Kategori: Pemprov

Bandar Lampung–Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Zainal Abidin, membuka kegiatan bimbingan teknis aplikasi Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) bagi mahasiswa duta e-KPB penerima beasiswa program e-KPB, di Ruang Mahkota Hotel Kyriad M2, Rabu (12/07/2023).

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menyampaikan bahwa Visi Provinsi Lampung adalah “Rakyat Lampung Berjaya” dengan salah satu program unggulan untuk mendorong kesejahteraan petani adalah Program Kartu Petani Berjaya.

“Saya menginisiasi Program KPB dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui kemudahan perolehan sarana produksi pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran hasil usaha pertanian. Dalam pelaksanaannya, Program KPB berbasis teknologi informasi,” ujar Gubernur

Selain itu, Program KPB juga memberikan jaminan sosial, seperti asuransi petani lansia dan asuransi usaha, serta beasiswa bagi anak petani anggota KPB yang berprestasi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Bandar Lampung.

Pelaksanaan Program Kartu Petani telah memberikan  bukti dengan  keberhasilan Provinsi Lampung  meraih Penghargaan Provinsi Terbaik dalam Inovasi Pengembangan Akses Berjaya,  dan  mendapat berbagai apresiasi dari Pemerintah Pusat.

Provinsi  Lampung juga mendapat Peringkat Pertama Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021 dan pada tanggal 17 Agustus 2022 mendapat penghargaan dari Menteri Pertanian RI atas prestasi sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Pertanian.

Keberhasilan meraih penghargaan tersebut bukan berarti program telah selesai, tetapi justru menjadi titik awal dilakukannya berbagai tindak lanjut dan pengembangan, salah satunya dengan membangun Kolaborasi Program KPB dengan Program Smart Village.

“Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan kepada petani kita, diantaranya: e-Permodalan, e-Keanggotaan, e-Puber, e-Beasiswa, e-Alsintan, dan lain-lain,” ujar Gubernur

Aplikasi Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik ini merupakan solusi baru dalam administrasi dan pengelolaan data petani. Dengan aplikasi ini, petani dapat mendaftar, mengakses informasi program pemerintah, melakukan pemesanan input pertanian, dan terhubung dengan layanan perbankan secara lebih efisien. Ini semua bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kesejahteraan petani Provinsi Lampung.

Gubernur meyakini bahwa para mahasiswa akan menjadi penghubung yang membantu mengatasi kendala dan mengumpulkan umpan balik dari petani terkait penggunaan aplikasi ini. Pengalaman dan masukan dari para duta menjadi hal yang berharga untuk terus meningkatkan dan mengembangkan aplikasi ini agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan petani.

“Melalui kerja keras dan keahlian kalian, kami yakin pesan tersebut akan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi petani kita dan masyarakat agraris,” harap Gubernur.

Gubernur juga mengharapkan kepada Mahasiswa Duta e-KPB Penerima Beasiswa Program e-KPB, turut berperan serta aktif   memperkenalkan aplikasi ini kepada masyarakat. Para mahasiswa adalah suara yang membawa pesan-pesan penting mengenai manfaat dan kegunaan aplikasi E-KPB.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri acara HUT Ke-32 TVRI Stasiun Lampung, di Studio TVRI Stasiun Lampung Way Huwi, Rabu (12/07/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyebutkan bahwa TVRI dengan jangkauan siaran yang luas dan sampai ke pelosok negeri, telah memberikan banyak manfaat khususnya dalam memberikan informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat.

“TVRI tegak lurus dalam menyiarkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai serta prospek masa depan daerah yang telah diinisiasi oleh dinas-dinas sehingga masyarakat lebih tahu dan lebih paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi,” ucap Gubernur.

Gubernur juga menginginkan agar TVRI turut mengawal pembangunan yang telah digagas oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait, khususnya pembangunan yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti bidang infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi program ajang pemilihan penyanyi berbakat di TVRI Lampung, Bintang Andalas, sebagai sebuah program kreasi yang positif. Program ini, menurut Gubernur, dapat menumbuhkan minat anak-anak muda di Provinsi Lampung pada bidang seni dan budaya.

Kepala Stasiun TVRI Lampung, Herly Marjoni, mengungkapkan bahwa TVRI Lampung terus menjalin sinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung serta 15 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Herly juga menginformasikan bahwa TVRI Lampung berkolaborasi dengan TVRI Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung telah melakukan siaran bersama dalam program acara Titian Andalas yang mengangkat sekaligus mempromosikan sektor UMKM, Pertanian dan Pariwisata Lampung.

Herly berharap pada seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan pada TVRI Lampung. Herly menyatakan, akan terus berupaya dalam mempromosikan Lampung, bukan hanya di Provinsi Lampung tapi juga di regional Sumatera, Nasional, bahkan Internasional.

“Ini sudah kita buktikan melalui WSL Krui kemarin, itu yang nonton banyak, luar biasa,” kata Kepala Stasiun TVRI Lampung.

Sementara itu Dewan Pengawas LPP TVRI, Danang Sanggabuwana menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Arinal atas dukungan dan perhatian yang telah diberikan kepada TVRI Lampung.

“Terimakasih Bapak Gubernur, semoga support ini terus menerus diberikan kepada Stasiun TVRI  Lampung sehingga makin lama makin bermanfaat, baik konten siarannya maupun keberadaan lembaga penyiaran publik, wabil khusus Stasiun TVRI Lampung,” kata Danang.

Danang kemudian menyatakan bahwa TVRI selalu siap dalam memberikan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat.

BANDARLAMPUNG—Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka sekaligus menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Dialog Publik dengan Tema Transformasi Ekonomi Untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, di ruang pertemuan, Hotel Novotel  Lampung, Rabu (12/07/2023).

Dalam sambutannya Sekda mengatakan bahwa pada 15 Juni 2023 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan visi Indonesia Emas 2045, untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Menurut Sekda, RPJP yang telah disusun ini akan menjadi rujukan visi – misi kepala daerah yang terpilih pada Pemilu serentak 2024, Sehingga kepala daerah tinggal melaksanakan prinsip-prinsip dasar yang telah disusun dalam RPJP dan menjadi pijakan dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

“Saat ini ditingkat Provinsi kita sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung 2025 – 2045, sedang kita susun sekarang di Bappeda, dan hasil dari diskusi kita pagi ini akan menjadi salah satu masukan untuk memperkaya substansi dari Rencana Pembangunan jangka Panjang tersebut, selain itu kita juga sedang menyusun Program Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun 2025 – 2030, inilah yang akan menjadi rujukan kepala daerah, jadi nanti seluruh kepala daerah akan merujuk kepada RPJP dan RPJM,” ucap Sekda.

Menurut Sekda dirinya mendapat perintah dari Gubernur Lampung agar rencana pembangunan jangka panjang dapat disusun dengan sebaik-baiknya, agar semakin berkualitas dengan masukan dari semua pihak sehingga bisa menjadi pijakan dalam pembangunan kedepan, dan menjadi komitmen bersama

Untuk itu, menurut Sekda perlu dilakukannya akselerasi agar transformasi berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2045 betul-betul tercapai Indonesia Emas. Adapun dalam transformasi ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi.

“Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Gubernur untuk menjadi perhatian kita dalam menyusun rencana pembangunan agar cita-cita Indonesia Emas yang kita harapkan dapat betul-betul tercapai, sebagai berikut,” papar Sekda.

1. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat pemertaan yang lebih baik agar pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi milik bersama, bukan dari golongan tertentu sehingga tercapai stabilitas dalam masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan hasil pembangunan inklusif, bukan hanya perekonomian saja yang maju, tapi bagaimana sosial-Budaya juga ikut maju.

3. Perencanaan Pembangunan juga harus memperhatikan isu-isu sustainability seperti lingkungan, Perekonomian Tinggi tapi dengan lingkungan yang rusak tentu akan sangat merugikan, oleh karenanya sustainability juga harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

4. Aspek tenaga kerja dengan kompetensi yang tinggi untuk memperkuat bonus demografi dimana pada tahun 2035 dimana sebagaian besar penduduk Indonesia akan memasuki usia kerja.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan yang juga menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan tersebut memaparkan beberapa hal terkait capaian pembangunan Provinsi Lampung, permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung, Tantangan yang dihadapi, isu strategis, arah kebijakan pembangunan, serta peran sektoral untuk transformasi ekonomi.

Pada arah kebijakan pembangunan, Mulyadi Irsan memaparkan beberapa sasaran makro pembangunan Provinsi Lampung 2024, yakni capaian pertumbuhan ekonomi pada angka 4.5 sampai 5.5%, Indek Pembangunan Manusia 70.6 – 70.9, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4.0 hingga 3.8%, Rasio Gini 0.293 – 0.314, tingkat kemiskinan juga turun dari 11.4 hingga 10.9%, kemudian inflasi 3 + 1%, serta pendapatan perkapita pada angka 45 hingga 46 juta.

Kemudian Strategi Stabilisasi Ekonomi dilakukan dengan Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah, Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga, Meningkatkan kualitas belanja pemerintah, Meningkatkan Surplus perdagangan antar wilayah.

Adapun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 4,5–5,5 Persen, ada beberpa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi lampung, diantaranya dengan Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas),  Meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan dengan penguatan rantai pemasaran, kemudahan berusaha, dan insentif investasi, serta Penguatan daya saing infrastruktur dasar yang mencakup konektivitas, energi, air baku serta infrastruktur pendukung ekonomi lainnya.

Kemudian untuk menuju Lampung 2045, Mulyadi Irsan juga memaparkan bahwa arah kebijakan sektoral mengacu pada RPJPN 2025 – 2045, yakni sebagai berikut.

Sektor Industri : Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai engine of growth khususnya Kawasan Industri Tanggamus, Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya).

Sektor Pertanian : Mendorong Transformasi Ekonomi melalui hilirisasi komoditas Pertanian khususnya sub sektor dengan share terbesar dalam PDRB, Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem : Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano.

Sektor Transportasi : Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera, Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap.

Sektor Listrik : Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan system ketenagalistrikan cerdas (smart grid) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (island grid).

Sektor Pengembangan Kawasan : Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutanangkutan umum masal perkotaan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim.

Sektor Kerjasama Regional : Peningkatan kolaborasi level nasional dan regional, seperti IMT-GT maupun kerjasama lainnya.

Sektor Perdagangan : Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.

Adapun arah kebijakan wilayah Sumatera mengacu pada dokumen rankhir RPJPN 2025 – 2045 yakni mengedepankan Industri berbasi SDA dan Hub ekonomi Biru Barat Indonesia, diantaranya yakni dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun.

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkular dan

berkelanjutan 4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan multiinfrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional.

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana.

Adapun perubahan tren sektor pembangunan juga akan terjadi pada RPJP 2045, yang mana tren sebelumnya adalah Pertanian, Perdangan, Industri, Jasa, dan lain-lain, bertransformasi menjadi Industri/manufaktur, Perdangan, Jasa, Konstruksi, Pertanian, dan lain-lain.

Kemudian beberapa point kebijakan untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi diantaranya yakni :

1. Memberikan prioritas dan dukungan kepada sektor-sektor produktif yaitu sektor Pertanian dan Industri Pengolahan.

2. Melakukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

3. Mendorong konsumsi rumah tangga dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

4. Mendorong UMKM melakukan pemanfaatan inovasi/teknologi dengan digitalisasi.

5. Mendorong pertumbuhan investasi dengan menjaga sentiment positif investor swasta melalui perbaikan iklim kemudahan berusaha.

6. Meningkatan PAD dengan memaksimalkan potensi wajib pajak dan optimalisasi belanja daerah.

7. Melakukan pendampingan dalam upaya hilirisasi produk pertanian.

Pada kegiatan Dialog publik ini hadir beberapa narasumber yakni Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Lampung Irfan Parulian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Nairobi, Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Lampung Ardiansyah, Corporate Affair Director PT. Great Giant Pineapple Welly Soegiono dengan Moderator Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi lampung Rinvayanti.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh menjadi Narasumber dalam Sosialisasi Indentitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada keluarga besar Bank Indonesia Provinsi Lampung bertempat di Aula Bank Indonesia lt.4, Rabu (12/07/2023).

Sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam _smartphone._

Identitas Kependudukan Digital ini dilakukan memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 1 Nomor 8 UU No 24/2013, Pasal 87 Huruf A PERMENDAGRI No 95 Tahun 2019 tentang SIAK serta PERMENDAGRI Nomor 72/2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Achmad Saefulloh dalam paparannya menyampaikan beberapa tujuan dari Penerapan Identitas Kependudukan Digital.

Pertama, Tersedianya SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Terpusat di 514 kabupaten/kota.

Kedua, Tersedianya aplikasi Identitas Kependudukan Digital berdasarkar layanan administrasi kependudukan yang tersedia di SIAK Terpusat.

Ketiga, Terintegrasinya data penduduk dengan data Kementerian/Lembaga. Serta, Tersedianya Kode QR untuk verifikasi data pada pelayanan publik.

“Beberapa waktu yang lalu IKD ini sudah terintegrasi dengan KPU, BPJS Kesehatan, BPS Ketenagakerjaan termasuk dengan pelayanan lainnya, sehingga dengan IKD ini tujuan dari single identity ini akan tercapai,” ucapnya.

Achmad Saefulloh mengatakan, dengan menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini juga mempermudah masyarakat dalam melakukan kepengurusan hal terkait dengan kependudukan dan pencatatan.

“Pada fitur pelayanan, bagi bapak dan ibu yang ingin melakukan perubahan-perubahan seperti perpindahan penduduk, penambahan keluarga, dapat mengurus langsung melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di gawainya masing-masing,” lanjutnya.

Diakhir, Kadisdukcapil menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bank Indonesia atas kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia, semoga melalui kegiatan ini kerjasama antara perbankan dan pemerintah akan terus berjalan, serta dengan pelaksanaan dari IKD ini dapat mewujudkan transformasi digital yang diharapkan mampu mengurangi biaya negara dalam pencetakan KTP fisik,” pungkasnya.

Selain sosialisasi, dalam kegiatan ini juga menyediakan layanan pendaftaran aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) dan Kartu Indonesia Anak (KIA) kepada 250 peserta yang terdiri dari keluarga besar Bank Indonesia Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG–Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, membuka Workshop Pegiat Literasi daerah tahun 2023, di ruang Krui Lt. II Hotel Swiss Bell, Selasa (11/07/2024).

Workshop pegiat literasi daerah provinsi lampung tahun 2023 yang bertemakan “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Mewujudkan Ekosistem Digital”, diharapkan  dapat meningkatkan  peran serta pegiat literasi dalam pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di 15 Kabupaten/Kota di provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Sekdaprov menyebutkan bahwa hal terpenting dari penyelenggaraan acara workshop adalah tujuannya bisa tercapai.

“Para peserta mendapat pemahaman, ada tambahan pengetahuan sehingga bisa menjadi bekal untuk memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Fahrizal

Fahrizal Darminto melanjutkan, perpustakaan harus bertransformasi agar tetap eksis dan tidak ditinggalkan, kedepan perpustakaan juga harus berbasis digital.

“Seseorang mempunyai literasi yang baik dilihat dari pengetahuan yang cukup, luas wawasannya terkait apapun. Sehingga hidupnya menjadi lebih mudah dengan banyak pengetahuan karena bisa mencari solusi dengan literasi,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Sekdaprov mengharapkan para pegiat yang mengikuti kegiatan,  nantinya dapat menambah pemahamannya melalui kegiatan workshop dan juga bisa menjadi lebih mengenal serta berinteraksi dengan masyarakat supaya dapat membantu mencerdaskan kehidupan di lingkungan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung, Riski Sofyan dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan dari workshop pegiat literasi adalah terwujudnya peningkatan kapasitas pegiat literasi daerah dalam melakukan pendampingan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat serta terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi serta praktek, baik pembudayaan kegemaran membaca dan literasi oleh pegiat literasi serta sinkronisasi rencana aksi Perpustakaan Nasional RI.

Bandar Lampung–Bunda PAUD Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal diwakili oleh Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah, membuka Seminar dan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) – PGRI ke-73 bertempat di Balai Keratun Lt.III, Selasa (11/07/2023)

Seminar mengambil tema ‘Membangkitkan Soliditas dan Solidaritas Organisasi IGTKI – PGRI dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Guru Taman Kanak-kanak yang Profesional Menuju Pendidikan Berkualitas’.

Bunda PAUD Provinsi Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah mengatakan bahwa Pendidikan usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya dasar – dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan pada anak.

“Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Guru dalam pendidikan anak usia dini merupakan komponen penting peranannya dalam menentukan berhasil tidaknya Program PAUD. Guru bagi anak usia dini juga dapat membantu tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bunda PAUD juga menyampaikan apresiasinya atas telah diluncurkannya program Gerakan Transisi PAUD-SD oleh Kemendikbudristek melalui kegiatan Merdeka Belajar Episode ke- 24.

“Melalui program ini mari kita terus berupaya untuk mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran. Kita perlu membangun Fondasi yang holistik agar setiap anak memiliki hak untuk dibina bukan hanya kognitif saja melainkan juga kematangan emosi, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi,” lanjutnya.

Menurutnya, kemampuan literasi dan numerasi anak juga harus dibangun secara bertahap mulai dari jenjang PAUD dengan cara yang menyenangkan.

“Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak dapat mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke Pendidikan Dasar. Lalu, bagi Peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD, akan tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi, sehingga memiliki pijakan yang kuat untuk memperoleh pembelajaran selanjutnya,” lanjutnya.

Pada momentum peringatan HUT IGTKI dan PGRI yang ke 73 Tahun 2023, diharapkan agar Guru PAUD mampu meningkatkan kompetensinya.

“Saya berharap agar Guru PAUD terus meningkatkan kompetensinya untuk menjadi Guru yang profesional agar dapat memikirkan dan membuat perencanaan pembelajaran yang aktif dan atraktif,” ucapnya.

Rusdiana  juga mengatakan, bahwa dengan menerapkan program yang sesuai dengan kelompok usia anak, serta program yang menyenangkan yang berpusat pada anak sehingga pada gilirannya akan membentuk anak-anak yang kreatif dan inovatif dalam memecahakan masalah dan siap menghadapi berbagai tantangan.

Diakhir, Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana mengajak IGTKI dan seluruh komponen PAUD dapat berjalan seiring sejalan dalam mewujudkan Program PAUD untuk menyiapkan SDM masa depan yang cerdas, tangguh, dan memiliki kompetensi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada para juara lomba dalam rangka memperingati HUT IGTKI PGRI yang ke 73 Tahun 2023 oleh Bunda PAUD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ketua Pokja Bunda Paud Provinsi Lampung Rusdiana Adi Erlansyah.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, sukses menyelenggarakan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) bagi penyandang disabilitas, di Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, 20-21 Juni 2023.

UPSK dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, yang sekaligus menutup kegiatan tersebut, serta turut menyerahkan bantuan berupa alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Aswarodi M.Si dalam kesempatan itu menyampaikan, pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan UPSK mampu menyentuh 100 penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan UPSK, kami juga mendatangi langsung ke rumah penyandang disabilitas, untuk melakukan penjangkauan, dan juga sudah menyiapkan tim yang lengkap, seperti tenaga medis, psikolog, dokter jiwa, pekerja sosial, yang rangkaian awal dimulai dari pemeriksaan medis, untuk menentukan derajat disabilitas. Setelah itu kami melakukan intervensi, asesmen untuk mengetahui jenis intervensi apa yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas.

“Alhamdulillah dari 100 Penyandang disabilitas yang kita layani ini, 11 orang diberikan bantuan kursi roda, 10 orang intervensinya diberikan alat bantu dengar, 7 orang kita berikan tongkat netra, 2 orang tongkat kruk, 5 orang diberi alat bantu tripod, dan sisanya rujukan ke rumah sakit umum 2 orang, Rumah sakit jiwa 7 orang, panti disabilitas 1 orang, 6 orang down sindrom akan dirujuk, diberikan layanan rehabilitasi di Sekolah Luar Biasa(SLB), baik di SLB milik Pemprov Lampung maupun yang ada di bawah naungan PKDL Lampung” ujar kadis.

Kadis Sosial Aswarodi menambahkan, pembangunan di Provinsi Lampung bukan hanya meliputi bidang infrastruktur saja, tetapi banyak aspek yang harus kita perhatikan juga, diantaranya yang hari ini kita laksanakan di bidang kesejahteraan sosial.

Di bidang pembangunan kesejahteraan sosial secara khusus bapak Gubernur Lampung, menjadikan penyandang disabilitas sebagai prioritas untuk diberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak yang tertuang dalam misi ketiga Provinsi Lampung, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas, guna mewujudkan rakyat Lampung berjaya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan ucapan terima kasih, dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial, yang telah bersedia menyelenggarakan kegiatan UPSK di wilayahnya.

“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur saya ucapkan terimakasih serta apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung, dengan segenap jajaran Tim UPSK yang telah berkenan memilih lokasi UPSK di Kabupaten Lampung Timur Bumei Tuwah Bepadan ini”, ucap Wabup.

Perlu diketahui, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PPPA Lampung Fitriani Damhuri, Ketua Harian Pengurus Komunitas Disabilitas Provinsi Lampung (PKDL), Yunita Viriya, Ketua Harian LKKS Lampung Ratna Fitriani, Kepala Dinas Sosial Lampung Timur beserta jajaran, dan Camat setempat.

Bandar Lampung, — Kepala Biidang Ideologi, Pengawasan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, Saprul Al Hadi didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfotik Provinsi Lampung, Budi Setiawan dan Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Disparekraf Provinsi Lampung, Irsan Murhan mewakili Pemprov Lampung  mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023.

Kegiatan digelar secara virtual meeting, bertempat di ruang video conference Lt. 1 Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Kamis (22/06/2023).

Kegiatan ini merupakan persiapan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih pada tahun 2023, sedangkan pembagian 10 juta bendera merah putih pada tahun 2022 yang lalu telah berhasil
memecahkan rekor muri,  bahkan rekor dunia.

Sebagai bentuk konsistensi dalam rangka menyebar semangat nasionalisme, bangga dan cinta pada tanah air serta meningkatkan kesadaran masyarakat, maka pada tahun 2023 diimbau kepada masyarakat untuk memasang bendera merah putih pada bulan Agustus 2023.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kembali akan menyelenggarakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang direncanakan akan dilaksanakan pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-78.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar, mengatakan bahwa pembagian 10  juta bendera merah putih tahun 2023, merupakan tahun kedua. Sebelumnya, pembagian 10 juta bendera merah putih sudah dilakukan di tahun 2022.

“Kami berfikir harus ada sesuatu yang bisa membangkitkan lagi semangat rasa kebangsaan kita. Membangkitkan rasa kebangsaan yang kembali timbul, kemudian semangatnya kembali menguat dan sampai nanti akan mencapai pada tahap cinta pada NKRI. Apabila sampai tahap cinta pada negara apapun siap dipertaruhkan dan dikorbankan demi negara tercinta”. ucap Bahtiar.

Bahtiar juga mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang tepat dikarenakan Tahun Pemilu. Ini tandanya demokrasi sudah ramai menuju proses demokrasi untuk sukses Pemilu Nasional dan Daerah. Ada banyak sekali bendera-bendera partai politik menjadi identitas dan simbol-simbol partai politik dan itu sah secara konstitusi dan hukum negara.

“Tetapi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih ini sekaligus memberi pesan kepada masyarakat. Bolehlah kita punya banyak bendera tetapi ada satu bendera yang mempersatukan dan mengikat kita semua. Pada titik tertentu kita berada pada satu kesatuan dan diikat oleh sebuah simbol kita bersama namanya Bendera Merah Putih,” tegas bahtiar.

Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan, mengatakan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka mengetahui kesiapan daerah dan progres daerah dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/1965/SJ tanggal 7 April 2023 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2023 dan juga Edaran Perihal Pelaksanaan Perencanaan Pembagian Bendera Merah Putihh tahun 2023.

“Rapat koordinasi ini dilakukan terkait langkah-langkah strategis yg harus dilakukan untuk mensukseskan pelaksanaan pembagian 10 juta bendera merah putih tahun 2023 dan juga mendengarkan secara langsung tahapan apa saja yang sudah dilakukan setiap daerah dalam pelaksanaan pembagian 10 juta bendera merah putih,” ucap Drajat Wisnu Setyawan

Dalam kesempatan tersebut, Saprul Al Hadi, melaporkan bahwa terkait kegiatan pembagian bendera merah putih, Pemprov Lampung telah mengirimkan Surat Edaran kepada Kabupaten dan Kota se-provinsi Lampung dan juga telah membagikan bendera merah putih secara simbolis pada moment upacara peringatan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 juni 2023 lalu.

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto memimpin Rapat Persiapan penyelenggaraan kegiatan Jumpa Bakti Gembira Palang Merah Remaja (JUMBARA PMR) Tingkat Nasional IX, di Ruang Abung Balai Keratun, Kamis (22/06/2023).

Jumpa Bakti Gembira atau Jumbara merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan menambah relasi antar anggota PMR Wira dan Madya se-kabupaten atau kota melalui kegiatan perkemahan dan travelling kepalangmerahan.

Kegiatan  direncanakan akan dihadiri Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dan dilaksanakan di Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, tepatnya di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal  2-10 Juli 2023 mendatang.

Rapat Persiapan dilaksanakan untuk mengecek sejauh mana kesiapan Panitia Pelaksana menjelang pelaksanaan Jumbara IX sekaligus memantapkan koordinasi untuk menyukseskan kegiatan.

Fahrizal Darminto yang juga sebagai Sekretaris Dewan Penasehat PMI Provinsi Lampung memimpin secara langsung Rapat Kesiapan Pelaksanaan Jumbara PMR Tingkat Nasional IX sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung kegiatan berskala Nasional ini.

Dalam Rapat ini Fahrizal Darminto memberikan arahan kepada setiap OPD yang secara langsung ikut terlibat antara lain : Dinas PSDA, Dinas Kominfotik, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan RSUDAM untuk memastikan obat-obatan dan pelayanan kesehatan, berkaitan dengan keamanan pangan Fahrizal meminta melibatkan Badan POM untuk hadir selama kegiatan berlangsung.

Sementara itu Wakil Ketua PMI Ptovinsi Lampung, Rudy Syawal Sugiarto menyampaikan bahwa Jumbara PMR IX Tingkat Nasional ini merupakan event yang diselenggarakan oleh Palang Merah Remaja (PMR) dan berfokus pada kesehatan, pertolongan pertama dan kemanusiaan.

Selanjutnya Rudy Syawal menerangkan bahwa sampai saat ini peserta yang sudah terdaftar antara lain : 2111 Peserta peninjau, 799 Peserta penggembira (observer), 65 Peserta perwakilan 13 Negara sahabat dengan total peserta berjumlah 2955 orang.

“Sampai saat ini informasi terkini bahwa kontingen dari Sumatera, Jawa dan Bali menggunakan akses Jalur darat (Bakuheni – Lokasi) dan untuk kontingen Indonesia Timur menggunakan akses jalur udara,” ungkap Rudy Syawal.

Rudy juga memaparkan terkait  kesiapan teknis sudah mencapai 90 persen, antara lain sarana utama Mandi Cuci Kakus (MCK) 140 unit, instalasi listrik dan ketersediaan listrik, pemasangan tenda dan dukungan logistik dari PMI Pusat, dan lain-lain.

Rudy Syawal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam persiapan penyelenggaraan acara Jumbara IX ini.

“Saya atas nama PMI mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai tuan rumah Jumbara IX ini,” pungkasnya

BANDAR LAMPUNG, — Provinsi Lampung saat ini memiliki angka pengangguran terendah di Sumatera. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran di Provinsi Lampung pada bulan Februari 2023 sebesar 4,31%.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada acara Pembukaan Program Magang Dalam Negeri Tahun 2023 bertempat di Hotel Nusantara Syariah, Kamis (22/06/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto melanjutkan  dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mana apabila dengan ekonomi tumbuh, investasi meningkat maka kesempatan kerja akan juga meningkat di Provinsi Lampung.

Sekdaprov juga mengatakan bahwa Indonesia memiliki visi Indonesia emas tahun 2045, sekarang tahun 2023 sedang disusun sekarang acara Pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang dalam hal ini juga diperlukan juga peningkatan sumber daya manusianya.

“Pada 2045 itu visi kita mimpi kita, Indonesia akan mencapai era keemasan ditandai dengan pendapatan masyarakat itu meningkat setara dengan beberapa negara tetangga”, ujarnya.

“Kemiskinan akan semakin menurun dan daya saing sumber daya manusia ini harus bisa meningkat, sebab persaingan di era global itu tidak bisa dihindari, yang mana kalau tenagakerja kita tidak bisa bersaing maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu,” lanjut Sekdaprov.

Pemerintah berkomitmen meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui  pemagangan, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk lebih mendekatkan antara pasar kerja, kebutuhan kerja dengan masyarakat yang mencari kerja.

Melalui Program Magang Dalam Negeri Tahun 2023 Sekdaprov berpesan kepada seluruh calon pemangang untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

“Bagi adik-adik yang memiliki kesempatan difasilitasi untuk magang pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, dengan adanya kesempatan ini akan memperoleh kesempatan untuk meningkatan kompetensi dan meningkatkan networking,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Haryanto berpesan kepada seluruh pemagang untuk mematuhi kontrak selama 5 bulan masa magang pada perusahaan yang telah ditandatangani kontraknya.

“Jangan meninggalkan tugas, kalian menandatangani kontrak, itu ada pasal-pasalnya sendiri dan ada sanksinya. selama 5 bulan kalian dilatih di perusahaan tolong dipatuhi kontrak yang telah kalian tandatangani,” pesannya.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu dalam laporannya mengatakan bahwa setiap tahunnya sekitar 70% pemagang yang mengikuti program magang ini terserap di tempat kerja masing-masing.

“Dari tahun ke tahun paling tidak pada umumnya 70% peserta terserap ke tempat kerja masing-masing dan tentu kita berharap kepada para perusahaan untuk menyerap 100% dari peserta pemagangan ini,” ucapnya.

Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri tahun 2023 diikuti oleh sebanyak 173 peserta yang akan dibagi pada 21 perusahaan penyelenggara pemagangan di Provinsi Lampung, kegiatan akan dilaksanakan selama 5 bulan dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam merekrut calon tenaga kerja dan mengurangi beban biaya perusahaan untuk biaya training calon karyawan. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu peserta mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.