Kategori: DPRD

Bandarlampung, –  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 digelar di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (12/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, membahas pandangan dan masukan dari delapan fraksi. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan sejumlah catatan strategis.

Menurut Ahmad Giri Akbar, Ketua DPRD Provinsi Lampung, rapat paripurna ini merupakan langkah penting dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. “Kami berharap Raperda ini dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat pada belanja modal, terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Sementara itu, PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.

Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut untuk disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025. (**)

Bandarlampung, –  Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, fraksi-fraksi menyampaikan catatan strategis terkait Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKB meminta inovasi pendapatan tanpa menambah beban rakyat kecil serta fokus pada pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Fraksi NasDem menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi anggaran.

“Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” kata perwakilan Fraksi PKB.

Sementara itu, Fraksi Demokrat dan PAN mengingatkan agar peningkatan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan PAD, namun meminta analisis risiko dan skema mitigasi jika target tidak tercapai.

Catatan strategis dari fraksi-fraksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Raperda Perubahan APBD 2025. Dengan demikian, Raperda Perubahan APBD 2025 dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien. (***)

Bandar Lampung, – Pada Sabtu, 23 Agustus 2025, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati, SE., M.Si., hadir dalam acara pembukaan Konferensi Daerah III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi Lampung. Acara tersebut berlangsung di Aston Hotel Lampung dan dihadiri oleh sejumlah tokoh alumni serta perwakilan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Budhi Condrowati menekankan pentingnya peran generasi muda dan alumni GMNI dalam mengawal pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis PA GMNI sebagai wadah konsolidasi para alumni dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menjaga semangat juang kaum marhaenis.

Konferensi ini menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi organisasi, sekaligus momentum untuk menentukan kepengurusan baru yang akan membawa arah gerakan ke depan. Dengan semangat nasionalisme dan marhaenisme, PA GMNI Lampung diharapkan mampu terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Lampung.

Bandarlampung, – Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menerima kunjungan kerja Komandan Korem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Haryantana di ruang kerjanya, Senin (11/8/2025).

Kunjungan ini sebagai bagian agenda silaturahmi dan menguatkan sinergi antara TNI dan DPRD Lampung dalam mendukung stabilitas keamanan dan lancar program pembangunan daerah.

Haryantana menegaskan, Korem 043/Gatam berkomitmen terus mendukung pemerintah daerah, khususnya DPRD Lampung, dalam menjaga keamanan wilayah dan menyiptakan kondisi kondusif bagi pembangunan.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan pemerintah daerah ialah kunci memastikan program-program strategis dapat berjalan lancar dan bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengapresiasi peran aktif Korem 043/Gatam menjaga stabilitas keamanan di Lampung.

Ia menegaskan, DPRD Lampung siap berkolaborasi dalam berbagai program melibatkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Giri menegaskan, sinergi antara TNI dan DPRD sangat penting mendukung lancar pembangunan daerah.

“Kami siap berkolaborasi dalam berbagai program strategis bermanfaat bagi masyarakat Lampung,” ujar Giri Akbar.

Selain membahas aspek keamanan, pertemuan ini juga menjadi ajang pertukaran pandangan terkait potensi dan prospek pembangunan di Lampung.

Giri memaparkan sejumlah keunggulan daerah, di antaranya sektor pertanian dan perkebunan yang memiliki kualitas unggul dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat.

“Pengembangan sektor ini harus secara berkelanjutan dengan melibatkan teknologi, inovasi, dan kerja sama lintas sektor,” tuturnya.

Sektor pariwisata juga menjadi fokus pembahasan. Menurut Giri, Lampung memiliki potensi wisata sangat besar, mulai dari wisata bahari, alam, hingga budaya.

“Untuk mendukung sektor ini, Pemprov Lampung terus berupaya memberikan akses dan fasilitas transportasi baik, sehingga wisatawan dapat mudah menjangkau berbagai destinasi unggulan,” katanya.

Dengan pengelolaan tepat, sektor pariwisata mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan Lampung di kancah nasional maupun internasional.

Bandarlampung, –  Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung menyepakati bahwa Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas lebih lanjut ke tahap selanjutnya. Mayoritas fraksi menyetujui Raperda tersebut dengan sejumlah catatan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Raperda.

Menurut Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, Raperda Perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan kesepakatan bersama mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disetujui bersama DPRD pada 8 Agustus 2025.¹

Dengan dukungan mayoritas fraksi, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melanjutkan proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Rapat yang ditunda untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran dari fraksi-fraksi diharapkan dapat mempercepat proses penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan Raperda Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menindaklanjuti kesepakatan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (**)

Bandarlampung, – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. “Kesepakatan bersama tentang perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2025 telah dicapai pada 8 Agustus 2025,” kata Gubernur Mirza.

Menurut Gubernur Mirza, kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Ia juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan kerja keras, inovasi, serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menggali potensi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun nonpajak, agar capaian pembangunan semakin merata dan berkelanjutan. Gubernur juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung rencana perubahan APBD 2025 agar dapat disepakati tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa perubahan APBD 2025 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Lampung dan mempercepat pembangunan daerah. (**)

Bandarlampung, – Suara Rakyat Didengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung menyambut ribuan massa demonstrasi dengan aksi damai di depan gerbang kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).

Ribuan massa yang memadati area gerbang kantor Pemprov Lampung disambut langsung oleh Gubernur Mirza. Berbekal pengeras suara, Gubernur Mirza berupaya meredakan ketegangan dengan mengajak perwakilan demonstran untuk berdialog. Menurutnya, pertemuan tatap muka ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak anti kritik dan terbuka terhadap aspirasi rakyat.

Dalam pidato singkatnya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang hadir. “Terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa dan seluruh instrumen masyarakat Lampung yang hadir hari ini. Kalian telah membuktikan bahwa kita cinta dengan daerah kita, cinta dengan masyarakat kita,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga menekankan bahwa kehadiran ribuan massa di kantor pemerintahan adalah hal yang baik dan patut diapresiasi. “Ketika tidak ada kesesuaian, adik-adik hadir disini untuk menyampaikan aspirasi. Saya hari ini bersama seluruh jajaran pemerintah, kepala kepolisian daerah, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, hadir di sini,” ujarnya.

Gubernur Mirza menambahkan, pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Tuntutan dan aspirasi tersebut akan menjadi dorongan bagi Pemprov Lampung untuk memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar bisa segera dilaksanakan.

“Saya ingin berterima kasih, pemerintah telah mendengar dan membenarkan seluruh aspirasi teman-teman sekalian untuk disampaikan kepada kami. Ini akan menjadi pendorong bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi adik-adik kepada Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Diakhir penyampaiannya, Gubernur Mirza berpesan agar para demonstran menjaga kondusivitas Lampung. Ia berterima kasih karena aksi berjalan tertib dan tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

“Tolong jaga Provinsi Lampung dari hari ini, besok, sampai masa depan. Karena kalianlah masa depan Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sebagai informasi, perwakilan Mahasiswa menyampaikan 10 tuntutan utama pada aksi demontrasi ini.

Antara lain yaitu Sahkan RUU Perampasan Aset, Potong tunjangan dan gaji anggota DPR, Tingkatkan kualitas gaji dosen dan guru, Memerintah Presiden Prabowo untuk memecat menteri- menteri yang problematik, Meminta ketua partai untuk memberhentikan/merestrukturisasi kadernya yang problematik di eksekutif dan legislatif.

Kemudian, Reformasi total Polri, adili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, evaluasi kinerja Polda Lampung; Tolak RKUHAP, Tolak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dan Hentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat, serta Laksanakan reforma agraria sejati dengan pembebasan lahan untuk petani di Anak Tuha. (Adpim)