Kategori: Lampung

Bandar Lampung — Gubernur Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII Pemuda Pancasila Provinsi Lampung di Mahan Agung, Senin (21/3). Muswil VIII Pemuda Pancasila Provinsi Lampung ini dilaksanakan pada 21-22 Maret 2022 di Mahan Agung dan Boemi Kedaton Resort.

Hadir dalam Pembukaan Muswil VIII ini Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Provinsi Lampung, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Lampung, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Ketua MPC Pemuda Pancasila se-Provinsi Lampung, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta Pimpinan Organisasi dan Partai Politik di Provinsi Lampung.

Mengawali sambutannya, Gubernur Arinal Djunaidi yang juga selaku Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Provinsi Lampung mengharapkan Pemuda Pancasila dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan di daerah, serta dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Gubernur Arinal juga memberikan apresiasi, kepada Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, yang selama ini telah secara nyata berbuat untuk anggota dan masyarakat yang diwujudkan dalam partisipasi di bidang pendidikan, sosial dan keagamaan.

“Melalui kesempatan yang baik ini saya juga mengharapkan agar para pemuda dapat berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung Rycko Menoza menyampaikan bahwa Pemuda Pancasila adalah organisasi yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Pemuda Pancasila merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi tempat berkumpul dan sarana silaturahmi antar anggota dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Rycko Menoza selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung yang sebentar lagi akan mengakhiri masa kepengurusan, meminta maaf sekiranya dalam 5 tahun ke belakang ada tindakan yang kurang pantas dari pengurus ataupun para anggota.

“Kami mohon bimbingan pada senior serta tokoh masyarakat agar tetap bisa berbuat bagi masyarakat dan tetap eksis di Provinsi Lampung,” kata Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.

Di akhir kegiatan, dilakukan pemukulan cetik oleh Gubernur Lampung didampingi Sekjen MPN Pemuda Pancasila dan Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung. Gubernur juga menyerahkan bantuan berupa 1 unit mobil ambulan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemuda Pancasila Provinsi Lampung. Ketua MPW juga memberikan cinderamata berupa sebuah lukisan kepada Gubernur Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

BANDARLAMPUNG—Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung melakukan Sosialisasi Kebijakan Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Se-Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung, Selasa (22/03).

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut, yang pertama Cahyono Tri Birowo Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana.

Kemudian yang kedua Hamzah Fansuri Analis Kebijakan Muda pada Asisten Deputy Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Yang ketiga Syopiansyah Jaya Putra Staf Ahli Gubernur Lampung, dengan moderator Ganjar Jationo Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Minhairin saat membuka kegiatan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Ir. Joko Widodo, agar Pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang transparan, cepat dan efektif.

Menurut Gubernur terdapat empat sektor strategis akselerasi tranformasi digital sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

“Pemprov Lampung melalui Dinas Kominfo berusaha mencakup berbagai bidang secara komprehensif, salah satunya dalam pelaksanaan SPBE untuk mengembangkan pemerintahan digital,” ucapnya

“Kita harus mampu melakukan transformasi digital dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan yang terbuka partisipatif, inovatif, dan akuntable, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Minhairin juga menyampaikan pesan Gubernur Lampung agar peserta Sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga pengetahuan dan wawasan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai wahana untuk meningkatkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerahnya masing-masing.

Menurut Ganjar Jationo, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai Dinas yang terkait langsung dengan penerapan SPBE, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan penerapan tata kelola SPBE, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang diamanatkan Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, kemudian memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan SPBE di Provinsi Lampung sesuai Peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020, menjelaskan peranan perangkat daerah dalam melakukan SPBE, dan terakhir menjelaskan progres pelaksanaan SPBE di Provinsi Lampung.

Cahyono Tri Birowo Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dalam paparannya menjelaskan materi terkait Pemerintahan digital menuju satu data Indonesia dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui perkembangan dan penerapan SPBE dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

Dengan tahapan pada tahun 2020 dilakukan penguatan tata kelola, tahun 2021 Penguatan Layanan SPBE, tahun 2022 penguatan infrastruktur SPBE, tahun 2023 pembangunan Tik 4.0, dan tahun 2024 pengembangan Tik 4.0

Sementara itu, Hamzah Fansuri Analis Kebijakan Muda pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE memaparkan materi terkait Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 2021 Provinsi Lampung.

Adapun sasaran dan tujuan evaluasi SPBE dilakukan untuk mengukur capaian penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemda serta indek SPBE Nasional. Mendorong instansi pusat dan pemda menerapkan SPBE dan melakukan Transformasi Digital. Serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan pelayanan administrasi dan publik.

Adapun Syopiansyah Jaya Putra Staf Ahli Gubernur Lampung pada paparannya menerangkan hal-hal terkait Reformasi Birokrasi, SPBE, Satu Data Indonesia, Keamanan Informasi,  dan Evaluasi SPBE di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, meresmikan Kantor Sekretariat Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Provinsi Lampung, di Jl. Way Rarem No.15 Pahoman, Selasa (22/3).

Acara diawali dengan pemotongan pita oleh Gubernur Lampung yang diwakili oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menandai peresmian Kantor Sekretariat RAPI Provinsi Lampung atau Juliet Zulu 08 Zulu Zulu Delta (JZ08ZZD) yang merupakan bantuan dari Gubernur Lampung.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur, saya resmikan Kantor Sekretariat RAPI Provinsi Lampung ini,” ujar Kadis Kominfotik Provinsi Lampung sembari menggunting pita.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyematan rompi oleh Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fachrial kepada Kadis Kominfotik Provinsi Lampung, dilanjutkan dengan penyematan rompi oleh Ketua Daerah RAPI Provinsi Lampung Hj. Maryati kepada Kadis Perhubungan Provinsi Lampung, diakhiri penyematan rompi oleh Wakil Ketua RAPI Daerah Lampung kepada perwakilan Kepala BPBD Provinsi Lampung.

Kemudian dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung didampingi Kadis Perhubungan Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan tersebut juga diberikan bantuan berupa layanan internet broadband dari PT Indonesia Comnet Plus (ICON+) kepada RAPI Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan Audiensi dengan jajaran pengurus RAPI beberapa waktu yang lalu, Gubernur menekankan peran RAPI dalam membantu Pemerintah dibidang Komunikasi Kebencanaan agar terus ditingkatkan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terlebih saat terjadi bencana alam.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum RAPI Nasional Riza Fachrial, Ketua Daerah RAPI Provinsi Lampung Hj. Maryati, Kepala Balmon SFR Kelas II Lampung, Pengurus RAPI Daerah Lampung, Pengurus RAPI Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Manager Area Lampung PT Indonesia Comnet Plus, perwakilan Basarnas Lampung.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung–Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, meraih prestasi Peringkat I Nasional, Realisasi  Satuan Kerja (Satker) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Pagu Anggaran diatas 10 Miliar.

Penghargaan dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian, tersebut diterima Sekretatis Dinas, drh. Anwar Fuadi. MPH, mewakili Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung, Ir  Lili Mawarti, MSi.

Penghargaan yang diterima  sebagai Satker OPD terbaik (peringkat pertama) Realisasi anggaran pagu diatas 10 M TA 2021.

Peringkat ke-2  diraih satker OPD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan peringkat 3 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Penyerahan Penghargaan oleh Dirjen PKH yg diwakili oleh Koordinator Keuangan dan Perlengkapan, Drh. Nursapto Hidayat  pada  kegiatan Apresiasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian di Yogyakarta, 21 – 23 Maret 2022.

Diharapkan dengan apresiasi ini semakin memacu kinerja Dinas Peternakan dan Keswan Prov Lampung kedepan sebagai salah satu lumbung ternak nasional dan memperjelas kiprah Lampung sebagai lokomotif peternakan nasional untuk mewujudkan Lampung Berjaya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Kaban Kesbangpol menghadiri Rapat Koordinasi antar Pemangku Kepentingan Pusat dan Daerah Guna Memperkuat Stabilitas Nasional secara Daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (21/3).

Hadir dalam Rakor Kadis Perindag Provinsi Lampung, Sekdis PMDes & Transmigrasi.

Dalam kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini, dibahas beberapa hal untuk menciptakan stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Imran, mengharapkan melalui kegiatan rakor ini, Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi dan pemahaman menyeluruh dalam menciptakan ketahanan ekonomi.

Menurut Imran, beberapa langkah kebijakan dapat diambil Pemerintah Daerah guna menciptakan stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat diantaranya, Menetapkan harga dasar pangan yang menguntungkan para petani dan konsumen, Memberikan insentif harga kepada para petani komoditas pangan, terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula dan minyak goreng.

Kemudian Memperlancar dan memperpendek arus distribusi hasil pertanian, sehingga dapat tersalurkan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau serta Memberi dukungan pelembagaan organisasi petani komoditas pangan, seperti kelompok tani, koperasi dan ormas tani. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandarlampung– Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, meminta  para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan sebagai wajib pajak, dapat memahami tujuan Program Pengungkapan Sukarela.

Pernyataan Gubernur tersebut disampaikan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, dalam acara Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Di Gedung Pusiban, Senin (21/3/2022).

Program Pengungkapan Sukarela, Sekdaprov, adalah sebuah program berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka reformasi peraturan perpajakan.

“Program ini telah resmi dimulai oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022,” ujarnya.

Program pengungkapan sukarela merupakan program yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela.

Masih, Kata Sekdaprov, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang hari ini hadir sebagai peserta sosialisasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah melewati seleksi tata cara pengisian jabatan dan dianggap memiliki kompetensi serta memenuhi kriteria dan kualifikasi sehingga dapat duduk di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam setiap jabatan yang diemban terdapat peran, fungsi, serta amanah yang harus mampu dilaksanakan. Sejalan dengan amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur.

“Sipil Negara berperan sebagai pelaksana kebijakan publik dan seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi yang dipimpinnya,” tegasnya

Oleh karena itu, seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menjadi suri tauladan, tidak hanya bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi yang dipimpinnya, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya.

Salah satu perwujudan peran sebagai pelaksana kebijakan publik adalah dengan melaksanakan atau berpartisipasi pada aturan hukum yang ada.

Untuk itu, Sekdaprov pada kegiatan tersebut menyatakan bahwa Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Sekda, Para Asisten Gubernur, Kepala Dinas dan jajaran Pejabat Tinggi Pratama di Provinsi Lampung saat ini telah selesai melaporkan SPT Tahunan yang secara simbolis pada kegiatan tersebut diwakili Oleh Sekda dan Inspektur Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandar Lampung, — Ketua PMI Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal mengunjungi Unit Donor Darah (UDD) PMI Lampung untuk menemui anak – anak penderita thalasemia,  Senin (21/03/2022).

Thalasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai dengan kurangnya protein pembawa oksigen (hemoglobin) dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal, sehingga sangat memerlukan darah.

Unit Donor Darah (UDD) PMI sebagai bagian dari PMI Provinsi  Lampung yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terus berupaya  untuk semakin baik dalam melayani masyarakat, khususnya dalam hal ketersediaan darah.

Ketua PMI Provinsi Lampung Riana Sari Arinal menyatakan mendukung penuh upaya-upaya Unit Donor Darah (UDD) PMI Lampung terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan ketersediaan darah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan darah bagi penderita thalasemia.

Kehadiran Ketua PMI Provinsi Lampung ditengah – tengah anak – anak penderita thalasemia merupakan bentuk kepedulian terhadap penderita thalasemia yang ada di Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PMI Provinsi Lampung memberikan bingkisan berupa perlengkapan sekolah dan tali asih kepada anak – anak penderita thalasemia.

Kegiatan bertema  Berbagi Ceria Bersama Anak – anak Thalasemia dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1443 H, yang tinggal beberapa hari lagi.

Dalam arahannya, Ketua PMI Provinsi Lampung berpesan kepada para orang tua yang putera / puterinya menderita thalasemia untuk memberikan perhatian penuh dan selalu bersyukur dengan semua yang diberikan oleh Allah SWT.

“Pesan  saya syukuri setiap yang diberikan Allah kepada kita, saya sangat tahu bahwa anak – anak ini butuh perhatian khusus”, ucap Riana Sari.

Dengan kegiatan berbagi ini, sebelum memasuki  bulan Suci Ramadhan 1443 H, Riana Sari juga berharap dapat memberi energi positif kepada anak – anak penderita thalasemia.

“Semoga kita semua dapat melaksanakan Ibadah Puasa dengan penuh ketaqwaan,  diberikan kesehatan dan semoga dapat menjalankan dengan khusuk”, ucap Riana.

“Mudah – mudahan dengan adanya kegiatan ini, ada energi baru bagi ibu – ibunya untuk terus mendampingi anak – anaknya’, harap Riana.

Pada berbagai kesempatan, Ketua PMI Provinsi Lampung  juga selalu mengajak masyarakat untuk mendonorkan darahnya, untuk mendukung ketersediaan darah,  karena masih banyak sekali pasien yang membutuhkan darah, terutama penderita thalasemia.

Hadir mendamping Ketua PMI Provinsi Lampung, Wakil Ketua II TP. PKK Provinsi Lampung, Kadis PP&PA Provinsi Lampung, Pengurus PMI Provinsi Lampung,  Pengurus TP. PKK Provinsi Lampung, Pengurus LKKS Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Bandar Lampung — Bunda Literasi Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, membuka Rapat Koordinasi Bunda Literasi se-Provinsi Lampung bersama Tim Literasi Provinsi Lampung, di Hotel Emersia, Kamis (10/02).

Rapat ini digelar untuk menyinkronkan sekaligus menyinergikan Program Literasi Provinsi dengan Program Literasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional setiap tahunnya mengukuhkan Duta Baca Indonesia dalam rangka meningkatkan budaya literasi.

Riana Sari menerangkan bahwa Duta Baca diharapkan dapat menjadi role model dalam mengkampanyekan pentingnya kebiasaan membaca dan literasi sebagai bagian elemen pembentuk sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

“Tugas menjadi duta baca ini juga menjadi salah satu tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kita sebagai Bunda Literasi Provinsi dan Kabupaten/Kota,” terang Riana Sari.

Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Bunda Literasi Lampung Barat serta Rektor Umitra sekaligus Anggota Pembina Teknis Tim Literasi Provinsi Lampung Armalia Reny Madrie. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)