Diposkan pada

DJP ROMBAK ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL

Jakarta, 24 Mei 2021 – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan reorganisasi
instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hari ini. Acara peresmian diselenggarakan di
Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan
para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan turut menghadiri acara ini.

“Penataan organisasi instansi vertikal yang dilakukan DJP cukup komprehensif cakupan
perubahannya,” ungkap Suryo Utomo dalam sambutannya.

Beberapa perubahan yang mendasar di antaranya perubahan cara kerja, pembagian beban
yang lebih proporsional untuk menjalankan proses bisnis inti pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP), penambahan jumlah KPP Madya, perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar
pada KPP Madya, serta perubahan struktur organisasi.

Dengan adanya reorganisasi ini, KPP Pratama diarahkan untuk lebih fokus pada penguasaan
wilayah (mencakup penguasaan informasi, pendataan, dan pemetaan subjek dan objek pajak)
melalui produksi data, pengawasan formal dan material SPT Masa, dan SPT Tahunan.

Selanjutnya, KPP Madya bersama dengan KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus akan
fokus pada pengawasan terhadap wajib pajak strategis penentu penerimaan, sehingga
diharapkan dapat mengamankan 80 s.d. 85 persen dari total target penerimaan pajak secara
nasional. Kesemuanya ini tidak lepas dari komitmen DJP untuk senantiasa meningkatkan
kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Pembagian beban yang lebih proporsional pada KPP diimplementasikan melalui penambahan
jumlah seksi yang menjalankan fungsi pengawasan pada KPP. Untuk menyederhanakan
proses bisnis inti pada KPP, dilakukan juga pengumpulan fungsi-fungsi yang serumpun dalam
satu seksi.

DJP membentuk KPP Madya baru dengan mengonversi 18 KPP Pratama menjadi 18 KPP
Madya. Penambahan jumlah KPP Madya baru di beberapa Kantor Wilayah dilakukan dengan
mempertimbangkan skala ekonomi dan potensi masing-masing wilayah.

Penambahan jumlah KPP Madya diiringi dengan perubahan komposisi wajib pajak yang
terdaftar pada KPP Madya. DJP menambah jumlah wajib pajak yang diadministrasikan pada
Nomor SP- 16/2021 KPP Madya. Dari yang sebelumnya sekitar 1.000 menjadi 2.000 wajib pajak per kantor atau
paling banyak 4.000 wajib pajak dalam satu Kantor Wilayah yang memiliki dua KPP Madya.

Dalam rangka reorganisasi, DJP juga melakukan perubahan struktur organisasi pada KPP
dengan memperkaya cakupan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh setiap seksi. Selain itu,
dilakukan juga stratifikasi KPP Pratama di mana potensi perpajakan menjadi salah satu dasar
dalam menentukan jumlah Seksi Pengawasan. KPP Pratama Kelompok I memiliki enam
Seksi Pengawasan, sedangkan KPP Pratama Kelompok II memiliki lima Seksi Pengawasan.

Pembaruan organisasi instansi vertikal DJP berdampak untuk sebagian wajib pajak yakni
wajib pajak yang kantor pajaknya mengalami penataan seperti berikut ini. Terdapat 1 Kanwil,
11 KPP, dan 3 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang
mengalami perubahan nomenklatur (nama) kantor. Kemudian terdapat 27 KPP dan 1 KP2KP
yang mengalami penyesuaian wilayah kerja. Hal ini dilaksanakan guna menyelaraskan beban
kerja, menyesuaikan wilayah kerja, serta konsekuensi dari pembentukan KPP Madya baru.

Wajib pajak yang terdampak reorganisasi instansi vertikal DJP telah mendapatkan
pemberitahuan dari KPP terdaftar yang lama. Mulai 24 Mei 2021, pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan di KPP terdaftar yang baru.

Bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam melaksanaan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakan dapat menghubungi DJP melalui Agen Kring Pajak di nomor 1500200.
Perlu diketahui masyarakat bahwa reorganisasi instansi vertikal DJP merupakan bagian dari
reformasi perpajakan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui
penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, berkeadilan,
serta untuk mewujudkan organisasi yang andal.

Ketentuan tentang organisasi dan tata kerja baru instansi vertikal DJP dapat dilihat pada
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Info selengkapnya tentang
Pertanyaan Sering Ditanya (FAQ) ketentuan ini dapat dilihat melalui tautan
https://www.pajak.go.id/id/penataan-ulang-organisasi-instansi-vertikal-direktorat-jenderalpajak, sedangkan info tentang perubahan unit kerja tersedia pada tautan
www.pajak.go.id/wilayah-administrasi.

Diposkan pada

Badan Litbang Kemendagri Kaji Model Inovasi BUMDes untuk Dorong Kemandirian Desa

Jakarta – Guna terus mendorong daerah berinovasi, Badan Litbang Kemendagri melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah menggelar Rapat Perumusan Model Inovasi Daerah, di Aula Badan Litbang Kemendagri, Kamis (20/5/2021). Hadir dalam rapat tersebut Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Matheos Tan didampingi dengan jajaran pejabat administrasi dan peneliti di lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Selain itu, hadir pula Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigasi Nugroho Setijo Nagoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, dan Pegiat IT Laksono Hadisiswanto.

Mengawali sambutan, Matheos Tan mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pelbagai inovasi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah diterapkan di daerah. Harapannya Badan Litbang Kemendagri dapat mengembangkan model inovasi yang telah dipelajari untuk selanjutnya diuji cobakan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Selain itu kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3T. “Tahun ini, kita terapkan model itu di Kabupaten Anambas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kapuas Hulu,” ungkap Matheos Tan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lanjut Matheos Tan, menjadi tonggak sejarah baru pelaksanaan pemerintahan desa. Desa kini didorong untuk menjadi sumber-sumber penggerak ekonomi warga untuk mampu hidup produktif. Di sisi lain, desa juga memiliki kearifan dan kekhasan lokal yang harus dimaksimalkan. Potensi ini perlu ditunjang dengan ketersediaan pasar untuk menjual barang-barang hasil desa dengan harga yang memuaskan. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga perlu program pemberdayaan dan memiliki sumber pendapatan asli desa yang dapat dimanfaatkan bersama. “Di situlah keberadaan BUMDes dibutuhkan untuk mengatur itu semua. Untuk itu BUMDes harus terus berinovasi agar masyarakat desa dapat mandiri dan sejahtera.” ujar Matheos Tan.

Sementara itu, Laksono Hadisiswanto mengamini pendapat dari Matheos Tan. Ia menilai potensi ekonomi di desa sangat kuat. Untuk itu, kondisi ini jangan sampai tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun memang saat ini pengelolaan BUMDes masih mengalami kendala seperti minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menjual dan memasarkan produk secara online. “Dibutuhkan inovasi dalam pengelolaannya, misalnya membuat e-commerce khusus menjual produk-produk hasil desa. Sekarang jaman sudah mudah, tinggal kita mau atau tidak,” kata Laksono.

Pada akhir acara, Matheos Tan berharap setelah acara ini, Badan Litbang Kemendagri dapat mengembankan model inovasi BUMDes yang lebih sempurna dan bermanfaat bagi banyak pihak.(Red)

Diposkan pada

Kapolri Support Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402

Jakarta, – Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menurunkan beberapa peralatan dan kapal guna mendukung pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang Hilang diperairan Bali, Kapolri juga menegaskan Polri Akan Memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian KRI Nanggala 402.

“Seluruh kegiatan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami telah menurunkan 4 kapal guna mensupport pencarian kegiatan kemanusiaan,” kata Sigit di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Kapolri menyampaikan ia juga akan mendampingi dan menyampaikan keprihatinan insiden hilangnya KRI Nanggala.

“Kami keluarga besar Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait insiden ini,” katanya.

Mantan Kabareskrim ini pun menuturkan 4 kapal milik polairud yang diturunkan yakni KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004 dan KP Balam-4017. Keempat kapal itu dilengkapi dengan robot pencarian yakni ROV atau drone bawah laut.

“Dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan, dengan segala upaya yang ada kami akan menurunkan 4 unit kapal, kapal gelatik, barata, balam, dan enggang, yang tentunya kami turunkan untuk membantu dalam rangka pencarian,” ucapnya.

Tak hanya menurunkan kapal, drone dan peralatan pendukung pencarian KRI Nanggala, Sigit menuturkan pihaknya juga siap menyiapkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) jika nantinya diperlukan.

Seperti diketahui, kapal selam Nanggala 402 pembawa 53 awak kapal sejak hilang kontak hingga kini belum juga ditemukan. Sejumlah instansi termasuk beberapa negara turut membantu proses pencarian namun belum membuahkan hasil.

Sejumlah instansi termasuk beberapa negara juga turut membantu hingga proses pencarian namun belum membuahkan hasil. Kapal Selam Nanggala 402 membawa 53 awak kapal sebelum hilang kontak(Red)

Diposkan pada

Kapolri dan Dirut BPJS Kesehatan Sepakat Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Pengguna Jalan

Polda Lampung, – Jajaran direksi BPJS Kesehatan melakukan kunjungan ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa (20/4/2021). Kunjungan ini sekaligus melakukan penandatangan MoU antara BPJS Kesehatan dengan Polri.

Kapolri menyambut baik pelaksanaan MoU yang merupakan kelanjutan. Menurutnya, dengan adanya pemutahiran data kecelakaan, pelayanan kesehatan akan jauh lebih baik. “Dengan adanya program baru dikepolisian pelayanan masyarakat pengguna jalan akan ditingkatkan dengan harapan dapat mempercepat pelayanan dan tidak berbelit-belit,” katanya.

Ke depan, kata Kapolri, pihaknya akan mengembangkan rumah sakit standar yang difokuskan kepada anggota yang sakit agar dapat memberikan pelayanan optimal.

“Kondisi anggota yang sakit agar dicover dengan BPJS, dan dipikirkan anggota yang jauh dan perlu kecepatan menyelamatkan jiwa, tolong di pikirkan secara teknis,” ungkapnya.

Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan, kedatangan dirinya bersama jajaran guna memperkuat koordinasi dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara BPJS Kesehatan dengan Polri. Salah satunya mengenai pemutahiran data kecelakaan.

“Pemutahiran data Polri dan pembayaran pertukaran informasi data kecelakaan,” kata Ali.

Menurutnya, pertukaran data saat ini sudah dilakukan secara elektronik, terutama di saat pandemi. BPJS, kata Ali, juga sudah mengembangan sidik jari dan pengenalan wajah.

Selain membahas pemutahiran data kecelakaan, ia berharap jajaran Korlantas dapat menanyakan para pembuat SIM apakah sudah mempunyai BPJS atau tidak.

Pelayanan ke anggota Polri juga akan ditingkatkan, dimana jika ada anggota Polri yang dalam keadaan emergency dapat segera dicover. “Ada anggota Polri dalam keadaan emergency bisa dicover, kalau di RS Polri lebih bagus,” tandasnya.(Red)

Diposkan pada

Kunjungan Dirjen Bea Cukai Askolani Ke Mabes Polri

Jakarta, – Demi menjaga silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Dirjen Bea Cukai Askolani berkunjung ke Mabes Polri.(19/04).

Dalam pertemuan tersebut, Askolani berharap dukungan Polri terkait tugas-tugas kepabeanan. “Meminta dukungan terhadap Polri berkaitan dengan menaikkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) di lingkungan bea cukai agar pendapatan negara bisa maksimal,” kata Sigit dalam keterangannya.

Disamping itu, Dirjen Bea Cukai meminta agar nota kesepahaman atau MoU yang telah terjalin selama ini dengan Polri dikembangkan pada level seluruh Polda jajaran.

“Kami Polri, tentunya mendukung terkait upaya Bea Cukai guna menaikan PNBP sehingga pemasukan terhadap negara meningkat,” tandas Sigit.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polri telah lama menjalin kerja sama dengan memperkuat sinergitas kegiatan. Hal itu untuk mencegah berbagai praktik ilegal seperti penyelundupan barang-barang ilegal termasuk narkoba. Tujuannya untuk meningkatkan pendapat negara sebagaimana diintruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Red)

Diposkan pada

Kapolres Asahan, Raih Penghargaan di Malam Puncak Penganugerahan Polri Presisi yang Digelar Polisi Selebriti di Jakarta

Jakarta, – Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK., hadir dalam Acara Memperingati 51 Tahun Pengabdian Kak Seto dan 14 Tahun Home Schooling Kak Seto dengan tema POLRI PRESISI Mengabdi Untuk Negeri, Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan Polisi Selebriti dan Gerakan Nasional Polisi Sahabat Anak pada hari Jum’at, 16 April 2021 pukul 20.00 WIB di hotel Grandhika Iekandarsyah, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Kapolres Asahan, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK., meraih penghargaan atas Dedikasi Pengungkapan dan Penganan Kasus Kekerasan Seksual Anak yang paling menonjol (Viral) di tingkat Polres.

Kapolres Asahan menerima Penghargaan Langsung dari Kak Seto atas Penghargaan Edisi Special 51 Tahun Kak Seto dan Menerima Penganugerahan dari Pencatat Prestasi Polisi Selebriti yang diserahkan langsung Oleh Kapolri diwakili Kabag Anev Biro PID Divhumas Polri, Kombes Pol Drs. Sugeng Hadi Sutrisno.

Kak Seto berharap kepada Kapolres Asahan agar Penghargaan ini sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait respon cepat penanganan kasus terhadap anak Baik Anak Sebagai Pelaku, Maupun Anak Sebagai Korban.

“Semoga Kapolres Asahan semakin meningkatkan kinerja terutama pada Kasus Kejahatan Anak yang menjadi Prioritas dalam penanganannya di Kabupaten Asahan”, ujar Kak Seto

Secara terpisah Kapolres Asahan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Gerakan Nasional Polisi Sahabat Anak, Dr Seto Mulyadi, M.Si dan Ketua Polisi Selebriti, Zandre Badak yang sekaligus menjabat sebagai Sekjen Gernas Polsanak.

“Mewakili Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. RZ Panca Putra S, M.Si., Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Seto dan Mas Zandre Badak atas kepercayaan kepada Kami sehingga Kami masih diberikan kepercayaan untuk menerima kedua penghargaan ini, semoga berkah dan tidak membuat Kami kendor dalam menjaga, mengawal, menangani kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Asahan dan Kami akan tetap selalu komitmen dan konsisten untuk menangani segala bentuk kejahatan terhadap anak yang terjadi di wilayah Kami bertugas,” jelas Kapolres.

Hadir dalam Acara tersebut Kapolri yang diwakili Kabag Anev Biro PID Divhumas Polri, Kombes Pol. Drs. Sugeng Hadi Sutrisno, Menteri PPPA RI yang diwakili Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, Nyimas Aliah, S.E., S.Sos, M.IKom., Menteri Kominfo RI yang diwakili Karo Humas Kemenkominfo RI, Ferdinandus Setu, SH, MH., Menteri Sosial RI diwakili Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dr. Ir. H. Harry Hikmat, M.Si., Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili Kapuspen Kemendagri RI, Drs. Benni Irwan, M.Si,MA.(Red)

Diposkan pada

Buka Rakernis Baintelkam, Kapolri: Presisi Dimulai dari Fungsi Intelijen

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan itu dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi Guna Mendukung Peningkatan Kerja Pemeliharaan Kamtibmas Dalam Rangka Menjaga Keamanan Dalam Negeri’.

Dalam arahannya, Sigit menekankan pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.

“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Sigit di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.

Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Sigit pun mengutip pemikiran dari Filsif sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.

“Mengambil teori Sun Tzu di The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri itu menekankan, intelijen keamanan terkait mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.

Dia mencotohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dah berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur mantan Kapolda Banten ini.

Selain itu, Sigit juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK. Hal itu harus dilakukan dengan mudah cepat dan terukur berbasis teknologi.(Red)

Diposkan pada

Diikuti 1.000 Karya Jurnalistik, PLN Journalist Award Tahun Pertama Sukses Menuai Antusiasme Awak Media

Jakarta,6 Maret 2021, lampunglive.com – Gelaran PLN Journalist Award (PJA) 2020 dilakukan oleh PLN sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis atas kerjasama dan dukungannya terhadap PLN dalam memberikan informasi yang positif dan konstruktif.

Dalam ajang perdana PJA 2020 ini, berhasil mengundang antusiasme para awak media. Sampai dengan pendaftaran ditutup pada Minggu (28/2) lalu, PJA 2020 berhasil menghimpun sebanyak 1000 karya jurnalistik yang berasal dari sabang sampai merauke.

“kami sangat berterimakasih atas antusiasme rekan-rekan jurnalis pada gelaran PJA perdana ini, kedepannya secara konsisten acara ini akan dilaksanakan PLN setiap tahun sebagai bentuk apresiasi kepada rekan-rekan jurnalis,” terang Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR, Agung Murdifi.

Menurutnya, melalui gelaran PJA 2020 yang bertemakan “Terangi Negeri, Indonesia Maju”, PLN mengajak para jurnalis untuk menyampaikan informasi mengenai peran ketenagalistrikan di Indonesia dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Dirinya menambahkan bahwa ajang ini juga untuk memotivasi insan pers untuk terus membuat karya komprehensif dan memberikan informasi konstruktif kepada masyarakat.

Saat ini, keseluruhan karya para awak media tersebut tengah dalam proses penjurian.

“Menjadi tantangan yang besar dari para juri yang terlibat dalam PJA 2020, karena kami lihat karya-karya yang dikirimkan oleh para rekan media didominasi oleh karya yang komprehensif, faktual dan berkualitas,” tambah Agung.

Dalam waktu dekat, PLN segera mengumumkan para pemenang PJA 2020 pada tiap kategorinya. Dalam PJA 2020, terdapat 9 kategori karya jurnalistik yang dilombakan yaitu hardnews media cetak, feature media cetak, hardnews media online, feature media online, hardnews televisi, feature televisi, foto esai, foto tunggal, dan publikasi CSR. Karya tersebut merupakan karya yang telah ditayangkan pada medianya pada rentang waktu 1 Januari 2020 hingga 28 Februari 2021.

Nantikan informasi lebih lanjut seputar PJA 2020 melalui akun media sosial resmi PLN (Facebook, Instagram atau Twitter) dan aplikasi PLN Mobile.(Red)

Diposkan pada

MK Tolak Gugatan Perkara Sengketa Pilkada Kabupaten Lampung Selatan

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi tidak menerima atau menolak gugatan perkara perselisihan hasil pilkada (PHP) Kabupaten Lampung Selatan.

Kepastian itu terungkap dalam sidang lanjutan PHP kepala daerah tahun 2020 yang digelar MK secara daring dari Gedung MK RI I Lantai 2, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).

Dari pantauan, MK mulai menggelar sidang gugatan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan atau ketetapan dua perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang diajukan Pemohon.

Diketahui, perkara pertama diajukan oleh pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan nomor urut 3, yakni H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya.

Mereka mengajukan gugatan dengan Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

Dalam gugatannya, Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. Antara lain dengan tidak membagikan undangan pemilih (C pemberitahuan) kepada pemilih. Sehingga Pemohon merasa telah dirugikan sebanyak 31.964 undangan untuk semua pemilih di Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Pemohon, paslon nomor urut 1 yang juga petahana telah menginstruksikan ASN untuk memantau TPS sehingga dinilai merugikan Pemohon. Sehinngga Pemohon berkesimpulan bahwa perolehan suara Paslon nomor urut 1 tidak sah.

Diposkan pada

Stimulus Listrik Kini Bisa Dinikmati Lewat PLN Mobile

Jakarta, 03 Februari 2021 – PLN memastikan penyaluran stimulus listrik periode Februari 2021 untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA berjalan lancar.

“Untuk bulan Februari juga kami sudah siap untuk menyalurkannya. Kami menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ucap Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh diskon token listrik stimulus Covid-19, khusus daya 450 VA cara paling mudah dapat dilakukan melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore atau Appstore.Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara:

1. Buka aplikasi PLN Mobile.
2. Klik “PLN Peduli Covid-19” pada bagian Info & Promo.
3. Masukkan ID Pelanggan/Nomor Meter.
4. Token gratis akan muncul.
5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga tetap menyediakan akses melalui website https://stimulus.pln.co.id/ atau melalui layanan WhatsApp melalui nomor 08122-123-123. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan akses agar pelanggan mudah mendapatkan stimulus listrik ini.

“PLN menambah saluran melalui Aplikasi PLN Mobile untuk lebih mempermudah, karena tinggal buka aplikasi di HP, masukan ID Pelanggan/Nomor Meter, sudah dapat nomor tokennya,” jelas Agung.

Sementara untuk pelanggan penerima stimulus token RT 900 VA, tidak perlu melihat PLN Mobile,WA atau Website karena token diskon 50 % langsung didapat atau diperoleh saat pelanggan membeli token.

Berdasarkan keputusan pemerintah, perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PLN dibagi dalam ketentuan berikut:

– Diskon listrik 100% diberikan kepada pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Adapun untuk pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token diskon 100 % yang besarannya sama seperti sebelumnya.

– Diskon 50% diberikan kepada golongan pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi pascabayar. Kemudian bagi pelanggan prabayar diskon 50 % langsung diterima saat membeli token (harga belum termasuk PPJ).

Stimulus yang diberikan pada periode Januari – Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas itu akan dikenakan tarif normal subsidi.

“Jadi untuk pelanggan pascabayar akan langsung mengurangi biaya tagihan listrik, kemudian untuk daya 450 VA prabayar token dapat diperoleh melalui cara yang sudah dijelaskan. Sementara untuk pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi, stimulus diterima ketika melakukan pembelian token listrik,” tambah Agung.

Stimulus listrik ini nantinya akan berlaku untuk pelanggan pascabayar penghitungan rekening hingga Maret 2021. Sementara itu, untuk pelanggan pra bayar berlaku saat pembelian token listrik hingga Maret 2021.(Red)