Kategori: Pemprov

MESUJI—Pemerintah Provinsi Lampung sangat memperhatikan pembangunan infrastruktur dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Mesuji, yang tentunya akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat melakukan kunjungan kerja dan pengarahan kepada Kepala OPD Kabupaten Mesuji, DPRD Kabupaten Mesuji, Camat, Kepala Desa/Kepala kampung se-Kabupaten Mesuji, di Aula Kolam Taman Kehati, Kabupaten Mesuji, Sabtu (16/07/2022).

Diantaranya adalah rencana Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah, yang akan menjadi akses perdagangan dan pemenuhan Logistik Pangan.

Rencana pembangunan tersebut telah disampaikan oleh Gubernur Lampung dalam Forum Rakor Gubernur se-Sumatera dan telah dilakukan penandatanganan MOU antara Pemprov Lampung dan Pemprov Bangka-Belitung.

Gubernur juga telah berkoordinasi dan mendorong Kementerian Perhubungan RI untuk melakukan percepatan pembangunan dan membuka alur logistik Tanah Merah dan Batu Balai.

Selain itu, Gubernur Arinal juga menilai bahwa Sungai Mesuji (yang memiliki panjang 220 km dan Luas DAS 2053 km2) memiliki potensi sumber daya air dan perikanan yang besar untuk dikembangkan. Oleh karenanya terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah memfasilitasi dan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk membangun Balai Benih dan Budidaya Perikanan di wilayah Mesuji.

“Mesuji ini akan saya jadikan sebagai Kabupaten Perikanan, saya sudah sampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Lampung ini kaya akan ikan air tawar, ada jelabat, belida, patin, baung dan lain-lain, jadi mohon diperhatikan, Alhamdullilah direspon dan kita akan dibangunkan Balai Benih dan Budidaya Perikanan, dan akan saya tempatkan di Mesuji,” tutur Gubernur

Gubernur Arinal juga mendorong hilirisasi komoditas unggulan di Kabupaten Mesuji seperti komoditas Kelapa Sawit dan Karet

“Dengan hilirisasi dan inovasi maka akan meningkatkan nilai tambah pada komoditas-komoditas tersebut,” ucap Gubernur.

Kemudian, terkait Program Unggulan Kartu Petani Berjaya dan Smart Village, meskipun telah diimplementasikan juga di Kabupaten Mesuji, namun diperlukan percepatan dilapangan melalui dukungan Pemerintah Kabupaten Mesuji beserta jajarannya.

“Dengan Kartu Petani Berjaya, petani tidak hanya mendapat kemudahan dalam mendapatkan benih dan pupuk, tapi juga ada program KUR untuk petani dan beasiswa bagi anak petani, sehingga dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mesuji,” pungkas Gubernur (

MESUJI—Lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mesuji, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memberikan pemaparan terkait perkembangan pembangunan di Provinsi Lampung sekaligus memberikan pengarahan kepada Kepala OPD Kabupaten Mesuji, DPRD Kabupaten Mesuji, Camat, Kepala Desa/Kepala kampung se-Kabupaten Mesuji, di Aula Kolam Taman Kehati, Kabupaten Mesuji, Sabtu (16/07/2022).

Gubernur Arinal menyatakan bahwa dinamika perkembangan sosial ekonomi Provinsi Lampung sudah menunjukkan perbaikan pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari Laju pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I- Tahun 2022 tumbuh positif sebesar 2,96 persen (year on year) dibanding Tahun 2021 yang terkontraksi minus 1,99 persen pada periode yang sama.

“Kondisi tersebut tentunya menjadi momentum yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi yang kita harapkan.” ucap Gubernur.

Kemudian, disisi tatakelola pemerintahan, Gubernur mengatakan bahwa hingga saat ini kinerja Pemerintah Provinsi Lampung telah meraih apresiasi lebih dari 70 (tujuh puluh) penghargaan dari berbagai pihak.

Diantaranya adalah Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 Peringkat 1 Nasional, Kategori Provinsi dan Kabupaten dengan Peningkatan Produksi Padi Tahun 2019 – 2020 dari Menteri Pertanian RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI, Capaian Produksi Padi Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 2.650.290 ton atau meningkat 22,47% dari produksi padi tahun 2019, hingga terpilih menjadi Gubernur yang dinilai memiliki kinerja positif dimata publik.

Hal ini menurut Gubernur, tidak terlepas dari upaya Program Kartu Petani Berjaya (KPB) dan kerjasama semua pihak.

“Semua penghargaan tersebut tentunya merupakan hasil kerja kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mesuji, yang senantiasa bersinergi dengan jajaran Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung,” ungkap Gubernur.

Oleh karenanya, Gubernur menyatakan, bahwa meskipun terdapat banyak tantangan lingkungan global dan nasional yang harus dihadapi, Lampung harus bangkit untuk lebih maju dan lebih berdaya saing.

“Kita juga perlu terus-menerus memperkuat harmonisasi dan sinergi pembangunan pusat-daerah, termasuk sinergi antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten/kota, agar prioritas pembangunan daerah dan fokus pembangunan nasional dapat terwujud, dan segera dapat dirasakan,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Arinal Djunaidi mengimbau agar pemimpin, pejabat daerah dan ASN, harus mau menyisihkan energi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek sosial-ekonomi dan
kultural.

“Kenali medan, kuasai lapangan. Aparatur harus mampu bertindak solutif untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat. Kalaupun terdapat kendala, lakukan upaya koordinasi antar stake holder secara vertikal maupun horizontal, kirim surat sama saya,” tegas Gubernur

Aparatur juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan beradaptasi dengan cepat. Mampu mengantisipasi perubahan di lingkungan eksternal dan internal organisasi.

Disamping itu, ASN dituntut untuk memperbaiki dan menyederhanakan proses bisnis pemerintahan, sehingga menjadi sosok pelayan masyarakat yang lebih gesit dan lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan yang begitu cepat.

Bandar Lampung — Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menerima penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif Bidang Sosial dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung.

Penghargaan ini diserahkan oleh Ketua IKWI Lampung Yenni Puspasari didampingi Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, Sabtu (16/7/2022).

“Terima kasih atas penghargaan ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu dan seluruh perempuan di Provinsi Lampung bahwa sesungguhnya perempuan bisa ikut terlibat dalam pembangunan,” ujar Riana Sari.

Pemberian IKWI Award Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun IKWI ke- 61 dengan tema “Berkolaborasi dengan Pemerintah untuk Lampung Berjaya”.

Dalam acara tersebut, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri.

Hadir juga penerima penghargaan lainnya, yaitu :  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto, Sekdakab Pesawaran mewakili  Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran, Walikota Bandar Lampung, Asisten III Kabupaten Tulangbawang Lusiana mewakili Bupati Tulangbawang, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Retno Noviyana mewakili Bupati Tanggamus.

Adapun IKWI Award diberikan kepada Hj. Dewi Handajani S.E., M. M. kategori Perempuan Inspiratif Inisiator Saber Pekan, Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. kategori Perempuan Inspiratif Inisiator program BMW (Bergerak Melayani Warga), Dr. dr. Hj. Reihana, M. Kes., kategori Perempuan Inspiratif Tangguh Tanggulangi Pandemi Covid-19, Hj. Winarni Nanang Ermanto kategori Perempuan Inspiratif Penanganan Stunting, Hj. Nanda Indira Dendi S.E., M.M., kategori Perempuan Inspiratif Memajukan UMKM (Pencetus Sulam Jelujur), Hj. Eva Dwiana kategori Perempuan Inspiratif Grebek Sungai.

BANDARLAMPUNG — Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung melalui Sekretaris Drs. Wiwied Priyanto M.IP, didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial Maria Tamtina, membuka Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksana Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, berlangsung di Hotel Bukit Randu, Rabu (13-14/7/2022).

Dalam kesempatan itu Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Wiwied Priyanto M.IP menyampaikan, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Salah satu bentuk perwujudan komitmen tersebut adalah, meningkatkan kecepatan penjangkauan penduduk miskin untuk mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial mewujudkan komitmen ini dengan cara membangun lembaga pelayanan dan perlindungan sosial, yang diharapkan mampu menjadi pilar percepatan dan ketepatan pelayanan bagi masyarakat miskin yang disebut Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)slrt di level kabupaten kota, dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di level desa atau kelurahan.

Dinas Sosial Provinsi Lampung mengadakan kegiatan rakor (Puskesos), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas RT khususnya para fasilitator yang melaksanakan tugasnya, karena para fasilitator merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat.

Untuk itu kepada para peserta kegiatan rakor puskes ini dapat memanfaatkan fasilitas dan waktu yang sudah disediakan oleh penyelenggara sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan, Agus Mariyanti mengatakan, tujuan digelarnya kegiatan ini guna memberikan penguatan kepada pengelola Puskesos kabupaten kota untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman kepada pelaksana seperti fasilitator, supervisor, pengelola,  dalam melaksanakan program tersebut.

Peserta rakor Puskesos berjumlah 42 orang yang terdiri dari 15 kabupaten kota berlangsung selama dua hari 13-14 Juli.

Bandar Lampung —  Di hadapan Gubernur Arinal Djunaidi, sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, di Mahan Agung (15/7).

Kadis Peternakan & Kesehatan Hewan, Plt. Kadis Perkebunan, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan serta Sekretaris Dinas Kelautan & Perikanan masing-masing memaparkan Rencana Kerja pada tahun 2023.

Di bidang peternakan, Gubernur meminta agar pembibitan ternak kambing saburai di Tanggamus dan kambing etawa di Lampung Timur supaya terus dikembangkan guna mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional.

Di bidang perkebunan, Gubernur meminta Dinas Perkebunan untuk berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) terkait revitalisasi lada di Provinsi Lampung.

Gubernur juga meminta Dinas Perkebunan Provinsi serta Kabupaten untuk turun ke lapangan mendata lahan sawit yang sudah rusak guna peremajaan lahan dengan menyiapkan bibit sawit yang unggul.

Di bidang pertanian, Gubernur menginstruksikan agar Kawasan Sentra Perbenihan Nasional di Trimurjo betu-betul diperhatikan dari sisi teknisnya. Gubernur juga meminta agar mengembangkan sentra-sentra perbenihan di daerah lain di Provinsi Lampung yang memiliki potensi.

Gubernur juga meminta Dinas Pertanian Provinsi bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten mensurvei potensi lahan kering yang perlu dikembangkan agar target produksi padi dapat meningkat signifikan.

Gubernur juga meminta kepada seluruh dinas terkait agar terus mengawal penyaluran KUR kepada seluruh petani yang telah menjadi anggota KPB.

“KUR inilah napasnya petani, KUR inilah daya juang petani untuk meningkatkan pendapatan. Kita turun disitu untuk memberikan jaminan dan kemudahan sekaligus aman bagi para petani,” kata Gubernur.

Bandar Lampung— Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung,Yudi Alfadri, mewakili Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Transmigrasi pada Pembangunan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air.

Kegiatan dilaksanakan secara Hybrid bertempat di Ruang Video Conference Lt.I Gedung Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (14/07/2022).

Heriantono Waluyadi  dari Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air ((SSPSDA) Kementerian PUPR RI, menyampaikan progress pengadaan tanah di 4 bendungan yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu; Bendungan Marangkayu, Bendungan Margatiga, Bendungan Karian dan Bendungan Bulango Ulu.

Selain itu Heriantono Waluyadi  juga menjelaskan  progress pengadaan tanah di Bendungan Margatiga yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang memiliki lahan sebanyak 60,72% luas tanah sudah dalam status bebas, dan sebanyak 39,28% tersisa, akan ada rencana Impounding pada tahun 2023.

Sementara Yudi Alfadri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dalan kesempatan tersebut  menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pembangunan Bendungan di Margatiga Lampung Timur yang akan menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendukung PSN di Bendungan Margatiga Provinsi Lampung dengan memberikan rekomendasi persetujuan pelepasan hutan untuk menjadi Kawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Margatiga, Lampung Timur.” ungkapnya.

Hadir dalam rapat tersebut, perwakilan Dinas PSDA Provinsi Lampung, Dinas PKP dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Biro  Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, dan Biro Hukum Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi Perwakilan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) dan GEM Solution, di Mahan Agung, Jumat (15/7).

Perwakilan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Abbas Yahya menjelaskan maksud kedatangan audiensi ini, selain untuk bersilaturahmi dan membangun komunikasi juga untuk menjajaki kerjasama di bidang pariwisata.

Abbas Yahya menjelaskan, kerjasama yang dimaksud dengan menerapkan digitalisasi destinasi pariwisata lampung sekaligus melakukan kegiatan sosial, hasil kerjasama YPP dengan GEM Solution.

Hasil kerjasama tersebut berupa promosi dan publikasi destinasi wisata lampung di skala nasional bahkan internasional serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung pada prinsipnya menyetujui terkait kerjasama di bidang pariwisata ini, namun harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait pola kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan YPP.

Gubernur juga menjelaskan, saat ini Provinsi Lampung sedang gencar melakukan pembangunan di bidang pariwisata. Salah satunya yaitu pembangunan Bakauheni Harbour City.

Hadir dalam audiensi Staf Ahli Gubernur bidang IT, Kepala Bappeda, Kadis Kominfotik, Karo Pemerintahan & Otda, Plt. Kadis Pariwisata & Ekraf.

BANDARLAMPUNG—Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung Ganjar Jationo menerima kunjungan KPU Provinsi Lampung di lt.2 Ruang Command Center Kantor Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis (14/07/2022).

Pada pertemuan tersebut KPU Provinsi Lampung menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka tahapan Pemilu 2024 telah dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 lalu dengan agenda tahapan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Terkait dengan hal tersebut, Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana mengatakan bahwa Kampanye kedepan akan lebih banyak dilakukan secara digital dan mulai meninggalkan kampanye secara konvensional, oleh karenanya KPU meminta bantuan Dinas Kominfotik Provinsi Lampung untuk berperan serta dalam menangkal berita-berita hoaks, termasuk dukungan dalam penggunaan IT di daerah-daerah terpencil.

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyatakan bahwa tim IT Kominfo Lampung dalam kontek digital siap membantu, namun dalam hal pengaturan tetap mengikuti arahan dari KPU.

“Jadi kami hanya sebagai supporting, silahkan berdiskusi dengan Tim Ahli kami, jika masuk kedalam sistem KPU setahu saya tidak boleh, karena instansinya vertikal, tapi jika hanya bertukar pikiran tentu boleh-boleh saja,” ucap Ganjar.

Kemudian terkait sosialisasi Tahapan Pemilu 2024, Ganjar Jationo menyatakan Kominfo siap membantu mensosialisasikan dan mempublikasikannya melalui semua kanal informasi yang dimiliki oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan Surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisioner KPU Lampung Antoniyus Cahyalana kepada Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo.

BANDARLAMPUNG—Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mendampingi Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Dr. Dwi Handoko, M. Eng pada Peluncuran Uji Coba Frekuensi HF untuk Komunikasi Nelayan, di Hotel Novotel, Kamis (14/07/2022).

Ganjar Jationo menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung, sangat bersyukur dan berterimakasih pada Ditjen SDPPI yang telah memilih Lampung sebagai pilot projek dalam rangka peluncuran uji coba penggunaan frekuensi radio HF untuk komunikasi nelayan.

Menurut Ganjar, secara geografis sebagian besar wilayah Provinsi Lampung memiliki topografi Daerah Pantai dengan luas perairan laut   ± 16.625,3 km persegi, dengan Panjang garis pantai :  ±  1.105 km dan jumlah masyarakat nelayan ± 28.540 orang berdasarkan data statistik 2020.

“Sektor Nelayan merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat daerah pesisir pantai. Dalam menjalankan aktivitas di laut sangat kita sadari bahwa nelayan berhadapan dengan tingkat resiko tinggi. Sehingga para nelayan sangat membutuhkan alat  komunikasi agar mereka dapat menyampaikan informasi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi baik dalam situasi marabahaya ataupun komunikasi dengan unsur nelayan lain seperti antar kapal nelayan, komunikasi dengan keluarga ataupun yang ada di pelabuhan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah ikut melaksanakan peluncuran Frekuensi HF untuk komunikasi nelayan yang sebelumnya sudah didahului dengan bimbingan teknis agar para nelayan maupun pemilik kapal dapat menggunakan frekuensi HF yang diberikan.

Adapun, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo Dr. Dwi Handoko, M. Eng mengatakan bahwa Kominfo sebagai administrator frekuensi di Indonesia, banyak menerima pengaduan dari masyarakat frekuensi internasional, seperti Amerika, Jepang, dan Australia yang melaporkan bahwa jika pesawat melintas diatas Indonesia ada yang terganggu, setelah diselidiki sebagian memang sumbernya berasal dari masyarakat nelayan.

“Waktu itu kita sudah melakukan berbagai upaya tetapi masih berupa kegiatan sosialisasi agar tidak menggunakan frekuensi yang bukan peruntukannya, tetapi memang belum ada frekuensi khusus untuk nelayan. Jadi sekarang kami coba untuk memfasilitasi dengan memberikan frekuensi khusus nelayan agar bisa berkomunikasi,” ungkapnya.

“Akan tetapi memang tidak bisa kita kasih frekuensinya terus langsung bisa dipakai, ada beberapa aturan yang harus diikuti bersama, yaitu yang disebut dengan Izin Komunikasi Radio Antar Nelayan (IKRAN) dan tata kelolanya kami sebut dengan Sertifikasi Komunikasi Jarak Jauh,” ujarnya

Adapun menurut Dwi Handoko, kenapa uji coba dilakukan di Lampung, karena di Lampung Sosialisasinya sudah sangat mendalam sehingga memudahkan Kominfo, selain itu, masyarakat nelayan di Lampung ini juga sudah memahami bagaimana menggunakan radio dengan baik dan benar.

“Oleh karena itu, kami berterimakasih sekali pada jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang telah bersama-sama kami mensosialisasikan tentang frekuensi ini kepada para nelayan di Lampung, kedepan setelah diujicobakan di
Lampung, selanjutnya akan ujicobakan juga diwilayah-wilayah yang banyak kantung nelayan, seperti Pantura dan Makasar,” pungkasnya