Kategori: Pemprov

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bekerjasama dan mendukung penuh program Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi  Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional.

Diantaranya dengan memasang banner imbauan berisi hotline BPK terkait pengaduan di beberapa instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti Inspektorat dan BPKAD, banner tersebut selain berisi hotline juga dukungan untuk Provinsi Lampung dalam mewujudkan zona integritas.

Layanan hotline BPK Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diantaranya untuk melayanai permintaan informasi, pengaduan masyarakat, koordinasi TP goes to MTP, koordinasi APH berjaya, cek status, survey kepuasan layanan informasi.

“Saya minta banner imbauan layanan hotline itu tidak hanya untuk instansi di Provinsi, tetapi kalau bisa ke daerah-daerah kabupaten juga dipasang banner tersebut,” ujar Gubernur saat menerima Audiensi dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Mahan Agung, Kamis (15/09/2022).

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Lampung Yusnadewi, menyampaikan bahwa banner imbauan tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan komitmen dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

“Layanan Hotline 0813 6969 4488 dapat diakses melalui telpon maupun aplikasi whatsapp untuk layanan permintaan informasi, pengaduan masyarakat, koordinasi TP goes to MTP, koordinasi APH berjaya, cek status, survey kepuasan layanan informasi,” ucap Yusnadewi

Pada kesempatan tersebut, Yusnadewi juga mengundang secara langsung Gubernur Arinal untuk dapat hadir dalam kegiatan Serah-Terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung pada tanggal 26 September 2022 mendatang.

Serah Terima Jabatan rencananya akan diserahkan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung sebelumnya Andri Yogama ke Kepala BPK yang baru yaitu Yusnadewi.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menerima audiensi Perwakilan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pelopor Perdamaian (Pordam), di Mahan Agung, Rabu (14/9/22).

Kadis Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi melaporkan, jumlah Pendamping PKH di Provinsi Lampung saat ini sebanyak 1.686 pendamping, TKSK 229 orang, dan Tagana 406 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Aswarodi juga mengatakan bahwa pada prinsipnya, seluruh organisasi sosial siap membantu menyukseskan program-program pemerintah.

Selanjutnya dalam pertemuan tersebut, masing-masing koordinator menjelaskan tugas organisasinya. Koordinator Tagana Provinsi Lampung, Imam Setiawan, mengatakan bahwa Tagana merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

Koordinator TKSK Provinsi Lampung, Vivi Putri menyebutkan, TKSK merupakan relawan sosial yang membantu dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di wilayah kecamatan.

Koordinator Wilayah II PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Pendamping PKH bertugas untuk membantu penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Di Provinsi Lampung, terdapat 420.940 Keluarga Penerima Manfaat.

Kemudian, Koordinator Pelopor Perdamaian (Pordam) Provinsi Lampung, Ariansyah, mengatakan bahwa Pordam adalah relawan sosial yang bertugas untuk membantu penanganan dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Saat ini, anggota Pordam di Provinsi Lampung sebanyak 80 relawan.

Gubernur Arinal Djunaidi dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh organisasi sosial tersebut merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal juga meminta kepada seluruh organisasi untuk terus bersinergi dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan agar berbagai program sosial dan keberadaan organisasi sosial tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Gubernur juga meminta para relawan untuk memahami wilayahnya masing-masing agar seluruh program sosial pemerintah tepat sasaran.

Di akhir pertemuan, Gubernur menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Pendamping PKH berupa Laptop, Perlengkapan Pakaian kepada TKSK, dan Alat Komunikasi HT kepada Tagana Provinsi Lampung. Di kesempatan yang sama, Koordinator TKSK Provinsi Lampung juga menyerahkan Pakaian Seragam TKSK kepada Gubernur Lampung.

Bandar Lampung —- Sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Pencapaian Kemiskinan Ekstrim, Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Perlindungan Sosial.

Saat membuka acara Sosialisasi Pendataan Awal Regsosek di Hotel Radisson, Selasa (13/9/22), Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan, validasi data ini akan dipergunakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.

Gubernur juga menjelaskan beberapa kendala terkait rendahnya akurasi data penerima manfaat program, diantaranya yaitu data yang belum dimutakhirkan secara berkala, pemeringkatan kesejahteraan penduduk tidak dilakukan secara berkala, sistem rujukan tidak dijalankan dengan baik serta Pendataan yang tidak inklusif.

Melihat pentingnya data yang akan dihasilkan, Gubernur meminta kepada seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022, agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa, serta terbebas dari kepentingan pribadi dan kelompok.

“Saya mengharapkan dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial,” kata Gubernur.

Gubernur juga meminta BPS Provinsi Lampung untuk tetap menjalin koordinasi khususnya dengan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan Pendataan Regsosek 2022 dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani menyebutkan, prasyarat utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial adalah transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi seluruh penduduk.

Reformasi Perlindungan Sosial diperlukan sebagai perbaikan mekanisme pelaksanaan program perlindungan sosial bagi seluruh warga agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, mudah, akuntabel dan responsif terhadap kondisi bencana.

“Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah, untuk memastikan pemakaian data yang konsisten guna melaksanakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkap Endang Retno.

Selain itu, Kepala BPS Provinsi Lampung mengatakan Pendataan awal Regsosek ini bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

Selanjutnya, Kepala BPS Provinsi Lampung mengharapkan dukungan dari seluruh instansi pemerintah, swasta serta elemen masyarakat untuk dapat membantu pendataan awal regsosek, karena keberhasilan pendataan awal regsosek merupakan tonggak sejarah dalam upaya membangun satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sebagai wujud membangun Satu Data Indonesia.

“Semoga upaya kita ini memberikan dampak bagi kemajuan bangsa khususnya di Provinsi Lampung, utamanya untuk mewujudkan visi Lampung Berjaya,” pungkas Endang Retno.

Hadir dalam acara Anggota DPD RI Abdul Hakim, Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Bandar Lampung–Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, Chalim, selaku Ketua Kwarda Lampung menjadi narasumber dalam acara Workshop Penguatan Karakter Diera Digital tahun 2022 yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung,  bertempat di Hotel Whiz Prime, Selasa (13/9/2022).

Dalam kesempatan tersebut Chusnunia Chalim membawakan materi tentang Pemuda Menjadi Leading Sektor  Perubahan Masa Depan dan Pentingnya Pemahaman Teknologi dan Informasi Diera Digital.

Sementara narasumber lainnya Kepala Bidang PBE Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Arief Nugroho, menyampaikan materi Pendidikan Karakter dalam organisasi kepramukaan diera digital.

Ketua Kwarda Lampung, Chusnunia mengatakan
WHO menyebut pemuda sebagai young people” dengan batas usin 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut “adolescenes” atau remaja International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda

Sementara RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun, menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis.

Menurut Chusnunia, ada beberapa masalah dan tantangan pemuda diera digital saat ini seperti masalah Narkoba, Ahlak, menurunnya wawasan kebangsaan, belum maksimal peran lembaga pemuda, pengaruh budaya asing, angkatan kerja dan  penyimpangan pemanfaatan teknologi hoak atau berita bohong.

Untuk itu Ketua Kwarda berharap generasi muda harus menjadi agen perubahan dalam tranformasi digital.  Berdasarkan ASEAN Digital Generation Report 2021, generasi muda berusia 16-35 tahun tercatat sebagai talenta digital yang memiliki kemampuan untuk membantu dunia terhubung lewat dunia maya.

Generasi muda berperan sebagai agen perubahan dalam transformasi digital di Indonesia maupun dunia. Pengetahuan digital anak muda saat ini tidak hanya di aplikasikan untuk diri sendiri, namun juga ditransferkan ilmunya kepada generasi sebelumnya dan yang akan datang.

Terakhir Ketua Kwarda menyampaikan harapan kepada pemuda agar menjadi pemuda Beriman & bertaqwa, Tidak menjadi korban bombardir berita digital, Kreatif & inovatif, Dinamis, Motivatif, Perilaku sosial & Pejuang lingkungan, Bermental tangguh, Berwawasan internasional, Literasi perubahan yang positif dan  Pencipta lapangan pekerjaan.

Bandar Lampung — Pendataan Awal Regsosek sebagai upaya pemerintah mewujudkan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan dimulai pada Oktober – November 2022, menyasar penduduk/keluarga di 514 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Pendataan awal Regsosek menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK).

Adapun variabel data yang dikumpulkan melingkupi data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kondisi kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Data-data tersebut kemudian akan divalidasi sehingga akan menghasilkan data yang berkualitas.

Saat membuka acara Sosialisasi Pendataan Awal Regsosek di Hotel Radisson, Selasa (13/9/22), Gubernur Arinal Djunaidi menyebutkan, validasi data ini akan dipergunakan Pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, UMKM, data kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.

Kepala BPS Provinsi Lampung mengatakan Pendataan awal Regsosek ini bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri dari atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

Dengan dimulainya pendataan awal Regsosek di tahun 2022, diharapkan pada tahun 2024 akan terbentuk stabilitas sistem dan integrasi data yaitu terbentuknya Pusat Data Nasional, terbangunnya mekanisme quality control, serta penargetan dan monev yang terintegrasi.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Callsign, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Seragam sebagai tanda keanggotaan Orari dari Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Daerah Lampung Iwan Novriza, di Mahan Agung, Selasa (13/09/2022).

Orari menurut Iwan Novriza, adalah organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non-komersial dan non-politik.

Iwan Novriza mengatakan bahwa Orari Daerah Lampung selama ini banyak berkegiatan di bidang sosial dan mitigasi kebencanaan, Orari juga selama ini giat melakukan kerjasama dengan berbagai instansi menggelar Special Event Station (SES) pada kegiatan-kegiatan besar daerah, seperti HUT Provinsi, dan lain sebagainya.

“Special Event Station biasanya akan diikuti oleh seluruh anggota Orari se-Indonesia, bahkan oleh manca negara seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam, karena Orari juga tergabung dalam International Amateur Radio Union (IARU) Region 3,” ucap Iwan.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi Pemerintah, Lembaga, dan Ekosistem Telekomunikasi dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio.

Terkait mitigasi bencana, keberadaan media penyiaran, khususnya radio, sangat penting dan dapat diandalkan menjadi media penyampai informasi kebencanaan.

Di kala seluruh infrastruktur komunikasi jatuh akibat terjadinya bencana, salah satu media yang efektif dalam menciptakan sistem informasi yang ideal adalah komunikasi radio.

Oleh karenanya Gubernur Arinal Djunaidi memberikan perhatian khusus agar organisasi seperti Orari dan Rapi dapat turut berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

“Semua organisasi yang berkaitan dengan siber kita koordinasikan dengan kominfo, kita lakukan pemetaan potensi di setiap wilayah, baik itu bencana dan lain sebagainya, jadi pemerintah selalu siap,” ucap Gubernur

“Tidak hanya itu, bangun komunikasi dengan berbagai instansi lintas sektoral, misal dengan Kesbangpol terkait aksi massa, jadi aktif disemua kegiatan tidak hanya dibidang sosial dan kebencanaan,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga direncanakan akan memberikan bantuan 1 Unit Ambulan kepada Orari Daerah Lampung sebagai sarana transportasi untuk membantu warga yang membutuhkan.

“Mohon digunakan sebagaimana mestinya, jangan disalah gunakan untuk gaya-gayaan, saya memberikan ini karena saya juga dulu anggota Orari, tapi harus tetap sesuai aturan, silahkan diajukan surat resmi terlebih dahulu,” pinta Gubernur.

Selain Gubernur Lampung dan Ketua Orari Daerah Lampung, hadir juga pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon SFR) kelas II Lampung, Enik Sarjumanah.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menghadiri Pertemuan Tentang Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung Presiden Ri Joko Widodo, melalui Virtual Meeting, bertempat di Mahan Agung, Senin (12/09/2022).

Dalam arahan Presiden Joko Widodo mengatakan,  agar kepala daerah menggunakan dua persen dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

“Bahwa dua persen dari dana transfer umum, artinya Dana Alokasi Umum atau DAU, kemudian juga dana bagi hasil DBH (Dana Bagi Hasil), ini dua persen juga bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka akibat dari penyesuaian harga BBM,” kata Jokowi, Senin, 12 September 2022.

Jokowi menyebut pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan penggunaan dua persen dana itu untuk bansos.

Selain dana transfer umum, Jokowi juga memerintahkan para kepala daerah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga untuk membantu masyarakat.

Jokowi menjabarkan, dua persen dari dana transfer umum kira-kira mencapai Rp2,17 triliun, kemudian belanja tidak terduga dari pagu Rp16,4 triliun. baru digunakan Rp6,5 triliun

“Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota,” kata Jokowi.

Mengenai bentuk bantuan yang diberikan, Jokowi tak membatasinya dalan bentuk sembako. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk daerah pesisir, ia menyarankan agar bantuan berupa subsidi solar, lalu untuk UMKM subsidi bahan baku, dan untuk ojek online di perkotaan berupa bantuan sosial.

Kegiatan tersebut  diikuti Kabinet Inonesia Maju yang hadir secara langsung di Istana Negara dan seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual meeting.

Presiden mrnambahkan, total anggaran sebanyak 16,4% dan 6,5 T realisasi Juli 2022 sebagai belanja tak terduga, masih ada ruang yang sangat besar untuk digunakan. Karena posisi yang di APBD saat ini realisasi nya masih berada di angka 47%.

“Saya minta kepada seluruh Gubernur, Walikota, dan waktu yang diberikan Oktober, November bisa betul-betul direalisasikan anggarannya. Karena kita tahu kontribusi APBD disebuah daerah sangat besar dan juga supaya kita tahu bahwa akibat inflasi tersebut terutama yang berkaitan dengan harga pangan dengan nilai pangan,”  ujar Presiden.

Selain itu Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan sebanyak 74%, beras sebagai komponen utamanya 23% desa dan 19% kota.

Sementara Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi diantaranya Luwuk, Jambi, Kotabaru, Sampit, Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, Sibolga.

Inflasi Year of Year 5 Provinsi dari 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi ada di Sumatera yakni NTT, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Papua Barat.

“Seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota harus tau pasokan beras berasal darimana dan pembeli berasal darimana, semua bahan pangan dan kalau ada yang masih belum tau hingga kini, minta informasi ke menteri perdagangan, ” pungkasnya.

Hadir juga di Mahan Agung mendampingi Gubernur Arinal yakni, Sekretaris Daerah, Inspektur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol, Kadis BM dan BK, Kadis PSDA, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial.

Pejabat lainnya yang hadir Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis Peternakan dan Keswan, Kadis Perhubungan, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik, Kasat Pol.PP, Plt. Kadis ESDM, Plt. Kadis Perkebunan, Plt. Karo Perekonomian, Sekdis PMDes dan Transmigrasi, Kabid Dinas KPTPH.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka acara Festival Olahraga Pendidikan (FOP) se-Provinsi Lampung Tahun 2022, di Stadion Pahoman, Senin (12/9/22).

Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda melaporkan, Festival Olahraga Pendidikan ini diselenggarakan mulai tanggal 12-14 September, diikuti 11 atlet Putra-Putri dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Adapun dua cabang olahraga yang diperlombakan yaitu pencak silat dan atletik.

Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa Festival Olahraga Pendidikan se-Provinsi Lampung tahun 2022 ini merupakan perwujudan sistem Kompetisi Olahraga Pelajar yang berkualitas, terencana, berjenjang dan berkelanjutan.

Dengan diadakannya Festival Olahraga Pendidikan ini, Gubernur Arinal berharap para siswa dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan olahraga dan kesehatan jasmani, menumbuhkan sikap perilaku hidup sehat melalui kecintaan terhadap aktivitas olahraga, menumbuhkan iklim kompetisi olahraga yang sehat bagi para pelajar.

Selain itu juga para siswa diharapkan dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antar generasi muda, memberikan kesempatan kepada para generasi muda untuk dapat mengenali dan memahami keragaman budaya dari berbagai suku dan wilayah, menumbuhkan motivasi peserta didik untuk dapat meraih prestasi di bidang olahraga, dan mengenali potensi atau bakat olahraga yang dimiliki oleh para pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan Sports Center bertaraf internasional diatas lahan seluas 150 hektar dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Sports Center tersebut nantinya diharapkan sebagai wadah bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuannya, mencetak bibit-bibit atlet unggul asal Lampung, dan sebagai tempat penyelenggaraan event olahraga nasional.

“Saya akan berjuang keras dalam periode saya agar ini bisa terwujud. Menpora sudah mengirim surat kepada Menteri PUPR. Minggu depan saya akan memghadap Menteri PUPR dan meminta agar pembangunan ini menjadi prioritas,” kata Gubernur Arinal.

Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora diwakili oleh Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora, Supeni Pudyastuti menyebutkan, selain sebagai wadah penyaluran minat dan bakat siswa dalam bidang olahraga, FOP juga bertujuan untuk mewujudkan target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yaitu partisipasi siswa yang aktif berolahraga di usia 7 tahun keatas, 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu minimal 60 menit.

Adapun target yang ingin dicapai di tahun 2045 adalah sebanyak 70 persen siswa berpartisipasi aktif berolahraga sehingga diharapkan 30 persen siswa memiliki tingkat kebugaran jiwa kategori baik.

Di akhir sambutannya, Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora mengajak Pemerintah Provinsi Lampung, Kanwil Kemenag, KONI serta para Pengurus Cabang Olahraga sampai tingkat Kabupaten/Kota agar bersama-sama mewujudkan visi Desain Besar Olahraga Nasional yaitu mewujudkan Indonesia Bugar, Berkarakter Unggul dan Berprestasi Dunia.

Di akhir acara Gubernur Arinal bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Plt. Kadispora Provinsi Lampung dan Kepala Bidang Olahraga Pendidikan Dasar Kemenpora mengalungkan medali bagi para juara lomba lari 100m Putra/Putri tingkat SMA/SMK/MA dan lari 80m Putra/Putri tingkat SMP/MTs

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili Asisten Administrasi Umum, Senen Mustakim, menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) Provinsi Lampung Masa Bakti 2022-2026, di Hotel Sheraton, Jumat (9/9/22).

Ketua PB Perbasasi yang diwakili oleh Sekjen PB Perbasasi, Hudli Huduri, mengukuhkan dan melantik Wiriawan Sada Melindra sebagai Ketua Umum PB Perbasasi Provinsi Lampung masa bakti 2022-2026.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Gubernur menyebutkan bahwa olahraga baseball dan softball semakin berkembang di Indonesia terutama di Provinsi Lampung. Berbagai prestasi pun telah diraih.

Pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di tahun 2021 lalu, Kontingen Lampung berhasil meraih emas untuk tim softball dan medali perak untuk tim baseball.

“Dibalik prestasi yang membanggakan ini, ada tangan-tangan dingin dari para pelatih, yang beberapa diantaranya merupakan ASN Pemprov Lampung,” kata Gubernur Lampung.

Gubernur menegaskan, raihan prestasi tersebut merupakan bukti komitmen mengembalikan kejayaan Lampung dalam dunia olahraga, yang antara lain melalui perbaikan fasilitas olahraga, peningkatan kualitas pembinaan atlet, pemberian insentif bagi atlet berprestasi serta dengan memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang kompeten.

Menyadari akan potensi pemuda-pemudi sebagai penggerak kemajuan Lampung, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung mendukung dengan program ”Anak Muda Berjaya,” yang mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni, serta olah raga antar kalangan muda berbasis komunitas.

Kepada Pengurus Perbasasi Lampung yang dikukuhkan, Gubernur berpesan agar berdedikasi dengan pengabdian yang tulus serta menanamkan misi untuk mengembangkan olahraga Baseball dan Softball yang lebih maju.

“Sehingga Perbasasi Provinsi Lampung dapat tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki prestasi membanggakan baik di tingkat nasional maupun Internasional,” pesan Gubernur.

Gubernur juga mendukung Pengprov Perbasasi Lampung untuk terus melakukan pembinaan atlet serta mencari bibit atlet, sehingga kedepannya prestasi olahraga di Lampung khususnya cabang olahraga Baseball dan Softball semakin Berjaya.

Ketua PB Perbasasi Provinsi Lampung, Wiriawan Sada Melindra, dalam sambutannya mengharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Lampung, KONI Lampung, pihak swasta, para pengurus serta stakeholder lainnya, agar Baseball dan Softball Provinsi Lampung dapat terus menorehkan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama Lampung.

“Semoga Baseball dan Softball Provinsi Lampung pada PON 2024 kelak di Sumatera Utara dan Aceh dapat menyumbangkan 2 medali emas,” harap Wiriawan.

Sementara itu, Sekjen PB Perbasasi Hudli Huduri menyampaikan bahwa PB Perbasasi akan terus memberikan dukungan penuh pada seluruh daerah, khususnya pada Provinsi Lampung mengingat banyaknya atlet yang berprestasi di cabang olahraga Baseball dan Softball.

Hadir dalam acara Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Wakil Walikota Metro, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Plt. Kadispora Provinsi Lampung, Bendahara Umum KONI Lampung, Pengurus PB Perbasasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BANDARLAMPUNG–Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung bersama Penggiat Media Sosial (Medsos) menggelar Diskusi mengenai Pengembangan Wisata Hutan Peovinsi Lampung, di Obyek Wisata Lengkung Langit 2 (08/09/2022).

Kegiatan  tersebut dibuka Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, dan juga menghadirkan  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Y.Ruchyansyah dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Ulida Rebeca Hutagalung sebagai narasumber.

Hadir juga Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Lakoni Ahmad, S.H. M.H, Kepala Bidang Tata Kelola PBE Arief Nugroho, S.E. Msi serta para penggiat Media Sosial yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Kadis Kominfotik  Ganjar Jationo, menyampaikan  bahwa keberadaan para penggiat media sosial ini sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang ada di pelosok pedesaan.

Terkait dengan tema diskusi yakni  hutan yang akan di jadikan objek wisata dengan tidak harus merubah  atau merusak  hutan, hanya sedikit polesan agar menjadi tempat wisata .

Kabid Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Ulida Rebeca Hutagalung menyampaikan, bahwa hutan akan di jadikan Wisata  dan Pengembangan pramedia ekowisata  terkait dengan wisata hutan.

“Sekarang diberikannya keleluasaan oleh presiden dan menginginkan wisata hutan  untuk memiliki hasil hutan dan memanfaatkan hutan tersebut   yaitu ekowisata yng paling pas di hutan, ” ujarnya.

Kebijakan pariwisata, tambahanya yang harus di edukasi yaitu masyarakat yang ada di sekitar hutan itu bagaimana caranya masyarakat menjadikan hutan itu sebagai  peluang.

Ekowisata bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami  atau bisa dusebut (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan menjaga keutuhan budaya bagi masyarakat setempat.

Point Penting Pengelolaan Ekowisata yang pertama ada Aspek Destinasi dan aspek market. Aspek Market Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan,  ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik / dan psikologis wisatawan.

Sementara Kadis Kehutanan Provinsi Lampung menyampaikan bahwa, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hanya yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Program kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di setiap Bidang diarahkan untuk meningkatkan indeks tutupan lahan, Mengurangi efek GRK (Gas Rumah Kaca). Wisata Hutan menawarkan potensi hutan bagus yang menghasilkan bentang alam yang indah air yang jernih dan udara yang sejuk.

Untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar hutan, dengan demikian diharapkan kondisi hutan akan tetap baik dan segala potensi dalam kawasan hutan (termasuk potensi wisata) tetap terjaga.(