Diposkan pada

Bupati Lampung Selatan dan Forkopimda Saksikan serta dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

KALIANDA, mediarepublika.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna, Jumat (14/8/2020).

Agenda kali ini menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui media elektronik di ruang paripurna gedung DPRD setempat.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, H. Hendry Rosyadi didampingi tiga wakilnya, dihadiri Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dan jajaran Forkopimda setempat.

Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Sementara itu, dengan menggunakan pakaian adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR-DPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Diawal pidatonya, Jokowi menyampaikan, sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali Indonesia, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi COVID-19.

Ia menyebut, dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus COVID-19 di dunia. Dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

“Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%,” ujar Jokowi.

Dikatakan Jokowi, ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Menurutnya, kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.

“Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya,” kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.

“Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75,” ucap Jokowi. (Red)

Diposkan pada

Sekda Provinsi Lampung menghadiri Launching dan Sosialisasi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020

BANDAR LAMPUNG, mediarepublika.com — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menghadiri Launching dan Sosialisasi Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020 (Video Conference), di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Jumat (14/08).

Acara tersebut selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah hadir juga, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Plt. Karo Organisasi, Sekretaris pada Inspektorat dan tamu undangan.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 47 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB akan menyelenggarakan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Tahun 2020.

Kompetisi tersebut ditujukan kepada penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Unit Pelaksana yang menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

SP4N dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “No Wrong Door Policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

SP4N bertujuan agar penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat
secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Red)

Diposkan pada

Gubernur Arinal Hadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung

Mediarepublika.com

Bandar Lampung — Gubernur Lampung didampingi Forkopimda dan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Lampung pada Jumat pagi (14/08).

Agenda tunggal Rapat Paripurna Istimewa pada kali ini adalah mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 75 Tahun 2020 yang mengambil tema “Indonesia Maju”.

Sidang yang dihadiri juga oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan handsanitizer, penggunaan masker, juga pengaturan jarak kursi antar peserta sidang dan tamu undangan.

Ketua DPRD Provinsi Lampung mengawali Rapat Paripurna Istimewa dengan memberikan pengantar sebelum bergabung dengan DPR RI melalu siaran langsung yang disiarkan melalui Media Elektronik.

Sebelum bergabung dengan siaran langsung pidato kenegaraan Presiden RI, seluruh undangan yang hadir dalam Rapat Paripurna mendengarkan Paduan Suara Bina Vokalia SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang melantunkan lagu perjuangan, lagu daerah dan lagu nasional.

Tepat pada pukul 10.00 WIB, Pidato Presiden disampaikan di hadapan seluruh peserta yang hadir. Presiden mengungkapkan bahwa saat ini ada 215 negara di dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19.

Presiden mengatakan bahwa, wabah pandemi menyebabkan kondisi ekonomi dunia menjadi terganggu. Hal inilah yang diungkapkan Presiden menjadi sebuah momentum untuk mengambil kesempatan memulai Kebangkitan Baru bagi Indonesia.

“Inilah saatnya kita melakukan lompatan-lompatan besar, diharapkan 25 tahun kedepan di Peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 100, Indonesia bisa menjadi Bangsa yang maju,” ungkap Presiden.

Diungkapkan bahwa kondisi saat ini memaksa kita untuk bekerja lebih cepat, lebih keras dan lebih dari kondisi biasa. Momentum krisis ini harus dijadikan lompatan untuk kemajuan. Reformasi fundamental harus dilakukan di berbagai bidang.

Presiden juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh elemen yang mendukung penuh penanganan dan pencegahan Covid-19.

Presiden mengingatkan bahwa ketahanan pangan harus tetap diperhatikan dari hulu sampai hilir dengan memanfaatkan teknologi.

Presiden sangat berharap agar Indonesia menjadi produsen teknologi dunia di masa yang akan datang untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Penataan regulasi dan penyederhanaan birokrasi harus dilakukan, ekosistem usaha yang baik harus dibangun.

Pemerintah tidak memberikan toleransi kepada siapapun yang akan menggoyahkan ideologi Negara. Media harus menjadi penyampai informasi yang benar dan bukan menjadi pengumpul like.

Kerjasama dalam bingkai gotongroyong akan dapat mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan yang penuh toleransi, kepedulian, dukungan dan kerjasama berbagai pihak.

Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden sekali lagi berpesan agar dapat merebut momentum Pandemi Covid-19 untuk melakukan lompatan besar perubahan yang fundamental untuk menuju Indonesia Maju.

“Dirgayahu Republik Indonesia, Merdeka Merdeka,” pungkas Presiden.

Acara berlangsung khidmat, seluruh tamu undangan mendengarkan dengan saksama pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. (Red)

Diposkan pada

Kodim 0426 Tulang Bawang melaksanakan pembinaan rutin Saka Wira Kartika

TULANG BAWANG, mediarepublika.com –Saka Wira Kartika adalah wadah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan dibidang matra darat sebagai patriot bangsa yang setia dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya Saka Wira Kartika adalah memberi pendidikan dibidang matra darat bagi anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan-kegiatan nyata, produktif dan berguna bagi dirinya dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Hari ini Jum’at, 14 Agustus 2020 Kodim 0426 Tulang Bawang melaksanakan pembinaan rutin Saka Wira Kartika dengan mengambil tema “Membentuk Generasi Muda Yang Berkarakter Dan Berwawasan Kebangsaan”

Dalam kesempatannya Komandan Kodim 0426 Tulang Bawang Letkol Kav Joko Sunarto, S.Sos, M.Han selaku Kamabi Saka Wira Kartika mengatakan, mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua di Makodim 0426/TB, perlu saya sampaikan juga bahwa saya disini sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0426/TB yang baru.

Lanjut Dandim, dirinya juga mengucapkan selamat HUT Paramuka yang ke- 59, semoga kedepan semakin maju, sukses, dan berjaya dalam melaksanakan kegiatan pramuka baik ditingkat daerah maupun nasional

“Adik adik harus giat belajar dan berprestasi sehingga bisa mendapatkan beasiswa, untuk kegiatan hari ini akan diatur oleh pembina atau pelatih dan harus laksanakan dengan gembira, namun tetap patuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita semua,” pungkasnya

Kegiatan pembinaan dilanjutkan dengan pemberian materi Navigasi Darat dan Pionir, yang diikuti dengan gembira dan penuh semangat.(Red)

Diposkan pada

Kantor kecamatan Semaka dan puskemas rawat inap sukaraja di inspeksi mendadak (sidak) oleh Hi.Am.Syafi’i

Mediarepublika.com

Tanggamus

Semaka — Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM.Syafi’i, kembali memantau tingkat kedisiplinan dan kinerja para pegawai dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus.

Kali ini Wabup melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kecamatan Semaka, Kamis (13/8/2020).

Ditempat ini, Wabup selain memeriksa absensi pegawai, juga memberikan pengarahan kepada pegawai yang ada. Dalam pengarahannya Wabup meminta para pegawai tetap melaksanakan pekerjaan dengan baik dan disiplin, meskipun saat ini dalam masa pandemi Covid 19.

“Saya minta semua tetap bekerja dengan baik dan disiplin. Meskipun saat ini kita tengah dalam masa pandemi Covid 19,” ujar Wabup.

Wabup juga menegur sejumlah pegawai yang kedapatan tidak memakai masker. Beliau menegaskan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan.

“Semua harus disiplin (protokol kesehatan), teman teman pegawai harus mampu menunjukkan dan memberikan contoh.”

“Ya kita mulai dari sayangi diri, sayangi keluarga. Kalau semuanya menyayangi diri sendiri dan keluarga semuanya. Tegakkan protokol kesehatan, pegawai harus menjadi bagian terdepan untuk memberikan contoh pada masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan,” tegasnya.

Wabup juga memantau pelaksanaan pelayanan publik di kantor tersebut, serta melihat-lihat kondisi ruang pelayanan yang ada.

Usai melakukan sidak di Kantor Kecamatan Semaka, Wabup melanjutkan sidaknya ke Puskesmas Rawat Inap Sukaraja.

Kembali menyampaikan hal yang sama, Wabup meminta para pegawai untuk tetap semangat dan disiplin dalam bekerja dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.
(Red).

Diposkan pada

Rapid Test, 217 Pegawai Lampung Selatan 100% Non Reaktif

KALIANDA, mediarepublika.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan melakukan rapid test massal terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Tindakan rapid test tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan guna mencegah kemunculan kluster baru virus korona atau COVID-19 dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan.

Kepala Dinkes Lampung Selatan, dr. Jimmy Baggas Hutapea, MARS menjelaskan, rapid test dilakukan terhadap pegawai di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Dia menyebut enam OPD itu yakni, Bagian Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

“Pelaksanaan rapit test dari tanggal 12-13 Agustus 2020. Dari rencana pegawai yang akan di rapid test sebanyak 363 ternyata yang hadir sebanyak 217 orang. Hasilnya 100% non reaktif semua,” ujar Jimmy melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Jimmy menjelaskan, jumlah  petugas yang dilibatkan pada pelaksanaan rapid test tersebut sebanyak  25 orang. Terdiri dari dokter, ahli tenaga laboratorium medik, perawat serta surveilans.

“Kita siapkan 500 Pcs rapid test. Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Laboratorium Dinas Kesehatan,  Puskesmas Kalianda dan Puskesmas Way Urang,” terangnya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan rapid test massal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta dilingkup Dinas Kesehatan termasuk puskesmas dan RSBB.

“Bulan Juli kemarin kita sudah melakukan rapid test terhadap 72 pegawai di Dinas Dukcapil, hasilnya 100% non reaktif. Kemudian 836 di jajaran Dinas Kesehatan, non reaktif sebanyak 833 orang. Sedangkan 3 orang reaktif langsung ditindaklanjuti swab, dan hasilnya negatif semua,” pungkasnya. (Red)

Diposkan pada

SIARAN PERS PROGRAM RELAKSASI OJK MEMBANTU DUNIA USAHA DI PROVINSI LAMPUNG, OJK DORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Medirepublika.com

Bandar Lampung, 13 Agustus 2020. Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi tetap terjaga namun dengan kewaspadaan yang terus ditingkatkan. OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan peran sektor jasa keuangan.

Kebijakan relaksasi baik yang dinisiasi oleh OJK berupa pemberian relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID maupun yang bekerjasama dengan pemerintah melalui pemberian subsidi bunga maupun penempatan dana PEN pada Bank HIMBARA berjalan cukup efektif khususnya di Provinsi Lampung. Hal ini tercermin dari mulai kembali membaiknya penyaluran kredit oleh perbankan sampai dengan Periode Juni 2020, yang diikuti dengan perbaikan kredit bermasalah.

Sektor Industri Jasa Keuangan – Perbankan
Data OJK Provinsi Lampung pada Semester I-2020 menunjukan, kredit perbankan pada awal masa pandemi COVID19 yaitu April-Mei 2020 sempat mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun 0,14% pada April 2020 dan kembali menurun sebesar 1% pada Mei 2020. Namun demikian sejalan dengan mulai diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dan beberapa program pemulihan ekonomi nasional, pada Juni 2020 penyaluran kredit perbankan kembali tumbuh positif meskipun masih relatif rendah yaitu 0,64%.

Kredit bermasalah perbankan pada awal masa pandemi COVID19 (April-Mei 2020) sempat mengalami peningkatan yaitu dari 2,22% per Maret 2020 menjadi 2,64% pada April dan meningkat kembali menjadi 2,94% pada Mei 2020. Namun pada Juni 2020 jumlah kredit bermasalah kembali menurun menjadi 2,79%. Penurunan NPL perbankan pada Juni 2020 ini menunjukkan bahwa program relaksasi baik yang diinisiasi oleh OJK maupun bekerjasama dengan pemerintah berjalan cukup efektif.

Beberapa sektor ekonomi yang mengalami penurunan kredit cukup tinggi pada masa awal pandemi (April s.d Mei 2020) dan menurun cukup signifikan pada Mei 2020 antara lain sektor real estate, persewaan dan jasa perusahaan (-4,99%); jasa perdagangan besar dan eceran (-3,57%); jasa konstruksi (-2,85%) dan jasa transportasi, , pergudangan dan komunikasi (-2,05%). Sementara sektor ekonomi yang cukup stabil dan tidak mengalami penurunan signifikan selama masa pandemi Covid 19 antara lain sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor bukan lapangan usaha lainnya (konsumtif).

Berdasarkan Data pelaksanaan relaksasi kredit perbankan per 30 Juli 2020, dari 130.596 debitur yang mengajukan restrukturisasi, tercatat sebanyak 124.490 pengajuan yang telah disetujui dengan nilai mencapai Rp 6,79 triliun. Sedangkan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Lampung, dari Rp 471,33 miliar alokasi dana pada 4 (empat) Bank Himbara, OJK mencatat sebesar Rp 173,48 Miliar total dana telah disalurkan kepada 939 debitur atau sebesar 36,81%.

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Selama semester I-2020 kinerja IKNB sangat terdampak pandemi Covid 19. Perusahaan pembiayaan mengalami penurunan dalam penyaluran pembiayaan sejak Desember 2019 hingga Mei 2020 dengan rata-rata penurunan  mencapai -1,26% tiap bulannya. Adapun nilai piutang perusahaan pembiayaan Provinsi Lampung pada posisi Desember 2019 yaitu Rp.9,011 triliun dan mengalami penurunan di Mei 2020 yaitu Rp.8,45 triliun.

Untuk LKM, hingga April 2020 total pinjaman yang disalurkan masih meningkat meski hanya sebesar 1,93% dari Desember 2019 (Rp.17,61 miliar) dan pada April 2020 sebesar Rp.17,95 miliar.

Penyaluran kredit program UlaMM, Umi, dan Mekar hingga Juli 2020 ini masih menunjukkan peningkatan sejak awal tahun dimana untuk posisi Juli 2020 nilai pembiayaan UlaMM, Umi dan Mekar masing-masing mencapai Rp. 162 Miliar, Rp. 343 Miliar dan Rp.462 Miliar

Rasio NPF perusahaan pembiayaan pada Januari 2020 – April 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 1% tiap bulannya. Namun posisi Mei 2020, NPF mengalami penurunan yaitu dari 5,06% (April 2020) menjadi 4,87%.

Hingga Juli 2020 jumlah relaksasi kredit yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan di Provinsi Lampung telah mencapai Rp 3,9 triliun dengan jumlah kontrak mencapai 108.613 kontrak, Perusahaan Modal Ventura 67 debitur dengan nilai pinjaman mencapai Rp.8,29 miliar. Bentuk relaksasi yang dilakukan lembaga pembiayaan adalah melalui perpanjangan tenor atau grace period 3-6 bulan, partial payment (sesuai kemampuan), holiday payment (3-6 bulan).

Tiga besar sektor ekonomi yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan di Provinsi Lampung yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (33%), Rumah Tangga (14%),  Transportasi dan Perdagangan (10%).

Dalam upaya terus mendukung pelaksanaan program PEN khsusnya di Provinsi Lampung, OJK Provinsi Lampung melakukan konsolidasi dengan seluruh Lembaga Jasa Keuangan di daerah untuk menyampaikan informasi dan pelaksanaan program PEN (baik virtual maupun secara langsung), berkoordinasi dengan stackholder di daerah seperti Pemprov, Pemkab/Pemkot, Bank Indonesia, Kadin, DJPN, dan lainnya serta tetap memonitoring penyaluran kredit/pembiayaan secara periodik.

“Debitur-debitur yang telah mendapat relaksasi kredit/pembiayaan diharapkan dapat bergerak kembali menghidupkan sektor riil sembari pemerintah dan pihak-pihak terkait berupaya untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat dan belanja pemerintah untuk meng-create demand di pasar” kata Bambang, menutup penjelasan mengenai kinerja dan implementasi PEN.

Satgas Waspada Investasi
Di masa Pandemi Covid-19 ini, penawaran investasi ilegal dan fintech peer to peer lending ilegal tetap marak di masyarakat. Pada bulan Juli 2020, Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan 99 entitas investasi ilegal, sehingga pada tahun 2020 total entitas investasi ilegal yang telah dihentikan sebanyak 160 entitas. Dan sejak tahun 2017, OJK telah menghentikan sebanyak 787 entitas investasi

Selain itu, Satgas Waspada investasi juga telah menemukan kembali 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam, sehingga selama tahun 2020 Satgas Waspada Investasi telah menemukan 693 perusahaan fintech peer to peer lending illegal dan menjadikan total sebanyak 2.591 perusahaan yang telah dihentikan sejak tahun 2018.

Sementara itu, berdasarkan data per 5 Agustus 2020, terdapat 158 perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar/berizin di OJK sesuai POJK No.77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, dengan rincian sebanyak 33 perusahaan yang telah mengantongi izin OJK dan 125 perusahaan yang telah terdaftar (website : www.sikapiuangmu@ojk.go.id )

OJK selaku salah satu anggota Satgas Waspada Investasi terus berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai banyaknya tawaran investasi tak berizin melalui kegiatan sosialisasi serta publikasi kepada masyarakat.

OJK pun tetap berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya entitas yang melakukan penawaran penghimpunan dana tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam proses tindak lanjut tersebut, OJK berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait yang juga merupakan anggoata Satgas Waspada Investasi, salah satunya Kepolisian RI, dalam rangka percepatan penanganan laporan masyarakat.(Red)

Diposkan pada

Orgen Lesehan Tanpa izin Dihentikan Oleh Polsek Wonosobo

TANGGAMUS- mediarepublika.com Polsek Wonosobo Polres Tanggamus melaksanakan tindakan persuasif terhadap adanya hiburan orgen tunggal lesehan di lokasi pernikahan di Pekon Sridadi, Kecamatan setempat, Kamis, (13/08/2020).

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Wonosobo, Iptu Juniko, yang bersama-sama Camat, Edi Fahrurozi, Bhabinkamtibmas, Brigadir Samsuri, dan Babinsa Koramil, Serka Jarkasih, dan perwakilan Pekon.

Tindakan persuasif dengan meminta menurunkan orgen tunggal, serta melakukan pemeriksaan protokol kesehatan, guna menghindari adanya kerumunan sebagai upaya pencegahan Covid-19 yang saat ini masih menjadi Pandemi.

Kapolsek Iptu Juniko, mengungkapkan, pihaknya bersama-sama instansi terkait telah memberhentikan orgen lesehan serta menghimbau tuan rumah untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dalam kegiatan pernikahan tersebut, pihaknya tidak pernah memberikan izin keramaian, bahkan sohibul hajat tidak juga memberitahukan kepada pihak Pekon setempat.

“Orgen lesehan yang digelar di rumah Sukarjo di Pekon Sridadi telah kami hentikan, keramaian itu kami bubarkan secara persuasif, dan sohibul hajat dapat memahami, setelah diberikan himbauan protokol kesehatan,” kata Iptu Juniko mewakili Kapolres Tanggamus, AKBP Oni Prasetya, SIK, usai kegiatan.

Kapolsek menegaskan, terhadap masyarakat yang terlanjur hadir dalam kegiatan itu juga, sudah dilaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker, jaga jarak, membatasi jumlah serta mempercepat kegiatan.

“Seluruh rangkaian kegiatan berjalan kondusif, dan tuan rumah bersedia menutup kegiatan sesegera mungkin. Untuk acara hajatan pernikahan dan sunatan dapat dilakukan seperti biasa, namun tetap menggunakan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, menyediakan alat pencuci tangan di tempat acara, serta mempersingkat kegiatan,” tegasnya.

Terpisah, Pj. Kepala Pekon Sridadi, Mulyanto, menerangkan bahwa, pihaknya tidak menerima laporan dari Sukarjo selaku sohibul hajat dalam acara pernikahan anaknya.

“Sohibul hajat tidak memberitahukan ke pihak Pekon, sehinggga tadi kami juga bersama Camat dan Polsek melaksanakan tindak bersama,” ucapnya.(Red)

Diposkan pada

FKBPD Tuntut Kesejahteraan, Nanang Janji Naikkan Tunjangan BPD di Perubahan

KALIANDA, mediarepublika.com – Sekitar seratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tergabung dalam Forum Komunikasi BPD (FKBPD) Kabupaten Lampung Selatan mendatangi kantor bupati setempat.

Kedatangan lembaga sebagai perwakilan masyarakat di desa itu untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati. Mereka menuntut kenaikan tunjangan.

Tak  perlu menunggu lama, sekitar 10 orang perwakilan FKBPD diterima langsung Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2020).

Dalam pertemuan itu Ketua FKBPD Kabupaten Lampung Selatan, Samsuddin, HR mewakili seluruh anggotanya menyampaikan keinginan tentang peningkatan kesejahteraan dan operasional BPD yang selama ini masih sangat kecil nilainya.

Dia menyebut, tunjangan BPD selama ini sangat minim. Untuk ketua BPD, setiap bulan rerata sekitar Rp.300 ribu. Sedangkan, anggotanya mendapat tunjangan lebih kecil. Dengan pertemuan itu, diharapkan ada perhatian khusus.

“Kami para BPD memohon kepada Pak Nanang untuk memikirkan kesejahteraan BPD. Kami minta kenaikan tunjangan dan bantuan operasional yang telah kami sampaikan beberapa bulan lalu,” tukas Samsuddin.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di depan Forum Komunikasi BPD Kabupaten Lampung Selatan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan perwakilan anggota BPD tersebut.

Prinsipnya, mantan BPD dan Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang ini setuju dengan semua usulan BPD. Namun, tetap mengikuti prosedur dan ketentuan.

Nanang pun berjanji akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan bantuan operasional para anggota BPD di anggaran perubahan.

“Nanti kita upayakan di anggaran perubahan. Agar pendapatan BPD bisa sama dengan aparatur lainnya, seperti kadus dan kaur desa. Tapi tetap mengikuti prosedur dan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang ada di desa,” tandasnya. (Red)

Diposkan pada

Pemprov Lampung Luncurkan Aplikasi Pasar Berjaya Dan Ojesa

Mediarepublika.com

Bandar Lampung — Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, melaunching Aplikasi Pasar Berjaya dan Ojesa (Ojek Sahabat Wanita) pada acara HUT UMKM Ke-5 Tahun 2020, di Halaman Kantor Dinas Koperasi & UKM Provinsi Lampung, Rabu (12/08).

Acara ini dihadiri juga oleh Kadis Koperasi & UKM, Kadis Perindustrian & Perdagangan, Kadis Pariwisata & Ekraf, Kadis Perkebunan dan Dinas/Instansi teknis terkait.

Launching Aplikasi Pasar Berjaya dan Ojesa merupakan wujud nyata dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong perkembangan UMKM di Provinsi Lampung.

Dalam acara HUT UMKM ke-5 ini juga dilakukan pemotongan tumpeng dan penyerahan bantuan juga penyerahan jaket Ojesa secara simbolis sebagai bentuk dukungan pemerintah.

“Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa bersama hadir dalam peringatan hari UMKM Provinsi Lampung 2020 sekaligus launching aplikasi Pasar Berjaya dan Ojesa (Ojek Sahabat Wanita). Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” ucap Wagub dalam sambutannya.

Sementara itu Kadis Koperasi & UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu, melaporkan kegiatan peringatan HUT UMKM ke-5 ini berlangsung selama tiga hari tanggal 12-14 Agustus 2020. Selain launching aplikasi Pasar Berjaya dan Ojesa, juga dilakukan penyerahan bantuan bagi 42 wirausaha pemula sebesar 482 Juta, Talkshow, Bazar UMKM, dan Penyerahan KUR bagi UMKM. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)