Kategori: Kalianda

KALIANDA, mediarepublika.com – Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung menganugerahkan Lencana Pancawarsa kepada 66 anggota Gerakan Pramuka Kabupaten Lampung Selatan dalam peringatan HUT ke-59 Gerakan Pramuka tahun 2020 tingkat Kwartir Cabang (Kwarcab) Lampung Selatan.

Lencana Pancawarsa merupakan tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa Gerakan Pramuka.

Penghargaan tersebut diberikan atas kesetiaan, kepatuhan, kerajinan, ketekunan, kesungguhan, dan ketertiban sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam menunaikan kewajibannya selama lima tahun atau kelipatan lima tahun.

Lencana tersebut disematkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, Supriyanto, selaku pembina upacara peringatan HUT ke-59 Gerakan Pramuka tahun 2020 tingkat Kwarcab Lampung Selatan yang digelar di halaman Sekretariat Kwarcab setempat, Jumat sore (14/4/2008).

Dalam sambutannya, selaku pembina upacara, Supriyanto mengatakan, Lencana Pancawarsa diberikan atas kesetiaan anggota kepada organisasi dan keaktifannya melakukan kegiatan orang dewasa Gerakan Pramuka selama lima tahun atau kelipatannya secara terus menerus.

“Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi penyemangat bagi anggota dewasa Gerakan Pramuka untuk terus mengabdikan diri dalam kepramukaan,” ujar Supriyanto.

Selanjutnya, pada kesempatan itu Supriyanto yang juga anggota Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Lampung Selatan ini menyampaikan sambutan Ketua Kwartir Nasional Komjen Pol Drs. Budi Waseso.

Ia mengatakan tema Hari Pramuka tahun 2020 adalah “Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu Dalam Penanggulangan Bencana COVID-19 dan Bela Negara”.

“Tema ini perwujudan dari semangat para Pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Bahkan seluruh dunia juga mengalaminya,” ucapnya.

Menurutnya, gerakan pramuka selalu tanggap dan mengambil peran dalam upaya penanggulangan COVID-19. Dimulai dari hal kecil pramuka itu sendiri, seperti mendidik pentingya menjaga kebersihan tubuh.

“Sebagai anggota dewasa kita harus bisa mengedukasi tatanan baru COVID-19. Seperti mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker jika berpergian, dan menjaga jarak. Pada intinya mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, lencana terswbut diberikan kepada 66 anggota dewasa Gerakan Pramuka Lampung Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kwarda Gerakan Pramuka Lampung Nomor : 047 Tahun 2020 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa.

Rinciannya, 31 orang Pancawarsa I, 14 orang Pancawarsa II, 9 orang Pancawarsa III, 8 orang Pancawarsa IV, 3 orang Pancawarsa V, dan 1 orang menerima Pancawarsa VI.

Sementara itu, salah satu penerima Lencana Pancawarsa tersebut yakni Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto. Dirinya menerima Lencana Pancawarsa III atau telah mengabdi untuk masa bakti 15 tahun.

Penghargaan itu telah diterima bupati pada peringatan HUT ke-59 Gerakan Pramuka Kwarda Lampung, di Aula Graha Bakti Pramuka Kwarda Lampung, Bandar Lampung, Kamis malam (13/8/20) kemarin.

Untuk diketahui, dalam rangka peringatan HUT ke-59 Gerakan Pramuka tahun 2020 tingkat Kwarcab Lampung Selatan, Kwarcab setempat telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan.

Seperti acara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Kalianda dan juga tabur bunga di Perairan Laut Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa. Ada juga bakti sosial donor darah yang diikuti oleh para Andalan dan anggota Dewan Kerja (DKC) Lampung Selatan. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna, Jumat (14/8/2020).

Agenda kali ini menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui media elektronik di ruang paripurna gedung DPRD setempat.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut HUT ke-75 Kemerdekaan RI.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, H. Hendry Rosyadi didampingi tiga wakilnya, dihadiri Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dan jajaran Forkopimda setempat.

Hadir juga Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Sementara itu, dengan menggunakan pakaian adat Sabu dari Nusa Tenggara Timur, Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR-DPR di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Diawal pidatonya, Jokowi menyampaikan, sebanyak 215 negara, tanpa terkecuali Indonesia, sedang menghadapi masa sulit diterpa pandemi COVID-19.

Ia menyebut, dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20 juta kasus COVID-19 di dunia. Dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 737 ribu jiwa.

“Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID-19. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita minus 5,32%,” ujar Jokowi.

Dikatakan Jokowi, ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen, sampai minus 17%. Menurutnya, kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.

“Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus melakukan re-booting. Semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya,” kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar.

“Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar. Strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75,” ucap Jokowi. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Selatan melakukan rapid test massal terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Tindakan rapid test tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati Lampung Selatan guna mencegah kemunculan kluster baru virus korona atau COVID-19 dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan.

Kepala Dinkes Lampung Selatan, dr. Jimmy Baggas Hutapea, MARS menjelaskan, rapid test dilakukan terhadap pegawai di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) banyak berinteraksi dengan masyarakat.

Dia menyebut enam OPD itu yakni, Bagian Umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

“Pelaksanaan rapit test dari tanggal 12-13 Agustus 2020. Dari rencana pegawai yang akan di rapid test sebanyak 363 ternyata yang hadir sebanyak 217 orang. Hasilnya 100% non reaktif semua,” ujar Jimmy melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Jimmy menjelaskan, jumlah  petugas yang dilibatkan pada pelaksanaan rapid test tersebut sebanyak  25 orang. Terdiri dari dokter, ahli tenaga laboratorium medik, perawat serta surveilans.

“Kita siapkan 500 Pcs rapid test. Kegiatan ini dilaksanakan di UPT Laboratorium Dinas Kesehatan,  Puskesmas Kalianda dan Puskesmas Way Urang,” terangnya.

Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan rapid test massal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta dilingkup Dinas Kesehatan termasuk puskesmas dan RSBB.

“Bulan Juli kemarin kita sudah melakukan rapid test terhadap 72 pegawai di Dinas Dukcapil, hasilnya 100% non reaktif. Kemudian 836 di jajaran Dinas Kesehatan, non reaktif sebanyak 833 orang. Sedangkan 3 orang reaktif langsung ditindaklanjuti swab, dan hasilnya negatif semua,” pungkasnya. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Sekitar seratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tergabung dalam Forum Komunikasi BPD (FKBPD) Kabupaten Lampung Selatan mendatangi kantor bupati setempat.

Kedatangan lembaga sebagai perwakilan masyarakat di desa itu untuk menyampaikan aspirasi kepada bupati. Mereka menuntut kenaikan tunjangan.

Tak  perlu menunggu lama, sekitar 10 orang perwakilan FKBPD diterima langsung Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di ruang kerjanya, Kamis (13/8/2020).

Dalam pertemuan itu Ketua FKBPD Kabupaten Lampung Selatan, Samsuddin, HR mewakili seluruh anggotanya menyampaikan keinginan tentang peningkatan kesejahteraan dan operasional BPD yang selama ini masih sangat kecil nilainya.

Dia menyebut, tunjangan BPD selama ini sangat minim. Untuk ketua BPD, setiap bulan rerata sekitar Rp.300 ribu. Sedangkan, anggotanya mendapat tunjangan lebih kecil. Dengan pertemuan itu, diharapkan ada perhatian khusus.

“Kami para BPD memohon kepada Pak Nanang untuk memikirkan kesejahteraan BPD. Kami minta kenaikan tunjangan dan bantuan operasional yang telah kami sampaikan beberapa bulan lalu,” tukas Samsuddin.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto di depan Forum Komunikasi BPD Kabupaten Lampung Selatan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan perwakilan anggota BPD tersebut.

Prinsipnya, mantan BPD dan Kepala Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang ini setuju dengan semua usulan BPD. Namun, tetap mengikuti prosedur dan ketentuan.

Nanang pun berjanji akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan bantuan operasional para anggota BPD di anggaran perubahan.

“Nanti kita upayakan di anggaran perubahan. Agar pendapatan BPD bisa sama dengan aparatur lainnya, seperti kadus dan kaur desa. Tapi tetap mengikuti prosedur dan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang ada di desa,” tandasnya. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Penetapan Perda itu sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pangan. Terlebih Lampung Selatan adalah salah satu sentra pangan di Provinsi Lampung sekaligus sebagai daerah penyangga pangan ibukota.

Hal tersebut dikatakan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 dilingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang menegaskan, Perda tersebut harus nyata operasi dan implementasinya ditingkat lapangan dalam pelaksanaan tugas stakeholder terkait seperti Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal sampai ke tingkat camat dan kepala desa.

Menurutnya, penerapan PLP2B di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan komitmen dan kebrsamaan dari semua stakeholder terkait.

“Saat ini Perda PLP2B telah digunakan dalam proses investasi dan perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana setiap investor yang akan berinvestasi, lahan calon lokasi harus dipastikan berada diluar LP2B melalui pengecekan titik koordinat,” ujar Nanang dalam arahannya.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, saat ini Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menjadikan LP2B sebagai salah satu persyaratan investasi dan perizinan.

“Diharapkan hal ini dapat ditiru oleh kabupaten/kota yang lain. Agar lahan pertanian dapat terus terlindungi dan penataan ruang untuk investasi tetap dapat dilaksanakan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Perda PLP2B sejak tahun 2017.

Dia menyebut, lahan yang dilindungi seluas 36.052 Hektar. Lahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi petani untuk memprodukasi pangan untuk kebutuhan daerahnya maupun untuk cadangan nasional.

“Dengan adanya Perda PLP2B, maka ketersediaan lahan untuk pangan terjamin. Dan pada akhirnya pangan untuk Kabupaten Lampung Selatan, provinsi maupun nasional juga dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” terang Bibit.

Disamping itu dia mengatakan, Perda tersebut juga telah dilengkapi dengan peta geospasial. Sehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan arahan Bupati Lampung Selatan agar Perda ini diterapkan secara operasional dan implementatif.

“Meskipun secara nasional kita nomor dua setelah Kabupaten Lumajang, tetapi Perda kita telah ditetapkan sejak tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Lumajang Perdanya ditetapkan pada tahun 2018,” tandasnya. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan mengadakan lomba mural (melukis diatas media dinding).

Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto usai memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang mengatakan, lomba mural akan difokuskan di Kebun Edukasi yang berada di areal rumah dinas bupati setempat. Kegiatan ini untuk menyemarakkan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

“Biasanya kan kalau 17 Agustus kita adakan perlombaan. Tetapi tahun ini kita fokus saja lomba mural di Kebun Edukasi. Bagaimana kita perindah Kebun Edukasi sehingga menjadi sarana edukasi,” ujar Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengungkapkan, kegiatan lomba mural yang baru pertama kali diadakan itu, diikuti peserta mulai dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum.

Dengan seni mural diharapkan dapat memperindah lokasi lahan yang diproyeksi sebagai Kebun Edukasi bagi mayarakat itu.

“Untuk area gambarnya di dinding yang berada di Kebun Edukasi. Nanti gambarnya yang penting tidak ada unsur pornografi dan kekerasan,” tukasnya. (Red)

KALIANDA, mediarepublika.com – Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin melakukan panen perdana buah melon di kebun edukasi yang berada di rumah dinas bupati setempat, Senin (10/8/2020).

Selain itu, nampak hadir juga Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni dan istri dari Ketua Komisi IV DPR-RI, Jolin Sumbardi beserta sejumlah istri Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto menjelaskan, buah melon yang ditanam pada dua bulan terakhir itu, menghasilkan buah yang cukup memuaskan.

Dia menyebut, buah melon yang dihasilkan dari panen itu memiliki bobot lima kilogram perbuah. Hal ini tentunya tidak luput dari perawatan yang telah dilakukan.

“Kemarin kita tanam tanggal 10 Juni. Dua bulan sudah panen. Untuk perawatannya biasa saja, disiram, dan dipupuk seperti biasa. Tentunya gulmanya juga dibersihkan,” ujar Bibit disela-sela panen perdana buah melon tersebut.

Bibit Purwanto menambahkan, hasil dari panen itu, nantinya akan dipasarkan oleh pedagang setempat yang telah melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah. Dengan harga pasaran sekitar Rp10-Rp15 ribu perkilogram.

“Kita sudah kerja sama dengan pedagang. Supaya bisa didistribusikan ke Pulau Jawa atau ke supermarket, bisa juga dijual disini saja. Harganya memang jauh berbeda untuk dikirim kesana. Kalau harga lokal disini, harga pasarannya kan antara Rp12-Rp15 ribu perkilogram,” ungkap mantan Camat Sragi ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, melon yang baru dipanen itu, terdiri dari enam jenis Buah Melon. Dan secara umum, dikenal dengan jenis Melon Net dan Golden Melon.

Selain ditanami buah melon, di kebun edukasi tersebut juga terdapat tanaman lainnya, yakni cabe, tomat, tanaman toga dan semangka.

“Memang lahan ini kita manfaatkan dalam situasi Pandemi. Harapannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat Lampung Selatan,” pungkasnya. (ptm/kmf)

KALIANDA, mediarepublika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lampung Selatan akan melakukan rapid test massal bagi pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Tindakan ini guna mencegah kemunculan kluster baru virus korona atau COVID-19 dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan. Sehingga penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor) bulanan pejabat Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, pada Rabu siang (29/7/2020).

Rakor yang dipimpin Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto serta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin itu, diikuti seluruh pejabat utama dan Kepala OPD serta seluruh camat.

Nanang mengatakan, upaya rapid test itu sebagai langkah untuk memutus penularan COVID-19 dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada sektor pelayanan publik. Menurutnya, rapid test disini hanya sebagai skrining dan bukan untuk mendiagnosa COVID-19.

“Saya tidak ingin di Lampung Selatan terjadi kluster baru, seperti yang terjadi di perkantoran di Jakarta. Nanti diagendakan secara bertahap untuk melakukan rapid test,” kata Nanang dalam arahannya.

Dikarenakan pemeriksaan rapid test tidak dapat dilakukan serentak, kriteria ASN yang diprioritaskan untuk rapid test adalah pegawai yang memang kesehariannya bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Jadi upayakan perkantoran pelayanan publik saja dulu. Nanti bila perlu camat-camat dan semua Kepala OPD, termasuk saya juga di rapid test. Karena saya sering turun kemana-mana,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr. Jimmy Baggas Hutapea, MARS menjelaskan, sebagai antisipasi kemunculan kluster baru di perkantoran, pihaknya telah melakukan rapid test massal pada pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (diskdukcapil) kabupaten setemapt.

“Kita sudah memulai di Disdukcapil. 72 orang telah kita rapid test. Hasilnya bersih semua tidak ada yang reaktif,” terang Jimmy ditemui tim ini usai rakor tersebut.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rapid test di OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Mungkin nanti dari Dinas Sosial dulu. Kita agendakan lebih lanjut, nanti dikoordinasikan dengan teman-teman OPD yang lain. Kalau rumah sakit dan sebagian Puskesmas juga sudah,” kata Jimmy.

Selain melakukan rapid test dilingkungan perkantoran Pemkab Lampung Selatan, pihaknya juga beberapa kali telah melayani permintaan rapid test di lembaga atau instansi lainnya yang ada di Lampung Selatan.

“Untuk itu kita upayakan rapid test di OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik masyarakat. Karena ada juga permintaan dari Bakamla, Kodim, serta BNN dan Polri. Kemarin juga dari Bawaslu dan KPU sudah kita lakukan rapid test,” ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Seksi Surveilans Imunisasi, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Periode Pemantauan Tanggal 7 Juli s.d 20 Juli 2020 sebagai berikut :

Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 1 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 1 orang, dan Orang Tanpa Gejala (OTG) = 0 orang. Untuk Positif COVID-19 sebanyak 26 orang, rinciannya 15 orang sembuh, 10 orang masih dirawat atau isolasi, dan meninggal dunia 1 orang. (Red)