga amanah ini menjadi ladang pengabdian yang penuh berkah dan bermanfaat bagi organisasi, keluarga dan masyarakat,” ucap Ida Budi Gunadi Sadikin.

Ida menambahkan bahwa dengan tagline baru Dharma Wanita Persatuan yaitu “Sehat dan Berdaya” diharapkan bukan hanya sekadar menjadi semboyan, akan tetapi mencerminkan arah gerak organisasi yang bukan hanya sehat secara fisik tapi juga sehat dalam pola pikir dan bersikap dalam menjalankan visi dan misi organisasi sehingga mampu memberdayakan anggotanya.

Menurut Ida, DWP harus memiliki kontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui 3 peran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam mendukung pendidikan dan ekonomi keluarga,
2. Mengembangkan program pemberdayaan berbasis digital dan lokal,
3. Menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

“Saya percaya bahwa di setiap Provinsi, di setiap rumah ada kekuatan perempuan yang luar biasa. Mari kita sinergikan kekuatan itu dalam semangat Dharma Wanita Persatuan untuk membangun bangsa dari dalam keluarga dan dari hati seorang ibu seperti kata bijak ‘Didiklah seorang perempuan maka engkau telah mendidik sebuah generasi’,” pungkasnya.

Disela-sela kesempatan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus DWP Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan.

Acara dihadiri  oleh 27 orang penasihat Dharma Wanita Persatuan dan 38 Ketua dan Pengurus  DWP Provinsi, Ketua dan Pengurus Kabupaten/Kota sebanyak 417 Kabupaten dan 96 Kota se Indonesia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung bersama PT Pos Indonesia resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dalam rangka mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dan Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy dan Direktur CV. Indonesian Commodity Mahessa Raditya, UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan langkah konkret yang sangat strategis dalam memperkuat posisi UMKM, khususnya para perajin binaan Dekranasda, dalam rantai distribusi dan pemasaran nasional hingga global.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat dalam mendorong kemajuan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan pelestari kearifan lokal, termasuk di dalamnya produk-produk kerajinan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi,” ucapnya.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menyampaikan apresiasinya terhadap PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam hal penyediaan layanan logistik dengan tarif khusus bagi UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung. Hal ini tentu sangat membantu menurunkan biaya distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini diharapkan  akan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah Lampung untuk dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia bahkan pasar global.

“Lebih jauh lagi, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong antara lembaga daerah dan BUMN dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional,” ucapnya.

Wulan juga berharap sinergi ini dapat menjadi motor percepatan transformasi UMKM di Provinsi Lampung menjadi pelaku usaha yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

“Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai contoh nyata bahwa sinergi antara Pemerintah, BUMN, dan pelaku UMKM adalah kunci untuk membangun Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ajaknya.

Sementara itu, Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah lebih dulu ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kegiatan hari ini adalah sebuah tindak lanjut dari suatu kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Pos Indonesia, kami di PT Pos Indonesia siap mensupport pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung ini,” ucapnya.

Richwan juga menegaskan komitmen PT Pos Indonesia untuk memberikan support kepada UMKM di Provinsi Lampung.

“Niatan kita adalah bagaimana kita bisa mensupport UMKM dan hari ini mungkin juga akan ditandatangani perjanjian kerja sama, dari kerja sama tersebut seluruh UMKM, setiap pengiriman melalui PT Pos Indonesia juga nanti akan kita kasih spesial rate atau atau diskon 15% dan juga ini agak berbangga karena kita juga akan PKS juga dengan CV. Indonesia Commodity Cabang Bandar Lampung itu pelaku UMKM Lampung yang akan ekspor ke Senegal Afrika yang mungkin nanti di akhir bulan ini akan bisa kita launching kita laksanakan,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan talk show  bertema peningkatan daya saing UMKM untuk ekspansi pasar. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).