Kategori: Pemprov

Bandar Lampung–Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Mingrum Gumay dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2023 dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD pada Selasa (15/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Chusnunia menegaskan bahwa penyampaian KUA-PPAS oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD adalah wujud nyata dari sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam lingkup Pemerintah Provinsi Lampung. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk mengawal dan mewujudkan APBD yang mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

“Hal ini mencerminkan komitmen bersama kita untuk melaksanakan perencanaan anggaran dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Wagub juga menjelaskan secara ringkas perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terbaru yang menjadi dasar penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUPA Tahun 2023 dan KUA Tahun 2024.

“Selama periode 2021-2022 hingga pertengahan 2023, terlihat adanya perbaikan dalam indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan sebesar 4,94 persen (year on year) pada Triwulan I Tahun 2023 dan 4,00 persen (year on year) pada Triwulan II Tahun 2023,” ucapnya.

Meskipun ada kemajuan, Lampung masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan yang terus menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan penyediaan infrastruktur, pengurangan tingkat kemiskinan, ekspansi lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya meningkatkan investasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk mensukseskan hajat besar demokrasi nasional, yakni Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, yang akan berlangsung pada Tahun 2024. Chusnunia menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor krusial dalam pembangunan, kepemimpinan, dan pemerintahan yang berkelanjutan.

Wakil Gubernur menambahkan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah.

“APBD ini mencakup kebijakan Pendapatan Daerah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, mendukung pemulihan sosial ekonomi daerah, serta mencegah terjadinya inefisiensi dalam ekonomi,” pungkasnya.

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menjadi Narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UNILA di Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Selasa (15/8/2023).

Kedatangan Gubernur Arinal Djunaidi bersama rombongan disambut meriah oleh ribuan mahasiswa baru UNILA dari berbagai Fakultas dan Program Studi yang berasal dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung maupun dari seluruh wilayah Indonesia.

Mengawali sambutannya Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan bahwa dirinya merupakan alumni Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun kelulusan 1981.

“Saya Arinal Djunaidi, betul tadi apa yang disampaikan moderator saya dulu adalah alumni UNILA dengan nomor induk mahasiswa  5030076 dan sekarang saya menjabat sebagai Gubernur Lampung,” ungkapnya.

“Belajar dengan maksimal menjadi orang pandai, penyempurnaan yang saya maksud, jadi kalau hanya belajar membaca buku tetapi tidak bisa mengembangkan kreatifitas dan tidak bisa berkomunikasi dengan sesama dalam fakultas atau antar fakultas, itu akan mengalami kesulitan” ucapnya

Dalam kesempatan tersebut Gubernur berpesan kepada mahasiswa baru agar selalu bersikap jujur dalam tindakan dan ikhlas dalam pengabdian.

“Mulai dari sekarang adik-adik harus jujur dalam tindakanmu mulai dari sekarang adik-adik harus ikhlas dalam pengabdianmu terutama kepada orang tua, belajar mulai dari itu dulu,” ucapnya.

Gubernur mengatakan, di era informasi yang sangat cepat, hendaknya mahasiswa mampu menjadi diri sendiri dan dapat menyaring informasi sehingga tidak mudah terprovokasi.

Keterbukaan informasi dalam dunia global telah begitu cepat masuk ke desa-desa, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi.

Pada tahun ini Pemerintah Provinsi Lampung telah menginisiasi untuk memperkuat Teknologi Informasi agar semua masyarakat di Lampung dapat merasakan manfaatnya.

Pemerintah Provinsi Lampung sangat peduli dengan prestasi pendidikan di Lampung dengan melakukan berbagai kerja sama bersama perguruan tinggi dan memberikan beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi.

Gubernur berharap, Kedepan lulusan UNILA tidak lagi mencari pekerjaan di luar Lampung, akan tetapi dapat menciptakan kreatifitas dan lapangan kerja baru di Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai Provinsi maju dan mandiri.

“Saya juga sudah menginisiasi cara bagaimana supaya Lampung menjadi provinsi yang mandiri, dan alhamdulillah Lampung ini masuk dalam 10 besar Provinsi yang sudah mampu Mandiri,” ungkapnya

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Republik Indonesia menekankan untuk membangun Desa, untuk itu lulusan Universitas Lampung diharapkan menjadi bagian dari pembangunan desa dengan berperan serta aktif menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan ikut bersama Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan komoditi unggulan yang menguntungkan untuk masyarakat.

“Sekarang Lampung sudah mulai bangkit dan terasa bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terbaik di Sumatera bahkan nomor 3 tingkat Nasional,” ucapnya

Saat ini Lampung  merupakan  lumbung pangan nasional dan menjadi lokomotif pertanian di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung melalui program Kartu Petani Berjaya telah berhasil mengantarkan komiditas pertanian Lampung menjadi komoditas unggulan

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga  memaparkan potensi daerah  Lampung, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan potensi Geotermal.

Provinsi Lampung berpotensi sebagai laboratorium pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar di alam pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai kerja sama dengan Universitas Lampung dan beberapa Universitas di lampung dalam hal pelaksanaan KKN untuk mendapatkan manfaat dalam mengembangkan potensi alam yang dimiliki Lampung.

Gubernur berharap menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke- 78 dengan tema ‘terus melaju menuju Indonesia Maju’, dapat menjadikan generasi muda khususnya mahasiswa untuk memiliki semangat dan mental yang tangguh dan mandiri, percaya diri dan bermental maju.

Pada tahun 2045 diharapkan Indonesia sejajar dengan negara maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi, menekan angka kemiskinan mendekati 0 persen dan mengendalikan pengangguran menjadi 0 persen.

“Alhamdulillah ini sudah saya lakukan dan Lampung mampu menurunkan 2,34 persen (900 ribu orang) dari miskin menjadi tidak miskin lagi,” ungkapnya.

Disaat usia mencapai Indonesia Emas para mahasiswa saat ini adalah generasi produktif yang memiliki daya saing dan akan menjadi pengganti pemimpin yang akan datang.

Pada tahun 2045 Indonesia mengalami bonus demografi karena jumlah usia produktif, untuk itu harus betul-betul mempersiapkan diri untuk tidak hanya menjadi penonton.

Gubernur berpesan kepada mahasiswa, bahwa pada Tahun 2024 ini akan menjadi Tahun politik dengan diselenggarakannya Pemilu 2024, agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Pemimpin ke depan dengan tetap mengedepankan Pemilihan Umum yang Jujur Adil Bebas dan Rahasia.

“Pilihan kalian akan sangat menentukan masa depan daerah, bangsa dan negara,” ucapnya.

Dalam rangkaian acara tersebut, Gubernur Lampung berkesempatan memberikan soal tanya jawab dengan para mahasiswa Unila sekaligus memberikan hadiah menarik bagi mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan. Terpilih 8 orang mahasiswa yang berhasil menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah menarik yang langsung diserahkan oleh Gubernur Lampung.

Hadir dalam acara, Rektor Universitas Lampung, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Plh. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melakukan penyerahan secara simbolis petikan Keputusan Gubernur Lampung Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Teknis dan Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, di Balai Keratun, Selasa (15/08/2023).

Menurut Gubernur, kehadiran PPPK merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di sektor publik. Para PPPK berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun, PPPK Guru menurut Gubernur memiliki peran penting sebagai teladan dan pembimbing bagi siswa, membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka di berbagai bidang, seperti akademik, seni, olahraga, dan keterampilan lainnya, juga membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai etika, moralitas, dan kepribadian yang baik.

Sementara itu, PPPK Teknis memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan, untuk meningkatkan produktivitas khususnya pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, penggunaan teknologi modern, dan strategi pengelolaan sumber daya alam.

“Dengan diberikannya SK PPPK ini, saya berharap kalian akan mampu bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kalian secara objektif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung,” harap Gubernur

Gubernur juga berpesan agar PPPK menjadi teladan bagi rekan-rekan pegawai lainnya dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa, serta mampu melaksanakan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK, semoga karier dan dedikasi kalian dalam pelayanan publik menjadi langkah awal menuju masa depan yang gemilang,” ucap Gubernur.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, Meiry Harika Sari, dalam laporannya mengatakan bahwa Rekrutmen PPPK betujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di Pemerintah Provinsi Lampung, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan memperkuat kapasitas organisasi dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

“Acara ini juga untuk memberikan apresiasi kepada PPPK yang telah berhasil melalui tahapan seleksi yang transparan, akuntabel dan bebas dari KKN dengan metode CAT BKN,” ucapnya.

Menurut Meiry Harika Sari, penerima SK PPPK ini sebelumnya telah melewati beberapa tahapan, yakni Tahap Pendaftaran secara online dan seleksi administrasi melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Kemudian Pelaksanaan Seleksi Kompetensi untuk Jabatan Fungsional Teknis yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 2023 bertempat di UPT BKN Lampung.

Adapun berdasarkan hasil seleksi calon PPPK Tahun 2022, formasi yang terisi pada seleksi PPPK Tahun 2022 berjumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu), yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang PPPK Jabatan Fungsional Teknis dan 418 (empat ratus delapan belas) orang PPPK Jabatan Fungsional Guru.

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka acara Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sektor Transportasi di Wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, di Hotel Novotel, Selasa (15/8/2023).

Gubernur Arinal menjelaskan, pasca meredanya Covid-19, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan II-2023 terhadap triwulan I Tahun 2023 tumbuh 8,15 persen (q-to-q).

Saat ini, sektor Pariwisata di Provinsi Lampung mulai terlihat tumbuh dengan baik berkat dukungan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera. Menurut Gubernur, hal tersebut perlu diintegrasikan dengan pembangunan jaringan transportasi / perhubungan lainnya, antara lain :

1. Bidang Perhubungan Darat (LLAJ dan Penyeberangan dan Angkutan Sungai)
Untuk menunjang konektivitas, diperlukan pengembangan terminal Tipe A, terutama terminal Rajabasa sebagai terminal modern yang terintegrasi antar moda dengan Mall Pelayanan Publik, juga untuk terminal Betan Subing sebagai terminal komoditas selain terminal penumpang.

Sesuai amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Lampung sejak tahun 2018 sudah mengelola Terminal Tipe B yaitu Terminal Mulyojati di Metro dan Terminal Propau di Lampung Utara, dan akan mengelola seluruh Terminal Tipe B di semua Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang saat ini sedang dalam proses P3D dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Di sektor penyeberangan, diperlukan peningkatan pelayanan Pelabuhan Bakauheni – Merak sebagai Pelabuhan Penyeberangan Utama yang menghubungkan Sumatera dan Jawa. Pelabuhan Bakauheni sebagai simpul akhir yang mempertemukan berbagai moda transportasi: jalan, kereta dan angkutan penyeberangan, memerlukan kebijakan integrasi antar moda. Kawasan Bakauheni juga sedang dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Bidang Perhubungan Laut
Di Provinsi Lampung terdapat Pelabuhan Utama yakni Pelabuhan Panjang yang merupakan Pelabuhan Logistik yang berpotensi besar menjadi HUB Pelabuhan Logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan, Pelayanan logistik _short sea shipping_ rute Panjang-Ciwandan/Merak.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan mengelola dan menyelenggarakan 5 pelabuhan pengumpan regional yang telah diserahkan P3D-nya antara lain Pelabuhan Mesuji, Pelabuhan Menggala, Pelabuhan Labuan Maringgai, Pelabuhan Sebalang, dan Pelabuhan Teluk Betung.

Sedangkan untuk membuka konektivitas angkutan sungai, dilakukan pembukaan/ pendalaman alur pelayaran di muara Sungai Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Penet / Labuan Maringgai dan Way Mesuji.

3. Bidang Perhubungan Udara
Gubernur berupaya untuk mengembangkan Kawasan Kesehatan Internasional _(Industrial Health)_ dan aerotropolis di kawasan Bandara Internasional Radin Inten II, yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Tohir, Pembangunan Terminal II terintegrasi, Embarkasi haji penuh/ internasional, umroh langsung _(direct flight)_ ke Jeddah/Medinah.

Saat ini, Bandara Radin Inten II sudah berstatus sebagai bandara internasional sejak Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 2044, tanggal 18 Desember 2018.

Gubernur berharap, sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat terjalin dalam upaya membuka rute-rute penerbangan domestik dan internasional ke Provinsi Lampung sehingga status bandara Internasional ini terus dapat dipertahankan.

Gubernur juga berharap kepada Pemerintah Pusat untuk terus mengembangkan bandara di Provinsi Lampung seperti Bandara M. Taufik Kiemas di Pesisir Barat sebagai bandara destinasi wisata dan Bandara Gatot Subroto di Way Kanan untuk pengembangan komersil pada kawasan integrasi perbatasan Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan.

Terkait Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Kapasitas Angkut (ODOL), Gubernur mengajak seluruh pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten, untuk bersinergi dan memberikan perhatian dalam pemecahan masalah maupun penindakan hukum terhadap pelanggarannya. Hal tersebut guna menjaga kondisi infrastruktur jalan, khususnya di Provinsi Lampung yang merupakan Gerbang Sumatera.

4. Bidang perkereta-apian
Diperlukan pengembangan _double track_ jalur kereta api dari Kertapati sampai ke Tanjung Karang, pengembangan jalur _short cut_ Tegineneng – Tarahan yang diharapkan dapat mengurai atau mengurangi kemacetan di Kota Bandar Lampung, pengembangan jalur kereta api Bandar Lampung – Bakauheni sebagai bagian dari _Sumatera Rail Ways._

Gubernur berharap, melalui kegiatan diskusi mapping isu strategis ini, dengan rumusan program dan kebijakan strategis yang tepat, dapat mengurai permasalahan serta mentransformasikan sistem transportasi yang handal untuk kemajuan Provinsi Lampung khususnya dan Provinsi Bengkulu maupun Pulau Sumatera.

Selain itu, mengingat Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata yang sangat banyak seperti wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata pertanian/agro, wisata ecopark dan lainnya, diperlukan dukungan transportasi yang handal dan tangguh.

“Semoga Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sektor Transportasi Provinsi Lampung dan Bengkulu dapat menghasilkan kebijakan strategis yang tepat serta terarah, sehingga dapat mentransformasikan Kemajuan Transportasi di Provinsi Lampung khususnya dan Bengkulu maupun Pulau Sumatera,” kata Gubernur.

Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris menjelaskan bahwa Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan memiliki tugas pokok menampung dan menggali hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka merekomendasikan kebijakan di bidang transportasi.

Umar Aris berharap, forum diskusi ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif serta solusi kebijakan potensial dan mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada. Selain itu juga dapat menciptakan terobosan baru dan memberikan dampak yang berkelanjutan untuk mendukung layanan angkutan penumpang dan barang yang tepat sasaran.

Umar juga berharap, kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdasar pada fakta dan data-data yang akurat, sehingga Kementerian terkait atau pengambil keputusan lainnya dapat menindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan.

“Apakah nanti muara akhirnya dengan memperkaya pelabuhan-pelabuhan yang ada, atau memperluas bandara atau mengoptimalkan terminal, ini adalah bagian dari output yang harus realistis,” kata Umar Aris. (

Bandar Lampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pengurus PMI Provinsi Lampung mengikuti sekaligus meninjau kegiatan Siger Donor Darah, di ruang Abung Balai Keratun, Selasa (15/08/2023).

Kegiatan Siger Donor darah digelar oleh  Pemerintah Provinsi Lampung bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 Tahun 2023 dan dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 15 Agustus 2023.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris PMI Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri menyampaikan bahwa pelaksanaan donor darah ini menargetkan ASN dan masyarakat dilingkungan kantor Pemerintah Provinsi Lampung.

“Spesial untuk 17 Agustus ditahun ini kita lebih menyasar pada ASN dan masyarakat disekitar kantor Gubernur,” ucapnya.

Fitrianita Damhuri melanjutkan bahwa PMI menargetkan 200 kantong darah dari hasil kegiatan donor darah ini.

“Target kita itu 200 kantong darah. Namun, jika dilihat dari antusiasme teman-teman ASN yang luar biasa sampai bednya tidak ada yang kosong. Mudah-mudahan bisa melebihi target,” pungkasnya.

LAMPUNGSELATAN—Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, meresmikan Desa Bumi Daya, Desa Seloretno dan Desa Wisata Kelawi – Minang Rua sebagai Desa Inklusi Keuangan dan Kick-Off Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Lampung Tahun 2023, di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Senin (14/08/2023).

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Gubernur mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut, khususnya kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung yang selalu bersinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun Lampung mewujudkan rakyat Lampung berjaya

Menurut Gubernur Arinal, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dipedesaan sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di desa terutama pada sektor pertanian.

“Oleh karena itu untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita harus melakukan penguatan yang dimulai dari desa, membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan sudah menjadi komitmen sejak awal kepemimpinan saya,” ungkap Gubernur.

Menurut Gubernur, komitmen tersebut tertuang dalam Misi Kelima Pemerintah Provinsi Lampung yakni Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan, melalui berbagai program seperti Kartu Petani Berjaya, Smart Village atau Desa Cerdas berbasis digital dan lain-lain.

“Alhamdulillah ada kemajuan yang dialami oleh desa-desa, saat ini di Provinsi Lampung sudah tidak ada lagi Desa berstatus sangat tertinggal sebagian besar sudah berkembang maju bahkan mandiri,” tegas Gubernur.

Selaras dengan upaya mendorong perekonomian Desa, menurut Gubernur  tentunya diperlukan ekosistem keuangan inklusi di wilayah pedesaan, hal ini dikarenakan masyarakat desa memerlukan suatu pemahaman tentang sistem keuangan baik dari segi pengelolaan, permodalan atau pengembangan usaha.

“Dengan diresmikannya 3 desa inklusi keuangan hari ini, tercatat sudah 16 desa inklusi keuangan yang tersebar di 4 Kabupaten di Provinsi Lampung, Saya berharap kita dapat terus mengembangkan program ini di desa-desa yang lain di Provinsi Lampung sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ucap Gubernur

Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan, atas kerja keras Pemerintah Provinsi Lampung dan berbagai pihak, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung pada Agustus tahun 2023 menerima penghargaan Pemerintah Provinsi dengan strategi terbaik dalam pencapaian penyaluran KUR Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia. Pemprov Lampung juga memperoleh Penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa dari Kementerian Desa sebagai tanda komitmen dan kerja keras dalam membina inovasi pelayanan BUMDes melalui Elektronik Samsat Desa dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui badan usaha milik desa atau Bumdes.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Bambang Hermanto dalam laporannya menerangkan bahwa OJK terus mengembangkan program-program dalam mengurangi kesenjangan akses keuangan bersama Pemerintah Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan mendorong peningkatan literasi inklusi keuangan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan akses pembiayaan dengan biaya yang rendah untuk mengurangi praktek investasi ilegal dan pembiayaan rentenir yang marak ada di daerah.

Salah satu program yang digagas oleh TPAKD di Provinsi Lampung adalah ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan, program ini bertujuan agar masyarakat pedesaan mendapatkan edukasi literasi keuangan dan masuk ke dalam ekosistem keuangan inklusif melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

“Program ini berjalan dengan nama desa inklusi keuangan, saat ini terdapat 16 Desa inklusi keuangan di Provinsi lampung yang tersebar di 4 Kabupaten yang dapat melaksanakan melayani transaksi keuangan di bidang perbankan melalui Agen Laku Pandai dan juga transaksi di pasar modal melalui gerai investasi Desa maupun komunitas investor desa,” paparnya.

“Hari ini beberapa kegiatan telah dan akan dilakukan juga di tiga desa inklusi keuangan yang akan diresmikan, antara lain penyaluran KUR kepada 78 debitur di tiga wilayah desa dengan total penyaluran sebesar 4,56 miliar oleh Bank Lampung dan BRI,  penambahan 6 agen Laku Pandai, Brilink dan L-smart, penyerahan 2.300 lembar saham, pembukaan galeri investasi Desa, penandatanganan komitmen pencanangan literasi dan inklusi pasar modal kepada 1000 perangkat dan masyarakat desa dan juga nanti kita meresmikan pengelolaan Bank Sampah yang terintegrasi layanan keuangan,” lanjutnya

Kepala OJK Lampung juga melaporkan bahwa  OJK bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan kerjasama, antara lain optimalisasi penyaluran KUR yang dalam 4 tahun terakhir ini terus meningkat dan selalu melebihi target di atas 100% dari mulai 5,33 triliun realisasi tahun 2020 realisasi 104%, Tahun 2021 7,11 triliun dengan realisasi 119%, Tahun 2022 10,9 triliun dengan realisasi 105,11% dan tahun 2023 targetnya sudah meningkat menjadi 12,48 triliun, dan diharapkan juga nanti bisa melebihi target yang direncanakan.

Selanjutnya, pada kesempatan tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa TPAKD diharapkan dapat mendukung amanat presiden dalam peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif guna mendukung target inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90%.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyaluran KUR secara simbolis kepada 12 orang warga Desa Wisata Kelawi. Sebelumnya Desa Kelawi juga diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah satu desa wisata terbaik dari 75 Desa se-Indonesia dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI).

Mengakhiri kegiatan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Bambang Hermanto, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Udaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK RI Friderica Widyasari Dewi, beserta seluruh tamu undangan yang hadir melakukan pemukulan cetik dan pelepasan penyu sebagai tanda peresmian kegiatan tersebut

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti acara Peringatan Tahun Baru Islam 1445 H dan Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Balai Keratun Lt.3, Senin (14/8/2023).

Acara yang mengusung tema “Semangat Hijrah mewujudkan ASN berakhlak” bertujuan untuk membuka kesadaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tentang pentingnya penerapan akhlak mulia dan ASN ber-AKHLAK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan pelayan publik.

Mengawali sambutannya Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengajak kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah.

“Marilah kita jangan pernah berhenti untuk bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua baik itu nikmat Iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat bahagia dan lain-lain,” ucapnya

Sekdaprov Lampung juga menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam 1445 H dan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke -78 ini memiliki makna untuk selalu memikirkan dan mempertimbangkan apa yang telah diperbuat dan apa yang bisa dibawa untuk hari esok.

Selanjutnya Fahrizal Darminto mengatakan bahwa makna penting lain dalam  memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78 ini adalah agar senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan yang masih dinikmati dan dirasakan hingga saat ini.

“Kalau masa lalu orang-orang dulu berjuang  dengan bambu runcing dan lain-lain untuk meraih kemerdekaan, sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka dan tidak perlu bersusah payah untuk mengangkat senjata,” ungkapnya

Sudah menjadi tugas bersama untuk mengisi pembangunan tersebut melalui visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki semangat untuk menekan angka kemiskinan mendekati nol, pengangguran mendekati nol dan pendapatan perkapita yang jumlahnya sudah sejajar dengan negara-negara maju.

“Tentunya bisa kita capai kalau semua unsur baik sebagai PNS, pegawai badan usaha, ulama, petani, pedagang dan semuanya itu berada dalam satu semangat yang sama dalam mengejar visi Indonesia Emas itu,” pungkasnya.

Acara ini menghadirkan penceramah Ustadz Asep Kholis Nurjamil,S.HI,MKom.I yang mengangkat tema  “Semangat Hijrah untuk mewujudkan ASN be-Akhlak”.

Asep Kholis Nurjamil menjelaskan definisi akhlak berdasarkan tinjauan islami dan tinjauan _core value_ BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Keislaman yang kita miliki saat ini justeru harus memberikan keterangan bagi yang lain,” ucapnya

Selanjutnya Asep Kholis Nurjamil mengatakan bahwa ibadah terbesar bagi ASN adalah menjalankan tugas Pemerintahan dengan baik.

“Berfikir siang malam untuk bagaimana menciptakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman bagaimana agar Pemerintahan ini berjalan dengan baik,” pungkasnya

Dalam rangkaian kegiatan ini Sekdaprov Lampung didampingi Ketua Dharma Wanita Provinsi Lampung, Kepala Biro Kesra Setdaprov Lampung dan perwakilan DPRD Provinsi Lampung menyerahkan sejumlah bantuan untuk anak-anak yatim piatu.

Hadir dalam acara Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Staf Ahli Gubernur, Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, ASN di Lingkungan Pemprov Lampung, Ketua MUI Lampung, Ketua NU Wilayah Lampung dan Ketua Muhammadiyah Lampung.

BANDAR LAMPUNG–Gubernur Lampung diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, membuka Rapat Koordinasi Program Tematik Sektor Pertanahan dan Penandatanganan Komitmen Akselerasi Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah di Seluruh Wilayah Lampung Tahun 2023, di Gedung Pusiban, Senin (14/08/2023).

Dalam kesempatan ini, Sekdaprov Fahrizal mengungkapkan harapan Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait aset tanah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, diharapkan terbentuk kesimpulan konkret dan rencana tindakan yang bisa dijalankan oleh semua pihak guna mempercepat proses sertifikasi aset daerah.

Fahrizal menyatakan apresiasi dan terima kasih atas pelaksanaan acara ini sebagai langkah bersama dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah, khususnya di sektor pertanahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari sumber lain yang sah.

Sekdaprov juga menambahkan, strategi perencanaan yang cermat diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak hanya terkait dengan BMD yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga mencakup aset yang dikuasai oleh pihak lain namun berada di bawah penguasaan pemerintah daerah,” ucapnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki 1.098 bidang tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) hingga 30 Juni 2023, tersebar di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 867 bidang sudah memiliki sertifikat. Namun, masih terdapat 241 bidang yang belum bersertifikat dan 105 bidang masih dalam proses perencanaan sertifikasi untuk Tahun 2023.

Sementara Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk Wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, Andy Purwana, mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 46% dari total aset tanah di Provinsi Lampung yang telah tersertifikat.

“Diharapkan melalui acara ini, dapat mencapai target persentase 70-80% aset yang berhasil tersertifikat,” ujar Andy.

Selanjutnya Kalvin Andar Sembiring, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa dalam kesempatan ini akan diserahkan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Lampung hasil dari pendaftaran tanah pertama kali, yang berjumlah 24 bidang.

Rinciannya adalah 1 bidang dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, 6 bidang dari Kantor Pertanahan Tulang Bawang, 6 bidang dari Kantor Pertanahan Lampung Selatan, 2 bidang dari Kantor Pertanahan Tulang Bawang Barat, 2 bidang dari Kantor Pertanahan Lampung Tengah, 6 bidang dari Kantor Pertanahan Lampung Utara, dan 1 bidang dari Kantor Pertanahan Pesawaran.

Selain itu, acara ini juga menjadi momen penyerahan Sertifikat Aset Pemerintah Daerah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung yang diserahkan oleh Kalvin Andar Sembiring kepada Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto disaksikan oleh Andy Purwana dari KPK, serta Direktur Utama BPN, Sri Pranoto.

Dalam kesempatan itu dilakukan juga penandatanganan Komitmen Akselerasi Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah di seluruh Provinsi Lampung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Peserta Rapat Koordinasi ini melibatkan perwakilan dari Kantor BPN Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

JAKARTA —– Wakil Presiden Republik Indonesia K.H Ma’ruf Amin menyerahkan Penghargaan Adhikarya Nararya Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian RI kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Aula Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Gubernur Arinal dinilai berhasil dalam pencapaian peningkatan produksi pertanian di Provinsi Lampung serta kontribusinya pada pembangunan sektor pertanian.

Gubernur Arinal Djunaidi berkomitmen penuh dalam memajukan Pertanian Lampung, termasuk peningkatan produksi pertanian.
Berdasarkan data, capaian produksi padi tahun 2022 berdasarkan angka Siscrop sebesar 3,2 juta ton dari target 2,8 juta ton  Sedangkan target produksi padi tahun 2023 sebesar 3 juta ton.  Capaian ini menempatkan Provinsi Lampung termasuk dalam 6 provinsi yang berkontribusi terhadap produksi Nasional.

Sedangkan Kabupaten Lampung Tengah memberikan kontribusi produksi padi Provinsi Lampung sebesar 10,5% atau menempati urutan ke-1.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian produksi padi antara lain yaitu fasilitasi bantuan benih pada lokasi perluasan areal tanam maupun dalam peningkatan indeks pertanaman; Pengamanan produksi dengan menekan populasi serangan OPT; Penerapan teknologi dan inovasi yang semakin digiatkan untuk meningkatkan produktivitas.

Kemudian, mengubah pola pertanian tradisional menuju pertanian modern; Penerapan peningkatan indeks pertanaman padi dari IP 1 menjadi 2, IP-2 menjadi IP-3 bahkan sudah ada petani menerapkan IP-4 meskipun hanya pada daerah tertentu yang telah menguasai dan menerapkan budidaya padi sehat.  Penerapan peningkatan IP seluas 3.934 hektar; serta Petani juga sudah mulai mengenal dan menerapkan biosaka sebagai elisitor yang baik bagi pertumbuhan tanaman.

Dari upaya yang dilakukan, tahun 2023 tanam padi pada periode Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023 sudah mencapai 503.171 hektar, meningkat 7.973 hektar dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar 495.198 hektar.

Tak hanya itu, juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD terkait terutama dalam sistem pengairan guna mendukung perluasan areal tanam padi.  Tersedianya air dari bendungan Sekampung System bisa memberikan kontribusi peningkatan areal tanam padi sekitar 17.000 hektar, dan kedepan akan dioptimalkan bendungan Marga Tiga yang berdampak pada areal pertanaman padi seluas 15.000 hektar, serta ketersediaan embung sejumlah 43 unit.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa semua yang menerima penghargaan telah dinilai sukses memberikan peran dalam Pembangunan Pertanian dan Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian.

“Selamat dan sukses atas penghargaan yang telah diterima. Jangan berhenti terus berkarya untuk kemajuan Indonesia, agar Negara Republik Indonesia dapat terus dipandang besar dimata dunia, terima kasih atas sumbangsih nyata untuk Indonesia, ujar Wakil Presiden.

Wapres mendorong mitigasi komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi ancaman krisis pangan akibat fenomena El Nino.

Hal itu, harus disikapi seluruh stakeholder mengingat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan ancaman El Nino membuat wilayah Indonesia lebih kering dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Selama dua tahun terakhir, lanjutnya, sektor pertanian membuktikan mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pemulihan pasca pandemi Covid-19, dampak perubahan iklim ekstrem, dan peningkatan ketegangan geopolitik internasional.

“Ketangguhan sektor pertanian makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino, sehingga mesti ada upaya mitigasi risiko secara komprehensif dan kolaboratif,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, sebagai penyedia pangan bagi lebih dari 278 juta penduduk, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang 2022–2023.
Produksi beras pada 2022 tercatat lebih baik dari 2021, yakni mencapai 31,5 juta ton. Pada tataran makro, sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten. Ekspor produk pertanian pada 2022 berkisar Rp658 triliun.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian  ini adalah sebagai wujud apresiasi dan ungkapan terimakasih kepada para pihak yang telah membuktikan dedikasi, kerja keras, curahan tenaga, pikiran dan waktunya untuk mensuskseskan pembangunan pertanian di Indonesia.

“Penghargaan ini diharapkan dapat semakin memotivasi berbagai pihak selama terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Sektor Pertanian,” ujar Menteri Syahrul Yasin Limpo.

Bandar Lampung — Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/08/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pihak untuk terus konsisten dalam mengendalikan Inflasi.

“Kita harus terus konsisten mengendalikan inflasi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yang mana dalam hal ini bapak presiden disamping memimpin rapat-rapat di pusat bersama para menteri dan kepala lembaga, Bapak Presiden selalu konsisten mengecek harga di pasar-pasar di daerah,” ucapnya.

Lalu, dengan inflasi yang terus bergerak, Mendagri juga menekankan kembali untuk mengendalikan inflasi karena saat ini Inflasi di Indonesia sudah berada di posisi yang baik.

“Karena inflasi ini bergerak dan kita sudah berada di posisi yang baik 3,08% di bulan Juli, ini harus terus kita kendalikan karena kalau tidak kita kendalikan, ini bisa tidak terkendali atau melonjak lagi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar dalam laporannya menyampaikan bahwa Inflasi di Indonesia ini cukup rendah di bulan Juli, namun demikian masih ada komoditas yang menjadi penyumbang terbesar pada inflasi.

“Perlu kita soroti disini adalah penyumbang Inflasi yang masih terbesar adalah berasal dari makanan, minuman, dan tembakau  juga karena bulan Juli ini adalah musim liburan, dan ternyata biaya transportasi terutama biaya angkutan udara menjadi salah satu penyumbang inflasi yang terbesar di bulan juli,” ucapnya.

Dengan demikian untuk transportasi ini memberikan sumbangan terhadap andil inflasi sebesar 1,17% dari 3,08%, lalu inflasi untuk sektor transportasi sendiri year on year nya mencapai 9,58%

“Ini semata-mata karena memang biaya tiket angkutan udara yang cukup tinggi ditengah musim liburan di bulan Juli juga liburan musim panas bagi wisatawan mancanegara yang juga melakukan liburan di Indonesia,” lanjutnya.

Inflasi Indonesia dibandingkan negara lain juga relatif lebih rendah yang mana dalam hal ini Indonesia berada di peringkat 63 dari 81 negara yang telah merilis inflasi bulan Juli 2023.

“Indonesia kalau kita peringkatkan dari
Inflasi tinggi ke rendah, Kita berada di peringkat 63 dari 81 negara yang sudah merilis inflasi bulan Juli 2023,” lanjut Plt. Kepala BPS.

Lalu, di bulan Juli ini, meskipun ada tekanan inflasi dari beberapa komoditas, dibandingkan bulan lalu bahkan dengan tahun lalu atau year on year inflasi harga komponen bergejolak ini menurun dan terus menurun serta mengalami deflasi pada bulan Juli 2023.

“Inflasi di bulan Juli 2023 ini bahkan terendah selama tahun 2023,” tegasnya.

Amalia Adininggar juga melaporkan bahwa pada Minggu ke-2  bulan Agustus 2023, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan.

“Komoditas yang mempengaruhi perubahan indeks perkembangan harga di Minggu ke-2  bulan Agustus 2023 sebagian besar adalah komoditas pangan,” ucapnya.

Namun demikian, pada komoditas pangan juga terdapat pemicu kenaikan IPH sampai dengan Minggu ke-2 Agustus 2023, diantaranya cabai rawit di 44 kabupaten/kota, ikan kembung di 23 kabupaten/kota, dan telur ayam ras di 20 kabupaten/kota.

“Mungkin komoditas inilah yang pelu mendapat perhatian kita semua, terutama cabai rawit dan ikan kembung yang mengalami kenaikan yang cukup banyak di beberapa kabupaten/kota di Minggu ke-2 bulan Agustus 2023,” pungkasnya.