Kategori: Pemprov

Pesawaran – Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona menerima kunjungan Kerja Gubernur Lampung bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam acara “Gerakan Tanam Cabai” yang diselenggarakan di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, selasa(15/11).

Pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai ini merupakan implementasi lanjutan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022.
Gubernur Lampung dalam sambtanya mengatakan bahwa inflasi di Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,84 persen, yang artinya masih di atas target inflasi tahun 2022 yang ditetapkan pada kisaran 2 – 4 persen.

Arinal meminta seluruh pihak terkait untuk terus membangun semangat dan kebersamaan dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan di Provinsi Lampung. “Mengingat saat ini kita tengah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, yang dampaknya tidak hanya terhadap perekonomian nasional tetapi juga daerah”, tambahnya.

“Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra pengembangan cabai, yang terdapat di beberapa Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Pesawaran. Melalui kegiatan Gerakan Tanam Cabai ini, saya harapkan kita dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan komoditas cabai merata sepanjang tahun serta menjaga stabilitas harga pangan”,ujar Arinal.

Dalam upaya menjaga keseimbangan supply dan demand, sangat penting dilakukan Kerjasama Antar Daerah agar tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga. Oleh karena itu dilakukan penandatanganan Kesepakatan tentang penyediaan dan penyaluran komoditas cabai.

Sementara itu, Dendi mengatakan Terkait stabilisasi harga dan ketersediaan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyambut baik inisiasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), melalui acara Gerakan Tanam Cabai yang diikuti dengan penandatangan kesepakatan kerjasama antar daerah.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari keseriusan pemerintah daerah Provinsi Lampung bersama dengan kabupaten/kota untuk mengurangi inflasi yang terjadi akibat harga komoditas dengan tetap memberikan kontribusi kesejahteraan petani melalui aktivitas budidaya yang dilakukan.
Seraya menutup sambutanya Dendi berharap para petani cabai dapat memperoleh kepastian akan stabilisasi produk dan harga, yang akan berkontribusi positif bagi kesejahteraan petani dan perekonomian di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran.

Bandar Lampung– Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, mengikuti acara Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, Rabu (9/11/2022).

Sebelum dilaksanakan penandatanganan Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung, Juru bicara Badan Angaran (Banggar) DPRD Lampung Darlian Pone menyampaikan sejumlah rekomondasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

Darlian Pone mengatakan, setelah melalui tahapan pembahasan DPRD dan pihak Eksekutif Provinsi Lampung, DPRD merekomondasikan diantaranya, 1)sesuai dengan UU no 5/2014 tentang ASN, maka diminta kepada ASN Provinsi Lampung agar meningkatkan disiplin dalam menjalankan dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2). Pimpinan DPRD dan Ekekutif agar dapat mengusahakan peningkatan status, nasib dan masa depan tenaga honorer yang ada di OPD Prnprov Lampung.  3) Seluruh OPD agar dapat menyeimbangkan fungsi anggaran saat ini masih 50/50 tetapi disarankan 60/40  belanja operasi dan modal sehingga ada porsi anggaran yang lebih banyak bermanfat bagi masyarakat.

Selanjutnya 4) OPD agar menambah pogram yang menunjang perkembangan dibidang hortikultura pertanian dan perkebunan seperti sarana prasarana fisik. 5) Seluruh OPD agar mengakomodir program kerja yang dapat terserap dengan baik kemafaatannya dengan mengikut sertakan DPRD Provinsi Lampung untuk memonitor pelaksanaanya.

Kemudian 6) OPD agar menjaga stabilisasi harga singkong, agar tidak anjlok; 7) OPD fokus meningkatkan Nilai Tukar Petani. 8) Meminta Gubernur Lampung secara resmi menyampailan ke Kementrian Pertanian agar membuat regulasi pupuk subsidi untuk tanaman singkong.

Sementara Wagub Chusnunia dalam  kesempatan tersebut meyampaikan Penghargaan dan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Badan Anggaran yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 mulai dari pembahasan di Badan Anggaran maupun Komisi DPRD Provinsi Lampung.

“Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat, akan menjadi perhatian bersama sesuai   dalam    proses    penyusunan   Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi Lampung, ” ujar Wagub.

Pada Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II ini adalah hasil kesepakatan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan oleh Komisi dan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Pembicaraan Tingkat II yang lalu.

Saat ini kesepakatan tersebut secara formil telah disampaikan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat melalui Laporan Badan Anggaran DPRD yang bermuara pada Persetujuan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ini tidak lain untuk memberikan dasar  hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah berdasarkan hasil Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp7.412.643.433.222,00 (Tujuh Triliun, Empat Ratus Dua Belas Miliar, Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu, Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

Belanja Daerah menjadi sebesar Rp7.381.761.189.686,00 (Tujuh Triliun, Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Miliar, Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta, Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu, Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah)  yang berasal dari proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah) ;

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp105.882.243.536,00 (Seratus Lima Miliar, Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) yang dialokasikan untuk Pembayaran Pokok Cicilan Utang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019    Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri malam ramah tamah bersama Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Bapak Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susnoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla, beserta rombongan di Hotel Bukit Randu, Rabu (09/11/2022) malam.

Adapun, kunjungan kerja Sekjend Watannas ke Provinsi Lampung sesuai dengan tema kegiatan adalah untuk Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Menghadapi Era Society 5.0 Dalam Rangka Keamanan Nasional.

Sebelumnya Sekjend Watannas Harjo Susnoro juga telah bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung siang tadi.

Dalam Malam Ramah-tamah tersebut hadir juga Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung, M. Firsada serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung.

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menerima Kunjungan Kerja Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Harjo Susmoro ke Provinsi Lampung bertempat di Ruang Rapat Utama, Rabu (09/11/2022).

Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Ketahanan Nasional kali ini mengusung tema tentang ‘Peningkatan Kesadaran Bela Negara Menghadapi Era Society 5.0 Dalam Rangka Keamanan Nasional’.

Wakil Gubernur Chusnunia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Bapak Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susnoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla beserta Tim di Provinsi Lampung.

“Ini merupakan suatu kehormatan dan dalam kesempatan ini  juga saya mengucapkan terimakasih dan menyambut baik, mendukung kegiatan kerja Dewan Ketahanan Nasional, dalam konteks bersama-sama meningkatkan kesadaran bela negara di era society 5.0,” ungkapnya.

Wagub Chusnunia juga mengatakan hal yang sangat urgen dan strategis ini sebagai salah satu upaya dalam memberikan kontribusi positif bagi upaya pembelaan negara secara terencana dan berkelanjutan.

Upaya bela Negara pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban seluruh warga negara, sehingga dalam hal ini diharapkan partisipasi dan kesadaran seluruh warga dalam konteks bela negara.

Strategi pertahanan negara Indonesia menggunakan strategi pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Upaya ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Diakhir sambutannya Wagub berharap hal ini dapat menumbuhkan rasa kesadaran bela negara kepada generasi penerus bangsa.

“Jangan pernah sampai lepas kesadaran mencintai negara ini, kesadaran untuk membela negara ini di generasi-generasi muda kita dan generasi selanjutnya. Melalui pertemuan ini juga saya berharap ini menjadi momentum untuk kita bersama-sama terus menjaga endurance, semangat untuk saling menyemangati dan mengingatkan atas kesadaran bela negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Harjo Susmoro dalam kesempatan ini juga menyampaikan ungkapan terima kasih dan maksud tujuannya atas kunjungannya di provinsi Lampung,

“Dengan bela negara saat ini sudah semakin kompleks dan tidak sama dengan bela negara jaman-jaman sebelum. Saya berterima kepada ibu Wagub dan masyarakat Lampung untuk bisa menerima kami, ini sebenarnya bukan berarti kurang, justru ini akan menjadi base marking sebagaimana Lampung ini menjalankan bela negara secara total”, ucapnya.

“Kami akan menjadikan Lampung sebagai contoh kepada yang lain. Apabila ada yang kurang kita akan berikan masukan, cari solusinya dan laporkan kepada presiden berupa rekomendasi-rekomendasi mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi era society 5.0,” lanjutnya.

Hadir dalam Acara tersebut, Bupati Lampung Timur, Forkopimda Provinsi Lampung, Forkopimda Lampung Timur, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BALI—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Penghargaan sebagai Provinsi dalam Kategori Optimisme Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi RUED 2025, yang diberikan secara langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil, pada kegiatan ADPMET AWARD 2022, di The Anvaya Beach Resort Bali, Rabu (09/11/2022).

ADPMET AWARD 2022 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Tahun 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 November 2022 di Kuta – Bali.

Dalam ADPMET AWARD 2022 Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88% melebihi dari Target Nasional 23%.

Pada tahun 2022, ADPMET melakukan riset dan pengumpulan data terkait Transisi Energi dan Energi Terbarukan bagi 86 Daerah Penghasil Migas Anggota ADPMET, yang dilakukan secara Independen.

Setelah melalui tahap penyaringan dan pengolahan data, survei serta verifikasi data yang masuk ke dan diperoleh tim hingga tahap akhir penilaian selama periode 12 sd 31 Oktober 2022, telah memutuskan memberikan penghargaan di Bidang Energi Baru dan Terbarukan melalui ADPMET AWARD 2022 kepada Provinsi Lampung dalam Kategori Optimisme Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi RUED 2025.

Bandar Lampung– Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menggelar  silaturahmi dengan sejumlah  Content Creator Lampung, bertempat di Kaldi Tea Haus, Selasa (08/11/2022).

Dalam pertemuan tersebut Wagub Chusnunia yang didampingi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar  Jationo  menceritakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Content Creator Lampung berupa YouTube Rewind Lampung yang berisi Napak tilas mengenai peristiwa atau kejadian populer yang terjadi di tahun itu dan dikemas dalam satu tema.

Wagub Chusnunia mengapresiasi inisiatif content creator yang sudah banyak berbuat untuk memperkenalkan Lampung melalui produk content yang sudah dibuat.

“Content creator ini gak pake diminta oleh Pemerintah, sudah memikirkan apa yang harus diperankan sebagai anak muda Lampung. Dengan berkreasi memunculkan kreativitas dan produktivitas sebagai conten creator dan menjadikan momen tersebut untuk memasarkan Lampung, daerah yang mereka cintai. Itu kan luar biasa. Saya sangat menghargai apa yang teman-teman lakukan,” ucapnya.

Dengan adanya YouTube Rewind ini, Wagub berharap bahwa content creator untuk menyelipkan dengan mengangkat isu lingkungan yang saat ini sudah sangat menghawatirkan.

“Masukin dikit tentang pelestarian lingkungan, karena banyak yang lupa tentang itu. Hari ini mungkin kita nyaman, buminya masih nyaman untuk ditinggali, namun bagaimana dengan anak cucu kita nanti ,” ungkapnya.

Adanya content digital yang pasti ada jejaknya ini, Wagub melanjutkan bahwa Content Creator dapat menyampaikan dan menyimpan pesan – pesan kepada anak muda untuk memberikan sebagian perhatiannya tentang pelestarian lingkungan.

“Jejak yang kalian buat nanti, bukan hanya untuk generasi kita hari ini, tapi juga 10 tahun lagi sebagai generasi selanjutnya,” lanjutnya.

Selain isu lingkungan, Wagub berharap content creator dapat menyelipkan isu budaya dalam YouTube Rewind Lampung 2022 yang saat ini masih dalam proses Pra-produksi.

Diakhir, Wagub menyampaikan dukungannya kepada Content Creator dalam pembuatan YouTube Rewind Lampung tahun 2022,

“Thank you dan Sukses untuk YouTube Rewind 2022,” dukungnya.

Pesawaran, —  Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang diwakili Wakil Ketua Bidang 1 Mamiyani Fahrizal melanjutkan kunjungan kerja (Kunker) di  Kabupaten Pesawaran, Selasa (8/11/2022).

Rombongan diterima langsung oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesawaran.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Model Konvergensi Penanganan dan Pencegahan Stunting serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung Riana Sari Arinal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Ketua Bidang 1 mengatakan, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dan
agenda kerja Pemerintah Provinsi Lampung, maka pada
tahun ini TP PKK Provinsi Lampung sebagai mitra
Pemerintah, memprioritaskan 3 isu utama yaitu
“pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak
anak dan pencegahan stunting”, yang sekaligus
menjadi tema kunjungan kerja pada hari ini.

Isu pemberdayaan perempuan hakikatnya bukan menjadikan ibu-ibu sebagai pesaing bagi bapak bapaknya, tapi ibu-ibunya diharapkan bisa menjadi mitra dan pelengkap bagi bapak-bapaknya serta bisa menyiapkan anak-anaknya menjadi generasi berkualitas.

“Kenapa permasalahan stunting atau kerdil ini menjadi sangat penting, karena stunting akan berakibat pada menurunnya kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Stunting, tambahnya, berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Meskipun berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) capaian Provinsi Lampung dalam penurunan stunting sudah cukup baik, dari 26,26% pada tahun 2019 menjadi 18,15% di tahun 2021 (dibawah nasional 24,4%), akan tetapi masih dibutuhkan kerja keras kita semua untuk mewujudkan Provinsi Lampung bebas stunting masih sangat diperlukan.

Hal itu lah yang melatarbelakangi kunjungan kerja Tim Penggerak PKK pada hari ini yang dilaksanakan bersinergi dengan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung seperti Dinas Kesehatan;  BKKBN; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas PMD; Dinas Pertanian; Dinas Kelautan dan Perikanan – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;  PMI dan Pokja PAUD Provinsi Lampung.

“Dan kami menjadikan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sekaligus desa/kelurahan konvergensi penanganan dan pencegahan stunting ini sebagai contoh ideal kelembagaan dan kegiatan minimal yang seyogyanya ada dalam suatu kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil.” tegasnya

Ini juga menjadi contoh keroyokan program oleh OPD pada lokus yang sama mulai dari pendataan yang akurat sebagai dasar kebijakan; pelibatan perempuan dan anak dalam proses musrenbangdes; penguatan usaha ekonomi bagi ibu-ibu keluarga berencana pemenuhan hak anak di sisi kesehatan dan pendidikan dengan pemberian ASI eksklusif, revitalisasi posyandu, PAUD holistik integratif, sekolah ramah anak dan pusat kegiatan anak,

Pemenuhan gizi keluarga dengan penguatan KWT dan pemanfaatan lahan paket kebun, kandang, dan kolam serta kemampuan ibu-ibunya untuk mengolah makanan bergizi; pola pengasuhan keluarga yang baik dan penguatan

“Remaja menjadi koselor sebaya dan yang paling penting adalah ibu-ibu PKK yang dapat menjadi penggerak di kelurahan, ” Ujarnya lagi

Sementara itu Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdakab Pesawaran mengatakan,
persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dimana Kabupaten Pesawaran juga menjadi salah satu Kabupaten prioritas lokus stunting sejak tahun 2020. Tingkat prevalensi stunting yang tinggi, perlu segera kita atasi bersama, baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa serta seluruh elemen masyarakat harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam rangka Percepatan Penurunan stunting diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 195/IV.07/HK/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial, serta mengedapankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan.

Saat ini di Kabupaten Pesawaran telah terbentuk 256 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan 768 Kader TPK, yang terdiri dari Bidan, Tim Penggerak PKK, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan. Berkat upaya dan kerja keras bersama, kita patut bersyukur bahwa stunting di Kabupaten Pesawaran terus mengalami penurunan.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Prevalensi stunting dari tahun ketahun, yaitu Tahun 2017 sebesar 35,20%; Tahun 2018: 27,49%; Tahun 2019: 13,14%; Tahun 2020: 4,30%; Tahun 2021: 17,60%; dan Tahun 2022: 3,50%.

“Kami menyadari bahwa percepatan penurunan stunting tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peran serta masyarakat dan berbagai pihak. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas peransertanya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Pesawaran”, ucapnya.

Selain program pencegahan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga masih menghadapi persoalan tentang perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, kunjungan ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk saling mengisi dan bersinergi dalam menjalankan program pembangunan, khususnya dalam menangani persoalan stunting serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pesawaran.

Dalam kegiatan Kunker diserahkan berbagai bantuan baik dari TP. PKK Provinsi Lampung maupun OPD terkait.

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, Suyarsih Fifi Herawati, Ak, M.Comm yang menggantikan Sumitro, Ak., M.M., di Mahan Agung, Selasa (08/11/2022).

Pengukuhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A, Nomor : KP.01.03/Kep-424/K/SU/2022 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPKP.

Dalam Sambutannya Gubernur mengucapkan terimakasih kepada BPKP Provinsi Lampung karena selama ini telah banyak membantu dan menjadi Mitra Startegis Pemerintah Provinsi Lampung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya berterimakasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang selama ini menjadi mitra Strategis Pemerintah Provinsi Lampung dan telah banyak sekali membantu dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Usaha dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada semester I tahun 2022, digambarkan untuk kondisi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Dari 16 Pemerintah Daerah (15 Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi Lampung) berdasarkan hasil pembinaan oleh BPKP, 12 Pemerintah Daerah telah memiliki maturitas SPIP Level 3. Kabupaten Lampung Barat segera memperoleh predikat tersebut dalam waktu dekat.

2. Tiga pemerintah daerah yang belum mencapai SPIP Level 3 adalah Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji.

3. Sementara itu, dua pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah telah memiliki tingkat kematangan manajemen risiko dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencapai skor 3.00.

4. Tiga belas pemerintah daerah telah memiliki APIP yang efektif, dengan tingkat kapabilitas berada pada level 3 dan 3 APIP segera menuju Level 3 yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Mesuji.

5. Pemerintah Provinsi Lampung dan 13 Kabupaten/Kota berhasil meraih opini WTP atas Laporan Keuangan 2021, sementara 2 Kabupaten lainnya memperoleh opini WDP, yakni Kabupaten Lampung Utara dan Kota Bandar Lampung.

6. Seluruh BUMD baik 8 BUMD Jasa Air, maupun 1 BUMD aneka usaha yang dilakukan pengawasan di wilayah Provinsi Lampung masih dalam kondisi yang kurang dan tidak sehat.

Dengan kondisi tersebut, Gubernur berharap kedepannya peran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung semakin baik, tidak hanya sebagai auditor yang melaksanakan pengawasan melalui assurance, namun juga diperkuat peran-peran consulting. Sehingga pada tahun 2023 dan seterusnya, kondisi tata kelola pemerintahan dan keuangan serta badan usaha di Provinsi Lampung dapat meningkat dan menjadi semakin baik.

Dalam kesempatan ini,  Tidak lupa Gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala BPKP Perwakilan Lampung yang lama, Sumitro atas sinergi dan pengabdiannya terhadap pembangunan Provinsi Lampung, dan selamat bertugas kepada Suyarsih Fifi Herawati, Ak, M.Comm.

“Selamat bertugas Ibu Suyarsih Fifi Herawati, Ak, M.Comm, di Provinsi Lampung dan semoga kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPKP kian optimal, saya berharap, dengan perubahan kepemimpinan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, hubungan yang sudah dibangun dengan baik selama ini, mampu lebih ditingkatkan, sesuai dengan moto BPKP, Hadir Bermanfaat,” tutup Gubernur.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi lampung Suyarsih Fifi Herawati dalam sambuatnnya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang sebelumnya, Yakni Bapak Sumitro atas dedikasi dan pengabdiannya selama ini.

“Saya yakin dibawah kepemimpinan beliau, kehadiran Perwakilan BPKP lampung telah dirasakan banyak manfaatnya oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung,” ucap Suyarsih.

Menurut Suyarsih, menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan sebuah amanah yang tidak ringan untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, khususnya di Wilayah Provinsi Lampung

“Untuk itu saya mengharapkan sinergi dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan untuk terus mengawal program-program prioritas pembangunan di wilayah Provinsi Lampung, sehingga Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat selalu hadir dan kian bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Lampung,” tutup Suyarsih.

Bandar Lampung — Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, bersama Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.,menjenguk Korban Kecelakaan Kereta Api, bertempat di RS Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Selasa(08/11/2022).

Untuk diketahui dua kereta api batu bara rangkaian panjang (barabanjang) bertabrakan di Stasiun Rengas, Lampung Tengah,  Senin (7/11/2022), sekitar  pukul 02.25 WIB.

Empat korban yang terdiri dari masinis dan asisten itu hanya mengalami luka. Satu pasien sudah boleh istirahat dirumah, dua pasien sudah dalam kondisi baik sudah bisa pulang hari ini atau besok, satu pasien lainnya mempunyai kondisi yang cukup stabil dan masih dalam perawatan.

Hadir mendampingi Humas PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Jaka Jarkasih, Kepala Bidang Pelayanan Medis Dr. Vera Sintiawati dan Kepala Seksi Pelayanan Medis Dr. Putri Indah Fauziah.