Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti  Acara Gowes Bersama, bertempat di Mahan Agung, Jumat (04/02).

Kegiatan gowes bersama digelar sebagai ajang silaturahmi,  menjalin komunikasi dan menjaga kebugaran dengan menyusuri jalan diwilayah Kota Bandar Lampung.

Hadir mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, Kepala Dinas PSDA Budi Darmawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Yudhi Alfadri, Kaban Kesbangpol M. Firsada, Kasat Pol PP M Zulkarnain, Karo Organisasi Drs. Lukman,  Karo Adpim Yudi Hermanto,  Karo Umum M. Yuliardi,  Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Dinas

Bandar Lampung, —Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal melepas   rombongan  Perajin dan Pengusaha Batik Lampung untuk melakukan  Pelatihan dan Ziarah Batik di Pulau Jawa,  bertempat di Mahan Agung, Jum’at (4/2).

Perajin dan Pengusaha Batik yang tergabung dalam Perkumpulan Perajin dan Pengusaha Batik Lampung diterima langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung.

Ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Laila Al Husna dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan diikuti oleh perwakilan perajin dan pengusaha batik dari Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Perajin dan Pengusaha Batik Lampung akan mengikuti Pengukuhan dan Pelatihan Ziarah Batik di 3 Provinsi di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Perajin dan Pengusaha Batik Lampung juga membawa misi untuk memasarkan produk – produk Batik Lampung agar lebih dikenal di Indonesia.

Rombongan direncanakan akan mengikuti pelatihan membatik   di Jawa Barat, Pekalongan, Jogjakarta dan Solo.

Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menyampaikan bahwa Potensi produk kerajinan di Lampung sangat besar dan dapat dikembangkan sehingga memiliki kesempatan untuk bersaing dengan daerah lain di Indonesia dan dikenal oleh masyarakat.

Batik Lampung juga menjadi sumber inspirasi bagi beberapa  desainer nasional, sehingga merupakan peluang untuk mengembangkan produk batik Lampung.

Riana Sari berpesan kepada para perajin dan pengusaha batik yang mengikuti kegiatan Ziarah Batik agar terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan inovasi untuk kemajuan Batik Lampung.

“Kegiatan ini hendaknya  menjadi titik pijak bagi para perajin dan pengusaha batik Lampung untuk mengembangkan batik Lampung sehingga dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia”, ucap Riana Sari.

Ketua Dekranasda juga berpesan kepada para peserta Ziarah Batik dari Lampung agar tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan disetiap kesempatan.

“Harapan saya dalam mengikuti kegiatan ini agar tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung”, pungkasnya.

Pelepasan rombongan ditandai dengan pengibaran bendera Dekranasda Provinsi Lampung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung dari halaman Mahan Agung.

Turut mendampingi dalam kegiatan pelepasan perajin dan pengusaha batik Lampung, Kepala Dinas PPPA, Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si dan pengurus Dekranasda Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BANDARLAMPUNG—Dalam rangka memaksimalkan Keterbukaan Informasi Publik, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung melakukan Rapat Kerja dengan Kepala Dinas beserta jajaran  Diskominfotik Provinsi Lampung di ruang Comand Center Diskominfotik (3/2/2022).

Pada kesempatan itu Kadis Kominfotik Ganjar Jationo mengungkapkan harapannya agar KI Provinsi Lampung dapat meningkatkan kinerjanya dengan  memanfaatkan SDM dan anggaran secara maksimal. Diskominfotik siap memdukung kegiatan yang menjadi program KI Lampung ditahun 2022 ini.

Sementara itu Ketua KI Lampung Alwi Siregar mengungkap program utama ditahun 2022 selain meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa informasi, juga akan menyelenggarakan Monev Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik se Provinsi Lampung, dan mensupport KI Pusat dalam kegiatan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Diakhir acara Rakor, Kadis Kominfotik menambahkan untuk memaksimalkan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KI Provinsi Lampung diharapkan dapat  membuat sistem pelayanan  berbasis Teknologi Informasi.

Pada kesempatan tersebut Komisioner menyempatkan diri untuk meninjau ruang layanan PPID Utama Pemprov Lampung didampingi Kabid PLIP Irsan Murhan.

Bandar Lampung — Menindaklanjuti hasil audiensi antara Gubernur Arinal Djunaidi dan Jajaran Pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) pada Selasa (25/1) yang lalu, Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menggelar pertemuan lanjutan dengan Ketua Orari Daerah Lampung, Iwan Novriza, dan Pengurus RAPI Lampung di Kantor Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Kamis (3/2).

Sebelumnya, Gubernur Arinal memberikan arahan agar Dinas Kominfo Provinsi Lampung membangun kemitraan dengan Orari Daerah Lampung dan RAPI Provinsi Lampung.

Selain itu, Gubernur Arinal juga memberikan arahan agar diupayakan terkait fasilitas kantor yang memungkinkan dua organisasi ini menjalankan aktivitas organisasinya.

“Minimal kantor itu ada ruang rapatnya. Kominfo saat ini sedang mengupayakan hal itu. Sementara ini dalam bayangan saya, kantornya berada di kawasan PKOR Way Halim. Kalau tidak memungkinkan, kita carikan di aset-aset Provinsi di tempat lainnya,” ungkap Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga, dan Ekosistem Telekomunikasi dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio.

Terkait mitigasi bencana, keberadaan media penyiaran, khususnya radio, sangat penting dan dapat diandalkan menjadi media penyampai informasi kebencanaan.

Di kala seluruh infrastruktur komunikasi jatuh akibat terjadinya bencana, salah satu media yang efektif dalam menciptakan sistem informasi yang ideal adalah komunikasi radio.

Turut serta dalam rapat mendampingi Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Alma Rostow dan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Lakoni Ahmad. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2).

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdaprov Lampung mengatakan bahwa, salah satu langkah pembangunan ketenagakerjaan utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja, telah hadir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Regulasi ini diikuti juga dengan beberapa peraturan Kementerian/Lembaga yang mengatur secara khusus tentang standar usaha/produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Semua perangkat regulasi ini ditargetkan mampu mendorong kemudahan berbisnis atau berinvestasi di Indonesia.

“Hal ini tentunya sangat penting bagi upaya penurunan tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sektor formal di era pelambatan ekonomi global karena efek pandemi Covid-19,” kata Menaker.

K3 menjadi salah satu substansi yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pelaku usaha mempunyai tingkatan risiko dan berpengaruh terhadap perizinan berusaha.

Apabila usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi maka diperlukan izin, sedangkan jika memiliki risiko yang rendah, maka hanya diperlukan pendaftaran usaha dengan tetap berkomitmen untuk melaksanakan beberapa standar yang antara lain adalah standar tentang K3.

“Oleh karena itu, tugas kita adalah melaksanakan sebaik baiknya semua regulasi tersebut demi terwujudnya visi dan misi pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menaker. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti kegiatan penyerahan SK Kehutanan Adat, SK Hutan Sosial (SK HIjau) dan SK Tanah Obyek Reforma Agaria (SK Biru/Tora) oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (03/02).

Penyerahan Sertifikat dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Desa Simangulampe, tepatnya di kampung halaman Raja Sisingamangaraja, Kecamatan Bakkara, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara

Pembagian Sertifikat ini juga diikuti dan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Di Provinsi Lampung penyerahan sertifikat dilakukan oleh Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, pada hari ini dilakukan penyerahan sertifikat Kehutanan secara serentak di 19 Provinsi Se-Indonesia, dimana di Provinsi Lampung diserahkan 66 SK Kehutanan Sosial dengan luas lahan 11.309,87 Hektar yang meliputi 6 UPTD KPH,  yakni Batutegi, Gedong Wani, Gunung Balak, Pesawaran, Tahura Wan Abdul Rahman, Way Pisang.

Kawasan Hutan Negara di Provinsi Lampung berdasarkan SK. Menhutbun No. 256/Kpts-11/2000 memiliki luas: 1.004.735 Hektar (28,45% luas wilayah).

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengimbau kepada masyarakat penerima SK untuk segera memanfaatkan lahan yang ada sesegera mungkin.

“Segera manfaatkan, jangan sudah diberikan tidak diapa-apain, tanami dengan 50% pohon berkayu, 50% sisanya bisa ditanami tanaman semusim, bisa jagung, kedelai, padi hutan, buah-buahan, atau kopi,” ucap Presiden

“Mohon betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif jangan dipindah tangankan. Dikelola dengan baik, kalau sudah produktif nanti bisa ditingkatkan menjadi hak milik, namun jika ditelantarkan akan saya cabut,” tegas Jokowi.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi usai mengikuti kegiatan, dalam keterangannya menyatakan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI, dengan adanya penyerahan sertifikat ini agar fungsi hutannya berjalan namun memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Ini upaya kita supaya fungsi hutannya jalan tetapi ada upaya memfungsikan nilai-nilai ekonomi, misalnya hutan produksi ditanam pohon tapi diberikan jarak agar bisa ditanam tanaman pangan yang menghasilkan. Hutannya terjaga, masyarakat meningkat pendapatannya,” ucap Gubernur.

“Tapi yang di dalam Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Nasional, saya harap dari Kementerian tetap konsisten membentuk zona-zona, seperti zona pemanfaatan, zona pendidikan, dan zona inti agar dapat menciptakan keseimbangan kawasan,” Tegas Gubernur. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjadi Pembina Apel Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022, di Balai Keratun Lt.III, Kamis (3/2).

Acara diawali dengan Penyerahan Bendera Pataka K3 dari Pembina Apel kepada Unsur Pemerintah yaitu Disnaker, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Perwakilan Serikat Buruh Pekerja (KSPSI).

Pada Tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengambil tema “Penerapan Budaya K3 Pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi”, sebagai tema pokok Bulan K3 Nasional Tahun 2022.

Di akhir acara apel, Sekda Provinsi Lampung didampingi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Agus Nompitu melakukan penekanan tombol sirine menandai dimulainya bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional.

Hadir dalam apel Kadis PSDA, Kadis Perhubungan, Kadis Kesehatan, Kadis Koperasi & UKM, serta perwakilan Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Cipta Karya, Dinas KPTPH, Dinas Peternakan. Hadir juga perwakilan Polda Lampung, Korem 043/Gatam, Pelindo, PLN, serta perwakilan beberapa Rumah Sakit dan Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung, — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi perkembangan program kerja Provinsi dan Kabupaten/kota secara Virtual, bertempat di Ruang video conference Lt.1 Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (02/02/2022).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, diwakili Karo Perekonomian Ir. Emilia Kusumawati, M.M mengikuti rangkaian acara rakor dan dihadiri oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan  UMKM, Karo Perekonomian, Kabid pada Dinas KPTPH. Kegiatan juga diikuti secara virtual seluruh Forkopimda se-Indonesia.

Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono dalam kesempatan itu menjelaskan, tentang monitoring dan evaluasi perkembangan program kerja daerah yang dituangkan dalam peta jalan (RoadMap) dan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024.

Daerah yang sudah mengirim data roadmap ada 16 Provinsi dan 155 kabupaten/kota. Dirjen berharap bagi daerah provinsi dan kab/kota yang belum  mengirimkan jalan map/roadmap agar segera mengirimkan ke pusat.(Diskominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi memberikan arahan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ruang Rapat Utama, Rabu (2/2).

Berdasar Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 6 Ayat 2, bahwa Satker Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahunan.

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Saat ini, DPA SKPD telah selesai disusun dan ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala BPKAD dan Sekretaris Daerah.

Dengan telah ditetapkannya DPA Tahun 2022, maka seluruh Kepala SKPD telah siap melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Sesuai amanat Perpres No.29 Tahun 2014, dalam rangka meningkatkan integritas yang tinggi, akuntabilitas kinerja, transparansi, dan kinerja aparatur maka perlu dilakukan perjanjian kinerja dari pemberi amanah (Gubernur) kepada penerima amanah (Kepala SKPD).

Secara simbolis, Penandatanganan Perjanjian Kinerja diawali oleh Inspektur Provinsi Lampung kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan disaksikan langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi.

Hadir dalam acara ini, Para Asisten Setdaprov Lampung serta Staf Ahli, juga seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi memberikan arahan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ruang Rapat Utama, Rabu (2/2).

Dalam arahannya, Gubernur Arinal Djunaidi mengingatkan agar Perjanjian Kinerja yang ditandatangani ini bukan sekedar secara seremonial belaka, namun mempunyai makna yang strategis, karena perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen para Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan serta bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

“Maksud perjanjian kinerja ini agar para Kepala Perangkat Daerah konsisten menjalankan tatakelola anggaran, Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan lainnya,” ujar Gubernur Arinal.

Gubernur juga meminta kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk fokus dan mempunyai tekad guna merealisasikan apa yang telah dijanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Oleh karenanya, Gubernur Arinal menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mampu menggerakkan dan mengkoordinir seluruh anggota organisasi, satu kesatuan, sehingga dapat bersama-sama bekerja dalam mewujudkan target-target kinerja yang akuntabel dengan penggunaan anggaran.

Kedepan, Gubernur Arinal meminta Inspektorat dan Bappeda untuk memilah serta mengevaluasi berbagai program yang sifatnya rutin namun tidak berdampak dan berbagai program yang bukan merupakan program prioritas untuk dialihkan atau ditunda.

Secara simbolis, Penandatanganan Perjanjian Kinerja diawali oleh Inspektur Provinsi Lampung kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan disaksikan langsung oleh Gubernur Arinal Djunaidi.