Kategori: DPRD

Bandarlampung, – Suasana unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung pada Senin,1/9/2025 yang lalu berlangsung damai dan penuh kesejukan. Meski menyuarakan 10 tuntutan keras terhadap pemerintah, aksi ini mencatat sejarah sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang disalurkan tanpa kericuhan sedikit pun sebagai bentuk kedewasaan masyarakat Lampung dalam berdemokrasi.

10 (Sepuluh) tuntutan aksi tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.

Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Lampung itu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan, namun berjalan tertib dan penuh kedamaian. Suasana terasa sejuk ketika mahasiswa, aparat, dan masyarakat saling menjaga situasi kondusif bahkan berdialog langsung dengan Gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung segera menanggapi aspirasi dari aksi unjuk rasa, setelah aksi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar membawa langsung 10 tuntutan tersebut ke Jakarta pada Rabu (3/9/2025) kemarin, tuntutan resmi itu diserahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Ini merupakan bukti bahwa aspirasi rakyat Lampung tidak dibiarkan berlama-lama terhenti di jalanan. Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu menjadi jembatan cepat dan tegas bagi suara rakyat.

Tindakan sigap Pemprov Lampung, yang juga didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Raden Intan Lampung Mayjen TNI Kristomel Sianturi, menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar denyut nadi rakyat. Respon ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, melainkan langsung diterjemahkan dalam langkah konkret menuju perubahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Bandarlampung, –  Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan Doa Bersama Kebangsaan sebagai upaya nyata merajut persatuan dan menjaga kedamaian.

Acara tersebut yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8/2025).

Acara yang khidmat ini dipimpin oleh KH. Ihya Ulumudin, Pimpinan Pondok Pesantren Madarijul Ulum, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Provinsi Lampung Jihan Nurlela, hingga jajaran Forkopimda. Berbagai tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Lampung.

Acara doa bersama ini, ujar Gubernur Mirza, bertujuan untuk menyatukan hati yang mungkin sempat terpecah oleh perbedaan niat dan tujuan. “Hari ini, kita datang dari seluruh pihak, seluruh kelompok, seluruh komponen masyarakat, untuk menyatukan hati. Insyaallah dengan satunya hati, pertolongan Allah akan datang kepada kita,” ujar Gubernur Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa doa adalah inti dari ikhtiar manusia. “Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Doa bukan sekadar permohonan, melainkan senjata orang beriman yang mampu mendatangkan pertolongan Allah,” ujarnya.

Kehidupan berbangsa belakangan ini diwarnai dinamika yang cukup tinggi, dimana aspirasi dan perbedaan pendapat semakin terbuka.
Namun, Gubernur Mirza melihat ini sebagai pertanda bahwa bangsa Indonesia masih hidup dan rakyatnya peduli terhadap arah perjalanan negara.

“Tugas kita bersama adalah memastikan agar kepedulian masyarakat, kepedulian rakyat, tersalurkan dengan cara yang sangat konstruktif, yang penuh etika, dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak membiarkan energi bangsa habis dalam perpecahan, melainkan mengarahkannya untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Gubernur Mirza menyoroti peran Lampung sebagai rumah bagi berbagai macam keberagaman. Ia menggambarkan Lampung sebagai tempat di mana semua suku, agama, dan budaya hidup berdampingan tanpa pernah melihat perbedaan. “Inilah wajah sejati Indonesia, inilah ruh dari Lampung, Sang Bumi Ruwa Jurai, tanah yang senantiasa mempersatukan keberagaman,” ungkapnya.

“Sebagai bagian dari masyarakat Lampung, kita memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga ketentraman daerah, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menebakkan semangat persaudaraan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Lampung untuk terus menjaga kedamaian daerah. “Mari sama-sama kita jaga provinsi kita, kita jaga rumah kita. Kita curahkan energi kita untuk membuat Provinsi Lampung lebih baik,” ajak Gubernur Mirza. (Adpim)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Agus Sutanso, ST, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Produktivitas Padi Lahan Rawa di Provinsi Lampung” yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.

FGD yang berlangsung di Ruang Rapat Lt. 2 Balitbangda pada Kamis (28/8/2025) ini merupakan bagian dari program riset untuk mendukung visi Gubernur Lampung dalam mewujudkan Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:

Agus Sutanso, ST, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Prof.Dr.Ir. Wan Abbas Zakaria, MS, Ketua Peneliti Peningkatan Produktivitas Padi Lahan Rawa di Provinsi Lampung.

Dr.Ir. Afandi, MP, Kepala Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNILA sekaligus Ketua Uji Mutu dan Efektivitas Pupuk FP UNILA.

Yusnalis, SP, M.Si, Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.

Dalam forum ini dibahas strategi peningkatan produktivitas pertanian, khususnya pada lahan rawa, melalui pendekatan riset, teknologi, dan inovasi kebijakan. Kehadiran Agus Sutanso menegaskan komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam memberikan dukungan terhadap upaya penguatan ketahanan pangan daerah.

“Melalui kajian yang melibatkan para ahli, diharapkan akan lahir rekomendasi strategi yang tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga mampu mensejahterakan petani Lampung,” ujar Agus Sutanso.

Dengan adanya FGD ini, Provinsi Lampung diharapkan semakin siap mengoptimalkan potensi lahan rawa sebagai salah satu penopang utama produksi pangan nasional. (**)

Lampung , – Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Ahmad Giri Akbar, SE., MBA dan Ketua Fraksi – fraksi serta Sekretaris DPRD Provinsi Lampung menghadiri Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Pesawaran Ibu Nanda Indira dan Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali Periode 2025-2030 oleh Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Djausal.

Serta Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesawaran oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza.
Bertempat di Gedung Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung. Rabu, 27/8/2025. (*)

Bandarlampung, – Anggota Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta sekolah-sekolah di kota Bandar Lampung ini membuka laporan penggunaan dana melalui website resmi.

Ia menilai transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan wali murid terhadap pengelolaan anggaran.

“Asalkan penggunaan anggaran baik dana BOS maupun sumbangan komite transparan, wali murid pasti maklum. Bahkan mereka rela menyumbang sukarela,” kata Asroni diwawancarai dikantornya pada Senin, (26/8/2025).

Menurut Asroni, biaya operasional per siswa di SMP rata-rata mencapai Rp2 juta–Rp2,5 juta per tahun. Sementara alokasi BOS hanya sekitar Rp1,2 juta. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp800 ribu per siswa.

“Kalau dibagi per bulan, sekitar Rp100 ribu. Jika penggunaan anggarannya jelas, saya yakin wali murid tidak keberatan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, laporan keuangan bisa dipublikasikan di website sekolah.

Mulai dari jumlah siswa, penerimaan dana BOS, hingga detail penggunaan anggaran, misalnya pembangunan mushola atau perbaikan fasilitas.

“Jangan sampai wali murid bingung untuk apa uang yang ditarik sekolah,” kata dia.

Asroni mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan itu ke Dinas Pendidikan agar semua sekolah diwajibkan memiliki website.

Namun hingga kini ia belum melihat perkembangan signifikan.

“Kami sudah minta, tinggal bagaimana dinas menindaklanjutinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi IV kerap menerima laporan masyarakat soal pungutan sekolah.

Namun semua persoalan itu akan mudah diselesaikan bila pihak sekolah membuka data secara transparan.

“Kalau ada wali murid menemukan pungutan yang tidak wajar, silakan laporkan ke kami. Itu bagian dari fungsi pengawasan kami,” tandas Asroni. (*)

Lampung Selatan – Suasana hangat terlihat pada Selasa (26/8/2025) ketika Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar SE., MBA, ikut menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI di Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pelaksanaan Demo Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) yang menggunakan flare di wilayah Lampung. Acara penyambutan berlangsung di Ruang VVIP Bandara Radin Inten II, dan melibatkan jajaran pejabat tinggi daerah maupun instansi terkait.

Beberapa tokoh penting yang turut hadir antara lain Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043/Gatam, Komandan Pangkalan TNI AL, Komandan Brigif 4/BS, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, hingga General Manager PT Angkasa Pura Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Lampung A. Giri Akbar menyampaikan penghargaan atas kunjungan Kasau dan Wamenhan RI. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar agenda seremonial, namun juga menunjukkan adanya sinergi antara TNI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendukung inovasi teknologi di bidang pertahanan.

“Lampung siap tuan menjadi rumah bagi berbagai agenda penting yang dapat memberikan manfaat luas, baik dari sisi perlindungan maupun kesejahteraan masyarakat,” ungkap A. Giri Akbar.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara pemerintah daerah dan TNI semakin erat, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah dan kepentingan nasional.

Bandarlampung, – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI di Hotel Emersia pada Minggu, 24 Agustus 2025. Muswil ini mengusung tema “Kokoh Bersama Majukan Lampung untuk Indonesia” dan diharapkan menjadi momentum penting konsolidasi, evaluasi, dan pembaharuan semangat kerja PKS Lampung dalam menjawab tantangan zaman.

Presiden PKS, Almuzzamil Yusuf, akan memberikan arahan secara daring, sementara pengurus dan perwakilan DPTD dari seluruh kabupaten/kota akan hadir langsung. Ketua Pelaksana Muswil VI PKS Lampung, Muhammad Suhada, menegaskan bahwa Muswil ini bukan hanya forum internal partai, melainkan wadah untuk merumuskan arah perjuangan PKS ke depan yang berpihak pada rakyat.

Muswil ini akan membahas evaluasi capaian kinerja, penetapan arah strategis lima tahun ke depan, serta peneguhan komitmen PKS dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, evaluasi yang jujur, dan visi yang berpihak pada rakyat, PKS Lampung optimis Muswil VI akan menjadi pijakan penting bagi kiprah politik yang lebih matang, produktif, dan solutif di masa mendatang.

Dengan Muswil ini, Ketua DPW PKS Lampung periode 2025-2030 Ade Utami Ibnu mengatakan bahwa PKS Lampung berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat posisi partai dalam kancah politik di Lampung.

“PKS Provinsi Lampung siap mendukung arah kebijakan dan langkah para kepala daerah untuk membawa kemajuan Provinsi Lampung,” Ucap Ade Utami Ibnu

Ade Utami Ibnu resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung periode 2025-2030. Penunjukan ini merupakan amanah besar dari DPP PKS dan seluruh kader se-Lampung. Ade Utami Ibnu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung dan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung. (Syah)

Bandarlampung, – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung menggelar acara peringatan dengan tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk menyongsong Masa Depan” pada Jum’at, 22 Agustus 2025.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Bapak Mohammad Reza Berawi, SH., MH., hadir sebagai perwakilan lembaga legislatif dalam acara tersebut. Dalam kesempatan itu, Reza Berawi menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga supremasi hukum dan mendorong reformasi hukum yang berkeadilan di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

“Tema yang diangkat sangat relevan, karena menjaga warisan bangsa bukan hanya soal budaya, tapi juga soal menegakkan hukum secara adil dan transparan untuk generasi mendatang,” ujar Reza Berawi.

Acara peringatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti penyerahan penghargaan, pemutaran film dokumenter sejarah Kemenkumham, serta pameran layanan hukum dan HAM. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan institusi hukum dapat terus diperkuat demi menciptakan sistem hukum yang modern, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. (*)

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I terkait Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, Jum’at, (22/8/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung dan para undangan lainya.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi pandangan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung. Menurutnya, berbagai masukan tersebut mencerminkan komitmen DPRD dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dan perencanaan yang produktif demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kinerja pengelolaan kekayaan daerah, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), serta menjamin kerja sama pemanfaatan aset dan potensi daerah lainnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi dan pembenahan sumber-sumber pendapatan yang belum optimal untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan kualitas perencanaan pendapatan secara berkelanjutan.

Di sisi belanja daerah, pemerintah akan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang tertua dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Fokus utama diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan
publik.